Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Anarki di Barat Daya Bumi Marapu


Anarki di Barat Daya Bumi Marapu

Oleh: Dominggus Elcid Li

 

Secara hukum kasus Pilkada Sumba Barat Daya telah selesai di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi temuan baru yang diberikan oleh Jaksa dan Polisi yang membuktikan bahwa terjadi ‘penggelembungan suara’ sebesar 13 ribu suara menyimpan tanda tanya tersendiri soal pelaksanaan Pilkada. Tulisan ini tidak dibikin untuk mengusik paradigma rust en orde atau faham stabilitas politik yang diperjuangkan berbagai kalangan (KPU Provinsi NTT maupun para ahli hukum dan analis politik di media massa).

 

Tetapi tulisan ini dibikin untuk mempertanyakan di titik mana legitimasi politik hilang dalam situasi anarki, dan di titik mana truth teller dibungkam dalam realitas politik di NTT. Artinya di titik mana suara hati tiba-tiba menjadi sesuatu yang asing dan dianggap kurang begitu perlu. Tulisan ini merupakan upaya mengenali ruang gelap dimana krisis terjadi dan merupakan bagian dari pembelajaran politik.

 

Secara sederhana rivalitas Pilkada di Sumba Barat Daya dapat digambarkan sebagai berikut. Di tingkat kabupaten Kornelis Kodi Mete, Bupati Incumbent mewakili Etnis Kodi, dan lawannya Markus Dairo Talo (MDT) Orang Wewewa. Di tingkat provinsi, khususnya di Kupang konflik keduanya dibaca sebagai persaingan antara golongan Katholik dan Protestan. Kornelis Kodi Mete (Katholik) dari PDIP dianggap sebagai salah satu sekutu terkuat Gubernur NTT, Frans Lebu Raya (Katholik). Markus Dairo Talo (Katholik) dari Golkar adalah pendukung Ibrahim Medah (Protestan) dan kemudian Esthon Foenay (Protestan).

 

Kejadian ini sebenarnya menjelaskan kegagalan para politikus NTT untuk mampu ‘naik kelas’ dalam berpolitik. Seharusnya, berpolitik tak hanya soal memburu kemenangan, tetapi menjadi ajang refleksi ‘arti kemenangan’, dan ajang menggugat motivasi pribadi siapa pun yang terjun dalam arena. Untuk apa berpolitik, jika tidak berkontribusi untuk kemajuan peradaban? Untuk apa jadi pejabat publik jika tetap feodal dan primitif?

 

Di NTT, silang sengkarut etnis dan agama dalam Pilkada cenderung menjadi variabel dominan yang ‘dipergunakan’ untuk mencapai kursi kekuasaan. Keduanya hadir bersamaan, bergantian, dan cair. Sehingga sulit menyatakan identitas (identity) mana yang lebih dominan dalam kontestasi identitas (identities). Jadi jangan heran jika seseorang kadang bersikap ‘republiken’ ketika berbicara di kalangan yang plural, dan diam-diam aktif menggunakan diksi ‘kita’ dan ‘mereka’ di ruang ‘yang dianggap homogen’. Diksi mayoritas-minoritas dalam ruang publik pun bagian dari politik identitas.

 

Politik seharusnya untuk memperjuanggkan hidup. Tetapi yang terjadi di Sumba Barat Daya sengketa berkaitan Pilkada telah menelan korban jiwa. Sebagian menyatakan ini hanya soal judi. Tetapi akibat dari anarki politik Pilkada di Sumba Barat Daya saat ini telah mengakibatkan dua orang meninggal dan sekian rumah terbakar. Budaya ‘perang tanding’ mengakar kuat di Sumba. Maskulinitas merupakan variabel yang hidup dan tak mudah didiamkan begitu saja.

 

Singkat kata upaya rekonsiliasi yang telah diperjuangkan semua pihak di Sumba Barat Daya, kemudian dihadapkan pada pertanyaan atas dasar apa rekonsiliasi dijalankan? Jika moral tidak lagi menjadi sandaran, lantas apa yang jadi dasar berkomunikasi dan duduk bersama? Jika ruang hidup dianggap bersekat, dimana nafas hidup bisa dihirup dengan lega? Jika rahang, dialek, dan warna kulit, dijadikan alasan untuk saling memunggungi, lantas bagaimana kita mampu mengartikan konsep seperti kesejahteraan, kemiskinan, dan demokrasi?

 

Jika primordialisme menjadi panglima, maka segala konsep abstrak selalu di-ikuti dengan eksklusivitas. Kesejahteraan senantiasa diberi kata tambahan ‘kesejahteraan kita’, ‘kemenangan kita’. Kata kita senantiasa ditulis dalam huruf kecil (baca: kita komunal), dan bukan dalam huruf besar Kita. Kita sebagai sebuah konsep imajiner merupakan cita-cita republik.

 

Dalam pengertian ini kedaulatan (sovereignty) pun dibaca sebaca tribal sovereignty.Bukan kedaulatan dalam pengertian republik. Di fase ini Orang NTT ada dalam ‘politik rumah suku’. Jika ada komunitas lain seperti komunitas keagamaan, itu pun kerangkanya tak beda dengan ‘politik rumah suku’. Afiliasinya bersifat taktis, dan umurnya seumur masa tanam jagung hibrida.

 

Implikasi pasca pesta demokrasi pun jelas. Misalnya upaya mencapai kesejahteraan dan pemberantasan kemiskinan itu senantiasa ada dalam nalar komunal, dan itu artinya politik suku. Deadlock ini yang terjadi di Sumba Barat Daya.

 

Demokrasi dalam ‘rumah suku’ tidak mungkin dijalankan. Jika partai politik hanya menjadi selubung kamuflase naluri dasar, untuk membedakannya dengan nalar mekanik dan organik versi Durkheim, di titik tertentu kematian adalah jawabannya, karena semua memilih menjadi pedang. Perang tanding yang terjadi di berbagai wilayah di NTT tidak mampu dimengerti.

 

Jika kedaulatan suku itu bersifat absolut, maka jarak realitas dan fantasi republik itu umumnya ada dalam satuan generasi alias tiga dekade.Sayangnya, upaya menjelaskan bahwa bupati itu bukan kepala suku hingga kini belum menjadi agenda KPU. Untuk kita, demokrasi bukan kuda tunggangan siap pacu, Demokrasi adalah usaha belajar mengenali mimpi dan mengingat realitas.

 

Sayup-sayup percakapan tentang moral politik biasanya menjadi tema wajib di setiap perhelatan komunitas keagamaan, tetapi kesadaran kolektif ini hilang dalam situasi pragmatis. Komunitas kritis yang biasa hadir di berbagai media massa di NTT pun ketika berada di titik api juga ikut terpolarisasi ketika isu identitas menjadi panglima. Di titik ini politik media sangat mudah terbaca, sebab menulis dan tak menulis berita atau berkomentar atau tidak berkomentar sama artinya dengan politik mengingat dan melupakan.

 

Jadi sekali lagi tulisan ini dibikin tidak untuk menggangu para administratur, penegak hukum maupun konstitusi yang sedang berlaku. Tulisan ini cuma untuk menjelaskan kegagapan kita melafalkan demokrasi. Sekaligus berusaha menjelaskan fenomena politik rumah suku, khususnya mengajak semua fihak berfikir mengenai ‘jarak antara’ konstitusi dan realitas.

 

Realitas harus mampu dimengerti agar tidak perlu ada sakit hati, ketakutan yang tidak perlu, apalagi perang tanding. Membaca ulang tafsir republik berdasarkan realitas di ujung Barat Bumi Marapu perlu dilakukan untuk mengerti ‘jarak antara’.

 

Sosiolog, Anggota Forum Academia NTT

Tulisan ini dimuat di Harian Victory News.

Advertisement


Leave a comment

Ini Negara Bung!


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Kekecewaan warga negara terhadap pembentukkan sekretariat koalisi gabungan, terutama antara Golkar dan Partai Demokrat, cuma sebatas umpatan status di internet. Apa program bersama konkrit kedua partai tetap tidak diketahui publik, entah oleh warga negara secara umum, konstituen, atau pun gerombolan saat Pemilu. Komitmen partai koalisi sepintas hanya diketahui Presiden Susilo, Aburizal Bakrie(Ical), dan segelintir elit.

Ironisnya di era “reformasi “ warga negara tetap tidak punya hubungan apa pun dengan partai politik setelah Pemilu. Anggota DPR pun tidak diperbolehkan berbicara indipenden, sehingga hak menyatakan pendapat pun masih harus diperjuangkan, bukan lagi menjadi hak langsung anggota DPR (Tempo Interaktif, 23 April 2010). Lebih parah lagi, ‘hak menyatakan pendapat’ pun dianggap sebagai ancaman untuk menjatuhkan pemerintah (Tempo, 17 Mei 2010).

Jika orang terpilih secara formal tidak bisa bicara, bagaimana ia bisa memperjuangkan hak pemilihnya? Proses pemberian mandat telah ‘dibalik’ seolah pemberian (ketua) partai. Mandat rakyat hanya ada di tataran simbolik, kenyataannya anggota DPR tunduk pada ketua partai/kakak pembina. Mereka ini pun tunduk di bawah logika ‘obyektivitas pasar’. Dalam konsep ini hirarki manusia ala boneka Rusia diselubungkan. Demokrasi Indonesia tidak hanya elitis, tetapi telah dipasung.

Asumsi umum di tahun 1998, dengan menurunkan Soeharto dengan watak pemerintahan otoriternya, maka mungkin diadakan model pemerintahan bersih, demokratis dan egaliter. Setelah satu dekade, kita tahu asumsi itu keliru. Akibat krisis finansial Soeharto tunduk di bawah IMF (International Monetary Fund) di tahun 1997, dan ia turun setelah mendapat telpon dari Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri AS (Chomsky, 1998).
Di era Soeharto kita sedikit tahu siapa yang harus dilawan karena kekuasaan terpusat, dan ‘batas negara’ masih dipertahankan. Kini, kita sangat sulit membedakan mana pejabat atau penjahat di era pasar bebas. Bekas aktivis mahasiswa yang masuk jadi pejabat pemerintah pun tidak malu-malu menyatakan ‘ini lah kenyataan politik, kita harus ikut bermain’.

Hukum dan politik-ekonomi negara

Terkait perkara matinya hukum negara, dalam Discourse on Political Economy Rousseau (1992 [1758]:154) menyatakan hal tersulit dalam pemerintahan adalah memberlakukan hukum secara sama, dan di atas semuanya. Salah satu tugas vital pemerintah adalah melindungi orang-orang biasa dari tirani orang berduit.
Tetapi, hingga kini perkara kriminal yang menyerang aparat negara kita, masih dianggap sebagai perkara kriminal personal, tanpa dikaitkan dengan kesenjangan ekonomi dalam pasar maupun hak publik dalam negara. Pembukaan pasar bebas pasca Soeharto menempatkan investor sebagai anak emas negara. Perkara kriminal korporasi nyaris tidak mungkin dibuka.Contohnya: bagaimana mungkin Presiden Susilo bisa adil bersikap kasus Lumpur Lapindo, jika Ical yang jadi juru bicara. Tempo hari malah Presiden Susilo cuma komentar bahwa ‘Lumpur Lapindo akan dijadikan obyek wisata’ (Antara 1 April 2010). Konflik kepentingan ini tidak mungkin dihindari.

Dalam kondisi biasa saja, kedudukan para pemodal sudah sering kali ada di atas hukum. Bagaimana jika pemodal sekaligus legislator, kini ‘potong kompas’, juga punya wewenang dalam pemerintahan?
Dalam tirani pemodal, aparat negara mulai dari polisi hingga pegawai pajak telah menjadi bagian dari rantai perdagangan ini. Ironisnya, meskipun negara telah dalam kepungan pelaku kejahatan teroganisir, tidak ada langkah pasti untuk memutuskan lingkaran hitam yang terjadi akibat konflik kepentingan.

Bagaimana mungkin skandal pajak yang diributkan Sri Mulyani, bisa diungkap dengan kondisi koalisi semacam ini? Lagi pula, agar kita tak lupa karena terlalu banyak nonton TV, proses pergantian Sri Mulyani sebagai Menkeu sudah menjadi ‘gosip’ di kalangan pekerja media sejak Bulan Januari 2010, dan itu pun dibantah oleh ‘juru bicara’ Aburizal Bakrie, Lalu Mara (Tempo Interaktif, 10 Januari 2010). Jika ‘permainan’ yang sudah begitu vulgar saja sudah tidak mampu dimengerti benar dan salahnya, lantas apa perlu bicara soal konsep negara?

Di era pasar bebas, Lex Mercatoria (Hukum Dagang) menjadi hukum dominan (Santos, 1995). Indikasi ini ditunjukkan dengan dominannya para ekonom, dan masuknya para pemodal ke dalam partai politik yang berperan besar dalam pembuatan legislasi, maupun memegang posisi kunci di pemerintahan.
Mandor dan krisis sistem representasi

Di Indonesia pengurus partai politik, kecuali partai kader, umumnya masih menjalankan partai politik ala mandor dengan buruh harian. Hubungan ini pun hanya terjadi saat kampanye Pemilu. Jadi, istilah ‘wakil rakyat’ pun sudah tidak memadai lagi.

Ketidakmampuan mendirikan partai politik ‘moderen’, membuat sejumlah partai tetap kembali pada organisasi keagamaan awal atau pun amat tergantung pada kharisma tokoh. Seperti PKB yang amat tergantung pada NU dan Gus Dur, maupun PAN yang amat tergantung pada Amien Rais dan simpatisan Muhammadiyah. Tetapi, setelah 10 tahun reformasi, kharisma tokoh, baik Gus Dur dan Amien Rais tetap tidak mampu melawan “naluri permainan” yang terjadi di dua partai yang mereka dirikan. Baik PAN dan PKB pun dikerdilkan dalam watak mandor.

Gagalnya fungsi perwakilan ditandai tiga hal: pertama, warga negara tidak memiliki kontrol terhadap wakilnya setelah Pemilu. Kedua, warga negara yang mencoba masuk dalam partai politik tetap tidak bisa bergerak (baca: menyatakan pendapat) di dalam partai. Ketiga, terjadi kesenjangan luar biasa antara ‘kenyataan’ yang dipikirkan para politikus dengan “kenyataan” yang dialami warga negara. Kosongnya peran warga negara tersamar dengan peran liputan media televisi yang seolah menghadirkan kenyataan yang sama di ruang privat.

Tidak heran jika hari-hari ini kita hanya pasrah menyaksikan berbagai penyelewengan dalam hidup bernegara tanpa mampu bersuara. Sebaliknya nalar transaksi antar para pengurus partai politik baik di legislatif maupun di eksekutif juga tidak mampu menemukan ‘kenyataan bersama’. Bagaimana pemerintah mewujudkan “keinginan bersama” (general will), konsep kunci dalam pemikiran Rousseau, tetap tidak tercerna. Apakah konsep ‘keinginan bersama’ itu pun masih mungkin diwujudkan di era post-Westphalia, dimana batas negara lenyap, dan konsep ‘kedaulatan rakyat’ (sovereignty of the people) pun menjadi absurd dalam tekanan pasar, hingga kini belum mendapatkan jalan keluarnya.

Televisi di ruang tengah
Di Indonesia, proses bail out Bank Century kini berujung pada permainan lebih besar yang coba dibuka Komjen Susno Duadji, terkait manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu (Tempo Interaktif, Jumat, 14 Mei 2010) jelas mengancam legitimasi simbolik pemerintahan ini. Drama reformasi, yang ditandai dengan terpuruknya mata uang negara Indonesia tetap tidak dibuka sebagai isu bersama. Sebaliknya demokratisasi yang absurd juga terperangkap sekedar tayangan skandal di televisi tanpa ujung.

Rousseau, pemikir pra Revolusi Perancis, menekankan pentingnya relasi warga negara dan pemerintah, tetapi bagaimana menghadirkan warga negara dalam liberalisasi pasar juga tidak ada penyelesaian konkritnya. Tak hanya proses konsultasi pemilih dan yang dipilih tidak bisa dilakukan setiap saat, tetapi gejolak pasar finansial pun diposisikan di luar kendali orang yang dipilih. Di saat yang sama orang-orang di pedalaman, semakin terancam dengan kehadiran para investor, tanah ulayat tidak dianggap oleh pengurus negara. Konsep tanah air malah tidak diakui oleh negara, tunduk pada naluri pasar.

Krisis otoritas berlapis ini seperti ‘bola liar’ yang mungkin membawa manusia untuk melampaui tantangan zaman, atau malah kembali pada naluri purba, apa pun namanya itu. Di era krisis watak schizophrenic menjadi watak ‘normal’ homo ludens, dan ‘keterasingan’ justru ditemukan dalam wajah manusia moderen. Semakin lancar membaca, semakin tersesat, dan semakin dingin. Diantara itu suara televisi di ruang tengah terus bergema, kali ini suara Kapolri melarang media massa mengangkat Kasus Susno.

Jadi, setelah anggota DPR tidak diberikan hak berpendapat, media pun mau dibungkam, apa mungkin Pemilu hendak ‘coblos’ sendiri biar makin afdol? Ini negara Bung! Berbeda dengan perusahaan yang mana kalau komisaris utama bicara, semua bawahan harus taat!

* Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham, Anggota Persaudaraan Indonesia (Persindo)


1 Comment

Sinyal Rektor Undana


Sinyal Rektor Undana

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Ketika HP (Handphone) masih jadi barang baru beberapa tahun silam ada humor kering begini. “HP sudah ada Bapa, tapi tidak ada sinyal nanti…” Lalu dijawab Paitua, “Baik anak, kalau begitu tolong beli sinyal sekalian biar kita bisa pakai kontak kamu…”

Humor ini sepintas sepele, tetapi menggambarkan kondisi ‘orang kita’ memahami barang-barang moderen dalam ruang imajinasinya–termasuk dalam melihat pendidikan. Kekaguman kita terhadap ‘orang terdidik’ tiba di parade gelar. Contohnya gemar sekali orang kita ‘membeli’ gelar, dan dipasang di belakang/depan nama. Apakah proses kritis itu benar-benar dipelajari seiring dengan itu kita tidak pernah tahu. Dikatakan sebagai proses kritis karena usaha berpikir benar tidak berhenti di satu titik, misalnya ditandai dengan ‘Dr.’ atau ‘M.Sc.’atau ‘M.Si.’ Perolehan gelar dalam logika ‘orang barat’ memang menandai sebuah pencapaian, tetapi ini dimengerti sebagai ‘proses latihan’ yang dibimbing dan bukan titik akhir.

Sinyal kritis
Di tempat kita perolehan gelar seolah menjadi penanda final, dan seolah-olah sinyal kritis itu sudah diperoleh dengan menulis gelar/memperoleh ijazah. Kondisi ini tercermin dalam situasi di kampus. Perdebatan egaliter yang seharusnya terjadi di dalam universitas malah diturunkan dalam logika senioritas. Senioritas diadopsi dari tradisi kita, yang mungkin diambil tanpa mau tahu bagaimana para kepala suku berdialog dengan para penasehatnya.

Meskipun didasarkan pada pola senioritas, hubungan ‘kepala suku’ dengan para tetua adat lain itu tidak hanya menunjukkan hubungan horizontal diantara dia dan pemangku adat lain dalam civitas suku tersebut, tetapi melekat hubungannya dengan pencipta. Elemen vertikal ini ada. Bagaimana proses ‘tua adat’ mencapai ‘kebijakan’ bersama-sama yang menandai kepentingan bersama ini tidak dimengerti ‘orang moderen’ yang ditandai dengan gelar hasil kuliah dalam dialog di dalam kampus yang merupakan institusi serapan: institusi moderen.

Contohnya jika kondisi rapat senat sebuah universitas amat minim dengan dialog yang kaya beragam perspektif kritis, tetapi seluruh komunitas seolah terperangkap dalam jalan buntu. Maka apa yang sedang terjadi? Kondisi ini tercermin dari dalil-dalil normatif yang dilontarkan juru bicara universitas ketika ditanya wartawan. Misalnya: ‘semuanya sudah sesuai peraturan’ atau ‘sesuai dengan mekanisme internal’. Tanpa berusaha berdialog. Apalagi melihat isi kritik yang terletak dalam pertanyaan.

Sebagai bahan perbandingan, warga Undana bisa menggunakan mesin pencari (google) untuk membandingkan praktek pemilihan rektor Undana dan IPB (Institut Pertanian Bogor). Klik di sini: http://ppr.ipb.ac.id/ dan bisa dilihat bagaimana pemilihan rektor dikerjakan di tempat lain. Setidaknya proses pendaftarannya tidak mepet seperti yang dilakukan Undana kali ini (Pos Kupang, 10/6/2009). Pemungutan suaranya pun tidak dilakukan langsung oleh MWA, tetapi melalui seleksi administrasi, pembobotan bakal calon, uji kelayakan/kepantasan, sosialisasi profil/visi/misi/program kerja calon rektor, dan debat publik. Jadi ‘ruang publik’ itu tidak serta merta dikecilkan dalam tangan para anggota senat atau Majelis Wali Amanat (MWA).
Kategori pembobotan dan hasil pejurian para calon pun bisa dibuka dengan transparan, dan bisa diakses siapa saja. Di IPB kriteria pembobotan itu dibagi dalam 7 hal: (1) pengalaman dan masa kerja (10%), (2) pengalaman Memimpin (30%), (3) pengalaman berwirausaha (15%), (4) penghargaan yang pernah diperoleh (10%), (5) simposium/seminar/workshop/karya ilmiah/buku (10%), (6) kerjasama yang pernah dikembangkan (15%), dan (7) makalah singkat mengenai pemikiran untuk memajukan institusi (10%).
Di Undana kriteria calon rektor dibikin ‘amat sederhana’. Acuannya Permendiknas No. 67/2008 dan ‘dituangkan’ dalam Keputusan Ketua Senat Undana No 01/KKS/UNDANA/2009 (Pos Kupang, 10/6/2009). Kriterianya: 1) beriman dan bertakwa; 2) Maksimum 61 tahun; 3) Jabatan terendah lektor kepala; 4) terendah berpendidikan S-2, dan 5) bersedia dicalonkan. Ditambah dengan: (1)sehat jasmani/rohani, (2) mampu berbahasa Inggris, (3) dan bersedia menyampaikan program kerja.
Sepintas proses pemilihan rektor Undana dilakukan ‘amat tertutup’. Pemaparan program kerja para calon rektor dilakukan ‘di antara mereka saja’ (baca: di hadapan rapat senat khusus yang sifatnya tertutup). Elemen lain di dalam Universitas yang tidak termasuk dalam ‘dewan adat’ universitas tidak dilibatkan. Di IPB proses ini dilakukan melibatkan publik, lewat dua hal: ‘debat publik’ dan ‘uji penerimaan publik’. Untuk ‘uji penerimaan publik’, sosialisasi dilaksanakan oleh tim yang dibentuk para calon rektor, dan penerimaan publik diukur dengan ‘penghitungan suara’. Rekapitulasi pemberian suara dibedakan sebagai berikut: (1) 40 orang mahasiswa dihitung 1 suara, (2) 5 orang tenaga penunjang dihitung 1 suara, dan (3) 1 orang dosen dihitung 1 suara.
Hasil ‘pemungutan suara’ kemudian diverifikasi dalam ‘Sidang Paripurna Terbuka’ yang dipimpin Ketua MWA. Para calon rektor diberi kesempatan untuk memaparkan rencana strategis, program kerja 5 tahun ke depan, dan upaya pencapaiannya. Di Undana, dengan kriteria calon rektor yang amat cair, maka tidak jelas apa yang menjadi bahan pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh para anggota senat Undana.

Ini urusan internal
Tanggapan para pejabat publik ketika dikritik umumnya langsung bersikap bertahan, dengan menutup diri, dengan menyatakan ‘ini urusan internal’ atau ‘biar kami selesaikan ke dalam’. Padahal institusi ini dibiayai dengan uang negara. Undana wajib mendengar pandangan publik. Kritik warga berhak mendapatkan tanggapan. Sayang sekali kalau lembaga pendidikan tinggi negeri tertua di NTT ini tidak dikelola dengan serius.

Proses pemilihan rektor perlu dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Misalnya dengan menyampaikan pertanyaan reflektif: apakah cara pemilihan yang ada saat ini mampu menghasilkan pemimpin terbaik untuk institusi ini? Jika tidak, bagaimana alternatifnya? Apakah para anggota senat universitas mampu menangkap harapan publik terhadap Undana? Sebab kritik umum yang terdengar adalah tembok yang dipasang para pejabat Undana teramat tebal untuk mengakomodir kritik. Penhalang utama terkait dengan persoalan senioritas.

Kondisi ini pun bisa dimengerti, kalau kita memahami bahwa para dosen/peneliti di Undana pun tidak mampu mengusahakan satu sistem yang bisa memfasilitasi perbedaan ide diantara para akademisi di dalamnya. Konflik-konflik yang terjadi di dalamnya amat sulit mendapatkan jalan keluar. Terutama karena logika keliru bahwa ‘sinyal kritis’ itu satu paket dengan gelar ‘Doktor’. Sehingga sering ujung sebuah perdebatan cuma sampai pada kalimat ini: ‘kita sama-sama Doktor, jadi kau mau apa?’

Persoalannya bukan pada gelar, tetapi ‘gerak’ atau aksi yang dibuat dalam hidup sehari-harinya. Perdebatan terbuka yang bertumpu pada argumentasi dan pembahasan ide masih belum mendapatkan ruang di Undana. Hal ini semakin diperparah dengan selubung identitas baik etnis maupun agama.

Harapan Publik
Kita di NTT tidak terlalu repot dengan Pemilu Presiden 2009. Karena secara sistemik memang pengaruh politik dari warga yang tinggal di kepulauan yang tidak padat penduduk ini juga amat terbatas. Sehingga kalau kita tidak berpartisipasi aktif itu juga merupakan hal yang biasa. Hal yang sama juga dialamatkan pada pemilihan kepala daerah karena ‘kendaraan parpol’ juga jauh dari jangkauan kantong.

Namun jika pemilihan rektor Undana yang kurang pengaruh luarnya, tetapi tetap tidak mampu mencapai yang terbaik maka kita perlu bersama-sama bertanya: apa yang keliru? Karena mitos kita di NTT jika ada persoalan cenderung menyalahkan ‘orang luar’. Ditambah dengan tambahan identitas agama dan etnis maka lengkap bumbu konflik.

Atas dasar ini Undana yang di-isi sekian intelektual di dalamnya seharusnya mampu menghasilkan yang terbaik di era ini. Ketiadaan dialog kiritis egaliter di kampus disebabkan karena kita yang bersekolah tetap tidak mampu mengerti elemen pengetahuan, dan hanya berlaku sebagai konsumen pengetahuan. Kita bisa pakai HP tetapi tidak tahu cara kerja HP. Kita bisa mendirikan Universitas tetapi tidak mengerti prinsip dasar Universitas. Kita bisa bergelar tetapi tidak kritis. Kita bisa menulis tetapi tidak ada isi. Rantai ketergantungan ini semakin panjang.

Di sela proses ini jelas akal budi tidak bisa dimengerti dengan logika kuasa, baik yang berlabel senioritas hingga ancaman adu fisik. Setara dengan ini perlu disadari bahwa kita memang tidak bisa membeli sinyal kritis. Karena ini di luar logika ekonomi (jual-beli). Sehingga persoalan utama Undana bukan pada besar anggaran. Budi pekerti yang hilang dalam organisasi-organisasi moderen memang merisaukan. Tercatat begitu banyak akademisi di Undana, tetapi daya inovasi seolah ditelan tanah karang kering kerontang.

Selanjutnya sekedar mengingatkan, setiap sistem yang dikembangkan tentu memiliki kelemahan, maka tim Panitia Pemilihan Rektor di IPB pun menulis ini di blog: Saran, Masukan, atau Pengaduan mengenai PEMILIHAN REKTOR IPB TAHUN 2007-2012 dapat disampaikan melalui: SMS ketik IPB BpprSARAN kirim ke 9333.

Sedangkan di Undana selama sinyalnya belum ada tak mungkin bisa menerima SMS. Mungkin humor di atas membantu.

*Penulis anggota Forum Academia NTT


Leave a comment

Agama/Etnis, Pemilu, dan Negarawan


Agama/Etnis, Pemilu, dan Negarawan

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Setelah isu ‘neolib’ agak meredup, persoalan agama dan etnis menjadi komoditas lanjutan di ujung kampanye. Identitas agama maupun etnis dalam politik Indonesia terkini seharusnya tidak dilepaskan dari pengertian kewarganegaraan (citizenship) di Republik ini.

Isu agama dalam kampanye pemilihan presiden ini setidaknya muncul lewat dua hal: pertama, terkait pemakaian jilbab istri-istri capres/cawapres, dan kedua terkait agama istri Boediono. Para kontestan Pemilu kali ini berusaha untuk tidak berkomentar secara langsung mengenai politik identitas. Isu agama jilid dua yang terjadi di Medan, masih dibahas dalam wilayah black campaign, padahal ini berkaitan erat antara kewarganegaraan dan hak warga negara.

Ironisnya, usaha ‘menjernihkan’ black campaign ini di saat yang sama membelokan pengertian kewarganegaraan Indonesia. Sebab konteks penjelasan agama di ruang komunitas agama khusus, yang berkaitan dengan keyakinan (belief) berbeda ketika dipercakapkan di ruang negara yang ditujukan kepada seluruh anggota warga negara yang beragam agamanya. Secara tegas ini dijelaskan dalam prinsip: bhineka tunggal ika. Saat ini untuk kepentingan politik praktis, para jurubicara tim sukses menujukkan pesan itu lebih pada mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dengan sendirinya pengertian kewarganegaraan dipersempit karena hanya ditujukan kepada komunitas keagamaan khusus. Padahal Pemilu merupakan peristiwa kenegaraan. Proses yang disebut ‘menjernihkan’ oleh kedua tim sukses dan para pejabat tinggi negara kepada mayoritas khusus pemilih, di saat yang sama menjadi ajang diskriminasi terbuka.

Dalam perkara politik identitas, isu agama berjalan beriring dengan isu etnis. Di dalam kampanye kali ini, selain isu agama yang dijual isu etnis juga dijadikan komoditas kampanye, dan ini ditandai dengan: (1) tudingan soal apa sumbangsih Orang Arab di Indonesia, (2) orang Bugis belum saatnya menjadi pemimpin, (3) saatnya Orang Luar Jawa memimpin. Ketiga isu ini jelas menyelewengkan pengertian kewarganegaraan. Artinya, siapa pun berhak dipilih maupun memilih terlepas dari asal usulnya. Jika ‘teorinya benar’, namun prakteknya kini berbeda maka kita perlu bertanya ‘kenapa’.

Bagi kita, rakyat Indonesia, isu agama maupun etnis dan kaitannya dengan kewarganegaraan tidak berada di ruang negosiasi. Secara resmi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945 yang didahului dan disusuli dengan gerak revolusi kemerdekaan. Fakta sejarah politik ini menegaskan bahwa dalam revolusi kemerdekaan semua kelompok dalam berbagai identitas lebur bersama dalam gerak menentang penjajahan. Karena karakter revolusioner ini maka identitas etnis maupun agama tidak didefinisikan secara khusus dalam pengertian kewarganegaraan kita.

Negarawan dan politik
Kemampuan para kontestan Pemilu Presiden 2009 sesungguhnya diuji dalam isu kunci seperti ini, terutama dalam hal pengertian tentang kewarganegaraan Indonesia. Karakter revolusioner yang mendasari pengertian kewarganegaraan kita akan berbeda jika digiring dalam pengertian kewarganegaraan yang didasarkan pada sisi ethnocultural. Kewarganegaraan dalam tipe ini cenderung untuk berorientasi ke dalam, dan berkeinginan untuk terus ‘memurnikan’ warga negaranya. Pengertian kewarganegaraan dalam tipe ini baik untuk dipelajari terutama di era ekstrim yang dipraktekkan Hilter di Jerman. Identitas agama maupun etnis merupakan elemen melekat dalam kategori ini.

Pengertian kewarganegaraan yang didasarkan pada sisi ethnocultural selain berbeda dengan fakta politik revolusi kemerdekaan, juga di dalamnya memiliki tendensi untuk melahirkan strata baru dalam masyarakat Indonesia. Logika yang sama pernah dilahirkan oleh ‘Negara Orde Baru’ dalam dikotomi: militer-sipil. Saat ini pesannya diubah menjadi: Islam-Non Islam maupun Jawa-Luar Jawa. Tafsir pengertian kewarganegaraan ini berbeda dengan pengertian kewarganegaraan hasil revolusi 1945. Peristiwa itu sendiri dikatakan revolusi karena gerak perjuangan kemerdekaan menolak stratifikasi sosial baik yang diterapkan Belanda maupun Jepang. Struktur sosial vertikal yang dipraktekkan Belanda dan Jepang ditolak. Karena memahami dan bersepakat tentang pengertian kewarganegaraan sebagai hasil revolusi maka ‘Piagam Jakarta’ tidak disahkan oleh para founding fathers atau generasi 1945. Selain itu Bahasa Indonesia yang berakar pada Bahasa Melayu disahkan menjadi bahasa nasional. Karena dalam Bahasa Melayu, yang sudah berfungsi sebagai bahasa pasar tidak mengenal stratifikasi kelas di dalamnya.

Pengertian kewarganegaraan hasil revolusi ini berbeda dengan dengan pengertian kenegaraan dengan sumbu ethnocultural, seperti yang dipraktekkan Malaysia. Gejolak protes warga keturunan India tahun lalu merupakan simbol itu. Seiring dengan itu, fenomena ini bisa dibaca dari perlakuan yang diterima para TKI asal Indonesia yang satu rumpun pun dianggap berbeda. Sebagai catatan, jika sesama warga negara yang berbeda dianggap lebih rendah, lantas bagaimana warga Malaysia berhubungan dengan warga negara lain yang strata ekonominya jelas lebih rendah dan datang ke negara itu sebagai pembantu? Persoalan ini belum mendapatkan jalan keluarnya di Malaysia. Dengan pengertian kewarganegaraan dengan sumbu ethnocultural, dapat dijelaskan mengapa Malaysia ‘harus’ berpisah dengan Singapura.

Di titik ini pengertian kewarganegaraan ini perlu dipahami karena ini merupakan isu kunci Indonesia. Bhineka tunggal ika merupakan kesepakatan kenegaraan untuk menghimpun semua manusia di daerah yang pernah dikenal dengan nama Netherland East Indies. Jadi Indonesia itu bukan cuma sebuah wilayah dalam pengertian georgafi, tetapi manusia di dalamnya. Dinamika manusia di negara kepulauan ini lah yang perlu dipahami dalam proses pembentukan satu sistem negara yang kokoh. Kemampuan ini perlu dimengerti, agar nasionalisme Indonesia mampu menemukan wajah manusia.

Jadi, meskipun kampanye merupakan ajang kompetisi antara para kontestan Pemilu, tidak berarti bahwa isu yang dikemukakan tanpa batas. Jika isu-isu kampanye diperlakukan tanpa batas, maka negara dianggap tiada. Ibarat permainan catur, para pemain catur hanya dapat memberi makna saat ada di atas papan catur. Jika papan catur diubah menjadi kertas putih, maka tidak ada aturan di dalamnya, dan pemain catur berada dalam gerak anarkhi.

Peralihan titik konflik
Dalam pergerakan politik dunia, pergerakan internal negara selalu berkorespondensi langsung dengan kondisi politik internasional. Negara yang mampu menegakkan kedaulatannya ditandai dengan kemampuan warga negara itu menyelesaikan sekian kontradiksi internalnya. Selain proklamasi 1945, Indonesia selalu gagal menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi internalnya.

Jika hingga akhir 1980-an, pretext utama perang besar masih seputar komunisme, maka di awal tahun 1990-an ia bergeser ke tataran demokrasi dan HAM. Persoalan agama meskipun sudah kental diulas media sejak awal 1990-an, tetapi ia baru mendapatkan bentuk nyatanya ketika ‘gedung kembar’ di AS diserang. Sejalan dengan itu, konflik berlatar agama hampir merata di kawasan Asia Tenggara.

Konflik memang bagian nilai berita, dan angka proximity juga tinggi dalam isu agama dan etnis. Janji perbaikan ekonomi maupun ulasan isu ‘neolib’ di tangan pakar ekonomi memang amat sulit dibayangkan tetapi sangat terasa dampaknya. Sedangkan ‘jilbab’ dan ‘tulisan agama’ di KTP jelas lebih kelihatan, sebaliknya amat sulit mengukur kesalehan seseorang dari tampak luarnya. Apalagi menjelaskan hubungkan antara agama seseorang dan keberhasilan membangun negara. Contohnya, bagaimana menjelaskan hubungan ‘agama’ Hu Jintao (dan istrinya) dan keberhasilan RRC membangun negara. Atau, bagaimana menghubungkan kesalehan Nelson Mandela, negarawan pilar Afrika Selatan, dan apa agamanya.

Pemilu 2009 merupakan Pemilu padat modal. Tak heran kalau amat sulit menemukan sosok negarawan. Jika kita bandingkan kualitas perdebatan ketiga pasang peserta Pemilu 2009–beserta seluruh politikus generasi ini, dan debat politik generasi 1945 terlihat jelas kemunduran Indonesia. Tema debat politikus kita masih seputar isu-isu ini: apa sumbangsih orang Arab, apa agama istri calon presiden, berjilbab atau tidak, dari Jawa atau bukan, dan Orang Bugis belum waktunya. Persoalan etnis dan agama yang dibawa oleh tim sukses ke ruang publik merupakan bentuk penyelewengan pengertian kewarganegaraan Indonesia.

Di Australia, negara tetangga kita, Kevin Ruud dari Partai Buruh disaat kampanye tahun 2007 menunjukan kemampuannya berbahasa Mandarin untuk menggambarkan pemahamannya atas geopolitik Asia. Di tahun 2008 ia memberikan pidato bersejarah soal the Stolen Generations, sebagai bentuk konkrit permintaan maaf untuk warga Aborijin. Kepemimpinan politiknya dipakai untuk menyelesaikan kontradiksi internal Australia. Hal yang sama sedang dilakukan Barack Obama di level negara AS, maupun di level dunia–yang ditandai dengan pidatonya di Mesir beberapa minggu lalu.

Generasi ini harus mampu keluar dari politik aliran yang diwarisi dari sistem pemerintahan Belanda. Fakta sejarah politik Republik Indonesia merekam ini, contohnya pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, dikenal sebagai pertempuran terbesar. Tentara sekutu, NICA Belanda, maupun Jepang tak mampu menahan warga yang bertekad ‘Merdeka atau Mati’ untuk mempertahankan kemerdekaan. Di dalam pertempuran itu tidak pernah ditanyakan apa agama para pejuang? Atau suku apa? Tidak ada satu kelompok atau orang pun yang mengaku paling berjasa dalam pertempuran Surabaya. Persetujuan perang ada di tangan rakyat, bukan TNI maupun Presiden saat itu. Karena kemerdekaan adalah naluri manusia dan bisa disuarakan oleh siapa saja dengan bambu runcing sekali pun. Karakter ini gagal diterjemahkan oleh para pemimpin Republik Indonesia. Saat ini TNI pun begitu berjarak dari rakyat. Pengertian kewarganegaraan warisan Revolusi 1945 tidak mampu diterjemahkan oleh para pemimpin politik saat ini.

Sebaliknya politik aliran yang diwarisi dari sistem sosial politik Belanda yang dikenal dengan nama verzuiling, dimana kehidupan sosial politik dibagi dalam sistem blok dan diorganisir dalam karakter sektarian, terus dikembangkan hingga saat ini tanpa memahami prinsip dasarnya. Bagley (1973: 5) menulis sistem sektarian yang dikembangkan Belanda membagi masyarakat dalam beberapa blok/pilar, dan pemisahan itu dimulai dari sekolah, surat kabar, radio, organisasi kesehatan dan lainnya. Ketidakmampuan memahami verzuiling ini membuat segregasi sosial terjadi di mana-mana, diskriminasi terjadi di mana saja, dan konteks negara tidak mampu ditemukan oleh Orang Indonesia.

Dalam konteks kenegaraan, kemampuan menyelesaikan kontradiksi internal sebuah negara merupakan kebanggaan warga negaranya. Kini para agen pemasaran politik (baca: tim sukses) mampu mengangkat berbagai isu sosial, tanpa mampu mendudukan dalam pengertian kenegaraan, apalagi menyelesaikannya. Sebagai Orang Indonesia, kita malu.

Brotherhood, comradeship atau persaudaraan adalah nafas Indonesia yang menjadi determinan utama kita untuk lepas dari belenggu penjajahan. Apakah di alam kemerdekaan ini rasa senasib, sebangsa, dan setanah air masih menjadi sumbu Republik Indonesia? Generasi ini harus menjawabnya dengan tegas, bukan dengan sibuk menjelaskan apa agama istri Boediono atau sibuk bersoal jawab apa etnis asal calon presiden. Apa artinya Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sekian penjelasan itu? Dan apa artinya ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab’? Dan apa artinya ‘Persatuan Indonesia’? Dan apa artinya Bhineka Tunggal Ika di kaki burung Garuda lambang negara kita? Itu lah yang harus dijawab dengan tegas tanpa perlu basa-basi. Ini negara Bung!

*Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia), Co-editor Jurnal Academia NTT


Leave a comment

Politik Etis Intelektual Indonesia


Politik Etis Intelektual Indonesia

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Dalam opini Daoed Josoef (Suara Pembaruan, 29/5/2009) dijelaskan pentingnya keterkaitan antara pendidikan dan politik. Juga menekankan pentingnya pendidikan elit yang memilikki jangkauan keseluruhan sebagai elemen penting dalam proses pembentukkan negara.

Dalam tulisan ini, penulis beragumentasi bahwa dalam perangkap modal, elit yang terdidik tidak bisa berbuat banyak, selain harus tunduk para pemilik modal yang menjadi pemimpin partai politik sekaligus pemiliknya. Sekaligus menunjukkan bahwa di abad ini elit terdidik Indonesia yang memiliki determinasi untuk membuka jalan baru juga semakin minim.

Figur pelopor, elit terdidik terdepan, yang tidak mengkultuskan dirinya sendiri memang amat minim. Saat ini generasi semacam itu, bukannya tidak ada, tetapi generasi yang ada hampir yakin bahwa tidak ada jalan lain selain masuk ke dalam partai politik. Dengan risiko tidak dianggap cerdas atau memiliki idealisme. Di sisi dibedakan antara intelektual di partai politik dan non partai.

Persoalannya, sejauh mana para generasi yang sempat diharapkan itu akan mampu ‘merubah dari dalam’ jika budaya partai politik tetap fokus pada tokoh. Dalam kejadian lanjutan, proses ini cenderung tanpa kontrol karena para individu berbakat pada akhirnya terperangkap dalam manuver politik sesaat. Kesimpulannya, perubahan tidak mungkin terjadi, selama partai politik hanya dianggap sebagai milik personal. Keluar dari praktek privatisasi partai politik ini seharusnya menjadi agenda utama untuk dikritisi dan dibuka. Jelasnya, strategi dua kaki perlu dipikirkan bagi para intelektual yang memilih aktif di partai.

Sebab selain ‘agenda politik praktis’ terkait Pemilu, maka sangat penting bagi partai politik kembali meletakkan partai politik dalam sistem politik dalam konteks kenegaraan. Bagaimana mungkin sense of wholeness dapat ditangkap jika horizon politik para generasi baru hanya sebatas Jakarta? Di sisi ini, kelemahannya, hanya kader yang berasal dari TNI yang memilikki catatan profesional penugasan di berbagai wilayah Indonesia. Kontradiksinya di saat yang sama TNI diminta untuk netral.

Keluar dari privatisasi partai
Pentingnya pendidikan yang membebaskan, misalnya meminjam metode Freire yang egaliter, dan yang bukan memanipulasi mungkin diadakan jika otoritas tertinggi di dalam partai politik tidak melakukan privatisasi partai politik. Dalam kenyataannya, keempat partai politik yang bersaing dalam Pemilihan Presiden-wakil presiden: Demokrat, Golkar, Hanura, dan PDIP, hingga saat ini tetap terperangkap dalam politik tokoh.

Debat yang terjadi menjelang Pemilu 2009 ini menunjukkan isi debat Pemilu 2009 hanya berkutat di masalah personal para calon presiden maupun wakilnya. Misalnya, berapa kuda yang dimilikki Prabowo, Boediono tinggal di mana, Megawati pendidikannya apa, dan lainnya. Karakter pembeda partai politik itu tidak ada–di sisi ini PKS merupakan perkecualian.

Karakter pembeda itu tidak tampak di dalam isi debat antar partai politik yang saling mendukung pasangan berbeda. Contohnya, dalam pasar Pemilu Presiden, kata semacam ‘neolib’ maupun ‘kerakyatan’ tidak menemukan pengertiannya, dan hanya sekedar menjadi komoditas perang mulut. Karena kata-kata ini hanya diletakkan sekedar jargon dan ‘disuntikan’ dalam sistem informasi, dan bukan merupakan platform partai politik yang bersangkutan. Tepatnya, ide yang dipaparkan hanya sekedar informasi, bukan merupakan karakter partai politik. Tidak adanya proses pendidikan politik, bukan indoktrinasi, dan usaha keluar dari privatisasi partai merupakan kritik utama bagi intelektual di dalam partai-partai politik.

Ditambah dengan ruang publik yang terbeli dengan advertorial dan yang lebih halus lewat berita juga membuat kita seolah-olah sedang ‘berdemokrasi’. Sebaliknya ‘ruang kritis’ untuk mengkaji sistem tidak dibuat. ‘Realitas’ yang dikemas para pekerja media televisi ‘takluk’ di tangan pemilik modal. Bagi kita, komersialisasi TVRI merupakan kemunduran karena kita tidak memilikki ruang yang tidak terbeli. Ini bisa dibandingkan dengan peran BBC yang tidak pernah ‘dijual’ untuk menjaga netralitas ruang publik (public sphere).

Politik etis intelektual Indonesia
Saat ini kalangan intelektual Indonesia yang sebagian besar merupakan kaum urban dan berdomisili di kota dalam apologinya selalu menyatakan bahwa kita harus terlibat dalam Pemilu 2009, dan menyatakan ini lah ‘capres terbaik’ dari yang ada. Bahkan sebagian ilmuwan sosial menyatakan agar legitimasi Pemilu 2009 ini agar tidak dipertanyakan. Pertanyannya, jika sebagai kajian ilmiah proses pembentukan sistem demokrasi Indonesia ini tidak dibuka, lantas di ruang mana kita akan berdialog?

Sense of urgency untuk memotori proses perubahan pasca badai krisis finansial di tahun 1997 amat minim di kalangan intelektual. Kelompok intelektual yang terbentuk di era reformasi, selalu ada dalam posisi sektarian, parsial sekaligus partisan. Di sisi ini kemungkinan untuk ‘mengadakan negara’ juga melemah.

Usaha emansipasi politik sebagai cita-cita pergerakan kemerdekaan seharusnya mampu menjadi agenda bersama dari berbagai wilayah Indonesia sehingga kaya perspektif. Contohnya di media, para calon presiden maupun wakil, berusaha ditulis sebagai figur yang ‘amat sederhana’. Misalnya Boediono dianggap amat sederhana. Pada saat yang sama, seorang Papua yang hidupnya jauh lebih sederhana, harus mengungsi karena ‘ruang hidupnya’ diambil, entah untuk perluasan perkebunan maupun daerah tambang baru. Ironisnya dalam sistem politik saat ini tidak ada celah baginya untuk bersuara. Ruang politik untuk kalangan ‘tidak terdidik’ ini tidak ada, dan juga tidak terwakilkan dalam kalangan terdidik.

Di era kolonial, di akhir abad ke 19, subordinasi ras dalam kolonialisme dikritik oleh beberapa intelektual Belanda mulai dari Eduard Douwes Dekker (Multatuli), Ernest Douwes Dekker (Danoedirdja Setiabudi), hingga Wim F.Wertheim. Pandangan mereka ditulis oleh warga Hindia Belanda, Suwardi Suryaningrat dengan judul ‘Als ik eens Nederlander was’ di tahun 1913. Tulisan itu mengkritisi pemaknaan kemerdekaan yang dilakukan oleh warga Belanda, sedangkan di saat yang sama masih menjajah. Sehingga menuliskan ‘Seandainya Saya Orang Belanda’. Kini, dalam ruang imajinasi, bisa dibayangkan apa yang akan dikatakan oleh para intelektual penggagas politik etis Belanda, kepada Suwardi Suryaningrat jika mereka berdialog di tahun 2009.

Praktek dominasi memang telah melewati batas warna kulit, dan semakin tidak kelihatan. Sedangkan emansipasi politik ekonomi di dalam negara tidak mungkin dilakukan selama ‘golongan negarawan’ lepas tangan.

Berbeda dengan Daoed Josoef, yang mengambil contoh Eaton, maka penulis berargumentasi bahwa saat ini para golongan terdidik yang bersekolah di mana saja harus mampu bertemu. Sebab Eaton di Inggris ada karena akumulasi pengetahuan sudah terjadi, dan struktur utama negara sudah berhasil dipetakan. Ditambah kondisi luar juga terpantau dan dikembangkan terus menerus. Selain itu pembuatan sekolah elit di Indonesia posisinya selalu berada di bawah kelompok politik lama, dan tak bisa banyak diharapkan lulusannya akan mampu memilikki jangkauan menyeluruh.

Bagi kita, usaha merekonstruksi Negara Indonesia selalu terjebak dalam politik sebagai sebagai perkara personal dan selalu dibayang-bayangi wawasan totaliter. Karena demokrasi ditempatkan tak lebih sekedar alat berkuasa daripada sebuah ruang yang harus dijaga dan dikembangkan.

Untuk itu hadirnya golongan intelektual negarawan merupakan kebutuhan kita saat ini. Momentum konvergensi ini lah yang harus diciptakan. Sekian warga negara terdidik dari berbagai komunitas di wilayah Indonesia perlu bertemu, dan bersama-sama terlibat dalam ‘mengadakan’ wajah manusia dalam nasionalisme Indonesia. Logikanya sebelum sebuah sekolah ideal terbentuk, ada sekelompok warga yang telah bertemu untuk merumuskan gagasan. Sisi ini yang luput dan lupa dikembangkan di era reformasi.

Di dalam sejarah Indonesia, momentum konvergensi ini dilakukan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari sisi ini nasionalisme bukan lah doktrin, seperti yang dikembangan Orde Baru hingga pemerintah hari ini, tetapi usaha rekonstruksi kolektif.

* Co-editor Jurnal Academia NTT, Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia)


Leave a comment

Tragedi Politik dan Kekuasaan


Tragedi Politik dan Kekuasaan

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Pemilu lanjutan memilih presiden dan wakilnya semakin terperosok sekedar menjadi perkara personal semata. Dalam buku lama, pola berpolitik semacam ini persis dipotret Niccolo Machiavelli ketika menulis ‘Sang Pangeran’ (Il Principe). Politik kekuasaan hanya menyangkut perkara personal (sang pangeran), ditambah pemahamannya tentang ‘konstruksi sosial’ untuk berkuasa.

‘Demokrasi liberal’ di Indonesia tahun 2009 kembali terjembab ke pola politik abad 15 Italia yang meneruskan pola politik dinasti. Sejak Pemilu 1955 hingga saat ini Pemilu selalu kandas, dan hanya menghasilkan ‘Pangeran baru’. Seorang pribadi yang menjadi institusi disebut diktator.

Kini setelah satu dekade lebih proses reformasi (1998-2009) tidak ada tanda-tanda bahwa ‘sistem politik Indonesia’ akan berubah dan memperhatikan partisipasi rakyat. Sebaliknya politik ala Machiavelli hanya tiba pada rekayasa sosial dan pseudo-democracy.

Keengganan warga untuk memilih dalam sistem politik semacam ini tercermin dari jumlah 49 juta lebih warga yang tidak menggunakan hak pilihnya walaupun terdaftar (Kompas 10/5/2009). Ini diperjelas dengan seruan sebagian warga yang menyerukan untuk Golput di pilpres mendatang yang diantaranya diwakili Sri Bintang Pamungkas dan sejumlah aktivis mahasiswa 1998.

Politik Slogan
Menghadapi riak ini sejumlah ilmuwan sosial menghimbau agar legitimasi Pemilu 2009 tidak dipertanyakan. Karena jika itu terjadi Republik ini hanya akan menghadapi anarki terbaru. Di saat yang sama para ilmuwan sosial tidak memberikan jawaban terhadap ketidakpuasan pemilih dan ‘jalan keluar’.

Saat ini partai-partai politik yang ada menempatkan figur ‘orang’ jauh lebih besar daripada partai politik itu sendiri. Partai politik hanya sekedar kuda tunggangan. Hal semacam ini biasa terjadi di ‘negeri satu partai’. Indonesia saat ini lebih mirip Rusia dengan perkecualian di sana tidak hadir partai berbasis komunitas-komunitas keagamaan. Di Rusia partai politik dipegang koalisi bekas tentara dan oligarki internal.

Era Peralihan dari negara dengan tipe pribadi yang lebih besar daripada negara, memang menurunkan kisah-kisah serupa. Pembentukkan partai politik umumnya menempatkan ‘satu figur’ sentral, tanpa perlu memperlihatakn perbedaan visi dan misi parpol itu sendiri. Bedanya kini jumlah tokohnya menjadi beberapa pasca era totaliter. Pemilu di Indonesia pasca 1998 lebih menyerupai tayangan drama sit-com, di mana orang tertawa karena dibayar. Meskipun tidak lucu. Dengan penguasaan televisi oleh pengusaha politik maka lengkap sudah saluran yang dibutuhkan untuk mengklaim ‘kenyataan’.

Tragedi dan Demokrasi
Ironisnya, dalam berbagai forum dialog di tanah air era ini disebut ‘era transisi’. Entah transisi ke mana. Warga negara yang merasa tidak diwakili dalam proses politik semacam ini tidak tahun harus berbuat apa. Bagaimana harus bersikap menghadapi aparat negara yang dalam ‘sekejap mata’ bisa menjadi bandit juga tak jelas.

Sistem politik semacam ini adalah jebakan baru. Dengan stabilitas yang sifatnya sementara kita malah mungkin akan berada dalam tragedi yang lebih panjang. Ketika konsolidasi kekuasaan selesai sikap rezim pun tidak mudah untuk dikritik. Di era Soeharto ini terjadi pasca peristiwa Malari (1974).

Dua kali transisi kekuasaan panjang di dua kursi kepresidenan Indonesia terjadi dalam situasi tragedi. Indikasi yang paling mudah adalah kita tidak mudah menyatakan dengan suara bulat bahwa baik Soekarno maupun Soeharto adalah pahlawan. Keduanya dalam perjalanan menjelma menjadi institusi politik itu sendiri.

Hal serupa kini sedang terjadi. Pasca 1998 proses institusionalisasi berbagai elemen sosial ke dalam sistem demokrasi tidak terjadi. Partisipasi politik masih dalam lingkaran yang amat terbatas. Core utama politik Indonesia masih lah beberapa keluarga. Sokongan dana ke partai politik dimaknai sebagai ‘arisan keluarga’. Alat tukar dalam arisan jenisnya macam-macam, tidak tunggal, demi kekuasaan.

Setidaknya ada dua kritik terhadap Pemilu ini: pertama, semestinya kita sudah mulai melakukan sesuatu agar seorang pribadi tidak lagi menjadi institusi di dalam negara. Tetapi mengapa pasca 1998 yang terjadi hanya lah silang pendapat t soal siapa menjadi Presiden? Ide apa yang dibawa tidak begitu dipedulikan untuk dibahas. Kedua, demokrasi sebagai kanal perbedaan dan silang pendapat di Pemilu 2009 telah di-amputasi dan hanya menjadi milik segelintir elit. Saluran suara warga negara belum mendapatkan kanalnya. Stabilitas sesaat memang terlihat lebih jelas, tetapi semestinya tragedi yang belum kelihatan itu juga harus diwaspadai.

Negara yang legitimasinya hanya disandarkan pada kekuatan elemen koersif pada akhirnya hanya menjadi ‘asing’ di antara warga negaranya sendiri. Kondisi ini mungkin tidak dirasakan di pusat kekuasaan (Jakarta), tetapi di daerah pinggir konflik ini telah terjadi dan sangat jelas. Sayangnya para ilmuwan sosial Indonesia bungkam terhadap hal ini.

*Anggota Persaudaraan Indonesia (Persindo); Co-editor Jurnal Academia NTT


Leave a comment

Politik Layar Kaca


Politik Layar Kaca

Sabtu, 27 Februari 2010 | 03:04 WIB

Dominggus Elcid Li

Drama politik terkait dengan pemberian uang negara kepada Bank Century diamati dengan saksama oleh publik. Berbeda dengan kecenderungan media massa, reaksi publik tak terlalu berlebihan dalam menonton.

Setidaknya ada dua hal yang terbuka secara implisit dari kondisi diam para penonton: pertama, publik semakin mampu mengambil jarak dari politik elite, dengan menganggap apa yang sedang terjadi tak lebih dari infotainment. Kedua, konflik elite politik ini membuka peta elite politik Indonesia yang hanya mencerminkan relasi terbatas di kalangan ini.

Pasar-negara: Eslandia

Sekian pemilu yang dijalankan pada era pasca-Soeharto hingga kini belum menunjukkan bahwa sistem politik saat ini sudah merupakan bentuk terbaik yang mungkin dicapai. Sebaliknya, jarak antara penonton dan apa yang ditonton menjadi amat te- rasa akibat tayangan di televisi atau internet.

Tayangan ini semakin terasa berjarak karena: pertama, ”disiplin ilmu” para ekonom pemerintah sendiri jika ditelusuri lebih jauh tak berbeda dengan keyakinan. Rasionalitas pasar yang dimaksud tak berbeda dengan idiologi. Pernyataan ini terungkap dari komentar Presiden Yudhoyono bahwa kebijakan (policy) tidak bisa dianggap kriminal, dengan asumsi bahwa obyektivitas itu ada. Seolah-olah kepentingan pembuat kebijakan bisa dianggap nol. Jaringan mafia di dalam pasar masih belum dihitung sebagai pesaing negara.

Kriminalitas hanya dianggap sebagai dinamika pasar. Meskipun kejahatan kerah putih jumlahnya besar, tetapi hanya dianggap sebagai hal baru yang perlu ditanggapi dengan regulasi pendukung (Lemke, 2001). Adapun keadilan yang dimaksud, apabila diukur dengan hukuman terhadap maling sandal jepit, memang tidak akan pernah sepadan.

Korban maling sandal jepit jelas orang dan pelakunya, sedangkan kriminalitas spekulan uang lebih dilihat sebagai ”kenakalan”. Analisis yang ada belum sampai pada pemahaman organisasi kriminal teroganisir yang bergerak dalam pasar uang. Pembentukan financial market yang dilakukan sejak tahun 1970-an berhasil memindahkan peta konflik di ruang yang lebih terselubung dan tidak mudah dijangkau oleh kebanyakan warga yang berpikir ”hari ini bisa makan atau tidak”.

Bangkrutnya Eslandia yang memasuki pasar bebas tahun 1994 bisa menjadi perbandingan jika wilayah negara disamaratakan dengan pasar tanpa menghitung perlunya otoritas warga negara. Akibat ”ketidaksengajaan” para ekonomnya, kurang dari 320.000 warga negara Eslandia kini dituntut untuk membayar sekitar 160 juta rupiah per warga untuk menutupi kerugian Icesaves (Guardian, 10/1/2010).

Lemke (2001) yang mengulas neo-liberal govermentality membahas ulang pandangan Foucault dalam kuliahnya pada tahun 1979 tentang posisi pasar dan negara. Dalam penjelasannya, bisa dimengerti posisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan republik.

Posisi LPS bukan dalam posisi buffer zone atau semacam membran yang menjadi titik temu pasar dan negara. Namun, dalam ideologi ekonomi model ini, posisi negara dan pasar adalah satu.

Dengan demikian, jika uang hasil arisan bank yang ditampung di LPS tidak mencukupi, LPS dengan sendirinya dapat langsung mengakses APBN. Uang LPS memang merupakan ”uang arisan” antarbank; dan pemimpin tertinggi yang menerima pertanggungjawaban LPS adalah presiden. Jadi risiko ”ketidaksempurnaan pasar” langsung diserahkan kepada negara. Kontradiksi ini terbukti pada jalan buntu Eslandia.

Peniadaan negara dalam pengertian politik menjadi arena pasar ditandai dengan minimnya peran warga negara dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada ”obyektivitas pasar”. Selain itu, politik perwakilan semasa kampanye terbatas dalam permainan citra. Relasi antara partai politik dan warga masih lah dalam skema ”massa mengambang” di mana komodifikasi partai politik biasa terjadi.

Telenovela

Komodifikasi partai politik, berubahnya relasi perwakilan menjadi relasi ekonomi semata, terbaca dari kekuatan kaum berduit dalam mendominasi partai politik. Jadi, terbalik dari harapan reformasi untuk melakukan pelembagaan demokrasi, fenomena yang terjadi adalah privatisasi partai politik ataupun pemerintahan. Buktinya hingga kini tidak ada celah bagi rakyat untuk mengontrol wakil rakyat dan presiden setelah pemilu. Padahal, jaringan mafia pasar finansial bisa bertemu dengan agen partai politik dalam proses komodifikasi partai politik yang bertujuan mengambil alih fungsi proteksi negara secara legal.

Pembicaraan terkini masih sebatas soal pembuktian ke mana uang negara dialirkan, belum menyentuh perkara orang banyak terkait kedudukan negara dalam relasinya dengan pasar dan hak warga negara. Langkah ini tidak mungkin dilakukan tanpa pembacaan ulang konstitusi negara, dengan memahami struktur dan dinamika pasar finansial serta peran mafia (jaringan kejahatan teroganisir) di dalam pasar-negara.

Apabila fokus perdebatan hanya pada pergantian elite politik, tanpa memikirkan sistem representasi politik yang menentukan haluan negara, bagi warga negara perdebatan ini tidak lebih dari telenovela: populer dan berjarak.

Dalam kaitannya dengan kriminalitas di dalam pasar-negara, negara hanya mungkin ada apabila berhasil mengunci jaringan mafia yang bergerak tanpa mengenal wilayah negara itu sendiri. Perdebatan di Senayan tidak menyentuh ini hingga pandangan akhir seluruh partai politik.

Dominggus Elcid Li Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi, University of Birmingham; Co-editor Jurnal Academia NTT

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/27/0304280/politik.layar.kaca


Leave a comment

Papua dan Anti Neo-kolonialisme


Papua dan Anti Neo-kolonialisme
Oleh: Dominggus Elcid Li*
Kepergian Gus Dur meninggalkan duka bagi warga di Papua. Ia dikenang sebagai pemimpin politik Indonesia yang maju dalam mencari terobosan penyelesaian persoalan Papua. Di era kepemimpinannya partisipasi politik Orang Papua dibuka.
Saat ini jalan emansipasi yang telah ditunjukkan oleh Gus Dur, tidak dilakukan oleh pemerintahan Presiden Yudhoyono. Buktinya Kelly Kwalik tetap dipandang sebagai buronan (Kompas 17/12/2009), status yang sama sejak zaman Orde Baru. Padahal bagi Orang Papua, Kelly Kwalik sejak awal dikenal sebagai seorang guru. Ia adalah ‘orang besar’ dan jenasahnya disemayamkan di kantor DPRD Mimika.
Perusak civil order
Pemerintah Indonesia menyebut aksi warga di Papua sebagai pemberontakan atau perusak civil order. Tetapi sebaliknya tidak mau memperjuangkan protes masyarakat setempat terhadap bukit-bukit yang hilang akibat tambang.
Umumnya, tanah ulayat tidak diakui oleh pemerintah. Peran aparat negara sekedar fasilitator bagi pemodal dari mana saja. Suara masyarakat setempat tak begitu penting. Sebaliknya mereka diberi cap kaum separatis. Dalam hal ini, aparat negara tidak berpihak kepada warga lokal. Krisis legitimasi aparat negara tak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh wilayah Negara Indonesia.
Meskipun isu pembebasan Papua disuarakan sejak tahun 1960-an, tetapi kehadiran tambang besar Freeport baru hadir sejak Orde Baru berdiri. Prinsip pengelolaan Industri tambang di Indonesia, tak banyak berbeda sejak akhir abad 18. Di tahun 1963 dan 1965, pemerintah Indonesia pernah mencoba menghitung ulang persoalan tambang dengan berbagai perusahaan besar semacam Shell, Stanvac dan Caltex (Simpson 2008: 103-199). Simpson juga mencatat peran vital uang tunai dari industri ekstraktif ini dalam pengalihan kekuasaan presiden (2008: 204). Kematian Bung Karno menandai berakhirnya cita-cita Republik Indonesia yang berdaulat dan tidak tunduk pada hegemoni negara mana pun.
Papua dan teks sejarah
Usaha membuka sejarah Indonesia dalam pusaran perang dingin dilakukan oleh dua orang sejarawan kontemporer asal AS: John Roosa dengan karya Pretext for Mass Murder (2006), dan Bradley R. Simpson dengan Economist with Guns (2008) yang membuka declassified files pemerintah AS di era ini.
Oleh Kejaksaan Agung buku John Roosa yang telah diterjemahkan dilarang untuk diedarkan di Indonesia, tanpa penjelasan apa pun. Sikap ini serupa dengan sikap rezim Orde Baru sejak tahun 1970-an di bawah Kopkamtib, yang melarang siapa pun membuka peristiwa ini.
Sikap rezim Orde Baru yang melarang warga negara membaca ulang sejarah dekade 1960-an cukup masuk akal dalam situasi perang dingin. Saat ini, jika pemerintahan Presiden Yudhoyono melarang teks semacam ini dibuka untuk dipelajari malah membuat kita semakin tidak mengerti akar persoalan Indonesia.
Bagaimana mungkin kita bisa mengerti politik G-2, yang ditandai dengan dua pilar utama AS dan RRC jika usaha membuka sejarah dekade 1960-an dihalangi oleh pemerintah ini? Bagaimana mungkin kita bisa memahami perubahan geopolitik dunia, pasca tumbangnya tembok Berlin (1989), tanpa memahami titik surut hubungan Jakarta-Peking (1965), dan munculnya poros Jakarta-Washington?
Kolonialisme internal
Papua dalam narasi politik yang dibangun Bung Karno (Sukarno, 1962), satu paket dengan sikap anti neo-kolonialisme. Protes Bung Karno menekankan pada proses emansipasi. Artinya warga negara Republik ini tidak lebih rendah dari warga negara mana pun. Ia menolak superioritas Belanda atas Orang Papua. Protes Kelly Kwalik pun berkaitan dengan emansipasi, Orang Papua tidak lebih rendah dari orang apa saja di Indonesia, artinya mempertahankan tanah leluhur, seharusnya tidak dianggap kriminal oleh Polri.
Dalam bingkai Negara Indonesia, persoalan Papua tak hanya melulu perkara politik ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan politik identitas. Isu identitas dengan sederhana bisa dimengerti lewat kontes Putri Indonesia yang tak pernah dimenangi oleh perempuan Papua. Sedangkan lewat angka demografis ini ditandai dengan tingginya arus migrasi ke dalam (influx) Papua selama empat dekade.
‘Papuanisasi birokrasi’ yang berjalan sejak akhir 1990-an juga timpang dalam hal emansipasi. Sejauhmana elit pemerintahan yang di-isi oleh Orang Papua, tidak lantas menjadi ‘raja-raja kecil’ masih menjadi pertanyaan bersama.
Pembunuhan warga negara yang protesnya tidak didengar dan larangan untuk membaca teks-teks kritis merupakan bentuk nyata kolonialisme internal. Dalam sejarah politik, era saat ini tak banyak beda dengan era politik etis golongan liberal Belanda satu abad silam terhadap warga di koloninya.
Padahal, dalam kepemimpinan Gus Dur, kekuasaan tak hanya berarti penegakan regulasi terhadap warga negara, tetapi juga berkaitan dengan proses emansipasi. Ia mampu menemukan wajah manusia dalam nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, dalam kematian Kelly Kwalik, aparat negara menerjemahkan ‘nasionalisme’ sebagai kematian bagi yang lain.
*Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham, UK, anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia)

http://indoprogress.blogspot.com/2010/01/papua-dan-anti-neo-kolonialisme.html


Leave a comment

Nasionalisme dan Politik “Sakit Jiwa”


Nasionalisme dan Politik “Sakit Jiwa”

Jumat, 24 April 2009 | 03:36 WIB

Dominggus Elcid Li

Bagi para nasionalis, rakyat dalam negara selalu dibayangkan sebagai ”persaudaraan setara” (horizontal comradeship), dengan mengabaikan ketidaksetaraan dan eksploitasi dalam komunitas ini (Anderson, 2006 [1983]).

Hal itu diutarakan dalam definisi Imagined Communities guna menjelaskan paradoks pengertian ”komunitas” negara.

Pandangan semacam ini kuat dalam retorika di negara-negara baru hingga 1960-an. Di Asia, stagnasi retorika nasionalisme dan kontradiksi ini dialami Jawaharlal Nehru di India (Das, 2000) dan Soekarno di Indonesia yang berujung tragedi 1965. Di RRC, Mao Tse Tung melanjutkan ide ini dengan ”revolusi kebudayaan” untuk mencapai horizontal comradership. Perlu dicatat, meski telah melakukan sekian jilid revolusi kebudayaan, tidak berarti RRC telah dan akan lepas dari kontradiksi ini.

Pascanegara Orde Baru

Negara Orde Baru, meminjam istilah Dhakidae (2003), hingga akhir hayatnya, melakukan politik massa mengambang. Dalam paradigma ini hubungan elite penguasa dengan ”rakyat” hanya ada di tataran simbolik, tidak dalam kenyataan sehari-hari.

Ketidakmampuan Orde Baru menjawab kontradiksi di masyarakat kian kontras dengan definisi ”umat” yang eksistensinya lebih nyata dibandingkan jargon untuk rakyat partai-partai politik saat itu. Persaudaraan setara menemukan maknanya di sana.

Pasca-Orde Baru, berbagai cara dilakukan untuk menjawab kontradiksi ini. Berbagai organisasi keagamaan bertransformasi menjadi partai-partai baru dan mengambil bentuk serupa seperti dalam Pemilu 1955. Dalam perjalanannya, konsep ”rakyat” dan ”umat” tidak mudah dipertemukan. Contohnya, baik PAN maupun PKB selalu ada dalam posisi mendua dalam gerak majunya untuk memperbarui horizontal comradeship. Hal serupa dialami PKS sebagai partai kader yang mencoba untuk populis.

Sedangkan partai-partai nasionalis, semacam PDI-P, tetap ada dalam situasi yang sama pada tahun 1965. Kaum Marhaen masih retorika yang tidak mudah menemukan bentuk nyatanya. Retorika yang dibawa Megawati pun tetap pada masa lampau.

Para bekas jenderal sebagai pilar utama Orde Baru ”bergerilya” dengan sejumlah partai politik baru. Partai Demokrat disimbolkan sebagai partai kaum modern dan demokratis. SBY disimbolkan sebagai ”Jenderal yang tidak bermasalah dengan HAM”. Tetapi oleh berbagai kalangan dikritik karena ”peragu” dalam menjawab kontradiksi kebijakan ekonomi yang menomorsatukan investor-pebisnis dan tidak mampu membela ”rakyat”. Di sini rakyat adalah yang ”ada” di pinggiran kekuasaan politik-ekonomi dan tidak bisa bersuara.

Kritik terhadap SBY ini coba dijawab Prabowo dengan kehadiran Gerindra. Platform ekonomi disusun sebagai antidominasi ”pemodal asing”, tetap tidak menjawab kontradiksi internal tentang oligarki pribumi yang telah tumbuh sejak era Soeharto.

Rakyat ”Zelf-Bewust”

Kita semua adalah ”anak ingatan” Orde Baru dan hidup dalam kontradiksi yang diwariskan.

Kontradiksi pertama, dalam pengorganisasian parpol kita tidak mampu keluar dari politik massa mengambang maupun turunannya. Politik di fase ini dimengerti dan dijalankan sebagai aktivitas padat modal (capital). Maka, yang tidak punya modal bukan bagian dari lingkaran inti.

Kontradiksi kedua, politik padat modal akhirnya hanya akan tiba di titik bagaimana alur modal akan mengalir. Kedua kubu politik terkini menjelaskan kontradiksi lanjutan politik padat modal. Sudut yang diwakili SBY adalah milik para pemodal yang berpandangan, asal-usul pemilik modal tidak perlu diperhitungkan, selain modal itu sendiri. Sedangkan Megawati-Prabowo mewakili pandangan para pemilik modal ada dua jenis: ”pribumi” dan ”asing”. Kedua kontradiksi ini menghasilkan ilusi ganda.

Padahal, bagi orang Indonesia, rasa persaudaraan setara itu hingga kini masih dirindukan. Dalam contoh populer diwakili Laskar Pelangi yang mengusung pesan: persahabatan, kemandirian, dan prinsip materi bukanlah segalanya. Ide yang diusung Laskar Pelangi paralel dengan pidato Bung Karno pada tahun 1948.

Pada tahun itu Bung Karno (Soekarno, 1948:59) berpidato: ”Buatlah rakjat-djelata kita zelf- bewust!” Ia menjelaskan, rakyat jelata harus dibuat sadar arti golongannya sendiri. Mungkin ia berharap, suatu saat rakyat jelata di Indonesia mampu berbicara untuk membela diri sendiri. Kini jangankan zelf-bewust (sadar diri), sebaliknya rakyat jelata terjebak ”ilusi ganda” dan sebagian menjadi pasien rumah sakit jiwa. Semoga tragedi ini bisa dimengerti para kandidat presiden.

Dominggus Elcid Li Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia); Co-Editor Jurnal Academia NTT

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03363970/nasionalisme.dan.politik.sakit.jiwa


Leave a comment

Republik Zonder Atap


Republik Zonder Atap

Jumat, 4 Desember 2009 | 02:49 WIB

Dominggus Elcid Li

Presiden Yudhoyono memutuskan, konflik antaraparat terkait pemberian uang negara kepada Bank Century Rp 6,7 triliun diselesaikan di luar pengadilan (Kompas, 24/11/2009).

Pada saat yang sama, proses hukum Nenek Minah tetap dijalankan (Kompas, 20/11/2009).

Pada sisi ini dapat dilihat, penegakan hukum bagi rakyat jelata menjadi keharusan, sedangkan bagi pejabat tinggi negara ada di ruang negosiasi.

Padahal, Montesquieu dalam The Spirit of Laws (1977:71) menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dalam Republik. Menurut dia, demokrasi sirna jika ”kesetaraan” antarwarga negara diingkari atau dijalankan dengan ekstrem. Ada dua kemungkinan mengapa demokrasi pupus, yaitu bergeser ke sistem monarki atau despotik. Dalam monarki, kehormatan bangsawan lebih tinggi daripada hukum dan hal memalukan sifatnya rahasia.

Efek sistemik

Penyelesaian di luar pengadilan yang ditawarkan Presiden dianggap sudah memadai oleh aparat negara yang terlibat meski dirasa tidak adil oleh publik. Jalur hukum yang buntu kini disiasati lewat jalur politik. Di jalur politik masalah hukum kembali ke ruang negosiasi.

Logika matematika ini mungkin membantu. Jika hanya karena ”memetik” tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan seharga Rp 2.000 (Suara Merdeka, 16/11/2009), Minah harus diadili, lalu mengapa pemberian Rp 9 miliar lebih kakao milik negara kepada Bank Century dianggap wajar?

Pada era ini pemerintah amat dermawan terhadap usaha privat. Bagi ekonom pemerintah, efek sistemik diduga akan menimpa pelaku ekonomi papan atas, jauh lebih bernilai daripada usaha bertahan hidup rakyat jelata.

Jadi standar ganda ini tidak hanya berlaku di bidang hukum, tetapi dalam kebijakan ekonomi. Efek sistemik yang dihitung ekonomi hanya ada dalam analisis finansial. Sementara efek sistemik yang diakibatkan liberalisasi pasar yang didesain para ekonom terhadap rakyat jelata luput dari perhitungan. Perdebatan tentang obyektivitas pengetahuan ada di sini. Di titik ini pengetahuan tidak bebas kepentingan.

Kisah-kisah pertikaian antara warga negara dan perusahaan yang melibatkan aparat negara terjadi merata di Indonesia. Mulai dari Freeport di Papua hingga keringnya mata air akibat perusahaan tambang di Flores (Kompas, 25/11/2009). Sumbu masalahnya sama, tanah negara menjadi tanah perusahaan. Dalam hal Bank Century, uang negara menjadi uang perusahaan.

Transisi ekonomi pasar

Kondisi ketidakpastian hukum yang dialami Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di Rusia dua dekade silam. Boris Yeltsin didampingi dua ekonom, Yegor Gaidar dan Anatoly Chubais, gencar menjalankan liberalisasi pasar tanpa kontrol negara. Desentralisasi dan privatisasi merupakan dua kata kunci.

Padahal, dalam privatisasi, jaringan mafia turut beroperasi dalam pengalihan kepemilikan barang negara menjadi milik pribadi (Varese, 2001). Aparat negara yang menjadi bagian jaringan mafia ”melayani” segelintir orang yang ingin memperbesar aset. Proteksi yang diberikan oleh aparat negara dan mafia mengikuti penawar tertinggi.

Wajar konflik tak hanya terjadi antarpelaku bisnis, tetapi melibatkan aparat negara sebagai backing. Pejabat yang menjadi pedagang proteksi disebut krysha (atap). Konflik di antara para ”atap” tidak diselesaikan di pengadilan. Konflik mereka diselesaikan di arbitrazh, forum di luar pengadilan yang menghadirkan ”atap” yang dihormati (Varese, 2001).

Di ruang citra, akibat arus balik pascaera fantasi kapitalisme versi Hollywood dapat dilihat pada Vladimir Putin yang disimbolkan sebagai pemimpin macho. Putin tak hanya bersalaman dengan Barack Obama, tetapi juga berurusan dengan oligarki dan jaringan mafia yang isinya termasuk para bekas agen KGB di era pasca-Uni Soviet. Di ruang terbuka ia berhadapan dengan zashchita, ”jaringan hitam profesional” yang terdiri dari pengacara, petugas humas, jurnalis, dan pemilik media (Glenny, 2009: 85).

Negara dan era transisi

Hingga kini, dalam percakapan di media, era reformasi Indonesia sering disebut era transisi. Setidaknya ada dua asumsi. Pertama, transisi menuju sistem demokrasi. Kedua, transisi menuju sistem ekonomi pasar.

Periode era transisi ke ekonomi pasar seharusnya tak dijalankan serentak dan tanpa perhitungan. RRC pada periode Deng Xiaoping menjalankan ini secara bertahap, juga Rusia yang belajar dari anarki di era Yeltsin. Pasar sempurna adalah ilusi. Ini bisa dilihat bagaimana sekian negara Eropa dan AS bereaksi dalam menangani krisis ekonominya.

Rakyat jelata yang ditawan VOC dan bangsawan lokal adalah kisah dua abad silam. Kini Minah dan kaumnya Republik ini adalah Republik zonder atap.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/04/02494635/republik.zonder.atap