Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Metamorfosis Perbudakan (2)


Oleh: Dominggus Elcid Li

Satu abad lebih proses modernisasi yang ditandai dengan pasifikasi Belanda dibawah Gubernur Jendral Van Heutz terjadi berbagai wilayah yang dulu digolongkan sebagai Wilayah Karesidenan Timor. Berbagai institusi moderen didirikan. Selain gereja, sekolah juga dibangun. Birokrasi kolonial sudah digantikan oleh birokrasi republiken. Namun proses kekalahan, yang ditandai dengan tercerabutnya warga dari tempatnya tinggal, dan berubah menjadi komoditas belum menjadi fokus persoalan. Padahal ‘perdagangan orang’ merupakan simbol kekalahan penduduk di NTT dalam gambaran yang paling brutal.

Apakah kemiskinan merupakan faktor pendorong (push factor) bagi orang untuk melakukan migrasi? Pertanyaan ini merupakan bahan perdebatan, karena tidak semua orang yang dikategorikan miskin memilih untuk melakukan migrasi, namun atas nama ‘ingin keluar dari lingkaran kemiskinan’ orang juga melakukan migrasi. Pertanyaan selanjutnya ‘apakah orang masih punya kapasitas dan kapabilitas untuk tinggal’ dengan sekian perangkat modernitas yang diperkenalkan secara marak sejak awal tahun 1900-an?

 

Pendidikan, Migrasi dan Pekerja Anak

Tujuan penyelenggaran pendidikan di sekolah atau institusi pendidikan dalam pandangan Dewey adalah agar semakin terdidik warga negara dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara demokratis. Namun harapan ini adalah harapan palsu untuk kebanyakan anak-anak di NTT. Di tengah retorika  pembangunan khususnya terkait pendidikan yang disebutkan para pejabat. Berdasarkan data yang dikumpulkan BPS Rata-rata anak di NTT hanya bersekolah hingga SMP kelas satu. Angka putus sekolah tertinggi berdasarkan jenjang institusi pendidikan yang ditempuh ada di Kabupaten Sumba Tengah, yang lamanya anak bersekolah hanya sampai Kelas 5 SD. Sedangkan di Timor Barat berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang rata-rata anak hanya bersekolah hingga SMP Kelas satu. Di Kota Kupang rata-rata anak mencapai jenjang pendidikan bangku SMA Kelas Tiga. Kesenjangan antara kota dan desa amat terasa.

Dengan kondisi semacam ini, anak-anak NTT amat rentan terhadap penipuan yang berujung pada perdagangan orang dan tingginya angka pekerja anak. Rendahnya pendidikan, dan tingginya angka low skilled labor tidak bisa dilepaskan dari trend menurunnya kualitas pendidikan di NTT.  Faktor lain yang berkontribusi terhadap semakin menurunnya kualitas pendidikan di NTT adalah kualitas guru, keberadaan guru, dan ketersediaan bahan ajar. Contohnya, di salah satu kabupaten yang disurvei, kebanyakan guru SD di Sumba Barat berpendidikan SMA, dan kebanyakan tidak pernah dilatih tehnik pedagogis yang memadai. Tentu kita tidak bisa berharap mendapatkan kualitas pendidikan berkualitas jika kapasitas guru pun terbatas. Cerita tentang guru yang mudah melakukan hukuman fisik karena stres honor tak kunjung tiba juga ditemukan di lapangan.

Paradoks dari dunia yang saling berkaitan adalah seluruh wilayah NTT menjadi jajahan Telkomsel (dengan tarif yang menindas, karena provider lain jaringannya tidak berkembang di NTT), yang membuat warga terhubung melalui paket data dan media sosial. Entah di Sabu, di Moropokot (Nagekeo), atau di Besikama (Malaka) orang semakin terhubung,namun anehnya kesenjangan semakin menganga. Konektivitas memang membuat orang memiliki akses informasi yang sejajar, tetapi konektivitas tidak membuat orang lebih berdaya atau berdaulat atas tubuhnya sendiri. Di titik ini informasi sekedar menjadi fantasi, bahkan elemen awal untuk melakukan eksploitasi.

Selain infrastruktur IT yang semakin berkembang, Indonesia dalam pemerintah Jokowi menekankan konektivitas yang ditandai dengan fokus penguatan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Tol laut menjadi cita-cita. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Namun pendidikan yang menjadi inti utama agar ‘kesenjangan’ tidak menganga kurang menjadi perhatian.  Satu hal konkrit yang luput dari tim perencana pemerintah saat ini adalah ketimpangan pembangunan, antar pulau dan antar kawasan tidak menjadi bahan pertimbangan. Konektivitas tak hanya menghadirkan ketersambungan, tetapi juga membawa kesenjangan, karena selalu ada pihak yang kalah dalam konteks uneven development.

 

Kolonialisme Internal

Apakah pemerintah memiliki fungsi melindungi populasi yang ada, ataukah pemerintah hanya berganti kulit dan menjalankan peran kolonialisme internal? Hadirnya birokrasi moderen yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda jelas membutuhkan tenaga rendahan untuk dijadikan pegawai, terutama sebagai juru tulis. Untuk itu lulusan sekolah-sekolah awal Belanda menjadi para ambtenaar pertama. Hingga hari ini mind set sekolah untuk menjadi pegawai negeri belum bergeser. Menjadi pegawai adalah cita-cita kaum yang bisa baca tulis.

Mimpi menjadi pegawai juga menjadi mimpi anak-anak petani maupun para petani di pedalaman. Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh IRGSC yang didukung oleh Save the Children di Kabupaten Sumba Barat (2015), sebanyak 60% anak (n=112) ingin menjadi pegawai negeri, dan hanya 3% yang ingin menjadi petani, meskipun 60% dari mereka berasal dari keluarga petani. Ironisnya, tak lama setelah duduk di bangku kelas satu SMP rata-rata dari mereka pun pupus, dan mereka pun drop out dari sekolah.

Tak semua orang miskin pergi bermigrasi mencari kerja. Dengan pendidikan yang pas-pasan mereka direkrut menjadi ‘pembantu rumah tangga (PRT)’ di untuk keluarga di negeri jiran, atau kota-kota besar di Indonesia (seperti Medan, Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar).   ‘PRT asal NTT’ memiliki logo tersendiri. Murah, dan taat.  Tanpa sadar ini lah hasil pendidikan yang kita pasarkan dari NTT. Timor dan Sumba masih melanjutkan posisi sebagai lokasi terbanyak ‘korban perdagangan orang’. Kedua pulau ini dikenal sebagai ‘reservoir’ budak abad 17.

Dalam catatan Ormeling (1956), geografer Belanda terakhir di Timor, ia mencatat bahwa pada tahun 1792 Huyser menuliskan bahwa ‘daerah (kepulauan) Timor menyediakan budak-budak yang baik untuk pembantu rumah tangga’. Di area Hindia Belanda budak dikirim ke Batavia, Palembang, dan juga ke Banda untuk memetik pala. Dalam atlas perbudakan (Walvin 2006), budak yang dikirim dari Hindia Belanda juga menjangkau Cape Colony atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan.

Dalam dunia fantasi media, para budak kini tidak lagi dirantai dengan bola besi, melainkan mereka dirantai dengan sekian trik manipulasi. Mereka ditipu, dan dibodohi. Susahnya para pejabat malah terperangkap untuk melindungi korporasi pelaku perdagangan orang, dengan cara tidak mau belajar tentang indikator perdagangan orang, dan hanya terpaku pada berkas.

Jika para golongan ‘samurai atau mandarin’ dari tanah setempat menolak untuk bertanggungjawab atas warganya, maka eksploitasi merupakan gambaran nyata. Golongan kuat menjual yang lemah. Dalam kemiskinan yang dalam, watak predator manusia kian menguat. Kesadaran etis untuk melindungi yang lemah tidak muncul dari kaum literer.

Sebaliknya liberalisasi tenaga kerja, amat terlihat dari miskinnya hukuman untuk korporasi pelaku perdagangan orang. Mazhab ekonomi laizzes-faire merupakan mazhab dominan.  Liberalisasi pasar tenaga kerja ditandai dengan eksploitasi terhadap manusia,  dan pemerintah menolak untuk melakukan intervensi. Korporasi dibiarkan sebebas-bebasnya melakukan eksploitasi, dan dilindungi dengan regulasi.

Kemiskinan yang panjang dan mematikan membuat orang permisif terhadap kemiskinan, maupun risiko yang harus diterima ketika bermigrasi. Kondisi ini cukup ironis, karena sebagian orang mampu berpesta membakar kembang api, dan sebagian orang untuk makan pun harus mengais di tempat sampah. Dan kita masih batolak-bahela, “Apakah kita miskin?”

Pendidikan moderen yang dikelola ala kadarnya telah membuat Provinsi NTT sebagai penyumbang tenaga kerja minim ketrampilan secara nasional maupun regional.  Secara konkrit pemerintah di daerah Provinsi NTT (kabupaten dan provinsi) perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan jawaban ‘mengapa angka putus sekolah begitu tinggi di NTT’, dan temukan jawaban bagaimana strategi kita untuk bersaing dan terutama untuk keluar dari perbudakan.

Reproduksi kelas terjadi melalui institusi pendidikan. Pertanyaan gurauan yang kerap kita temui ‘gubernur sudah ada, bupati sudah ada, walikota sudah ada, untuk apa kita sekolah’. Secara implisit mereka menyiratkan kritik terhadap kelas elit bahwa mobilitas  sosial tidak terjadi. Singkatnya, dalam masyarakat tergambar rasa pesimis bahwa institusi pendidikan merupakan instrumen yang mungkin memfasilitasi mereka untuk melakukan mobilitas sosial.

Dengan kualitas institusi pendidikan ala kadarnya, mungkin sejak dini anak-anak pun sudah melihat institusi pendidikan bukan lah jalan keluar bagi mereka. Akibatnya anak-anak turun ke dunia kerja sejak dini, sebab bagi mereka ruang kelas bukan lah jawaban. Pesimisme yang melingkupi imajinasi anak-anak NTT harus lah diangkat. Tugas ini harus dikerjakan paralel: pusat-provinsi-kabupaten, dan dengan tidak membedakan antara swasta dan negeri. Tugas ini adalah tugas peradaban, sebab perbudakan satuannya adalah abad.

Pendidikan juga gagal menjadi alat emansipatoris, ketika institusi-institusi pendidikan gagal menghasilkan para elit pemimpin yang peduli pada mereka yang paling lemah. Saat ini korban perdagangan orang adalah bagian dari kelompok yang paling rentan dieksploitasi. Membaca mereka sekedar satu kasus merupakan sebuah kekeliruan dan tindakan amnesia. Sebab akar perbudakan yang terjadi berabad-abad seolah dilupakan begitu saja, dan konstitusi Republik Indonesia secara jelas menolak tegas perbudakan.

Di era kolonialisme Eropa perbudakan dahulu seluruhnya ditandai dengan paksaan dan kekerasan fisik. Sedangkan perbudakan yang tergambar dalam model kolonialisme internal tak mesti ditandai dengan kekerasan fisik saat rekrutmen,  namun sangat mungkin dilakukan secara legal dan diproteksi oleh aparat pemerintah dengan manipulasi kolektif. Klaim yang dibangun, seluruhnya bersandar pada keuntungan ekonomis dengan klaim ‘zero risk’ (nol risiko). Para pembuat kebijakan hanya mungkin melihat praktek perdagangan orang jika mau membaca detil dinamika eksploitasi dalam setiap rantai nilai (value chain), dan tidak hanya membaca berkas. Persoalannya nalar ekonomi dengan mudah menggantikan proses manipulasi.

Salah satu tehnik manipulasi dalam tata pengetahuan terkini adalah dengan menempatkan jarak obyektif antara pembuat kebijakan dengan warga yang jadi sasaran perdagangan orang. Remmitance menjadi alibi terkuat, sementara secara hukum para pelaku cenderung untouchable. Salah satu cara untuk mengukur jarak modernitas, dan jarak ‘kolonialisme internal’ adalah dengan mengukur sejauh mana perbedaan antara watak ‘para penjajah Belanda’ dan kaum mardijkers kontemporer yang menjadi elit baru dalam skema kolonialisme internal.

Dalam kajian tata pengetahuan kita juga melihat bagaimana perbudakan mendapatkan celahnya untuk kembali beroperasi kembali, dengan meletakan nalar korporasi sebagai ‘kebenaran dominan’ dengan dijadikan regulasi oleh legislatif/pemerintah pusat maupun legislatif/pemerintah daerah.  Selama aksi perdagangan orang tidak dikenal, dan aksi pelanggaran oleh korporasi dibiarkan dan dibaca sebagai bentuk insentif terhadap korporasi maka sesungguhnya kita tidak bergerak dari posisi kolonialisme abad ke 15.

Neo kolonialisme yang disebutkan oleh Soekarno sedang terjadi. Atau mungkin dalam konteks NTT perbudakan tidak perlu ditulis dengan tambahan ‘neo’, sebab perbudakan bagian dari kultur feodal, dan menyatu dalam tatanan sistem sosial.  Perbudakan tidak hilang, hanya berganti baju, atau bahkan dilaksanakan dengan diam-diam sebagai bentuk praktek budaya lokal. Perbudakan (slavery) hanya lah terjemahan etis orang Eropa, sedangkan bagi warga di NTT maupun di Indonesia secara umum pembedaan ini tidak dilakukan karena telah dianggap bagian dari ‘hukum alam’, atau terjemahan lurus dari Darwinisme sosial. Globalisasi hanya mempercepat proses eksploitasi yang memang sudah terjadi dalam skala geografis yang makin luas, dan para pejabat tak lebih dari indirect ruler.

Kehadiran nation-state, sebagai sebuah institusi moderen diharapkan dapat mengatur populasi di wilayah tertentu yang bersepakat untuk menjadi entitas politik. Persoalannya krisis ‘negara-bangsa’ yang terjadi tidak hanya terkait formasi political islam global dan terkait dengan kontestasi rakyat (the people) dan ummat, tetapi ini terkait dengan ‘hukum ekonomi’ yang menjadi panglima atau kebenaran teratas yang diadopsi oleh state apparatus.  Membaca ulang UU Ketenagakerjaan dan UU TPPO secara bersama-sama mungkin akan membantu. Entah apa yang akan ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer andaikan ia masih hidup–dan andaikan ia adalah orang NTT.

*Penulis anggota FAN (Forum Academia NTT), Peneliti IRGSC dengan minat sosiologi sejarah.

 


Leave a comment

Metamorfosis Perbudakan (1)


Oleh: Dominggus Elcid Li

Perbudakan bukan merupakan fenomena baru di wilayah NTT. Duarte Barbosa, geografer Portugis,  pada tahun 1518 mencatat budak sebagai salah satu komoditas perdagangan, dan institusionalisasi perbudakan diperkenalkan lewat hadirnya VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), perusahaan dagang Belanda  (Hagerdal 2010). Dalam catatan Salomon Muller pada tahun 1829 di Kota Kupang terdapat 1200 orang budak, dan pasar budak masih ditemukan di Maunura (Ende) hingga tahun 1878, meskipun perbudakan sudah dilarang sejak tahun 1860 (Ormeling 1956). Dalam sejarahnya para pedagang yang datang ke wilayah NTT membeli tiga komoditas utama: cendana, madu dan budak (Hagerdal 2010; Parimarta 2002; Ormeling 1956). Perbudakan secara resmi Kini cendana nyaris punah; madu laris manis; budak adalah realitas.

Tahun 2016, sekitar 50-an jenasah TKI diterima di terminal cargo El Tari, Kupang. Sebagian peti jenasah pulang dengan alamat palsu, dengan alamat pasti hanya terminal cargo. Di tahun 2014 dari  1021 orang yang ditangani pihak berwajib, sebanyak 605 diduga merupakan korban perdagangan orang. Di tahun 2015 sebanyak 1004 orang yang ditangani, sebanyak 468 orang terindikasi indikasi korban perdagangan orang. Berdasarkan data yang dikumpulkan IRGSC, pelaku perdagangan orang terbesar dilakukan oleh PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) sebanyak  61 % di tahun 2014, dan 45% di tahun 2015.  Sedangkan jumlah pelaku yang tidak diidentifikasi sebanyak 17 % (2014), dan 32% (2015).

Pertanyaan-pertanyan yang kemudian berkembang adalah bagaimana mungkin perbudakan yang terjadi dalam rentang waktu lima abad terakhir, tetap dapat bertahan dan menjadi hal yang biasa. Bukankah tata sistem politik berubah, dan VOC sebagai korporasi dagang sudah hilang? Bahkan perdagangan budak di wilayah ini sudah dihentikan oleh Belanda di awal tahun 1900-an, seiring proses pasifikasi. Bukankah kini para elit pribumi lah yang berkuasa? Mengapa dalam putaran waktu lima ratus tahun kita kembali ke titik semula, ketika globalisasi bukan lagi gerak satu arah dari Eropa ke Timur? Mengapa korporasi kembali sebagai pelaku perbudakan?

Apakah perbudakan merupakan hal yang biasa? Jawaban etisnya ‘tentu tidak’. Bagaimana mungkin perbudakan tetap eksis dalam waktu yang berbeda, dan dalam ruang yang sama? Dan manusia yang berbeda yang mewarisi DNA para leluhurnya tidak mampu membedakan antara ‘tenaga kerja’ dan ‘perdagangan orang’ (human trafficking). Padahal, perdagangan orang ini lah yang biasa disebut sebagai perbudakan moderen (modern slavery). Dalam kajian sosiologi, orang menyebut perbedaan perspektif ini menjelaskan kontradiksi kelas tergambar yang tampak lewat perspektif yang dipakai.

Arus migrasi berisiko dari NTT cenderung tidak terbendung. Beberapa faktor pendorong (push factors) terjadinya perdagangan orang antara lain kemiskinan,  tekanan perubahan iklim, korupsi aparat negara, kekeringan. Sedangkan faktor-faktor penarik (pull factors) yang diandaikan berasal dari kondisi eksternal antara lain: terlalu longgarnya PPTKIS terkait liberalisasi undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah lebih menekankan pada hak bermigrasi dan kurang menekankan pada hak bermigrasi dengan selamat, kebutuhan tenaga low skilled labor yang tinggi dari negara maupun provinsi tetangga yang beralih ke sektor industri dan jasa.

Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang merupakan turunan dari Protokol Palermo, hingga kini belum fasih digunakan oleh para aparat dalam sistem peradilan di NTT. Solusinya, selain menambah biaya untuk penanganan kasus perdagangan orang, pemahaman detil teknis tindak pidana perdagangan orang perlu dipahami oleh polisi, jaksa dan hakim. Tanpa pemahaman atas detil indikator perdagangan orang, kasus yang diproses juga sangat minim. Tahun 2016, kasus yang ditangani Polda NTT sekitar 60-an kasus atau hanya sekitar 6,7% dari jumlah kasus yang ditangani polisi. Sedangkan kasus yang diproses kejaksaan jelas lebih kecil atau kurang dari 1% yang dari yang tercatat di suratkabar.  Tentu yang  mendapatkan sanksi menggunakan UU TPPO juga semakin kecil lagi.

Gagapnya sistem peradilan menanggapi aksi perdagangan orang terlihat dari dominannya dua hal yang diangkat dan diproses dalam sistem peradilan: (1) pemalsuan identitas, dan (2) korban adalah anak. Selain dua hal ini polisi dan jaksa seolah sedang menangkap angin. Sayangnya, ketidakmampuan sistem peradilan untuk bereaksi terhadap kejahatan serius dengan menggunakan UU TPPO, tidak dikritisi malah ‘diaminkan’ oleh DPRD Provinsi.   Perbedaan perspektif adalah hal biasa, namun pengabaian  merupakan tindak kriminal.

Ketika dijadikan Perda, substansi undang-undang tindak perdagangan orang pun luput menjadi pembahasan, sebab fokus utama hanya pemalsuan dokumen dan diksi dominan yang dipakai berasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Rekomendasi baru tiba di level pemalsuan administrasi yang merupakan salah satu elemen dalam perdagangan orang. Hal ini sangat mungkin dilakukan jika prinsip partisipatoris multi pihak dilaksanakan dalam pembuatan Perda, dan tak hanya mendengarkan suara dominan PPTKIS.

Secara berurutan eksploitasi berlangsung mulai dari proses rekrutmen, penampungan, pengurusan adminstrasi, penempatan, skema penggajian, dan pemulangan/perpanjangan kontrak. Seharusnya DPRD Provinsi NTT mampu bekerja lebih baik, dan tidak hanya fokus pada persoalan administrasi.

Seharusnya pihak kepolisian dan kejaksaan bisa bekerja di bagian hulu atau dalam proses rekrutmen dengan peka terhadap praktek ‘perdagangan orang’. Di Belanda yang menjadi ‘nenek moyang’ hukum di Indonesia, polisi dan jaksa bekerjasama dalam pengumpulan bukti terkait perdagangan orang. Di Indonesia polisi dan jaksa bekerja terpisah.

Indikator perdagangan orang terkait ‘penipuan pada saat rekrutmen’ terlihat dari: (1) penipuan terkait lokasi kerja/majikan, kondisi pekerjaan; (2) upah yang ditahan dan jumlah gaji yang tidak transparan, (3) dokumen kependudukan yang ditahan majikan. Indikator ‘rekrutmen yang disertai dengan kekerasan’ ditandai dengan kekerasan pada korban, calon pekerja di-isolasi total, ancaman terhadap keluarga terutama ketika keluarga telah menerima ‘uang muka’ (debt bondage). Indikator kontrol terhadap korban yang rentan dan mudah dimanipulasi antara lain: pembodohan, korban tak mampu membaca dokumen karena minim kemampuan berbahasa (Indonesia).  Indikator lengkap terkait perdagangan orang dapat dibaca dalam pamflet yang disebarkan ILO (International Labor Organization)_ (2009).

Secara substantif, seorang tenaga kerja hanya menjual jasa tenaganya. Sedangkan perdagangan orang korban biasanya tidak memiliki pilihan dan berkuasa atas tubuhnya. Dalam titik tertentu PPTKIS  bisa disamakan dengan agen perbudakan, ketika PPTKIS berkuasa atas manusia yang dikirimnya. Khususnya ketika mereka hanya dianggap sebagai komoditas. Bukankah PPTKIS yang hanya mengejar laba dan tidak mau memastikan kondisi kerja di lokasi majikan serupa dengan tindakan para tuan yang menjual budak di masa lampau? Ucapan permisif yang biasa keluar dari pengurus PPTKIS, “Orang mati bisa dimana saja.” Pertanyaannya, “Apakah anda bersedia jika ditempatkan dalam posisi gelap gulita ketika dikirim bekerja?”

Hans Hagerdal (2010) yang menulis tentang ‘The Slaves of Timor’ mencatat bahwa jumlah budak yang dikirim keluar dari Timor tinggi pada saat perang. Budak adalah orang-orang kalah yang dalam peperangan. Sebaliknya, saat damai jumlah budak menurun drastis. Perang kini tidak harus dalam perang konvensional, namun perang berubah menjadi perang dagang. Nalar untuk memahami ‘perang dagang’ perlu dipelajari, sebab meskipun tampak damai, peti-peti jenasah para korban mengalir.

Satu abad lebih proses modernisasi yang ditandai dengan pasifikasi Belanda dibawah Gubernur Jendral Van Heutz terjadi berbagai wilayah yang dulu digolongkan sebagai Wilayah Karesidenan Timor. Berbagai institusi moderen didirikan. Selain gereja, sekolah juga dibangun. Birokrasi kolonial sudah digantikan oleh birokrasi republiken. Namun proses kekalahan, yang ditandai dengan tercerabutnya warga dari tempatnya tinggal, dan berubah menjadi komoditas belum menjadi fokus persoalan. Padahal ‘perdagangan orang’ merupakan simbol kekalahan penduduk di NTT dalam gambaran yang paling brutal.

Apakah kemiskinan merupakan faktor pendorong (push factor) bagi orang untuk melakukan migrasi? Pertanyaan ini merupakan bahan perdebatan, karena tidak semua orang yang dikategorikan miskin memilih untuk melakukan migrasi, namun atas nama ‘ingin keluar dari lingkaran kemiskinan’ orang juga melakukan migrasi. Pertanyaan selanjutnya ‘apakah orang masih punya kapasitas dan kapabilitas untuk tinggal’ dengan sekian perangkat modernitas yang diperkenalkan secara marak sejak awal tahun 1900-an?

 

Pendidikan, Migrasi dan Pekerja Anak

Tujuan penyelenggaran pendidikan di sekolah atau institusi pendidikan dalam pandangan Dewey adalah agar semakin terdidik warga negara dan memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara demokratis. Namun harapan ini adalah harapan palsu untuk kebanyakan anak-anak di NTT. Di tengah retorika  pembangunan khususnya terkait pendidikan yang disebutkan para pejabat. Berdasarkan data yang dikumpulkan BPS Rata-rata anak di NTT hanya bersekolah hingga SMP kelas satu. Angka putus sekolah tertinggi berdasarkan jenjang institusi pendidikan yang ditempuh ada di Kabupaten Sumba Tengah, yang lamanya anak bersekolah hanya sampai Kelas 5 SD. Sedangkan di Timor Barat berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang rata-rata anak hanya bersekolah hingga SMP Kelas satu. Di Kota Kupang rata-rata anak mencapai jenjang pendidikan bangku SMA Kelas Tiga. Kesenjangan antara kota dan desa amat terasa.

Dengan kondisi semacam ini, anak-anak NTT amat rentan terhadap penipuan yang berujung pada perdagangan orang dan tingginya angka pekerja anak. Rendahnya pendidikan, dan tingginya angka low skilled labor tidak bisa dilepaskan dari trend menurunnya kualitas pendidikan di NTT.  Faktor lain yang berkontribusi terhadap semakin menurunnya kualitas pendidikan di NTT adalah kualitas guru, keberadaan guru, dan ketersediaan bahan ajar. Contohnya, di salah satu kabupaten yang disurvei, kebanyakan guru SD di Sumba Barat berpendidikan SMA, dan kebanyakan tidak pernah dilatih tehnik pedagogis yang memadai. Tentu kita tidak bisa berharap mendapatkan kualitas pendidikan berkualitas jika kapasitas guru pun terbatas. Cerita tentang guru yang mudah melakukan hukuman fisik karena stres honor tak kunjung tiba juga ditemukan di lapangan.

Paradoks dari dunia yang saling berkaitan adalah seluruh wilayah NTT menjadi jajahan Telkomsel (dengan tarif yang menindas, karena provider lain jaringannya tidak berkembang di NTT), yang membuat warga terhubung melalui paket data dan media sosial. Entah di Sabu, di Moropokot (Nagekeo), atau di Besikama (Malaka) orang semakin terhubung,namun anehnya kesenjangan semakin menganga. Konektivitas memang membuat orang memiliki akses informasi yang sejajar, tetapi konektivitas tidak membuat orang lebih berdaya atau berdaulat atas tubuhnya sendiri. Di titik ini informasi sekedar menjadi fantasi, bahkan elemen awal untuk melakukan eksploitasi.

Selain infrastruktur IT yang semakin berkembang, Indonesia dalam pemerintah Jokowi menekankan konektivitas yang ditandai dengan fokus penguatan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Tol laut menjadi cita-cita. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas. Namun pendidikan yang menjadi inti utama agar ‘kesenjangan’ tidak menganga kurang menjadi perhatian.  Satu hal konkrit yang luput dari tim perencana pemerintah saat ini adalah ketimpangan pembangunan, antar pulau dan antar kawasan tidak menjadi bahan pertimbangan. Konektivitas tak hanya menghadirkan ketersambungan, tetapi juga membawa kesenjangan, karena selalu ada pihak yang kalah dalam konteks uneven development.

 

Kolonialisme Internal

Apakah pemerintah memiliki fungsi melindungi populasi yang ada, ataukah pemerintah hanya berganti kulit dan menjalankan peran kolonialisme internal? Hadirnya birokrasi moderen yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda jelas membutuhkan tenaga rendahan untuk dijadikan pegawai, terutama sebagai juru tulis. Untuk itu lulusan sekolah-sekolah awal Belanda menjadi para ambtenaar pertama. Hingga hari ini mind set sekolah untuk menjadi pegawai negeri belum bergeser. Menjadi pegawai adalah cita-cita kaum yang bisa baca tulis.

Mimpi menjadi pegawai juga menjadi mimpi anak-anak petani maupun para petani di pedalaman. Dalam salah satu survei yang dilakukan oleh IRGSC yang didukung oleh Save the Children di Kabupaten Sumba Barat (2015), sebanyak 60% anak (n=112) ingin menjadi pegawai negeri, dan hanya 3% yang ingin menjadi petani, meskipun 60% dari mereka berasal dari keluarga petani. Ironisnya, tak lama setelah duduk di bangku kelas satu SMP rata-rata dari mereka pun pupus, dan mereka pun drop out dari sekolah.

Tak semua orang miskin pergi bermigrasi mencari kerja. Dengan pendidikan yang pas-pasan mereka direkrut menjadi ‘pembantu rumah tangga (PRT)’ di untuk keluarga di negeri jiran, atau kota-kota besar di Indonesia (seperti Medan, Jakarta, Batam, Surabaya, dan Denpasar).   ‘PRT asal NTT’ memiliki logo tersendiri. Murah, dan taat.  Tanpa sadar ini lah hasil pendidikan yang kita pasarkan dari NTT. Timor dan Sumba masih melanjutkan posisi sebagai lokasi terbanyak ‘korban perdagangan orang’. Kedua pulau ini dikenal sebagai ‘reservoir’ budak abad 17.

Dalam catatan Ormeling (1956), geografer Belanda terakhir di Timor, ia mencatat bahwa pada tahun 1792 Huyser menuliskan bahwa ‘daerah (kepulauan) Timor menyediakan budak-budak yang baik untuk pembantu rumah tangga’. Di area Hindia Belanda budak dikirim ke Batavia, Palembang, dan juga ke Banda untuk memetik pala. Dalam atlas perbudakan (Walvin 2006), budak yang dikirim dari Hindia Belanda juga menjangkau Cape Colony atau Tanjung Harapan di Afrika Selatan.

Dalam dunia fantasi media, para budak kini tidak lagi dirantai dengan bola besi, melainkan mereka dirantai dengan sekian trik manipulasi. Mereka ditipu, dan dibodohi. Susahnya para pejabat malah terperangkap untuk melindungi korporasi pelaku perdagangan orang, dengan cara tidak mau belajar tentang indikator perdagangan orang, dan hanya terpaku pada berkas.

Jika para golongan ‘samurai atau mandarin’ dari tanah setempat menolak untuk bertanggungjawab atas warganya, maka eksploitasi merupakan gambaran nyata. Golongan kuat menjual yang lemah. Dalam kemiskinan yang dalam, watak predator manusia kian menguat. Kesadaran etis untuk melindungi yang lemah tidak muncul dari kaum literer.

Sebaliknya liberalisasi tenaga kerja, amat terlihat dari miskinnya hukuman untuk korporasi pelaku perdagangan orang. Mazhab ekonomi laizzes-faire merupakan mazhab dominan.  Liberalisasi pasar tenaga kerja ditandai dengan eksploitasi terhadap manusia,  dan pemerintah menolak untuk melakukan intervensi. Korporasi dibiarkan sebebas-bebasnya melakukan eksploitasi, dan dilindungi dengan regulasi.

Kemiskinan yang panjang dan mematikan membuat orang permisif terhadap kemiskinan, maupun risiko yang harus diterima ketika bermigrasi. Kondisi ini cukup ironis, karena sebagian orang mampu berpesta membakar kembang api, dan sebagian orang untuk makan pun harus mengais di tempat sampah. Dan kita masih batolak-bahela, “Apakah kita miskin?”

Pendidikan moderen yang dikelola ala kadarnya telah membuat Provinsi NTT sebagai penyumbang tenaga kerja minim ketrampilan secara nasional maupun regional.  Secara konkrit pemerintah di daerah Provinsi NTT (kabupaten dan provinsi) perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan memberikan jawaban ‘mengapa angka putus sekolah begitu tinggi di NTT’, dan temukan jawaban bagaimana strategi kita untuk bersaing dan terutama untuk keluar dari perbudakan.

Reproduksi kelas terjadi melalui institusi pendidikan. Pertanyaan gurauan yang kerap kita temui ‘gubernur sudah ada, bupati sudah ada, walikota sudah ada, untuk apa kita sekolah’. Secara implisit mereka menyiratkan kritik terhadap kelas elit bahwa mobilitas  sosial tidak terjadi. Singkatnya, dalam masyarakat tergambar rasa pesimis bahwa institusi pendidikan merupakan instrumen yang mungkin memfasilitasi mereka untuk melakukan mobilitas sosial.

Dengan kualitas institusi pendidikan ala kadarnya, mungkin sejak dini anak-anak pun sudah melihat institusi pendidikan bukan lah jalan keluar bagi mereka. Akibatnya anak-anak turun ke dunia kerja sejak dini, sebab bagi mereka ruang kelas bukan lah jawaban. Pesimisme yang melingkupi imajinasi anak-anak NTT harus lah diangkat. Tugas ini harus dikerjakan paralel: pusat-provinsi-kabupaten, dan dengan tidak membedakan antara swasta dan negeri. Tugas ini adalah tugas peradaban, sebab perbudakan satuannya adalah abad.

Pendidikan juga gagal menjadi alat emansipatoris, ketika institusi-institusi pendidikan gagal menghasilkan para elit pemimpin yang peduli pada mereka yang paling lemah. Saat ini korban perdagangan orang adalah bagian dari kelompok yang paling rentan dieksploitasi. Membaca mereka sekedar satu kasus merupakan sebuah kekeliruan dan tindakan amnesia. Sebab akar perbudakan yang terjadi berabad-abad seolah dilupakan begitu saja, dan konstitusi Republik Indonesia secara jelas menolak tegas perbudakan.

Di era kolonialisme Eropa perbudakan dahulu seluruhnya ditandai dengan paksaan dan kekerasan fisik. Sedangkan perbudakan yang tergambar dalam model kolonialisme internal tak mesti ditandai dengan kekerasan fisik saat rekrutmen,  namun sangat mungkin dilakukan secara legal dan diproteksi oleh aparat pemerintah dengan manipulasi kolektif. Klaim yang dibangun, seluruhnya bersandar pada keuntungan ekonomis dengan klaim ‘zero risk’ (nol risiko). Para pembuat kebijakan hanya mungkin melihat praktek perdagangan orang jika mau membaca detil dinamika eksploitasi dalam setiap rantai nilai (value chain), dan tidak hanya membaca berkas. Persoalannya nalar ekonomi dengan mudah menggantikan proses manipulasi.

Salah satu tehnik manipulasi dalam tata pengetahuan terkini adalah dengan menempatkan jarak obyektif antara pembuat kebijakan dengan warga yang jadi sasaran perdagangan orang. Remmitance menjadi alibi terkuat, sementara secara hukum para pelaku cenderung untouchable. Salah satu cara untuk mengukur jarak modernitas, dan jarak ‘kolonialisme internal’ adalah dengan mengukur sejauh mana perbedaan antara watak ‘para penjajah Belanda’ dan kaum mardijkers kontemporer yang menjadi elit baru dalam skema kolonialisme internal.

Dalam kajian tata pengetahuan kita juga melihat bagaimana perbudakan mendapatkan celahnya untuk kembali beroperasi kembali, dengan meletakan nalar korporasi sebagai ‘kebenaran dominan’ dengan dijadikan regulasi oleh legislatif/pemerintah pusat maupun legislatif/pemerintah daerah.  Selama aksi perdagangan orang tidak dikenal, dan aksi pelanggaran oleh korporasi dibiarkan dan dibaca sebagai bentuk insentif terhadap korporasi maka sesungguhnya kita tidak bergerak dari posisi kolonialisme abad ke 15.

Neo kolonialisme yang disebutkan oleh Soekarno sedang terjadi. Atau mungkin dalam konteks NTT perbudakan tidak perlu ditulis dengan tambahan ‘neo’, sebab perbudakan bagian dari kultur feodal, dan menyatu dalam tatanan sistem sosial.  Perbudakan tidak hilang, hanya berganti baju, atau bahkan dilaksanakan dengan diam-diam sebagai bentuk praktek budaya lokal. Perbudakan (slavery) hanya lah terjemahan etis orang Eropa, sedangkan bagi warga di NTT maupun di Indonesia secara umum pembedaan ini tidak dilakukan karena telah dianggap bagian dari ‘hukum alam’, atau terjemahan lurus dari Darwinisme sosial. Globalisasi hanya mempercepat proses eksploitasi yang memang sudah terjadi dalam skala geografis yang makin luas, dan para pejabat tak lebih dari indirect ruler.

Kehadiran nation-state, sebagai sebuah institusi moderen diharapkan dapat mengatur populasi di wilayah tertentu yang bersepakat untuk menjadi entitas politik. Persoalannya krisis ‘negara-bangsa’ yang terjadi tidak hanya terkait formasi political islam global dan terkait dengan kontestasi rakyat (the people) dan ummat, tetapi ini terkait dengan ‘hukum ekonomi’ yang menjadi panglima atau kebenaran teratas yang diadopsi oleh state apparatus.  Membaca ulang UU Ketenagakerjaan dan UU TPPO secara bersama-sama mungkin akan membantu. Entah apa yang akan ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer andaikan ia masih hidup–dan andaikan ia adalah orang NTT.

 

*Penulis anggota FAN (Forum Academia NTT), Peneliti IRGSC dengan minat sosiologi sejarah.

 

 


Leave a comment

Pilkada, Indipendensi Penyelenggara, dan Paket Non Birokrat di Kota Kupang


Oleh: Dominggus Elcid Li

 

Pilkada Kota Kupang kali ini cenderung akrab dengan intrik elit. Hal ini ditandai dengan kuatnya peran ‘invisible hand’. Meskipun intrik adalah wajah dominan, namun diabaikan. Untuk paham intrik, pemahaman awal terhadap proses dan alur merupakan dasar utama.

Menjegal dan mendukung menggunakan institusi penyelenggara pemilu menjadi karakter utama Pilkada Kota Kupang kali ini. Upaya menjegal satu-satunya calon dari golongan non PNS dialami oleh Paket Viktori, pasangan Matheos Viktor Messakh dan Victor Manbait. Viktor Messakh yang biasa dipanggil Atok adalah mantan jurnalis The Jakarta Post dan kini Pemimpin redaksi Satutimor.Com, sedangkan Victor Manbait adalah Direktur LSM Lakmas Cendana Wangi. Kedua pemuda berani ini telah membuktikan bahwa adalah mungkin warga Non PNS masuk dalam gelanggang politik.

Di Kota Kupang, yang dicap sebagai kota pe-en-es ini, keterlibatan warga Non PNS bukan merupakan hal biasa. Pertanyaan Ospek yang biasa ditanyakan kepada mereka adalah: ‘tanam kelapa dimana’ atau ‘sudah bikin apa’. Kerangka pemikirannya khas ‘pemilik trayek lama’ jalur bemo. Angkutan kota yang boleh jalan hanya lah yang punya izin trayek, atau sudah lama ‘ngetem’ di situ. Akibatnya bemo Kupang ‘sonde jadi doi lai’. Mogok, tidak kuat naik bukit adalah pemandangan biasa. Meskipun kekurangan daya ini coba ditutupi dengan volume speaker yang luar biasa besar, warna-warni cat dan pelapis kaca mobil.

Jadi ketika ‘kaum pejalan kaki ini’ berhasil kumpulkan dukungan sebanyak 22.708 pendukung, orang sempat heran. Proses pengumpulan tidak menjadi bahan belajar, sebaliknya watak kolonial lah yang dipraktekan oleh KPU, Panwaslu dan Bawaslu. Watak kolonial adalah ujaran pejabat yang menolak untuk dibantah dengan data dan analisis. Atau dalam bahasa angkot ‘dilarang mendahului’. Jika coba mendaftar, tahu sendiri akibatnya. Bahkan para pejabat ini jangan sampai dibuat tersinggung dengan kritik.

 

Akrobat Penyelenggara Pemilu

Tahap pertama proses penjegalan dimulai dari proses verifikasi faktual dari KPU. Hingga hari H, insiatif untuk koordinasi verifikasi faktual tidak datang dari KPU, sebaliknya pasangan calon ini lah yang mengundang KPU untuk memberikan materi rencana verifikasi dan mekanisme koordinasi. Bisa diterka, di lapangan verifikasi berjalan amburadul. Atas perintah KPU Kota Kupang seluruh nama yang yang tidak dikunjungi sama sekali digolongkan dalam TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Pertanyaan sederhana yang tidak bisa dijawab oleh KPU Kota Kupang hingga hari ini adalah ‘di mana daftar nama yang telah dikunjungi’. Manipulasi ini tidak pernah dijawab, dan dibuka media.

Protes terhadap kerja KPU dilayangkan mulai dari level pertemuan kelurahan, pleno kecamatan hingga pleno KPU Kota Kupang. Seluruh keberatan yang ditulis Viktori diakomodir oleh Panwaslu Kota Kupang. Panwaslu Kota Kupang lalu merekomendasikan kepada KPU Kota Kupang untuk menindaklanjuti perkara ini dengan cara sebebas-bebasnya. Rekomendasi yang paradoksal.

Keberatan utama Paket Viktori adalah proses verifikasi model sensus yang dilakukan KPU Kota Kupang jauh dari makna sensus. Kenapa mereka yang tidak dikunjungi dikategorikan TMS (Tidak Memenuhi Syarat)?

 

Gajah ketemu Gajah = Banyak Polisi

Keberatan terhadap keputusan KPU yang meniadakan pendukung Viktori yang tidak dikunjungi disampaikan kepada Panwaslu Kota Kupang dengan bukti video sebanyak 180 buah untuk dipelajari. Dari seluruh video ini hanya dua yang dilihat oleh Panwaslu. Keputusan Panwaslu menolak gugatan Viktori tanpa ada analisis hukum, maupun penjelasan penolakan. Hal ini menunjukkan bahwa aslinya Panwaslu tidak memiliki keberatan terhadap tuntutan dan penjelasan Viktori.

Sayangnya protes yang dilayangkan oleh Viktori makin runyam ketika Panwaslu dibekukan oleh Bawaslu Provinsi atas perintah Bawaslu pusat. Rekomendasi yang ditulis oleh Bawaslu pusat hanya mempersoalkan keputusan Panwaslu atas ‘mutasi pegawai’ yang dilakukan Jonas Salean.

Drama ini pun berlanjut. Pihak penyelenggara dari Bawaslu pusat, Bawaslu Provinsi NTT, hingga KPU Kota Kupang hanya mengurus pencalonan Jonas Salean. Sedangkan protes dari Viktori sama sekali tidak dibahas. Karena tidak dibahas media pun diam.

 

Barang Bukti Jadi Properti Penyelenggara?

Tak berhenti di situ paket rakyat jelata ini dikerjai oleh para penyelenggara. Ketika kedua pemuda ini bertanya kemana 180 barang bukti yang sudah diserahkan kepada Panwaslu, keduanya dipingpong selama tiga hari. Di sekretariat Panwaslu Kota Kupang yang sudah dibekukan pengurusnya, mereka menjawab ‘tidak tahu’. Ger Atawuwur, sebagai Ketua Panwaslu Kota Kupang yang dibekukan menjawab ia hanya menerima soft copy. Sedangkan Yemris Fointuna, mantan wartawan Jakarta Post yang jadi anggota Bawaslu Provinsi NTT, pun menjawab ‘tidak tahu dan akan dicari’.

Hari ini, 16 November 2016, Bawaslu Provinsi NTT, atas nama Saudara Yemris Fointuna menulis surat bahwa permintaan kembali dokumen-dokumen asli yang disampaikan kepada Panwas Kota Kupang tidak dapat diberikan karena (1) dokumen asli maupun salinan merupakan dokumen pendukung dalam proses penyelesaian musyawarah sengketa Pemilu yang hasilnya sudah diputuskan pada tanggal 7 November 2016 sehingga seluruh dokumen terkait menjadi milik Panwaslu. Padahal dokumen-dokumen ini dibutuhkan untuk dipakai sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Tak hanya itu putusan, berita acara dalam musyawarah sengketa maupun notulensi sidang Pilkada Kota pun tidak diberikan. Kejanggalan ini juga dirasakan oleh hakim PTUN Surabaya

Setidaknya dua hal yang perlu menjadi pertimbangan Bawaslu Provinsi NTT, dan para penasehat hukumnya. Pertama, sejak pleno di tingkat kelurahan, hingga kota di KPU Kota Kupang sengketa Pemilu ini tidak dibahas dan dibuktikan secara tertulis. Kedua, di tingkat musyawarah sengketa Pemilu di Panwaslu Kota Kupang, dari 180 bukti yang diserahkan hanya dua bukti yang dikaji dalam persidangan.  Bagaimana dengan analisanya? Ketiga, kehadiran dua staf Bawaslu pusat dalam perhelatan Pilkada Kota Kupang memang janggal, apalagi ‘staf Bawaslu pusat ‘hanya mengurusi’ masalah satu pasang calon. Sedangkan keberatan dan persoalan mendasar terkait soal ‘verifikasi faktual’ dianggap bukan lah soal. Seharusnya Bawaslu Provinsi NTT bisa berpikir bahwa antara proses dan hasil adalah satu paket. Menerima hasil, tanpa mengkaji proses merupakan tanda tanya.

Sampai di sini, kita bisa sama-sama lihat bahwa ‘teror’ dan kekuatan massa merupakan alat efektif dalam politik Pilkada. Tidak hanya di Jakarta, di Kupang juga sama. Sayangnya ulasan semacam ini tidak kita temukan di media massa. Horor dan yang jelek senantiasa ada di seberang lautan, sementara di rumah sendiri manipulasi adalah jati diri.

 

*Penulis adalah Warga Kota Kupang yang bekerja untuk Atok-Viktor (Viktori) dalam Pilkada Kota Kupang.

Tulisan ini dimuat di Pos Kupang, 17 November 2016

 


Leave a comment

Perdagangan Orang Bukan Sekedar Masalah Administrasi


Oleh: Dominggus Elcid Li*

 

Persoalan perdagangan orang sering kali disederhanakan hanya sebagai persoalan administrasi atau pemalsuan dokumen, sehingga fokus orang hanya terjerat dalam frase ‘legal’ atau ‘ilegal’. Legal diartikan sebagai berdokumen resmi, sedangkan ilegal artinya bisa dokumen palsu (secara keseluruhan), atau dokumen aspal (asli tapi palsu). Berdasarkan perspektif ini para pengambil kebijakan mengambil kesimpulan bahwa ‘layanan satu atap merupakan’ cara yang paling efektif untuk memberantas pemalsuan identitas yang berujung pada perdagangan orang.

Penulis berargumentasi bahwa pemalsuan dokumen merupakan sebuah indikator awal, tetapi bukan substansi utama. Substansi utama dalam ‘perdagangan orang’ adalah ‘eskploitasi manusia’ (Lihat Pasal 3 Protokol Palermo). Jika para pembuat kebijakan ‘hanya’ fokus pada dokumen semata, maka sudah bisa diduga tindakan antisipasinya cenderung terbatas pada pemalsuan dokumen. Kelemahannya, dengan hanya fokus pada obyek atau bukti tertentu bisa memindahkan fokus. Fokus dalam perdagangan orang tidak hanya bukti administratif, tetapi perlakuan manipulatif dan dan eksploitatif.

Memang berdasarkan Data Perdagangan Orang (DPO) NTT Tahun 2014 yang diolah IRGSC (Institute of Resource Governance and Social Change) dari liputan tiga koran utama di NTT  menunjukkan sebanyak 88% korban perdagangan orang (n=1038) yang berasal dari NTT dokumennya dipalsukan. Tidak bisa dibantah bahwa fokus pada dokumen akan memangkas ‘pengiriman pekerja anak’ sebagai korban perdagangan orang, dan memang sebanyak 10% korban perdagangan orang tahun 2014 adalah anak.

Namun jika hanya fokus pada pemalsuan dokumen semata bisa dianggap menggeser ‘aksi kriminal’ perdagangan orang’ yang dilakukan PPTKIS, maupun para pelaku lain. Fokus pada persoalan administrasi semata cenderung mengabaikan hak para pekerja mulai dari fase rekrutmen, penampungan, pengiriman, hingga saat sedang bekerja.

 

Melampaui Perkara Administrasi

Masalah dasar eksploitasi terhadap korban perdagangan orang cenderung tidak dibaca oleh para pengambil kebijakan. Contohnya, dalam sebuah dialog yang diselenggarakan Komnas Perempuan tahun 2015, seorang pejabat BP3TKI NTT menyatakan bahwa BP3TKI tidak menangani perdagangan orang, karena hanya menangani mereka yang berdokumen resmi. Ketika itu penulis menjawab dengan bertanya ‘bagaimana dengan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan PPTKIS di tempat penampungan’ sekalipun mereka memiliki identitas asli.

Fokus lanjutan untuk memetakan aksi perdagangan orang perlu dibuka dimulai saat rekrutmen, penampungan hingga bekerja yang bisa dilakukan oleh PPTKIS (yang memang memiliki izin merekrut). Perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) di tempat penampungan yang seharusnya bisa dikategorikan sebagai ‘perdagangan orang’ perlu dibahas. CTKI yang tinggal dalam kondisi tidak layak, dikurung dalam tempat penampungan ibarat penjara,

Berdasarkan kajian IRGSC sebanyak 61% korban perdagangan orang di tahun 2014, pelakunya adalah PPTKIS. Jadi pertanyaannya bagaimana para pembuat kebijakan mengembangkan instrumen pengawasan maupun indikator ‘layak’ yang tidak hanya fokus pada aksi pemalsuan dokumen, tetapi  juga ikut memikirkan definisi operasional ‘pengawasan PPTKIS’ maupun jaringan yang sifatnya individu berantai.

Tidak mungkin pemerintah maupun para pembuat kebijakan hanya memberikan insentif terhadap PPTKIS, tanpa mengembangkan mekanisme kontrol terhadap PPTKIS. Misalnya bagaimana secara serius para pihak mengkaji perlakuan PPTKIS terhadap tenaga kerjanya. PPTKIS perlu membuka mekanisme kerjanya untuk dinilai. Selain terkait proses rekrutmen, dan penampungan juga terkait gaji yang diterima oleh TKI.

 

Perdagangan orang “dalam” negara

Salah satu persoalan konkrit yang terjadi di Indonesia dalam menangani kasus Perdagangan Orang adalah membedakan antara ‘perdagangan orang’ dan ‘migrasi pencari kerja biasa’. Hingga saat ini tidak ada mekanisme yang mengatur tentang bagaimana menangkal perdagangan orang “di dalam” Negara Indonesia.

Jika melihat peta jaringan perdagangan orang, titik utama tidak hanya menuju ke luar negeri, tetapi yang lebih tidak terdeteksi adalah ‘migrasi pekerja’ di dalam wilayah Indonesia. Jumlah mereka yang tercatat media sebanyak 27%, tetapi jumlah sesungguhnya bisa dipastikan lebih besar. Area penyebaran pekerja asal NTT mencakup Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Memastikan bahwa mereka bukan lah korban perdagangan orang merupakan kewajiban.

Kasus-kasus yang mencuat bukan hanya kasus di negeri jiran negara tetangga, tetapi ‘pekerja migran’ asal NTT di berbagai provinsi lain di Indonesia. Sayangnya tidak ada satu pun lembaga negara yang fokus pada persoalan perdagangan orang.

Kasus perdagangan orang masih dianggap sebagai persoalan biasa, dan belum diletakan sebagai serious crime. Dibandingkan kejahatan perdagangan narkotika, perdagangan orang belum mendapatkan tempat sama sekali.

Majalah Tempo beberapa waktu lalu mengangkat soal perdagangan organ tubuh di DKI  dan Jawa Barat. Hampir bisa dipastikan aparat keamanan di NTT belum siap menghadapi jenis perdagangan model ini. Dalam beberapa kasus yang tidak dapat dikonfirmasi di NTT, dicurigai beberapa TKI juga merupakan korban ‘perdagangan organ tubuh’. Tubuh mereka bekas dioperasi, namun mereka tidak dapat mengingat apa yang terjadi.

 

Catatan untuk Kapolda NTT (Baru)

Modus perdagangan orang tidak lagi mengambil jarak antar negara, tetapi antar provinsi namun untuk memenuhi global supply chain. Fokus para pengambil kebijakan dan polisi masih mengandaikan sentra ‘kerja’ hanya ada di negeri jiran. Kita tidak mengantisipasi jika sentra produksi global digeser ke dalam Indonesia. Contoh kasus perdagangan orang di Indonesia terjadi pada para pekerja asal NTT yang bekerja pada sisi produksi sarang burung walet di Medan (Sumatra Utara), dan para pekerja asal NTT yang bekerja di Kalimantan Tengah dan Timur di perkebunan sawit.

Produksi sarang burung walet Medan diekspor ke Hong Kong, yang menjadi simpul global distribusi sarang burung walet. Sedangkan untuk produksi sawit, jika kita jeli membuka catatan perusahaan, ternyata kantor pusat perusahaan perkebunan sawit memang berada di Kuala Lumpur. Perusahaan yang sama juga mengelola perkebunan sawit bekerja di Borneo Utara (Malaysia).

Kasus perdagangan orang di Medan merupakan salah satu kasus yang layak dibuka untuk Kapolda NTT  baru–maupun Direskrimum baru. Hingga hari ini kasus perdagangan orang asal NTT yang terbuka pada Bulan Februari 2014, dan memakan dua korban jiwa BAP-nya di Polresta Medan (Sumatra Utara) cacat dan ditolak jaksa. Puluhan perempuan asal NTT bekerja bertahun-tahun tanpa boleh keluar dari lantai atas gedung pengolah sarang burung walet. Upaya untuk menuntaskan kasus ini mendapatkan tantangan dari pihak kepolisian di Sumatra Utara.

Dokumen lengkap beserta video dokumenter terkait kasus Medan pernah penulis serahkan langsung ke tangan Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi di Istana Negara pada Bulan Agustus 2015 mewakili para korban dan Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang). Hingga hari ini penulis masih menunggu bukti bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menipu. Tentu ‘tipuan’ itu sifatnya bukan personal, tetapi dalam skala negara, apakah mungkin seorang Presiden tidak mengingkari janji untuk memberikan keadilan untuk warga negara yang teraniaya.  Apakah jajaran kepolisian RI ada di bawah komando Presiden? Jika ‘ya’ kenapa kasus yang tercatat lengkap tidak ada kelanjutannya?

Dokumen yang sama akan diserahkan kepada Kapolda NTT sekedar untuk membuktikan bahwa dalam hal penegakan hukum aslinya ‘Indonesia sudah mengalami disintegrasi’. Sebab meskipun komando teritorial masih ada di berbagai wilayah, namun fungsi penegakan hukum dalam wilayah Republik Indonesia (khususnya antar Polda)  sangat tidak memadai. Mudah-mudahan anggapan ini keliru. Sebab dalam teori, ketika Negara pupus, anarki semakin menjadi-jadi.

Perkara-perkara ini cukup pelik, padahal kita belum lagi bertanya, apakah yang legal itu memang memiliki legitimasi? Sebab legal dan legitimasi meskipun memiliki irisan pengertian, tetapi bukan dua hal yang sama.

Tanpa penguasaan substansi ‘perdagangan orang’ dan memahaminya sebagai jenis kejahatan serius kita cenderung hanya berbicara soal dokumen. Sebab di tataran kriminal para penegak hukum tidak mampu mendefinisikan bukti kejahatan selain dokumen tertulis.

Untuk menghadapi hal ini mau tidak mau, Polda NTT dan jajarannya perlu mengadakan pendidikan khusus untuk membuka apa yang disebut perdagangan orang. Agar kemampuan para penyidik dapat mendekati tantangan yang sedang dihadapi, agar ‘rasa manusia’ tidak hilang.

 

*Penulis adalah Peneliti IRGSC. Data bulanan perdagangan orang di NTT dapat diakses di www.irgsc.org

 

 


Leave a comment

Dialektika Eksploitasi


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Tulisan ini dimuat di Harian Victory News (VN) tanggal 28 dan 29 April 2015. Harian ini beredar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tulisan ini dimuat di Harian Victory News (VN) tanggal 28 dan 29 April 2015. Harian ini beredar di beberapa pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Liberalisasi perdagangan di NTT pasca krisis mata uang di Indonesia pada tahun 1997 terjadi  di dua aras. Pertama terjadi di aras pencaplokan tanah oleh para pemodal, dan kedua ditandai dengan menguatnya perdagangan orang (baca: perbudakan) dari NTT dalam dua dekade terakhir. Untuk kaum yang masih memiliki aset tanah, maka tanah menjadi incaran, sedangkan kaum nir tanah maka tubuh menjadi komoditas utama, utamanya tubuh perempuan.

Kondisi saat ini sebenarnya telah diprediksi dua dekade silam bahwa tumbangnya Orde Baru tak hanya tumbang struktur otoritarian, tetapi lenyapnya corporatist state, dan semakin menguatnya pemikiran ekonomi neo klasik pro pasar yang diadopsi oleh para pejabat pemerintah Indonesia yang ada dalam proses structural adjustment procedure setelah dimiskinkan oleh ‘mafia pasar’.  Para ekonom Indonesia yang dibesarkan jauh dari kemampuan perspektif politik ekonomi, tak lebih dari epigon teoritis. Jangan heran jika Indonesia tak punya ‘model’ tersendiri jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti Singapura, Vietnam, RRC, Korsel, dan Jepang.

Tulisan ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana proses pemiskinan orang NTT terjadi bersamaan, dan hingga kini tidak ada jalan keluar yang memadai selain adu retorika. Penulis berargumentasi bahwa substansi persoalan hingga kini tidak dipetakan, namun ide-ide yang keluar melalui ‘efek media sosial’ tak lebih dari keriuhan yang seolah-olah sedang membicarakan jalan keluar. Padahal aslinya kita hanya menangkap symptom-nya semata atau hanya terkait efek langsung, tanpa mampu memetakan persoalan, dan apalagi mampu membalikan keadaan. Sayangnya, kemiskinan di NTT tidak dipelajari sungguh-sungguh, terutama terkait kehidupan petani subsisten tidak beraset.

Eksploitasi kemiskinan

Gelombang perdagangan orang yang memanfaatkan liberalisasi pasar tenaga kerja menyasar kaum miskin asal NTT. Ketika tekanan pertanian di lahan kering tidak mendapatkan jawaban memadai, migrasi keluar menjadi ‘ilusi’ alternatif. Migrasi keluar sebagai buruh murah dikatakan sebagai ilusi karena para pekerja pada umumnya tidak memiliki posisi tawar. Orang NTT sudah dibandrol murah, baik di kota-kota besar di Jawa, perkebunan sawit di Kalimantan, maupun sebagai manusia di luar kasta di Bali hingga ke luar negeri seperti di Malaysia dan Singapura–yang dua-duanya tak lepas dari struktur rasialis.

Longgarnya regulasi atas PPTKIS membuat PPTKIS yang ada di Indonesia senyatanya adalah pelaku perdagangan orang sejak saat rekrutmen. Dari data DPO IRGSC tahun 2014, tak kurang 60% pelaku perdagangan orang adalah PPTKIS, namun aparat keamanan hanya menjerat perekrut lapangan, bukan pemilik perusahaan. Selanjutnya dalam praktek, bisnis proteksi ini menjadi lahan basah yang sulit diungkap, sekalipun oleh orang dalam dalam institusi kemanan dalam negeri.

Indikator eksploitasinya dapat dihitung dengan menghitung ‘keuntungan’ middleman dan dibandingkan risiko yang diterima pekerja mulai dari tahap rekrutmen hingga penempatan, dan dibandingkan dengan standar jam kerja tanpa batas. Sayangnya, aparat yang berwenang hanya mampu membaca stempel dokumen, dan tidak mampu membaca realitas hidup para pekerja di tempat kerja. Aparat keamanan cenderung tutup mata, sebab jargon remittance tahunan yang ditiupkan para pengusaha telah menjadi ilusi yang lain.

Eksploitasi terhadap kaum yang rentan, yang ditandai dengan minimnya pengetahuan, kemampuan berbahasa, mudah dijerat dengan uang muka, mudah ditipu, dan tidak memiliki kemampuan menyatakan tidak terhadap eksploitasi masih bebas dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah maupun aparat keamanan mampu menjaga warga yang rentan ini, jika indikator ekploitasi itu tidak dipahami?

Siklus ilusi ini tak hanya ditawarkan oleh PPTKIS, tapi hampir semua institusi yang sedang bekerja di NTT hidup dalam ilusi. Di kalangan pangreh praja, isu desentralisasi yang coba diturunkan hingga ke tingkat kepala suku merupakan mainan utama. Identitas semacam agama dan kasta ekonomi cenderung dipinggirkan oleh sistem sosial lama, yakni kepala suku yang memiliki aset tanah. Desentralisasi menjadi pisau tajam bermata ganda, di satu sisi ilusi yang ditawarkan manusia di kawasan tersebut semakin dekat dengan pembangunan, dan ditandai dengan kemudahan akses transportasi, pendidikan, komunikasi, dan kesehatan.

Di sisi lain desentralisasi yang dimotori perluasan pasar amat anti demokrasi. Dalam setiap proyek desentralisasi dengan mudah kita temuka façade eksploitasi. Demokrasi padat modal sudah pasti dikendalikan oleh otoritarianisme pasar. Tak heran jika pejabat kepala daerah sering diboncengi makelar tambang/tanah. Di mana ada tambang, hampir bisa dipastikan di situ ada bandar, ada tikus, dan centeng.

Jangan heran jika izin tambang marak di NTT. Jika elitnya gemar menyumbang, dan penerima sumbangan/derma/perpuluhan/sedekah tidak pernah bertanya apakah ini bagian dari gratifikasi atau bukan, maka tidak usah heran jika para pemimpin pilar tutup mulut atau bicara eufemistik terkait hal prinsipil. Intinya ‘siapa yang dapat’ pasti diam dan dukung. Siapa pun pemberi materi dianggap ‘orang baik’. Pemberi materi itu bisa perekrut ‘tenaga kerja’, politikus partai, hingga ‘pencari umat’, dan tidak terkecuali LSM. Legitimasi sebagai bahan komoditas dagang rantainya tidak pernah tunggal, misalnya hanya di tangan kepala daerah, tetapi menyebar merata sesuai dengan naluri dagang dan konsep orang baik yang gemar memberi barang.

Dalam tataran miskin absolut, kita tidak lagi bicara soal aset (tanah), tapi tubuh yang dijual. Tak hanya para birokrat yang tidak punya visi terhadap kondisi kemiskinan absolut. Tapi dalam gerakan menolak otoritarianisme pasar pun setali tiga uang.  Jika yang ‘seolah’ paling kiri bicara soal retorika eco-facism, maka yang paling kanan bicara soal ‘pemberian’. Keduanya menjauhkan manusia dari realitas. Para pegiat eco-facism tidak menghitung soal ‘involusi’ kemiskinan absolut yang telah mampir di kelopak mata. Perbudakan adalah komodifikasi yang paling ekstrim. Sebagai titik bertahan boleh saja, tetapi ketika perbudakan sudah tiba di depan  mata, maka langkah terobosan sudah harus dikerjakan. Sekian alternatif sudah harus bisa dihasilkan, dan ini tidak mungkin hadir hanya dengan menghafal teks, sebab ‘kata baru’ itu belum ditemukan.

Krisis Pemikiran Strategis

Sudah lama pemikiran strategis tidak menjadi bagian dari tradisi intelektual. Sebaliknya kita hanya berpindah dari ilusi ke ilusi yang lain, dan kita hanya bereaksi dari isu satu ke isu yang lain. Ditambah dengan media sosial yang sekedar jadi media gosip, banjir informasi hanya menegaskan kegalauan manusia yang kalah dan tak punya arah. Sudah saatnya kita kembali ke akar tanah. Untuk mampu berpikir realis, seluruh façade harus mampu dibuka dan pertanyaan utama harus mampu ditemukan.

Pemikiran strategis ini seharusnya mampu dikerjakan oleh para pemikir. Sebelum tiba pada program seorang pejabat pimpinan wilayah seharusnya memiliki peta dasar. Contohnya NTT sebagai provinsi jagung, apakah ini merupakan retorika atau apa? Kenapa program ini bisa muncul tanpa studi kelayakan? Jika jagung untuk makan saja kurang, apakah mungkin ada jagung untuk pasar (cash crops)? Pun untuk masalah kurang gizi, apa benar jagung jawaban untuk kurangnya asupan micro nutrient?  Sayangnya, balai pemikiran strategis tidak diadakan di NTT, sebaliknya ‘retorika klompencapir’ yang dipakai. Pejabat bicara di depan, dan pendengar cuma tunggu makan siang dan selesai. Diskusi berbobot untuk bertanya kemana provinsi ini hendak dibawa tidak terjadi? Dengan kultur priyayi, para pemikir yang ada di lingkar dalam selalu dalam posisi menyembah. Bagaimana mungkin bisa kritis?

Krisis pemikiran strategis ini bukan hanya milik birokrat pejabat di kampung. Para jenderal pemikir TNI-AD di metropolis pun sama saja. Bagaimana mungkin di daerah tertinggi angka perbudakan (baca: korban perdagangan orang) di Indonesia hendak dibikin Kodam baru? NTT tidak butuh tambahan akumulasi tentara, sebab ini hanya perulangan yang sama persis yang dikerjakan Belanda. Bagi Belanda Timor tidak lebih sebagai ‘outer post’. Entah post itu untuk apa?

Seharusnya dasar produksi ekonomi harus dibangun. Cara berpikir strategis tak lagi hanya soal pergerakan pasukan, tetapi bagaimana ‘populasi masyarakat’ di suatu daerah bisa hidup tidak kurang gizi, dan jadi incaran pelaku pasar perbudakan yang mengincar tenaga  kerja manual labour dengan gaji murah. Ini lebih penting daripada penempatan aparat keamanan. Potensi konflik akan semakin menguat dari daerah pinggiran jika kondisi miskin absolut dibiarkan berlarut-larut.

Dalam pemikiran yang berkembang di Eropa, RRC, maupun di contoh negara kapitalis tingkat lanjut seperti Singapura, wacana kedaulatan tak hanya soal kedaulatan pangeran (prince), tetapi soal kesejahteraan warga (populasi) di suatu wilayah. Data strategis utama yang menjadi bahan kajian seharusnya adalah kematian warga, angka malnutrisi, dan gagal panen. Sebab prinsip utamanya kepemimpinan yang memiliki legitimasi adalah kepemimpinan yang memiliki moralitas super. Ini ditandai dengan tidak membiarkan para petani kecilnya mati atau menjadi budak.

Sebaliknya jika data intelijen yang dikumpulkan hanya sebatas data gerak tukang kritik internal, apa bedanya dengan opsir Belanda?  Salah satu hal paling lucu di Indonesia adalah data BPS (skala dekade), bisa kita dapatkan gratis di luar negeri, dan di Indonesia harus beli. Bagaimana para peneliti patriotis bisa kerja,  jika akses data dijadikan komoditas di negerinya sendiri? Jadi apa lagi yang belum dijual?

Jika hanya untuk mengetik saja dengan menggunakan laptop, warga di Nusa Tenggara Timur kekurangan daya listrik, lantas industri apa yang mau dibangun? Industri berbasis pertanian tidak mungkin dibangun di NTT jika bahan bakunya minim. Sebaliknya kini kondisi saat ini para petani subsisten non aset amat kesulitan, dan defisit ini mereka akali dengan mengirimkan perempuan sebagai pekerja. Kesenjangan saat ini bukan lagi soal Indonesia dengan Malaysia atau Singapura, tetapi antara NTT dengan provinsi lain di Indonesia. Buruh korban kerja paksa (forced labour) asal NTT tersebar merata mulai dari pembantu rumah tangga, pekerja industri kecil, hingga pekerja perkebunan sawit di berbagai provinsi. Rangkuman bulanannya ada di sini: http://www.irgsc.org/slavery-in-indonesia.html

Untuk pertanian, hal mendasar yang NTT butuhkan saat ini adalah institusi riset ‘petani’ lahan kering. Jadi yang dibahas ‘bukan hanya soal pertanian’ atau ‘tehnik becocok tanam’, tetapi ‘kompleksitas kehidupan petani’. Kompleksitas petani ini harus dibahas untuk memastikan bagaimana golongan terbesar warga NTT ini bisa berdaulat? Institusi riset ini ada untuk menjawab bagaimana para petani bisa selamat? Bagaimana agar anak-anak mereka tidak terkena gizi buruk? Bagaimana agar istri, dan anak perempuan mereka tidak dibarter dengan remittance dan bisa hidup di tanahnya sendiri? Jika tanah air sebagai lambang kedaulatan tidak bisa dijadikan pijakan oleh rakyatnya sendiri, untuk apa tentara datang? Jauh lebih bermutu jika uang untuk bikin kantor kodam dipakai untuk bikin laboratorium petani.

Ide menghadirkan babinsa sebagai pendukung swasembada pangan mungkin baik, tetapi sejak awal ditanggapi pesimis karena pergerakan struktur massal tidak di-imbangi dengan kualitas riset riil yang memadai. Contohnya untuk NTT, babinsa bisa apa jika dosen pertanian lahan kering saja tidak mampu memberikan solusi? Persoalannya bukan kurang tenaga, tapi kurang pengetahuan, contohnya bagaimana RRC mampu menaikan angka produksi pangan dengan lahan yang makin sempit? Kolaborasi segenap elemen amat diperlukan. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh seharusnya diwujudkan dalam kolaborasi lintas institusi, dan lintas disiplin ilmu.

Selama para pemimpin keagamaan, pejabat pemerintahan, polisi, aktivis pergerakan, pejabat militer, maupun para peneliti tidak mampu melihat hal substantif dan tidak mampu temukan prioritas, generasi ini sedang membuang waktu. Sudah saatnya kita ‘berhenti merasa elit’, membuka ilusi, dan bekerja sungguh-sungguh. Selama kita hanya puas dengan façade moderen, korban industri populer, seragam, maupun jargon nostalgia romantis maka Indonesia secara umum, dan khususnya NTT, hanya lah kawasan orang-orang kalah yang tidak tahu mau kemana dalam ‘percaturan’ global.

NTT sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia sedang mengalami bencana kemanusiaan terdahsyat dalam era desentralisasi. Jawaban atas kesulitan ini harus dicari, dikerjakan, dan diadakan. Salah satu paradoks desentralisasi sebagai bagian dari globalisasi pasar adalah desentralisasi hanya sekedar perluasan akses tanah maupun buruh murah. Keduanya menawan penghuninya secara riil, dan elitnya ditawan dalam ilusi.

Kutipan telur dadar atau omlet

Di bagian ‘ruang komunikasi’ dialektika ekspoloitasi ini perlu dibuka dalam tradisi berdialog, bertukar pandangan, dan bukannya tindakan anti diskusi dan gerak elitis—apalagi dengan kebiasaan mengutuk. Di tataran ‘kasat mata’, selama tangan dan tanah tidak pernah berhubungan, dan kata hanya terbang di media (sosial) yakin lah bahwa kita memang hanya lah homo sapiens yang kebetulan umur panjang. Sedangkan gerak dan rupa eksistensialis tidak lebih dari balon berwarna-warni yang tidak tahan sinar matahari. Lagipula selama ‘soal apa yang perlu untuk dikerjakan’ belum menjadi urusan, sejauh mata memandang hanya ada sentimen sakit hati khas panglima yang tersesat, maka perdebatan aku atau kau, tak lebih dari canda pertanyaan ‘mau makan telur dadar atau omlet’ saat pagi tiba.

Lalu untuk apa berteriak jika kata tidak lagi memiliki otonomi, selain sisa-sisa pemikiran yang dipungut, dan ditempelkan di dagu? Dan untuk apa seragam dipakai jika seluruh gerak yang diambil ternyata keliru?  Untuk apa ucap kata jika tidak punya arti selain seolah yang dianggap tahu? Sementara perempuan-perempuan kita berjalan keluar sebagai ‘budak berdokumen’, yang nasibnya tak pernah kau tanyakan, dan tak pernah pula kau tahu berapa kali ia lupa ingatan karena telah sampai batas pengingkaran atas rasa manusianya.

Lantas, apa bisa di bibirmu kami titipkan sedikit penat seusai menunggu hujan yang tak membuat benih kami tumbuh di atas tanah yang pecah? Jangan lah kau seperti hujan yang berlari sekejap untuk kaum petani dan selanjutnya hanya memberi fatamorgana di musim hujan yang  tak pernah sama di tanah ini.

Dan, jika kata hanya menghasilkan amarah, apakah mungkin benih bisa tumbuh? Jika kata hanya lah hafalan, apakah mungkin air bisa mengalir? Jika kata hanya lah bagian dari mesin wacana, apakah mungkin kita tiba di titik pengertian? Jika musim tak lagi pernah sama mengapa kita seolah di titik yang sama dalam lintas sejarah? Kenapa kita tetap tinggal dalam ilusi sambil membacakan mantra yang pasti kalah? Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat.

*Penulis adalah anggota Forum Academia NTT

Kepolisian Republik Timor?

2 Comments


Yanti Lasfeto (21 tahun) saksi korban kerja paksa dan perdagangan manusia sedang memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (6/8/2014). Yanti bersama 20-an orang perempuan lainnya disekap di Medan dan dipekerjakan sebagai pembersih sarang burung walet tanpa digaji selama 16 bulan. Ia dibebaskan setelah dua rekannya, Marni Baun dan Rista Botha meninggal di Medan di Bulan Februari 2014 dan penyekapan ini terbuka ke publik. Sidang ini menghadirkan tersangka perekrut, Rabeka Ledoh. Sedangkan Mohar, pelaku utama sekaligus pemilik sarang burung walet di Medan hingga hari ini masih bebas. Sarang burung walet yang dibersihkan kemudian merupakan pesanan para pemilik restoran di Hong Kong. Kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia membutuhkan koordinasi pihak Polri dan Interpol. Hingga kini kasus ini masih disidangkan terpisah, padahal untuk membuka jaringan perdagangan manusia membutuhkan pembukaan jaringan Kupang-Medan-Hong Kong.

Yanti Lasfeto (21 tahun) saksi korban kerja paksa dan perdagangan manusia sedang memberikan kesaksiannya di Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (6/8/2014). Yanti bersama 20-an orang perempuan lainnya disekap di Medan dan dipekerjakan sebagai pembersih sarang burung walet tanpa digaji selama 16 bulan. Ia dibebaskan setelah dua rekannya, Marni Baun dan Rista Botha meninggal di Medan di Bulan Februari 2014 dan penyekapan ini terbuka ke publik. Sidang ini menghadirkan tersangka perekrut, Rabeka Ledoh. Sedangkan Mohar, pelaku utama sekaligus pemilik sarang burung walet di Medan hingga hari ini masih bebas. Sarang burung walet yang dibersihkan merupakan pesanan para pemilik restoran di Hong Kong. Kasus perdagangan manusia yang marak terjadi di Indonesia membutuhkan koordinasi pihak Polri dan Interpol. Hingga kini kasus ini masih diperlakukan terpisah, padahal untuk membuka jaringan perdagangan manusia membutuhkan pembukaan jaringan Kupang-Medan-Hong Kong.

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Saat ini meskipun institusi kepolisian merupakan salah institusi vertikal diera desentralisasi, tetapi dalam prakteknya penanganan kasus lintas provinsi amat lah terbatas. Kasus perbudakan di Medan yang mengakibatkan 2 orang perempuan asal NTT meninggal dunia, tetap dianggap sebagai kasus parsial, tidak berhubungan. Makelar pedagang orang diadili di Kupang,tetapi pelaku perbudakan bebas berkeliaran di Medan.

Secara de jure daerah Timor Barat dan Medan dianggap satu kesatuan hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun de facto para korban perbudakan asal Timor (Barat) tidak mendapatkan perhatian di Sumatra Utara. Bahkan pihak Markas Besar Polri (Polisi Republik Indonesia) yang seharusnya menjalankan fungsi koordinasi pun tak bertaji. Tulisan ini mencoba membahas mengapa polisi gagal menjalankan mandat mengawasi hak warga negara. Bagian pertama mencoba mengulas soal malpraktek pihak kepolisian dalam kasus perbudakan di Medan, dan bagian kedua soal tantangan yang dihadapi institusi kepolisian.

Kasus human trafficking yang diangkat karena kebetulan ini merupakan salah satu kasus riil yang menjadi ujian bagi Polri untuk menguji kemampuan koordinasi institusi Polri. Contohnya: untuk melengkapi BAP yang dikembalikan Jaksa, pihak Polresta Medan malah mengirim surat kepada Ampera (Aliansi Menolak Perdagangan Orang) di Kupang, NTT untuk memanggil para korban ke Medan (Sumatra Utara). Surat itu tidak masuk akal. Pertama, gaji selama 4 tahun para korban tidak dibayar. Kedua, mengapa Polda Sumatra Utara tidak mampu berkoordinasi dengan Polda NTT sehingga untuk melengkapi BAP cukup diwawancarai di Kupang.

Mengusir orang lumpuh
Aslinya tantangan yang dihadapi untuk membuka kasus kriminal semcam ini bukan hanya soal koordinasi, tetapi juga soal kondisi alamiah jaringan kriminal yang terlanjur menyebar di berbagai institusi publik. Bukan cerita aneh, jika serse asal Polda NTT pun jika ingin pergi dan menangkap Mohar dan membawanya ke Kupang juga takut ditembak oleh sesama polisi di Medan. Jadi ini bukan soal kurangnya koordinasi, tetapi soal ‘watak teritorial masing-masing Polda dan catatan kriminalnya’. Di Medan, protes terhadap polisi penyidik yang dilakukan aktivis LSM di Medan, dan Paguyuban Masyarakat NTT di Medan hanya dijawab dengan mutasi oknum oleh Mabes PoIri.

Tidak ada jaminan jika data kasus,testimoni korban dan saksi sudah lengkap polisi akan memproses kasus. Ini membuktikan elemen pembiaran yang dilakukan pihak Polri cukup kental. Kesalahannya bukan cuma pada serse Polda NTT, tetapi juga serse di Polresta Medan. Serse Polda NTT menerima laporan korban yang berhasil diselamatkan polisi Bulan Januari 2013, sedangkan serse Polresta Medan yang membebaskan salah seorang korban tahun dan bulan yang sama. Dua-duanya dilaporkan bahwa ada puluhan perempuan lain yang dikurung dan jadi budak. Kejadian ini baru terungkap lagi ke publik ketika setahun kemudian (Februari 2014). Dua orang korban meninggal, dan para perempuan lain dibebaskan di rumah pengusaha burung walet berlantai empat di Medan. Beberapa diantaranya dalam keadaan lumpuh. Seharusnya jika polisi bertindak di Bulan Januari 2013, kematian Marni Baun dan Rista Botha tidak terjadi.

Dua nyawa melayang tidak ada jaminan pihak kepolisian kemudian bertindak benar. Seharusnya investigasi dikerjakan dengan serius. Sayangnya BAP yang dibikin Polresta Medan juga minim. Bukannya memperjelas aksi kriminal, malah mengaburkan fakta. Lembaga internasional IOM, LSM lokal maupun paguyuban masyarakat NTT di Medan sempat bertanya kepada pihak kepolisian apakah BAP yang dibuat untuk para korban sudah sesuai. Pihak Polresta Medan menjawab tidak ada lagi yang dibutuhkan dan para korban dipulangkan dari Medan. Sebaliknya Paguyuban Masyarakat NTT di Medan menolak memulangkan sebelum berkas ‘dinaikan ke Jaksa’, sebab mereka membaca gelagat lain. IOM dan LSM setempat yang ‘berkoordinasi’ dengan pihak kepolisian ikut tertipu karena menerima garansi polisi tanpa melihat kondisi BAP dan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan.

Eksploitasi para perempuan miskin tidak menjadi prioritas polisi. Hak para korban sebagai warga negara tidak diperjuangkan. Sebaliknya BAP dibikin asal jadi, dan dikembalikan jaksa. Pelaku utamanya bebas berkeliaran. Pihak masyarakat sipil yang memprotes kejadian ini di Medan malah diancam. Mabes Polri menurunkan tim untuk memeriksa Kapolresta dan Kasatserse Polresta Medan.

Di Medan saat itu masih tersisa dua orang korban. Satu dalam kondisi lumpuh, dan satu adalah teman yang menjaganya di rumah sakit. Mereka yang diharapkan memberikan testimoni kepada Mabes Polri. Tak disangka keponakan Mohar, bernama Fina Winseli datang dan membawa mereka ke Bandara Kuala Namu tanpa persiapan bahkan ia mengacuhkan protes para perawat. Drama usir paksa dari rumah sakit ini luput dari otoritas polisi. Yenny Fuakan, anak yatim piatu dari pedalaman Timor dipulangkan dalam kondisi lumpuh tanpa kursi roda. Keduanya gagal memberikan testimoni ke petugas Mabes Polri. Pengusiran ini tidak pernah diusut. Lagi pula siapa yang mau mengusut polisi? Quis custodiet ipsos custodes? Ya, ‘siapa yang mau mengawasi pengawas’ ini pertanyaan penyair Roma, Juvenal.

Tak hanya di Medan, di Kupang polisi seolah rabun dekat, yang jauh kelihatan dan yang dekat kabur. John Liem di Bali diringkus, yang di Kupang masih dibiarkan bebas. Saat ini di Kupang, seorang makelar manusia sementara diadili. R, seorang ibu rumah tangga dituntut 10 tahun penjara, sedangkan Mohar pelaku utama di Medan, Sumatra Utara beserta istri dan keponakannya tidak tersentuh hukum. Tidak hanya itu PJTKI/PPTKIS, PT.Paullisa yang berbasis di Medan dan ikut memiliki kantor cabang di Kupang NTT, tidak ikut diproses. Pihak penyidik seharusnya tidak melakukan diskriminasi. Mengapa hanya menyidik ibu rumah tangga makelar penjualan orang, sedangkan PJTKI/PPTKIS dibiarkan bebas beroperasi meskipun jelas-jelas melakukan pembiaran? Apakah Ibu R hanya bekerja seorang diri? Bagaimana dengan jaringan perdagangan manusia?

Arti Tato di tubuh polisi
Dengan kondisi kepulauan seharusnya Polri mampu menyusun alur koordinasi yang lebih baik. Misalnya dengan mendefinisikan ulang bagaimana koordinasi lintas provinsi dijalankan. Pertimbangannya tentu terkait otoritas kerja per polda, tetapi bisa jadi soal biaya operasional. Lagu lama yang disebutkan oleh pihak penyidik adalah ketiadaan dana untuk ke Medan, Sumatra Utara, Menghadapi kenyataan ini, kita sebagai rakyat tentunya prihatin dan tertawa sedih.

Hari-hari mendatang lalulintas manusia akan semakin tinggi. Tak hanya narkoba yang diperdagangkan (drug trafficking), manusia pun ikut diperdagangkan. Apakah Polri memiliki antisipasi terhadap kejahatan semacam ini? Pertanyaan ini memang bukan hanya untuk Polri, tetapi untuk pemerintah saat ini.
Saat ini meskipun berambisi menegakkan seluruh provinsi dalam satu kesatuan hukum, dalam prakteknya antara Polda NTT dan Polda Sumatra Utara tidak ada kerjasama. Hal ini sepadan dengan tulisan kosong berupa MoU (Memorandum of Understanding) terkait human trafficking antara Pemda NTT dan Pemda Sumatra Utara, karena secara riil tidak ada implikasi MoU terhadap pengungkapan kasus perbudakan di Medan. Apa kontribusi MoU yang dibuat oleh kedua gubernur dalam kasus trafficking ini? Nihil.

Hari-hari ini publik Indonesia sedang meributkan tato di betis Ibu Susi, Menteri Kelautan di Kabinet Kerja. Daripada meributkan tato Bu Susi, lebih baik kita kaji ulang tato di lambang Polri. Kenapa perlu tato ‘Indonesia’ di lambang polisi, jika kemampuan koordinasinya hanya sebesar tato Bu Susi? Benar, ini bukan soal tato, tapi jam terbang dan determinasi pemimpin. Ini bukan soal mode berpengetahuan, ini soal kepemimpinan. Apakah pemimpin itu bisa diciptakan (baca: disekolahkan) atau lahir? Apakah Jenderal Hoegeng itu dilahirkan institusi kepolisian? Jika ‘ya’ mengapa prototype semacam ini tidak lagi ada bekasnya di jajaran Polri. Kapolri yang tidak punya tanah dan rumah hanya Jenderal Hoegeng. Khusus, soal Medan sejak dulu Pak Hoegeng juga tahu itu daerah surganya kriminal, daerahnya cukong.

Sudah seharusnya Mabes Polri mampu merancang operasi counter trafficking secara menyeluruh di kantong-kantong perdagangan manusia. Tanpa adanya perubahan mendasar dalam menangani kejahatan perdagangan manusia, dan perubahan pola koordinasi di tubuh Polri untuk melawan jaringan kriminal, nyaris tidak mungkin perkara perdagangan manusia bisa didekati.

Tanpa peningkatan kemampuan koordinasi lintas provinsi, Indonesia merupakan surga pelaku kriminal. Labirin tempat bersembunyi para kriminal bukan lagi wilayah, tetapi institusi publik. Mengapa di wilayah negara yang sama, sebuah instansi vertikal tidak mampu berkoordinasi? Secara nyata pihak kepolisian sedang mempraktekan ‘hukum federal’ di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa Polda di masing-masing provinsi diperlakukan layaknya negara bagian? Jelas ini berlawanan dengan konstitusi, dan tergolong makar.

Ketika warga negara dijual dan dijadikan ‘barang’, dan aparatus negara tidak bersikap maka Indonesia sedang pupus (fade away). Ini titik pertaruhannya, dan bukan pangkat!

* Peneliti IRGSC, Dosen Jurusan Ilmu Politik Undana. Saat ini melakukan post doctoral research di Ash Center, Harvard Kennedy School.

tulisan ini dipublikasikan di harian Victory News tanggal 6 November 2014, Harian ini terbit di Kupang, dan tersebar di beberapa pulau di NTT


1 Comment

Pejabat Kepolisian dalam Rantai Perdagangan Manusia


Oleh: Dominggus Elcid Li

Berita pengaduan Brigpol Rudy Soik kepada Komnas HAM untuk membuka keterlibatan Direskrimsus Polda NTT dalam Perdagangan Manusia amat memprihatinkan. Polisi yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan (surveillance), malah menjadi ‘hama’. Polisi tidak lagi mampu menjadi mata dan telinga untuk mempertahankan common good.

Kehadiran whistle blower semacam Rudi Soik dalam institusi yang korup senantiasa ada dalam posisi dilematis. Seorang pembuka kasus adalah martir. Dibutuhkan oleh publik, tetapi dikecam dari dalam institusi. Padahal secara umum, tidak banyak orang cukup punya daya untuk membuka dan menghadapi institusi negara yang tidak mampu membersihkan diri sendiri. Biasanya, dengan kewenangan yang nyaris tidak dipertanyakan, aksi kriminal anggota kepolisian sering dianggap banal atau biasa, dan tidak bisa dilawan.

Keterlibatan Polda NTT: TSM?

Selama ini keterlibatan petinggi di Polda NTT dalam perkara perdagangan manusia dianggap hanya rumor semata, namun dengan bukti terbaru yang ditunjukkan oleh anggota Serse Polda NTT, Rudy Soik, seharusnya dugaan yang ada bisa dibuka tuntas. Bukti tertulis yang dimilikinya menunjukkan secara ‘terstruktur, sistematis, dan masif’ (TSM) petinggi di Polda NTT merupakan bagian dari jaringan kriminal. Meskipun untuk pembuktiannya masih dibutuhkan kehadiran KPK (Komisi Pemberantas Korupsi), karena hampir dipastikan Mabes Polri pun tidak berdaya membuka kasus ini. Sebab sejatinya (para) petinggi Polda NTT ‘hanya’ mengamankan PT perekrut tenga kerja milik petinggi di Mabes Polri.

Apakah tindakan elit polisi di Polda NTT ini hanya sekedar bagian dari loyalitas sesama perwira, atau kah memiliki motif memburu rente? Apakah aksi pejabat ini diketahui oleh Kapolda NTT? Apakah keterlibatan para petinggi ini merupakan kegiatan insidental, ataukah merupakan kegiatan berulang? Apakah ada jaringan perdagangan manusia yang memanfaatkan jaringan Polri? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab oleh penyidik KPK, sebab kegiatan perdagangan manusia merupakan kegiatan kriminal luar biasa.

Kanker jaringan kriminal dalam tubuh kepolisian republik Indonesia bukan barang baru. Rentetan kasus perdagangan manusia yang berasal dari NTT merupakan bagian dari puzzle kriminal institusi kepolisian. Kasus perbudakan yang menimpa 24 perempuan asal NTT di Medan Sumatra Utara, yang menelan korban dua orang meninggal dunia (Marni Baun dan Rista Botha) pekerja pembersih sarang burung walet hingga hari ini tidak ada titik jelasnya.

Polda Sumatra Utara khususnya di Polresta Medan pun juga menjadi bagian dari rantai kriminal, dengan membebaskan pelaku utamanya: Mohar. Tanggal 23 Mei 2014 pihak Mabes Polri memang ‘mengunjungi’ Kapolresta Medan, Kombes Pol Nico Afinta Karokaro, dan Kasat Reskrim Kompol Jean Calvin Simanjuntak karena keduanya diprotes aktivis LSM di Medan karena membebaskan pelaku utama. Sayangnya, Mabes Polri hanya mengganjar mutasi kepada anggotanya.

Dengan BAP para korban yang dibikin seadanya, perkara perdagangan manusia hanya menjadi ‘barang dagangan’ aparat kepolisian di Medan. Padahal jika mau diusut maka kasus perdagangan manusia ini tak hanya berskala domestik maupun lintas Polda, tetapi berskala internasional dan membutuhkan kerjasama dengan Interpol, karena terkait dengan jaringan Hong Kong.

Cara mempermainkan BAP di Medan terbilang standar. BAP dibikin seadanya, dan para saksi-korban disuruh pulang, dan sebagian dipaksa untuk pulang dalam kondisi lumpuh dari Medan ke Timor Barat. BAP yang dikembalikan Jaksa kemudian nasibnya terkatung-katung. Contohnya, beberapa minggu lalu, anggota Polresta Medan bahkan meminta setidaknya 17 korban untuk kembali ke Medan dengan biaya sendiri untuk melengkapi BAP. Padahal masih ada alternatif lain yang lebih murah dan wajar para penyidik dari Medan bisa datang ke Kupang, atau bekerjasama dengan jajaran kepolisian yang ada di NTT. Kondisi ini membuktikan koordinasi lintas Polda amat lemah. Sayangnya Mabes Polri pun masih tutup mata untuk kasus ini.

Kondisi acuh polisi Medan-Sumatra Utara, sama persis dengan apa yang dilakukan Polda NTT sejak tahun 2013 ketika mendiamkan laporan Eri Ndun, salah seorang korban perbudakan di Medan, yang selamat karena berupaya loncat dari lantai 4 tempat penyekapan. Laporan dan permintaan Eri Ndun agar pihak Polda NTT membebaskan kawan-kawannya di Medan tidak pernah mendapat tanggapan, hingga akhirnya 2 orang korban perbudakan meninggal dari lokasi yang sama satu tahun kemudian.

Dalam pertemuan di Polda NTT Bulan Februari 2014, pejabat Direskrim Polda NTT menyatakan bahwa ketiadaan dana menjadi alasan Polda NTT tidak menindaklanjuti laporan Eri Ndun yang didampingi PIAR dan Rumah Perempuan. Ironisnya, Kapolda NTT pun menjawab dalam ‘bahasa humas’ bahwa polisi hanya ‘kebagian’ laporan, ketika para korban pergi tidak melapor, tetapi kenapa ketika bermasalah polisi dipersalahkan?

Pertanyaan Kapolda NTT di Bulan Februari 2014 lalu dijawab dengan tuntas oleh laporan ini. Sebab laporan Brigpol Rudy Soik ini merupakan langkah awal untuk membongkar kejahatan sistematis yang sedang terjadi dalam tubuh Polda NTT, Mabes Polri, maupun institusi kepolisian secara keseluruhan. Singkatnya, polisi bukan ‘tidak dilapori’, tetapi polisi pun menjadi bagian dari jaringan kriminal perdagangan manusia. Keterlibatan polisi tidak lagi di level oknum, tetapi terkait rantai komando dalam lembaga.

Krisis Legitimasi: Jaringan Kriminal dalam Tubuh Institusi Negara

Komodifikasi manusia yang dilakukan oleh jaringan kriminal di NTT perlu diusut tuntas. Selama ini para aktivis kemanusiaan di berbagai daerah yang menjadi tujuan maupun lokasi transit pusing kepala memikirkan biaya pemulangan korban perdagangan manusia. Mereka mempertanyakan kenapa rantai supply di NTT tidak bisa ditutup. Padahal biaya untuk memulangkan korban seringkali tidak ada. Bahkan Dinas Sosial NTT pun kesulitan untuk memulangkan para korban ke kampung dari ibukota Provinsi NTT, lalu bagaimana dengan korban yang tercecer di Batam, Jakarta, Bogor, Denpasar, atau Medan? Siapa yang mau peduli?

Jika institusi kepolisian di NTT pun sudah tercemar, memang tidak ada lagi institusi lain yang mampu menggantikannya. Sehingga pilihan kita cuma satu: singkirkan polisi berwatak kriminal tanpa kompromi.

Saat ini Kapolda NTT seharusnya mampu bersikap tegas untuk menunjukkan posisinya, apakah ia bagian dari polisi bersih, atau kah bagian dari jaringan kriminal. Langkah politis perlu dilakukan oleh anggota DPRD terpilih dari Provinsi NTT dengan memanggil Kapolda NTT dan jajarannya untuk mempertanyakan ulang komitmen mengabdi di NTT. Kepada mereka perlu ditegaskan bahwa orang NTT bukan lah komoditas yang layak diperjualbelikan. Kepada para pejabat kepolisian ini perlu ditegaskan bahwa perbudakan merupakan hal yang dikutuk dalam preambule atau Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Koreksi antar lembaga negara ini diperlukan agar elemen koersif dalam pemerintahan sipil tidak dibajak jaringan kriminal.

Di lingkup Polda NTT, selain kasus perdagangan manusia, setidaknya ada dua kasus besar lain: pembunuhan anggota polisi Obaja Nakmofa, dan kasus pembunuhan Paulus Usnaat dalam tahanan Polres Timor Tengah Utara. Berhadapan dengan dua kasus ini Polda NTT juga tidak mampu menuntaskannya. Untuk kasus kedua, sedikit banyak kita bisa melihat ‘laporan resmi’ dalam Novel semi Fiksi yang ditulis seorang anggota polisi, Buang Sine. Novel milik Buang Sine merupakan kesaksian dari dalam. Kenyataan yang ia fiksikan sudah sepantasnya dibuka, dan bukan dibiarkan menjadi dongeng.

Sekali lagi, seharusnya upaya membuka kejahatan dalam institusi kepolisian tidak hanya menjadi cerita fiksi, yang menyerupai tema film-film India, tetapi harus menjadi langkah pembersihan. Momentum ini harus didukung jaringan masyarakat sipil hingga tuntas.

Dengan hadirnya Presiden terpilih Joko ‘Jokowi’ Widodo revolusi di tubuh institusi kepolisian seharusnya menjadi mungkin. Karena Jokowi sebagai kepala dari tubuh politik sebuah republik memberikan garansi bahwa ia tidak segan membersihkan aparat yang kotor.

Institusi publik yang telah disusupi jaringan kriminal wajib dibersihkan ulang. Sedangkan pejabat publik yang menjual warga negaranya sendiri adalah penjajah dan wajib dihukum berat. Sekali lagi, keutamaan tidak dilihat dari seragam dan pangkat yang dipakai, tetapi dari perbuatan yang dilakukan. Tanpa melakukan pembenahan secara TSM, krisis legitimasi di tubuh kepolisian akan tiba di titik terendah.

*Peneliti IRGSC, Dosen di Jurusan Politik Universitas Nusa Cendana, dan Postdoc Fellow di Ash Center Harvard Kennedy School, Harvard University