Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


1 Comment

Kredit Busung Lapar


Oleh: Dominggus Elcid Li

Anggota DPRD NTT di tahun 2010 memutuskan Kredit Busung Lapar akan dijalankan tahun ini. Kredit ini ditujukan kepada rakyat yang menderita Busung Lapar dan prosesnya diatur dalam satuan ‘keluarga’. Kredit tanpa bunga tersebut akan dibayarkan secara berkala melalui koperasi atau credit union setempat dalam jangka waktu empat tahun. Proses pendataan penderita busung lapar dilakukan melalui masing-masing Puskesmas.

Sayangnya mimpi ‘Kredit Busung Lapar’ ini belum juga diadakan. Saat ini DPRD NTT dan Pemda Provinsi NTT mempersiapakan kredit mobil untuk para anggota DPRD NTT (Pos Kupang, 23 Mei 2010). Terkait rencana ini di dalam perhitungan akuntansi sederhana dipastikan tidak ada kerugian. Jadi persoalannya bukan dalam neraca anggaran. Persoalannya lebih pada pantas atau tidak pantas, kalau pun ada buku khusus yang mengulas hal ini maka buku itu judulnya ‘Etika Negarawan’, bukan ‘Tata Cara Kredit Mobil’.

Sekedar mengingatkan kembali, hampir bisa dipastikan rencana kredit mobil masing-masing anggota satu itu sepertinya tidak dimasukan dalam agenda kampanye tempo hari sebelum dipilih. Tetapi, mengapa setelah mendapat ‘kursi’ program ini lah yang muncul? Bagaimana dengan program lain yang sempat dijanjikan ‘akan’ dibuat setelah mendapat kursi?

Setidaknya ada dua pokok perkara yang bisa terbaca dari peristiwa ini. Pertama, berkaitan dengan ketiadaan batas pembagian hak privat dan publik. Konsep privat dan publik ini perlu dihadirkan dalam ruang imajinasi siapa pun yang menjadi pejabat negara.
Pandangan warga negara yang disampaikan melalui berbagai media publik menyatakan bahwa seharusnya program yang dibuat harus lah program pro rakyat, dan bukan program pribadi. Jika program pribadi maka sebaiknya peminjaman bisa dilakukan melalui koperasi atau pun bank yang ada, artinya tidak perlu ada keistimewaan (hak khusus) untuk para anggota dewan.

Dengan mengangkat agenda pribadi maka para anggota dewan telah menyimpang dari prinsip kesetaraan warga negara. Dengan sendirinya legitimasi fungsi perwakilan juga telah gugur sejak program itu dijalankan. DPRD sendiri merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa yang dimaksud dengan rakyat? Kenapa para pendiri negara ini tidak menulis ‘warga negara’?

Mengapa diksi ‘rakyat’ yang dipilih bisa dimengerti dari sejarah pembentukan negara ini. Di tataran konseptual telah terjadi pergeseran fundamental antara yang pernah dibayangkan oleh para pendiri negara, dan apa yang sedang dijalankan saat ini. Jadi jangan heran kalau di tingkat jargon kata rakyat ini sendiri sudah kehilangan makna. Rakyat sekedar sebagai pelengkap penderita dalam hura-hura bernegara. Tafsir rakyat (the people) sendiri tidak harus mengikuti pola analisis kelas, tetapi ‘rasa orang kebanyakan’, meminjam konsep Rousseau ‘general will’ (1973).

Dalam konteks masyarakat NTT, pembagian antara hal privat dan publik juga sering ada di wilayah abu-abu karena kentalnya hubungan kekerabatan. Teramat sering proses privatisasi jabatan terjadi melalui berbagai jaringan budaya. Dalam prinsip komunitarian, jaringan komunitas itu sah-sah saja ada dan memang perlu, tetapi bagaimana agar semangat komunitas keagamaan, etnis maupun lainnya tidak melampaui ‘rasa kebersamaan’ antar warga negara di ruang publik. Dalam kasus ini bagaimana agar solidaritas ‘Komunitas Jalan El Tari’ tidak boleh melampaui ‘rasa kebersamaan’ rakyat di Daerah NTT. Kantor Gubernur NTT dan DPRD NTT memang di Jalan El Tari.

Korupsi di tingkat policy
Kedua, dalam argumentasi pendukung pemberian kredit mobil, patokan argumentasi ditekankan pada tidak ada uang negara yang hilang. Tetapi persoalannya yang perlu dilihat lebih jauh adalah korupsi di tingkat policy. Policy sering kali diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kebijakan, meskipun sering kali tidak bijak, jadi saat ini policy cukup ditulis sebagai ‘keputusan lembaga’. Sebuah policy DPRD dikategorikan korupsi jika tidak mewakili kepentingan rakyat. Sebab rakyat lah yang menjadi alasan keberadaan (Raison d’être) para anggota DPRD maupun para pejabat negara.

Salah satu perdebatan apakah policy bisa dianggap korupsi tertuang dalam debat ‘Mafia Bank Century’. Kubu pemerintah yang diwakili mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan policy tidak bisa dianggap korupsi. Debat itu sendiri tidak berlangsung kritis, karena anggota parlemen hanya menyoroti korupsi secara personal. Padahal pokok perkaranya bukan di situ (saja), secara konseptual seharusnya bisa dibuka dan dibagi pengaturan negara dan pasar. Di tingkat negara pun sebuah policy bisa dikategorikan korupsi jika tidak mewakili kepentingan rakyat.

Perdebatan di NTT tidak lah serumit analisis finansial Bank Century yang membuat siapa pun yang bukan ekonom dipaksa untuk minder berbicara. Sebab obyeknya cukup jelas dan bisa dilihat: mobil.

Karena ‘budaya mata’ yang masih dominan di dalam masyarakat kita maka penulis mengusulkan agar Kredit Busung Lapar dengan skema seperti yang sudah dijelaskan di paragraf pertama bisa dibuat. Sebab tidak pantas wakil rakyat memikirkan untuk ‘mau naik mobil apa’ sementara rakyat sendiri sibuk berpikir ‘mau makan apa’. Fungsi perwakilan itu terjadi karena wakil rakyat tidak melihat kebutuhan rakyat. Apa yang dimaksud dengan rakyat perlu dipikirkan ulang oleh seluruh aparat negara, karena kata ini kehilangan makna.

Mungkin saja Kepala Biro Keuangan di Kantor Gubernur NTT menyatakan kredit busung lapar tidak realistis dan berdasarkan analisis risiko kemungkinan akan macet, tidak seperti jika kredit diberikan kepada para angora dewan yang punya gaji tetap. Tetapi, disitu pula ironinya, mengapa dalam hukum ekonomi senantiasa yang kuat yang diperhatikan. Padahal dalam Kitab Suci selalu diajarkan bahwa mereka yang lemah harus didahulukan. Dalam prakteknya kita tahu ini tidak terjadi. Krisis kemanusiaan ini sedang terjadi, tetapi entah kenapa di ruang sidang DPRD NTT masih belum menyuarakan ini.

Meskipun ada sekian versi penanda (indikator) kemiskinan/penderitaan tetapi Busung Lapar merupakan salah satu indikator nyata dengan bukti fisik. Untuk menjadi negarawan orang perlu tahu skala prioritas. Prioritas diberikan kepada yang paling tidak mampu atau menderita. Anak-anak busung lapar tidak mampu bicara tetapi selalu ada di ruang kelas tiga rumah sakit umum di seluruh NTT. Di sisi ini konsep rakyat tidak hanya bisa dimengerti lewat penjelasan di buku-buku tetapi refleksi hidup. Sebab ini bukan soal uang, tetapi lebih dalam lagi soal motivasi.

“Siapa rakyat untuk saya?” Ini merupakan salah satu pertanyaan dalam refleksi.

Semoga aparat negara di NTT mampu melihat, memikirkan, dan bertindak untuk anak-anak busung lapar. Amin.

*Anggota Forum Academia NTT

Advertisements


4 Comments

Media, Tabu dan Cyborg


Seorang sahabat di ujung Timur Pulau Flores menulis humor ini. Seorang peserta tes pegawai negeri bertanya, “Pak, untuk kolom jenis kelamin ini ditulis atau digambar?” Petugas itu diam menunggu untuk menjawab.

Humor ini mengajak kita untuk berpikir, bagaimana dalam sekian imajinasi manusia dalam melihat kenyataan, kita kemudan menyeleksi dan memilih tanda, nada, ekspresi, kata untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita beradaptasi dengan ruang. Ruang misalnya ruang intim, ruang semedi, ruang keluarga, ruang tamu, beranda, ruang umat, ruang berdagang, dan ruang publik.

Pemahaman atas ruang yang berbeda ini menunjukan kemampuan kita memahami sekian perbedaan. Misalnya dalam budaya kita, banyak cara untuk menyatakan sesuatu tanpa merujuk langsung pada obyek yang dimaksud. Ketika seorang pria lupa menari rosletingnya. Orang tidak mengatakan, “Pak, anu-mu kelihatan.” Tetapi kalimat yang dipakai tidak merujuk langsung pada obyek, “Maaf Pak rosleting-nya lupa dinaikan.” Kalimat ini pun biasa dipakai jika kita hanya berdua atau bertiga. Tetapi ketika anda memegang mic dan kebetulan tokoh yang anda perkenalkan itu lupa menutup jendela celananya, maka dengan sopan orang memanggil ke belakang, dengan kode tanpa bunyi untuk memberitahu. Jarang seorang MC berteriak dan mempermalukan tamunya.

Kemaluan memang tidak diumbar begitu saja. Karena ini berkaitan dengan tabu. Perkara seksualitas merupakan hal yang disepakati untuk tidak diumbar dengan banal dalam masyarakat yang digolongkan orang moderen paling primitif sekali pun.

Tetapi kebiasaan ini tidak berlaku pada sekian jenis media on line belakangan ini. Tercatat Kompas.Com dan Tribunnews.Com merupakan dua media on line yang paling mengumbar aurat belakangan ini. Kalimatnya langsung, asal tulis, dan mengejar sensasi. Dalam skala yang lebih rendah ternyata Tempointeraktif.com juga melakukan hal yang sama. Untuk menyatakan berita artis yang sedang diperbincangkan melakukan hubungan intim, media massa merasa perlu mengambil cuplikan dari gambar dari video yang sedang disebut-sebut dan dipajang di halaman utama web. Lebih parah lagi media TV yang sampai perlu menyiarkan cuplikan gambar.

Kehadiran sekian alat komunikasi moderen di akhir tahun 1990-an di Indonesia tidak di-ikuti dengan kemampuan membedakan ruang, ketrampilan berkomunikasi, dan kepekaan yang memadai. Akibatnya di era on line seluruh ruang digabung jadi satu, dan kita terjerat sendiri karena tidak memahami mengapa alat-alat ini diciptakan dan bagaimana dipakai dalam masyarakat penghasil teknologi komunikasi baru ini. Ini pun wajar karena Indonesia memang menjadi sasaran pasar dalam industri.

Apakah kita orang primitif dalam hal menggunakan teknologi komunikasi? Pertanyaan nakal ini cenderung berubah menjadi pernyataan jika melihat suasana kesurupan massal di Indonesia dalam dua minggu terakhir ini.

Sejak awal dibedakan antara Kompas.Com dan Koran Kompas maupun antara Tempointeraktif.com dengan Majalah Tempo. Pengelola media on line masih lah asal. Jika dibandingkan dengan ketatnya ‘penjaga gawang’ di media cetak.Tak hanya on line, media TV di Indonesia pun juga masih belajar menyaring apa yang pantas. Agak beruntung, Ketua AJI (Aliansi Jurnalis Indipenden) Nezar Patria sempat turun tangan untuk mengingatkan agar pemberitaan perkara seksualitas pun perlu menggunakan etika.

Siapa pun yang pernah menjadi wartawan kriminal televisi di Indonesia pasti tahu bagaimana cameraperson jadi begitu tega mengambil gambar-gambar sadis karena tuntutan bos di kantor. Untuk bisa tega maka cara yang kita lakukan adalah melepaskan keterkaitan kita dengan ‘obyek yang diambil’. Orang yang didepan kita turunkan derajatnya menjadi barang. Logika ini sama juga dalam perang.

Perkara tabu yang dibuka menjadi banal di ruang publik merupakan fenomena Orang Indonesia yang baru belajar menggunakan alat-alat komunikasi ini. Dikatakan baru belajar karena prinsip ‘5W+H’ pun kita datangkan dari tempat lain. Cara menulis kalimat pembuka dalam berita pun kita belajar meniru. Itu bukan sesuatu yang datang secara alamiah.

Hari-hari mendatang kita masih memikirkan bagaimana isu ini akan dihadapi. Banyak orang tua bertanya, “Kenapa sampai generasi ini jadi begini?” Kalau disadari bagaimana pengaruh media audiovisual yang masuk dalam masyarakat kita maka kita bisa sadari bagaimana kita tiba di sini. Di tahun 1980-an awal televisi masih merupakan barang baru. Di Kupang, kita yang ingin menonton masih harus duduk di bawah pohon beringin di depan kantor RRI. Kemudian beralih menonton di rumah tetangga, hingga akhirnya TV menjadi barang biasa di ruang tengah.

TV tak cukup kecil untuk dibawa kemana-mana. TV tak cukup memudahkan komunikasi banyak arah. Maka sekian alat komunikasi diperkenalkan pada kita, mulai dari pager, HP, hingga BB. Internet pun mulanya hanya bisa diakses di komputer biasa, tetapi kemudian bisa diakses lewat laptop maupun di HP, di tangan masing-masing kita.

Kehadiran alat-alat komunikasi ini merubah ruang hidup kita. Dulu jika ingin bertemu pacar kita harus mengetuk pintu rumah gadis yang kita ingin jumpa. Kini tinggal kirim SMS, kita bisa ngobrol sampai pagi. Tak harus ke rumah. Tak cukup lihat tulisan, dipasang juga web cam, agar tampak ada di depan.

Perubahan ini sepertinya alamiah, tetapi jika orang paham bagaimana para pembuat iklan mengeksplorasi ide dalam menjual produk klien mereka maka kita bisa paham bagaimana ‘ruang dalam’ kita dikontrol.

Sekian alat komunikasi yang kita pegang dan gunakan tak banyak berbeda jika dipakai tanpa memahami bagaimana jaringan ini terbentuk, dan memahami jaringan tanda yang membuat kita masih merasa sebagai manusia. Hal-hal yang intim dan halus, seharusnya tetap lah kita simpan. Hal yang tak bisa diungkapkan dengan kata maka kita tukar dengan diam. Hal-hal yang belum lagi kita mengerti perlu kita renungkan bersama agar ada ‘kata’ yang tepat yang bisa kita pakai dalam berhubungan dengan manusia-manusia lain. Tanpa kemampuan ini kehadiran alat-alat komunikasi ini dalam hidup kita ibarat mencangkokan lensa di bawah dahi, atau menanam HP di dalam tangan, maupun menanam TV di dalam kepala. Entah bagaimana Pablo Picasso menggambar manusia Indonesia saat ini?

Sebelum lupa, si panitia penerimaan pegawai, karena jengkel dan lelah panitia menjawab, “Untuk kamu jenis kelamin langsung kasih tunjuk saja.”

Bagi saya para pekerja media on line maupun TV di Indonesia seperti orang yang kelelahan. Hingga akhirnya tiba di jalan buntu, “Pasang saja gambar mereka!”

Sementara orang-orang tua masih terkaget-kaget melihat geliat generasi cendawan. Generasi yang hanya tumbuh di musim hujan, dan sebentar lagi pergi. Di ruang redaksi para juru ketik sibuk menerjemahkan berita dari negeri seberang untuk di-infus ke negeri yang diproklamasikan Soekarno-Hatta: Indonesia.

Andaikan Mohctar Lubis masih ada, saya tentu meminta dia untuk menulis ulang ciri Manusia Indonesia 2010. Khusus soal wartawan Indonesia dalam surat yang ditulisnya ia menjawab ‘Sudah tidak ada harapan lagi’. Ketika ditanya bagaimana kalau kita sudah mencoba dan tidak berhasil, ‘Ya senangkan lah hati.’ Mungkin saat ia menjawab ia menulis sambil ber-yoga dengan kepala di bawah. Media di Indonesia adalah industri.

Meskipun Mochtar Lubis Award sekarang ajang bergengsi di industri media tetapi matinya Indonesia Raya tetap tidak terjelaskan dalam konteks bermedia di Indonesia. Saya rindu ada orang seperti Mochtar Lubis, bicara apa adanya. Tidak menjadi dua atau tiga dalam ruang yang berbeda. Seorang manusia. Pandangannya soal seksualitas manusia Indonesia pun indah. Dibukanya dari pantun, bukan cuma gambar.

Dominggus Elcid Li, Bekas dosen Jurusan Komunikasi Unika Widya Mandira Kupang, NTT, bekas wartawan TV7/MetroT7, pengelola beberapa media komunitas, kadang jadi koresponden Tempo di London, sedang sekolah di Inggris.


1 Comment

Kesurupan Massal Orang Indonesia (Kritik untuk Kompas.Com)


Membaca fenomena masyarakat Indonesia di internet selain menyisakan banyak pertayaan memang menggelisahkan. Manusia Indonesia memang sedang berubah, karakter lama seperti santun, pengertian, ramah tamah, dll pada akhirnya sekedar romantisme usang.

Di situs-situs ngobrol santai berbagai komentar terlempar keluar seolah tiada beban. Dalam bahasa yang vulgar dengan nada bercanda para penulis tanpa rasa mengungkapkan apa saja yang ada dalam ruang sensasi. Nama-nama di situs ngobrol hanya segelintir kode yang cuma punya arti bagi si pemiliknya. Dalam ruang semacam ini mengomentari tubuh perempuan seolah tanpa beban. Para pelaku juga amat bangga meneruskan alamat situs yang mengumbar libido. Jika berhasil menyebarkan, dan menjadi yang pertama mengomentari penulisnya seolah mendapatkan kenikmatan tersendiri. Ekstasi!

Tetapi itu bukan monopoli orang-orang insomnia yang gemar bergentayangan di internet, situs-situs resmi semacam Kompas.Com dan Tribun.Com, maupun Detik.Com dengan bangga mencantumkan asal muasal mana letak link semacam itu. Beritanya pun akan selalu dilanjutkan, berseri, dan membuat orang lain seolah tak memiliki harga.

Analisis Negri dan Hardt (2000) tentang fase lanjutan kapitalisme melalui industri informasi memang sedang terjadi di Indonesia. Hidup telah menjadi komoditas. Tak peduli bahwa yang ditulis dan diberitakan itu manusia, sejauh untuk naikan peringkat, anda bukan lah siapa-siapa yang berhak melarang. Entah untuk apa juga tidak begitu penting, yang penting bebas.

Para tokoh utama media massa yang umumnya berkomunikasi menggunakan twitter pun tak cukup kritis mengeluarkan pernyataan. Komentarnya pun tak lebih dari sekedar ‘orang numpang pipis’. Mengeluarkan satu kalimat tanpa berusaha mendalami apa yang sedang terjadi. Komentar itu bebas, sayangnya jarang yang bernas.

Di era jaringan memang siapa pun bisa menjadi komunikator, dan siapa pun bisa berkomentar, entah apa isinya. Era pers yang dikontrol memang cuma bisa dilakukan di koran-koran saja. Sedangkan untuk situs-situs berita, Kompas.Com dengan jaringan medianya di seluruh Indonesia termasuk salah satu yang mengimpor berita dari Sun, yang di Inggris dikenal sebagai yellow paper, dengan halaman 3-nya yang menyajikan tubuh perempuan sebagai komoditas. Berita gosip diterjemahkan begitu saja, tanpa ada kontrol. Libido para pegiat media dot.com ini memang sudah tak lagi kenal sopan santun. Asalkan situs mereka rating-nya naik, tidak peduli foto/film telanjang siapa yang harus dipasang di halaman situs.

Orang-orang itu juga manusia, punya bapak, ibu, kakak, adik, dan keluarga. Tetapi di dunia internet relasi kekerabatan semacam ini dicabut begitu saja. Dada, paha, kelamin, itu milik seorang manusia, dan tidak pernah berdiri sendiri. Dalam rangka mengejar real time, manusia Indonesia kembali pada naluri purba.

Peduli setan kalau ada orang lain yang malu, itu tak penting yang penting kita puas menulis berita, dan banyak diklik. Wajah tersenyum sambil terkekeh dibalik monitor merupakan wajah biasa para pekerja media tanpa hati ini. Apa benar kalian orang Indonesia yang katanya punya sopan santun dan tata krama?

Soal siapa yang sedang melakukan apa itu tak penting. Tetapi kita sebagai masyarakat kolektif yang memperbincangkan itu tanpa ada rasa malu, itu keterlaluan. Kita bukan lagi manusia saat mempertontonkan orang lain di depan umum. Rasa malu kolektif ini sungguh tidak disadari sehingga Kompas.Com sebagai media yang awal mulanya berasala dari media berita sebuah paroki tanpa tahu malu memasang berita dan foto wajah orang.

Bayangkan jika itu anak dari Jakob Oetama, atau cucu PK.Ojong yang kebetulan tersebar apakah Kompas juga akan melakukan hal semacam itu?

Hipokrisi para pekerja media ini memang keterlaluan. Hanya tahu cari makan tanpa peduli harga diri. Amat hina.

Jika saya pemimpin redaksi Kompas, maka tidak ada lain saya mengundurkan diri. Sebab rasa malu sebagai manusia sudah tidak lagi dihargai, dan tidak dimiliki. Minimal pengelola situs semacam ini harus minta maaf kepada publik. Para pekerja media sudah tak lagi punya batas.

Sebagai manusia, saya meminta supaya foto-foto anak manusia itu diturunkan. Sebab apa yang dibikin Kompas.Com tak lebih dari kesurupan massal.

Di ruang pribadi anda silahkan bikin apa saja, tapi pekerja media itu bukan cuma mengurus libido sendiri, anda mewakili publik. Apa yang dimaksud dengan publik tentu sudah dimengerti oleh para orang terpelajar di Kompas yang tak kurang banyaknya. Apa yang dimaksud dengan rasa malu tentu juga bukan hal yang tidak dimengerti oleh para pengguna internet yang terdidik. Dengan segala kemampuan dan kecanggihan teknologi, orang terasing dari hidup.

Kekosongan manusia moderen begitu terasa hingga selalu naluri yang dibuka, libido yang dipajang, sebab sisi yang lain terlalu jauh untuk dirasakan dengan sederhana.

Tapi, menjadi moderen memang artinya benar-benar menjadi binatang. Tak heran kalau image cuma dianggap secuil barang yang siap ditampilkan. Tanpa pernah berpikir ulang bahwa gambar yang dilihat adalah tubuh dari manusia.

Tulisan ini cuma memperingati Hari Kesurupan Massal di Indonesia. Selamat menonton, bayangkan jika gambar itu adalah adik perempuan anda, atau anda sendiri. Ditonton beramai-ramai, dipasang di halaman depan situs nasional. Apa ini bukan lah tanda kegilaan kolektif?

Dominggus Elcid Li, mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi Unv. of Birmingham