Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Pemimpin, Tanah Air, dan Ular

Leave a comment


 

Oleh: Dominggus Elcid Li, Anggota Forum Academia NTT

 

Salah satu kekalahan telak yang dialami warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam dua dasawarsa terakhir ada pada kosongnya lapisan pemimpin yang bermartabat yang aktif melakukan inovasi terpadu untuk tetap menjaga api hidup warga NTT. Pemimpin tak hanya soal ‘pemenang’ dari permainan prosedural, tetapi pemimpin sebagai orang yang aktif berjalan bersama-sama melakukan perubahan. Pemimpin tak hanya puas menjalankan manual book buatan Depdagri, tetapi pemimpin adalah orang yang mampu melihat kekosongan yang tak ada dalam rancangan orang-orang pusat berdasarkan kebutuhan yang ada.

Mengintip Anarki dari Pinggir Republik

Ketika anarki telah tiba di jantung republik, pusat dan pinggiran tak begitu banyak bedanya. Contohnya: terbuktinya Ketua Mahkamah Konstitusi menggunakan candu di ruang kerjanya tidak lebih buruk daripada seorang Gubernur NTT dua periode yang tidak mampu menguraikan benang kusut satu-satunya Rumah Sakit Provinsi yang dipimpinnya.

Perbedaannya di Jakarta ada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), sedangkan di NTT tidak ada lembaga semacam itu yang bertugas untuk mengginvestigasi sekian rumor yang menyebutkan RSU Prof. WZ.Johannes merupakan ATM (Automatic Teller Machine) atau anjungan tunai mandiri bagi para pejabat. Meskipun dalam ruang tertutup cerita ini dipaparkan, tetapi di ruang publik tidak ada yang mengusut. Dalam era anarki pasar ketika pemburu rente bersatu padu, sekian lembaga hanya sekedar menjadi kendaraan kamuflase. Di daerah yang manual book pemulihan sistemnya belum dibikin, kondisinya jauh lebih buruk.

Saat ini upaya untuk mengoreksi para elit daerah selalu kembali kerangka sentralistik, meskipun tajuk ‘reformasi’ adalah ‘desentralisasi dan otonomi daerah’. Dalam kondisi sekarang dimana ‘pusat’ pun bermasalah upaya untuk mengejar keadilan dan menegakkan rule of law seperti ular yang memakan ekornya sendiri. Ketika orang pusat masih juga mengeja anarki, warga di daerah cenderung menjadi barbar.

Jelas perkara penegakkan hukum tak bisa lepas dari konteks sosial suatu daerah. Di titik ini apa yang disebut konteks sosial dengan mudah dibiaskan, karena ‘saling terhubungkannya’ sekian selang informasi yang berskala mondial. Jadi memisahkan apa yang sekedar bagian dari sistem informasi dari hal riil yang melingkupi interaksi manusia dalam satu kawasan pun menuntut pekerjaan detil. Salah satu paradox utama terkait mimpi teknologi komunikasi adalah ‘bumi semakin kecil, ibarat sebuah kampung dan manusia di dalamnya, tetapi penghargaan atas hidup semakin berada di level kulit ari’.

Membayangkan ‘sejarah moderen’ yang mulanya dinarasikan oleh para pedagang yang kemudian bertransformasi menjadi pemerintah kolonial, selain sebagai sumber madu dan cendana, kawasan NTT pun merupakan sumber pemasok budak, ketika perbudakan belum ‘dihapuskan’. Di akhir tahun 2013, sekitar 150-an tahun setelah perbudakan dihapuskan dari rumus dagang perdagangan kolonial, kondisi perdagangan manusia belum beranjak kemana-mana. Perdagangan manusia, khususnya perdagangan anak (child trafficking) masih merupakan hal biasa yang terjadi di NTT. Dalam kasus Wilfrida Soik yang didakwa membunuh majikannya dan dituntut hukuman mati, dari ‘catatan baptisnya’ diketahui bahwa ia dikirim saat masih anak-anak. Perdagangan manusia yang sudah dikecam pedagang kolonialis ternyata tetap dipraktekkan saat di NTT. Sayangnya ini tidak dianggap sebagai persoalan besar.

Pengiriman anak-anak perempuan untuk dijadikan pembantu di kota-kota besar di Indonesia maupun di berbagai pelosok Malaysia menunjukkan bahwa krisis mendalam sedang terjadi di berbagai pedalaman NTT. Institusi keluarga maupun suku lumpuh, dan anak-anak perempuan yang biasanya dilindungi dibiarkan pergi begitu saja sebagai komoditas dagang baru.

Nirmala Bonat dan Wilfrida Soik, merupakan jejak korban perdagangan anak yang muncul dan menjadi kasus besar di media. Nirmala Bonat disiksa majikan, dan Wilfrida Soik terancam dihukum mati. Keduanya dikirim ke Malaysia pada saat masih anak-anak. Dalam pusaran kemiskinan, dan kebuntuan hidup orang-orang di pedalaman, manusia kini menjadi komoditas dagang. Rantai dagang ini tidak pernah dibuka dengan serius. Praktek perdagangan anak mengingatkan kita tentang perbudakan yang secara resmi dihapuskan pada pertengahan abad 19 tetapi prakteknya masih dilakukan hingga awal abad 20 di Hindia Belanda. Bisa dikatakan perdagangan anak di NTT merupakan kelanjutan dari skema perbudakan, sebab orang miskin dianggap bukan manusia.

Herannya ketika seluruh nasib orang-orang pinggiran Republik Indonesia ini semakin tak jelas, semakin hidup tak mendapatkan tempat yang layak, kita tak menemukan lapisan pemimpin yang tidak lari dari kenyataan. Umumnya pemimpin yang hadir tenggelam dalam konsumerisme dan narsisme yang akut. Cirinya segala atribut barang produksi industri menjadi perlengkapan wajib, dan kritik terhadap pemimpin dianggap tabu disampaikan di depan publik. Para pejabat begitu menikmati simbol-simbol narsistik. Pemujaan yang berlebihan pada jabatan, pakaian seragam pegawai, mobil dinas dan lain sebagainya merupakan fenomena ini.

Dampaknya juga menembus masyarakat adat. Di berbagai kampung di NTT posisi ‘tua-tua adat’ kini diganti oleh birokrat maupun orang-orang kaya baru. Ini membuat orang tiba di titik yang berbeda dalam memandang hidup. Sikap bersahaja yang biasa kita temukan dalam masyarakat kampung, kini cenderung berubah. Atribut-atribut kesuksesan orang kota kini kita temukan dalam cita rasa kampung.

Jika melihat pemujaan ‘manusia moderen’ di kawasan ini terhadap atribut-atribut Orang Eropa sepintas banyak yang beranggapan setelah berganti kulit dari sarung menjadi celana panjang, orang pun dianggap sudah semakin berdaulat. Padahal kenyataan kecil di atas menunjukkan hal yang berbeda.

Flobamora dan rasa hidup yang hilang

Flobamora merupakan kata hasil inovasi pemimpin tempo dulu. Mereka kenal persoalan orang kepulauan yang tak pernah selesai dengan persoalan kesukuannya. Tak ada yang salah dengan sikap kesukuan, tetapi persoalannya menjadi lebih rumit ketika akses transportasi dan komunikasi membuat warga saling terhubungkan, namun tak ada inovasi baru dalam menyikapi pertemuan diaspora orang kepulauan.

Di kawasan sekian pulau yang dikelompokkan dan kemudian dibagi di era Belanda menjadi sebagian Residen Timor, eks Negara Indonesia Timur (NIT), Sunda Kecil dan kemudian menjadi tiga kata (N)usa, (T)enggara, dan (T)imur telah menjadi entitas baru di kalangan generasi yang lahir di atas tahun 1958. NTT begitu merdu diucapkan. Lantas untuk mengikat rasa persaudaran warga pulau-pulau ini maka akronim baru yang lebih ‘khas daerah’ seperti Flobamora dilahirkan. Harapannya orang tak lagi terbelenggu dalam mentalitas pulau, tetapi mampu melihat simpul-simpul keterikatan orang-orang pulau.

Selanjutnya, membaca ulang realitas terkini dan membayangkan masa depan untuk kita yang tinggal di pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Sabu, Rote, Solor, Lembata, dan lainnya kita akan selalu berada dalam posisi ‘diantara’. Di sisi lain Jakarta terasa terlalu jauh dari Bumi Flobamora. Tayangan-tayangan berita di ‘televisi jaringan nasional’ seperti sedang menyajikan dialog orang-orang asing. Dari pinggir kita melihat bahwa ‘identitas ke-Indonesiaan’ pasca dua periode kepemimpinan, Soekarno dan Soeharto, kembali sedang ditafsirkan ulang. Namun warga pinggiran semacam NTT tak menemukan tempatnya.

Tak hanya soal isu agama yang kembali menemukan panggung dalam peta politik sekuler di Indonesia, isu etnisitas tiba-tiba menjadi stigma baru yang dikembangkan dan turut menjadi persoalan di era anarki (baca: reformasi). Bangsa kepulauan yang kini kembali lekat dengan stigma etnis dan berbagai prasangka sosial yang dipopulerkan melalui media massa cenderung meletakkan warga yang berada di Flobamora sebagai orang-orang kalah. Mulai dari stigma warga yang kurang pembangunannya, pengekspor preman ke Pulau Jawa, hingga anak-anak yang menjadi obyek iklan CSR (Corporate Social Responsibility) berbagai perusahaan multinasional.

Terusir dari tanah air

Sekian stigma terkait warga NTT telah biasa dan menjadi akrab di media massa. Mulai dari tukang pukul, korban kebiadaban majikan di luar negeri, kaum busung lapar, hingga kaum yang kurang higienis. Stigma ketertinggalan hasil karya para tukang eksploitasi mesin hasrat, memang menempatkan orang NTT sebagai manusia tertinggal.

Keyakinan untuk hidup dari tanah air tidak dimilikki semua orang. Kondisi tersingkir merupakan kondisi biasa yang terjadi. Terputusnya manusia dari tanah air merupakan perkara yang teramat serius, meskipun ini belum disadari.

Kondisi ini cukup paradox, di satu sisi tanah merupakan sesuatu yang teramat sakral, tetapi di sisi lain tanah kehilangan ritus magis-nya. Tanah tak lagi dianggap memiliki tuah. Kondisi perang memperebutkan tanah tak hanya merupakan lanjutan dari narasi konflik sejak era nenek moyang, tetapi ‘perang atas tanah’ juga menunjukan kelangkaan sumber daya.

Secara umum kondisi krisis pertanahan bisa dilihat dalam dua segi. Pertama, tanah sebagai bidang penguasaan yang diwariskan turun temurun. Dalam cara pandang ini tanah sebisa mungkin dipertahankan apa pun alasannya. Sakralnya tanah merupakan alasan di balik perang suku di berbagai wilayah NTT, sekaligus menunjukkan kelangkaan atas tanah itu sendiri yang tidak mampu menampung pertambahan populasi. Selain perang, migrasi merupakan cara yang lain untuk mengatasi persoalan ini.

Kedua, tanah dianggap tak ada lagi harganya karena tak mampu diolah karena manusianya tak mampu mengatasi krisis perubahan iklim. Dampak struktural yang diakibatkan oleh ketidakmampuan orang –orang Flobamora karena tidak mampu menghayati makna tanah air adalah tanah air dianggap tiada. Ketika tanah air dianggap tak ada, manusia tak lagi ‘berumah’, dan tak berdaulat atas hidupnya. Tanah air kehilangan makna sakralnya.

Kondisi ini secara umum membuat orang tak memiliki hak untuk mengatur hidupnya, dan mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menegakkan keteraturan (order), seperti yang telah mampu dilakukan oleh nenek moyangnya, meskipun itu ada dalam skala suku, di tanah airnya sendiri. Ini bukti kemunduran terjadinya pergeseran makna kedaulatan, dari tingkat suku yang berdaulat, ke tingkat republik prosedural yang sarat dengan kamuflase pencitraan. Di aras republik, kita kaum yang baru masuk kultur baca tulis di abad 19, dianggap selalu kurang ilmu dalam hal menegakkan bentuk kenegaraan. Sekian pidato eufemistik merupakan ritual sehari-hari. Mereka yang menentang ketidakadilan dan meledakan dalam pemberontakan dengan mudah disebut perusuh, dan tangan aparat yang kotor pun dianggap berhak menegakkan keadilan yang sudah kehilangan makna.

Menghadapi kondisi di atas, kecenderungan umum yang terjadi di berbagai pedalaman di NTT adalah orang meninggalkan lahan pertanian karena sudah tak mampu beradaptasi dan keluar dari tekanan. Jika dulu parang dan linggis adalah perabot utama para petani dan tanah menjadi sumber hidup. Kini kemana arus uang berputar, di situ lah kiblat manusia berpindah. Krisis terjadi tak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh tekanan manusia lain yang memanipulasi otoritas maupun institusi. Seolah-olah memiliki legitimasi, tetapi dibalik logo jabatan ternyata pejabatnya tak lebih dari pemburu rente semata.

Kita jelas bukan penakluk (invader) yang menawan orang-orang di negeri seberang dalam bentuk kolonialisme (entah ekspansi seberang, maupun bagian dari kolonialisme internal). Kita kini menjadi kaum terusir, dan diam.

Inovasi model kepemimpinan

Ironisnya, ketika sebagian orang NTT terusir dan sistem yang ada sudah menunjukkan jalan buntu, di saat yang sama tidak muncul pemimpin yang bermartabat sebagai tanda perlawanan memperjuangkan hidup. Kita pantas bertanya apa yang sedang terjadi.

Di Ibukota Indonesia, munculnya para pemimpin bermartabat dari tempat lain dan menjadi icon utama di berbagai media massa. Ini memang kemudian menghadirkan kritik sinis bahwa ini merupakan strategi kampanye media. Tetapi orang lupa bahwa popularitas yang bukan ‘karbitan’ tidak mungkin bertahan lama. Popularitas yang sekedar pencitraan tidak akan mampu menyentuh orang di belahan bumi yang lain, kecuali jika para pemimpin dengan sekian keutamaan menjadi tiang-tiang perekat akal sehat yang masih melekat dengan kenyataan. Kharisma para pemimpin semacam ini terbukti mampu menembus jarak.

Sebaliknya, kosongnya pemimpin bertabat di level ‘pejabat pemerintahan’ di NTT semakin menegaskan tidak adanya pengertian publik. Berbagai komponen trias politica yang coba diadopsi oleh kaum yang baru merdeka pasca Perang Dunia ketiga fungsinya menjadi serupa akhir-akhir ini, khususnya ketika para pengisi lowongan pekerjaan yang seolah berbeda itu pun takluk pada logika pedagang. Sebab apa pun posisinya dalam trias politica, bisa dipastikan cost and benefit analysis yang menjadi kerangka analisisnya. Seluruh komponen ada dalam logika matematika pasar, dan free market adalah hafalannya.

Tidak heran kini para pejabat hanya sibuk bersiasat menjadi pemburu rente, dan mengatur jatah catutatan adil didistribusikan. Ketika para jaksa di daerah sibuk menjadi tukang tagih, polisi menjadi pengemis berseragam dan hakim terlilit candu, bukan martabat yang menjadi tolak ukur keberadaan manusia, tetapi kemampuan berhitung dan melakukan kalkulasi kriminal sebagai skill tambahan untuk tetap ada di era reformasi, dan jangan sampai tinggal dalam bui.

Ironisnya, meskipun tontonan kejahatan ini terjadi di sekitar, kita tak punya daya untuk melawan. Ketika aparat penegak hukum be menjadi bagian dari jaringan kriminal, siapakah yang akan menangkap mereka? Apakah mungkin ular menelan dirinya sendiri? Hingga hari ini orang masih meyakini bahwa ‘main hakim sendiri’ adalah kekeliruan. Tetapi pada saat yang sama warga negara juga dianggap tidak memiliki daya.

Di era anarki, politik tidak memiliki makna dan politik prosedural dianggap sebagai ‘kenyataan’ sedangkan ketidaknyataan politik alias kekosongan aksi politis, yang artinya keseluruhan tindakan untuk mempertahankan hidup dianggap bukan sebagai sebuah persoalan.

Menghadapi kebuntuan sistem semacam ini amat tidak mungkin langkah perubahan ditelurkan oleh ‘anak didik rezim tertentu’ sebaliknya inovasi baru sebagai bagian dari upaya bertahan hidup hanya mungkin dilakukan oleh ‘orang’ yang mampu melakukan lompatan. Khususnya untuk mampu mencari strategi bagaimana mengatasi ‘kondisi keterusiran dari tanah air’.

Ketidakmampuan lahirnya pemimpin yang bermatabat ditandainya migrasi orang-orang kalah dalam satu kawasan. Ketika kaumnya terusir, dan pemimpin tak merasakan ini sebagai sebuah tanggungjawab kolektif maka ini lah yang disebut sebagai tragedi.

 

Tentang Penulis:

Dominggus Elcid Li, adalah bekas jurnalis televisi di NTT yang mendapat beasiswa Ford Foundation di tahun 2005. Di tahun 2006 ia melanjutkan studi pasca sarjana di University of Birmingham di Departemen Sosiologi khususnya di bidang media and cultural studies. Di tahun 2008 ia melanjutkan studi PhD di Departemen yang sama di Universitas yang sama, dan dinyatakan lulus di tahun 2013. Kini ia menekuni profesi sebagai peneliti, dan bersama teman-temannya mendirikan lembaga penelitian IRGSC (Institute Resource Governance and Social Change). Saat ini ia aktif mengajar sosiologi klasik di Universitas Pelita Hati Kupang.

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s