Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Anarki di Barat Daya Bumi Marapu

Leave a comment


Anarki di Barat Daya Bumi Marapu

Oleh: Dominggus Elcid Li

 

Secara hukum kasus Pilkada Sumba Barat Daya telah selesai di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi temuan baru yang diberikan oleh Jaksa dan Polisi yang membuktikan bahwa terjadi ‘penggelembungan suara’ sebesar 13 ribu suara menyimpan tanda tanya tersendiri soal pelaksanaan Pilkada. Tulisan ini tidak dibikin untuk mengusik paradigma rust en orde atau faham stabilitas politik yang diperjuangkan berbagai kalangan (KPU Provinsi NTT maupun para ahli hukum dan analis politik di media massa).

 

Tetapi tulisan ini dibikin untuk mempertanyakan di titik mana legitimasi politik hilang dalam situasi anarki, dan di titik mana truth teller dibungkam dalam realitas politik di NTT. Artinya di titik mana suara hati tiba-tiba menjadi sesuatu yang asing dan dianggap kurang begitu perlu. Tulisan ini merupakan upaya mengenali ruang gelap dimana krisis terjadi dan merupakan bagian dari pembelajaran politik.

 

Secara sederhana rivalitas Pilkada di Sumba Barat Daya dapat digambarkan sebagai berikut. Di tingkat kabupaten Kornelis Kodi Mete, Bupati Incumbent mewakili Etnis Kodi, dan lawannya Markus Dairo Talo (MDT) Orang Wewewa. Di tingkat provinsi, khususnya di Kupang konflik keduanya dibaca sebagai persaingan antara golongan Katholik dan Protestan. Kornelis Kodi Mete (Katholik) dari PDIP dianggap sebagai salah satu sekutu terkuat Gubernur NTT, Frans Lebu Raya (Katholik). Markus Dairo Talo (Katholik) dari Golkar adalah pendukung Ibrahim Medah (Protestan) dan kemudian Esthon Foenay (Protestan).

 

Kejadian ini sebenarnya menjelaskan kegagalan para politikus NTT untuk mampu ‘naik kelas’ dalam berpolitik. Seharusnya, berpolitik tak hanya soal memburu kemenangan, tetapi menjadi ajang refleksi ‘arti kemenangan’, dan ajang menggugat motivasi pribadi siapa pun yang terjun dalam arena. Untuk apa berpolitik, jika tidak berkontribusi untuk kemajuan peradaban? Untuk apa jadi pejabat publik jika tetap feodal dan primitif?

 

Di NTT, silang sengkarut etnis dan agama dalam Pilkada cenderung menjadi variabel dominan yang ‘dipergunakan’ untuk mencapai kursi kekuasaan. Keduanya hadir bersamaan, bergantian, dan cair. Sehingga sulit menyatakan identitas (identity) mana yang lebih dominan dalam kontestasi identitas (identities). Jadi jangan heran jika seseorang kadang bersikap ‘republiken’ ketika berbicara di kalangan yang plural, dan diam-diam aktif menggunakan diksi ‘kita’ dan ‘mereka’ di ruang ‘yang dianggap homogen’. Diksi mayoritas-minoritas dalam ruang publik pun bagian dari politik identitas.

 

Politik seharusnya untuk memperjuanggkan hidup. Tetapi yang terjadi di Sumba Barat Daya sengketa berkaitan Pilkada telah menelan korban jiwa. Sebagian menyatakan ini hanya soal judi. Tetapi akibat dari anarki politik Pilkada di Sumba Barat Daya saat ini telah mengakibatkan dua orang meninggal dan sekian rumah terbakar. Budaya ‘perang tanding’ mengakar kuat di Sumba. Maskulinitas merupakan variabel yang hidup dan tak mudah didiamkan begitu saja.

 

Singkat kata upaya rekonsiliasi yang telah diperjuangkan semua pihak di Sumba Barat Daya, kemudian dihadapkan pada pertanyaan atas dasar apa rekonsiliasi dijalankan? Jika moral tidak lagi menjadi sandaran, lantas apa yang jadi dasar berkomunikasi dan duduk bersama? Jika ruang hidup dianggap bersekat, dimana nafas hidup bisa dihirup dengan lega? Jika rahang, dialek, dan warna kulit, dijadikan alasan untuk saling memunggungi, lantas bagaimana kita mampu mengartikan konsep seperti kesejahteraan, kemiskinan, dan demokrasi?

 

Jika primordialisme menjadi panglima, maka segala konsep abstrak selalu di-ikuti dengan eksklusivitas. Kesejahteraan senantiasa diberi kata tambahan ‘kesejahteraan kita’, ‘kemenangan kita’. Kata kita senantiasa ditulis dalam huruf kecil (baca: kita komunal), dan bukan dalam huruf besar Kita. Kita sebagai sebuah konsep imajiner merupakan cita-cita republik.

 

Dalam pengertian ini kedaulatan (sovereignty) pun dibaca sebaca tribal sovereignty.Bukan kedaulatan dalam pengertian republik. Di fase ini Orang NTT ada dalam ‘politik rumah suku’. Jika ada komunitas lain seperti komunitas keagamaan, itu pun kerangkanya tak beda dengan ‘politik rumah suku’. Afiliasinya bersifat taktis, dan umurnya seumur masa tanam jagung hibrida.

 

Implikasi pasca pesta demokrasi pun jelas. Misalnya upaya mencapai kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan itu senantiasa ada dalam nalar komunal, dan itu artinya politik suku. Deadlock ini yang terjadi di Sumba Barat Daya.

 

Demokrasi dalam ‘rumah suku’ tidak mungkin dijalankan. Jika partai politik hanya menjadi selubung kamuflase naluri dasar, untuk membedakannya dengan nalar mekanik dan organik versi Durkheim, di titik tertentu kematian adalah jawabannya, karena semua memilih menjadi pedang. Perang tanding yang terjadi di berbagai wilayah di NTT tidak mampu dimengerti.

 

Jika kedaulatan suku itu bersifat absolut, maka jarak realitas dan fantasi republik itu umumnya ada dalam satuan generasi alias tiga dekade.Sayangnya, upaya menjelaskan bahwa bupati itu bukan kepala suku hingga kini belum menjadi agenda KPU. Untuk kita, demokrasi bukan kuda tunggangan siap pacu, Demokrasi adalah usaha belajar mengenali mimpi dan mengingat realitas.

 

Sayup-sayup percakapan tentang moral politik biasanya menjadi tema wajib di setiap perhelatan komunitas keagamaan, tetapi kesadaran kolektif ini hilang dalam situasi pragmatis. Komunitas kritis yang biasa hadir di berbagai media massa di NTT pun ketika berada di titik api juga ikut terpolarisasi ketika isu identitas menjadi panglima. Di titik ini politik media sangat mudah terbaca, sebab menulis dan tak menulis berita atau berkomentar atau tidak berkomentar sama artinya dengan politik mengingat dan melupakan.

 

Jadi sekali lagi tulisan ini dibikin tidak untuk menggangu para administratur, penegak hukum maupun konstitusi yang sedang berlaku. Tulisan ini cuma untuk menjelaskan kegagapan kita melafalkan demokrasi. Sekaligus berusaha menjelaskan fenomena politik rumah suku, khususnya mengajak semua fihak berfikir mengenai ‘jarak antara’ konstitusi dan realitas.

 

Realitas harus mampu dimengerti agar tidak perlu ada sakit hati, ketakutan yang tidak perlu, apalagi perang tanding. Membaca ulang tafsir republik berdasarkan realitas di ujung Barat Bumi Marapu perlu dilakukan untuk mengerti ‘jarak antara’.

 

Sosiolog, Anggota Forum Academia NTT

Tulisan ini dimuat di Harian Victory News.

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s