Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

KKP dan Nasionalisme Indonesia


Oleh: Elcid

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste telah menghasilkan keputusan politik bagi kedua negara. Sedangkan persoalan keadilan dan penentuan siapa saja yang menjadi korban dalam proses dekolonisasi Timor Timur masih merupakan utopia.

Politik dan tentara
Hasil keputusan KKP menunjukkan bahwa riil politik-nya tentara maupun eks tentara (purnawirawan) di Indonesia masih menjadi pelaku politik utama negara ini. Di saat yang sama menunjukkan untuk Negara Timor Leste, pengaruh Negara Indonesia adalah vital dalam usahanya bernegara.

Dalam kasus kekerasan pasca jejak pendapat Timor Timur tahun 1999 dan kaitannya dengan politik hukum di Indonesia hanya dua orang yang pernah dipenjara: Abilio Soares (Gubernur RI terakhir) dan Eurrico Gutteres (Komandan Aitarak). Selebihnya dibebaskan karena hanya menjalankan komando dan merupakan institusi militer resmi sebagai elemen dominan negara.

Sebelum pelaksanaan Jejak Pendapat 1999, kepada Herb Feith, Indonesianis yang juga korban NAZI, saya menyatakan bahwa persoalan Timor Timur seharusnya tidak diputuskan dulu. Dua argumentasi yang diajukan: pertama, menyangkut persoalan negara posisi B.J Habibie sangat riskan, karena sebagai pemimpin pemerintahan transisi (baca: hibah) keputusan yang diambil atas nama negara. Sebaiknya diputuskan menggunakan instrumen negara hasil ‘reformasi’. Kedua, kemerdekaan Timor Leste hanya lah memindahkan korban/pelaku konflik dari Timor Timur ke Timor Barat.

Tetapi, pandangan di atas menjadi kurang penting, karena persoalan politik yang ukurannya adalah kalah atau menang, dari sisi Pejuang Timor Leste merupakan momentum kemerdekaan. Kelemahan yang terjadi di Jakarta merupakan kemungkinan yang harus diambil untuk meraih kemerdekaan.

Bagi tentara Indonesia, pelepasan Timor Timur dianggap sebagai bentuk de-legitimasi yang dilakukan politisi sipil. Situasi serupa terjadi di Timor Leste, dalam bernegara ada perbedaan antara Xanana Gusmao, yang dulu elemen militer Fretilin, dan Marie Alkatiri, ahli hukumnya. Penembakan Jose Ramos Horta dan Reinaldo Alfredo juga salah satu bukti terjadinya krisis dalam hubungan sipil-militer dalam fase transisi.

Di Indonesia dominasi tentara dalam politik berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden kedua RI, yang tidak bisa lepas dari peristiwa 1965. Proses perolehan kekuasaan sendiri tidak pernah jelas, sehingga dapat dikatakan sejak itu, posisi antagonis dalam ‘bernegara’ selalu diambil tentara.

Jika kekuatan politik dominan kedua negara diwakili dalam laporan KKP, maka di Timor Barat hasil kerja KKP ditolak Eurrico Gutteres yang berpandangan ini hanya mengusut peristiwa 1999, tanpa melihat konflik sebelumnya. Ini pun bisa ditelusuri dengan memahami munculnya Orde Baru dalam konteks perang dingin yang tidak lepas dari dukungan sekian negara besar, dan perebutan kekuasaan di tahun 1965. Sebab antara ‘Orde Lama’ dan ‘Orde Baru’ memiliki pandangan berbeda tentang Timor Timur.

Ke Timor Barat
Dari dua argumentasi kepada Herb, hal kedua yang menjadi kenyataan. Hal pertama, reformasi, atau nasionalisme Indonesia versi ketiga, tidak pernah terwujud. Nasionalisme, ternyata ilusi yang lain, seperti mungkin yang dirasakan sekian ratus ribu pengungsi di Timor Leste, maupun di Timor Barat.

Tahun 2002, tercatat 111.540 warga Timor Timur tetap menjadi warga RI dan menolak skema repatriasi. Tahun 2006 terdata 53.889 warga masih hidup di camp, maupun di lahan milik warga lokal di NTT. Jumlah warga yang merana diperkirakan lebih besar karena tidak ada datanya di pulau-pulau besar. Kebenaran, keadilan, dan negara merupakan hal absurd untuk mereka.

Terlepas dari pandangan kontra terhadap hasil KKP karena tiadanya tanggungjawab individu, namun di sisi ini ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa institusi militer Indonesia mau berbenah, dan Kepala Negara RI menyatakan penyesalan. Tragedi kemanusiaan kita tak cuma ini, para korban 1965 hingga kini belum menerima pernyataan penyesalan mendalam atas nama negara.

Generasi saat ini perlu membuktikan bahwa bahwa nasionalisme Indonesia tetap mampu kembali pada rasa manusia, dan negara mampu diteruskan tanpa tumbal.

Advertisements


Leave a comment

Wakil Presiden dari NTT


Oleh: D. Elcid Li

Hiruk pikuk ‘nyapres’ di Jakarta hanya memberikan tempat orang-orang di pinggiran—termasuk NTT—sekedar penonton saja. Kalau pun ada yang ikut di pusat, posisinya masih ‘sama’: penonton. Singkat cerita, Pemilu Presiden 2009 mendatang gambarnya hampir mirip dengan permainan ‘bola guling’ di rumah duka .

Warga Flobamora (akronim untuk beberapa pulau besar di NTT: Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata) jelas bukan pemain/pemasang taruhan, cuma sekedar penonton yang mengitari meja. Sebagai penonton kadang berdecak kagum karena jagonya menang, kadang marah-marah karena jagonya kalah, dan kadang tidak pusing juga karena duit yang dimakan bandar bukan lah miliknya. Tapi, kadang, jika semangat mendukung salah satu pemain, bukan tidak mungkin ia dapat tip. Bisa jadi tip cukup besar dan dinamakan jabatan. Lumayan cuma modal mulut.

Jika meja bola guling adalah pentas politik, maka rumah duka itu adalah negara. Pemilu bagi warga NTT adalah ajang melayat. Yang namanya melayat meskipun dekat dengan kematian tidak berarti isinya duka melulu. Sebab di bawah terpal biasanya para sahabat lama bertemu, musuh pun saling berjabat tangan, karena semuanya tahu bahwa ‘kematian’ memang bisa tiba kapan saja. Dan, hari terakhir bisa jadi malam itu. Para pemain wajahnya ada dua belas rupa, siap bertukar wajah untuk mengaburkan pesan dan jumlah uang yang dibawa di kantong. Kata pengamat kantong ada hubungan dekat dengan suara. Kata pengamat politik lagi Indonesia adalah salah satu negara demokratis terbesar di dunia.

Tetapi, pertanyaannya, siapa yang meninggal ketika Pemilu tiba? Jawabannya tak mesti orang. Bisa jadi negara, bisa jadi kematian orang pinggiran untuk kesekian kali. Pinggiran atau marginal di sini tidak mesti berdasarkan aspek ruang geografis semata, tetapi persoalan pinggiran itu sendiri. Jadi yang mati, bisa jadi demokrasi itu sendiri. Jika tidak sepakat, minimal argumentasi ini mewakili kematian orang pinggiran dalam Pemilu sebagai ajang demokrasi.

Wapres dari NTT?
Penjelasannya begini. Bukan cuma anda yang kaget dengan pertanyaan siapa wapres dari NTT? Tetapi para pembaca maling list Forum Academia NTT pun kaget, begitu kagetnya tidak ada yang membalas pertanyaan itu meskipun setelah satu minggu berlalu. Padahal anggotanya adalah adalah dosen, wartawan, anggota DPR, mahasiswa, aktivis LSM, pastor, pendeta, dokter, dan lainnya. Jadi persoalannya bukan pada persoalan intelektual, tapi kalau bukan itu, lantas apa?

Apa mungkin untuk berimajinasi pun Orang NTT sudah tidak berani lagi? Jika sudah tidak berani berimajinasi, apakah tidak boleh dianggap mati? Jika demokrasi sebagai sebuah imajinasi pun telah mati bagi masyarakat pinggiran, lantas apa yang sedang terjadi?

Atau, jangan-jangan, judul tulisan ini pun dianggap sebagai humor semata. Humor yang tak mungkin dan menjengkelkan jadi tidak perlu dibahas. Sarkasme semacam itu jelas tidak memberikan atmosfir persahabatan. Jika kita tiba dengan rasa ini, apa ini bukan sebuah cara ‘mati rasa’ yang biasa?

Jika para calon wakil presiden saat ini cukup gagah menempelkan CV-nya, dan menuliskan nama trah keluarganya, juga jabatannya dalam logika sejarah moderen, maka jangan ditanya mana CV orang yang berimajinasi saja sudah tidak.

Sejarah nenek moyang
Soal sejarah besar tentu lah orang-orang pinggiran di NTT tidak menyimpannya. Tak pernah ada kitab soal sejarah itu. Nenek moyang yang menulis saja tak. Soal berapa lautan yang telah diarungi tempo doloe pun, Orang Dawan di Timor pun tidak ada yang tahu, sebab banyak lagi yang belum melihat laut.

Tetapi, tanpa semua kedigdayaan dan cerita besar soal kerajaan masa lalu, apakah lantas orang-orang pinggiran pantas dipinggirkan, dan pantas merasa tidak ada? Apakah benar tidak ada calon wakil presiden dari NTT? Soal ini, Bukan cuma orang NTT saja yang merasa ini wajar, Tempo edisi terbaru pun tidak menulis adanya calon wakil presiden dari NTT. Dan, itu bukan masalah!

Sampai di sini, tentu sidang perkabungan sudah mengerti, mengapa pentas demokrasi pun bisa memberi kabar duka untuk orang pinggiran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa menjawab calon wapres saja tidak berani, bagaimana kalau pertanyaannya: ‘siapa calon presiden dari NTT?’

*Co-editor Jurnal Academia NTT, dimuat di Pos Kupang, dan ramai diperdebatkan di mailing list Forum Academia NTT. Katanya harus belajar dulu. Kayak Pak Harto dulu aja…mau ada capres lain tapi yang sudah berpengalaman. Ya cuma Pak Harto.


Leave a comment

Negara dan Nasionalisme Fase Ketiga


Oleh: Dominggus Elcid Li

Menerjemahkan nasionalisme Indonesia aktual di tahun 2007 ini memang tidak mudah bagi siapa pun. Sehingga dengan menempatkan diri sebagai seorang nasionalis dengan sendirinya diminta untuk tidak bertindak ahistoris atau melupakan sejarah, agar tindakan yang ditempuh tidak menjadi blunder bagi Republik Indonesia. Sehingga, jawabannya tidak disederhanakan, misalnya, dengan membangun Korem baru, membangun batalion, atau membangun tempat latihan bersama dengan negara asing atau bahkan menciptakan ‘musuh imajiner’ yakni rakyat sendiri.

Jika kita membagi rentang perjalanan sejarah Republik dalam tiga fase, maka nasionalisme Indonesia di fase ketiga merupakan fase terberat yang membutuhkan kejelian untuk memahaminya, karena garisnya tak sejelas era kolonial. Nasionalisme di fase pertama dilatari pergolakan di daerah koloni sebelum tahun 1945. Kondisinya cukup jelas memisahkan garis antara yang dijajah dan penjajah yang telah berlangsung selama beberapa abad. Sehingga, di tahun 1945 sejumlah pemimpin berkonsolidasi dan memproklamirkan Republik Indonesia, setelah Hirosima dan Nagasaki dibom, dan Jepang menyerah, sebagai tanda akhir Perang Dunia Kedua. Tercatat agresi Jepang, Jerman, dan Italia ke berbagai negara memicu lepasnya kontrol negeri induk terhadap koloni-koloninya.

Nasionalisme fase kedua, berlangsung pasca kemerdekaan. Usaha untuk memperjelas, batas kedaulatan negara pernah dilakukan oleh proklamator Indonesia, Soekarno bersama para pemimpin Asia Afrika di Bandung. Namun khusus untuk Indonesia euforia romantisme merdeka bekas negara jajahan di dua dekade awal kandas di tahun 1965, karena ketidakmampuan para pemimpin Indonesia memahami tata dunia baru, yang dibuktikan dengan ketidakmampuan menghindari tragedi politik yang paling mematikan bagi negara ini. Republik ini hanya sekedar menjadi medan politik perang dingin. Kita tak berhasil membebaskan diri dari perangkap politik internasional. Sisa-sisa kebodohan itu masih terasa hingga saat ini, misalnya dengan saling menyatakan diri yang satu lebih nasionalis, dan yang lainnya adalah komunis dan pembusuk negara.

Selanjutnya, fase ketiga nasionalisme Indonesia ditandai dengan era mengisi pembangunan yang dirayakan dengan nama Orde Baru dengan motornya Golongan Karya dan ABRI. Stabilitas politik dan keamanan dengan ujung tombak rencana pembangunan menjadi kurikulum selama tiga dekade. Namun, mimpi pembangunan lebih banyak dibangun di atas berbagai kebobrokan, sehingga sekali diterpa krisis ekonomi, mata uang Rupiah milik Republik kembali terjembab. Jatuhnya nilai tukar Rupiah, kemudian disusul dengan hilangnya kepercayaan sebagian besar masyarakat terhadap Presiden Soeharto. Setelah tiga dekade memimpin, ia dipaksa mengundurkan diri karena semua sasaran tembak atas kegagalan Republik untuk lolos dari krisis moneter dan penyalahgunaan kekuasaan mendapat nama dalam slogan: ‘turunkan Soeharto’. Kini, nasib Soeharto tak jauh dari tahanan rumah model Soekarno dulu. Tragedi yang dialami dua pemimpin negara ini menandai ketidakmampuan manusia Indonesia merumuskan negara ala Nusantara.

Setelah itu, tidak ada satu pun pemimpin yang mampu menuliskan Republik Indonesia sebagai sebuah rumah yang kokoh. Sebaliknya, yang ada adalah sekelompok orang yang berbicara bergantian menjadi Presiden di atas panggung pasir yang bergerak. Nusantara adalah pasir yang bergerak itu sendiri. Di era Soekarno, ia memesona masyarakat dengan kemampuan orasi yang dipancar luas lewat radio, dan kejatuhannya menandai berakhirnya era retorika politik massa. Sedangkan di era Seoharto sistem negara integralistik yang serba terpusat menjadi daya ikatnya, dengan dua simpul utama yakni birokrasi terpusat dan peran dominan militer. Kedua simpul ini terbukti tidak ampuh menghadapi krisis ekonomi di tahun 1997. Negara yang sifatnya semu dan seremonial terbukti tidak bisa bertahan ketika dihadapkan pada “invisible crisis”.

Ini merupakan bukti sejarah bahwa dengan ‘sistem komando’pun Republik ini tak bisa bertahan melawan hempasan krisis moneter. Ternyata, musuh itu bukan lagi NICA-Belanda, ternyata musuh negara itu kita sendiri. Para penjarah harta nusantara dulu ditandai dengan nama kompeni Belanda, ternyata selama era Soekarno, Soeharto dan era tidak pasti ini para penjarahnya adalah company (baca: perusahaan) milik anak-anak bangsa ini sendiri. Saat ini masing-masing sibuk cari untung demi nafsunya sendiri. Adil atau tidak, seolah-olah sudah tidak menjadi persoalan aktual lagi. Situasi anarki yang terjadi sejak tahun 1997 ternyata memberi dampak ketidakpedulian kepada bangsa ini pada semangat kehidupan.

Teriakan masyarakat di berbagai pelosok Republik tentang ketidakdilan inilah yang diterjemahkan menjadi tidak nasionalis. Suara para aktivis LSM tentang korupsi dan penyimpangan kekuasaan dengan mudah dibelokkan menjadi bunyi para pembusuk negara. Kecenderungan untuk selalu mencari tumbal rupanya sudah menjadi watak para elit penguasa di bekas koloni Belanda ini. Kita tentu mengingat bahwa di zaman perang kemerdekaan, Belanda memberi julukkan ‘kaum ekstrimis’ untuk para pejuang pemberontak, sedangkan kini para pemrotes ketidakadilan disebut ‘tak nasionalis’ atau ‘kaum separatis’ atau ‘komunis’ sebagai pembeda. Tak bisakah kita mencari sebab sebelum memberi nama, agar kita tak hanya mengulang periode akhir Pemerintahan Belanda di Indonesia?

Ketidakmampuan untuk ber-naalar secara benar ini akhirnya bisa ditebak: tragedi yang berulang kembali. Situasi Nusantara yang sangat kompleks, baik secara geografis, komposisi etnis, dan latarbelakang sejarah seharusnya membuat para pemimpin sadar bahwa sistem negara dengan garis komando sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan zaman. Tabrakan antara rasa ketidakadilan dan cepatnya laju informasi, membuat seribu satu reaksi bisa muncul setiap saat. Tak heran jika wartawan dan inteljen sama-sama salah menganalisis informasi karena ketidakmampuan menggunakan nalar dasar.

Birokrasi yang korup, tentara yang korup, polisi yang sejak masuk pun pakai sogok, wartawan amplop, hakim dan jaksa yang suka disuap inilah yang menjadi penjajah baru. Ketidakadilan yang terjadi dengan mudah disuarakan oleh para aktivis LSM. Ironisnya, karena LSM itu umumnya didanai organisasi di luar negeri maka dengan mudah disebutkan LSM telah menjadi antek bangsa asing. Padahal, kalau mau cukup bernalar, bisa diketahui kalau pemberi dana asing (LSM Internasional) adalah organisasi amal, yang datang kemari karena mendengar berita penderitaan dari daerah semacam Aceh dan NTT. Artinya dana amal itu pun dikumpulkan dari uang receh masyarakat yang peduli orang susah, misalnya dengan menjual barang bekas, semacam: buku, pakaian, boneka, dan jepit rambut. Jadi, semacam kios di pasar loak yang dimaksudkan untuk kegiatan amal. Uang yang terkumpul meskipun mungkin di negeri asalnya jumlahnya kecil, namun di Indonesia jumlahnya naik karena jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang kuat dunia lainnya.

Isu ketidakadilan dan kemiskinan, yang digemakan oleh masyarakat, yang kemudian dituduh sebagai suara antek negara asing adalah berlebihan. Ini salah siapa? Negara kita tidak mungkin tumbang oleh organisasi yang hidupnya hanya didasarkan pada hasil penjualan barang bekas dan kebaikan hati donatur. Sebaliknya, negara kita mungkin tumbang kalau pemimpin dan pejabat negaranya korupsi, dan, tidak mampu bernalar secara benar. Kekeliruan para pembuat strategi di pusat pemerintahan dalam menerjemahkan penderitaan rakyat adalah fatal. Padahal ekspresi penderitan bisa muncul dalam seribu satu wajah.

Narasi kemerdekaan 1945 yang selama ini menjadi bacaan wajib masyarakat dari berbagai strata, kemudian menemukan ruang dialognya sendiri. Segala kegagalan atau disfungsi aparatur Negara dengan mudah dibalik: untuk apa bernegara jika tak ada jalan keluar? Nasionalisme model indoktrinasi memunculkan kritik bersumber pada bahan bacaannya sendiri. Semoga arus balik dari kuatnya doktrin nasionalisme itu bisa dipahami dan diberikan jalan keluar yang tepat.

Kegelisahan masyarakat atas lambatnya pemulihan situasi ekonom dan disfungsi aparatur negara di berbagai lapisan, pada akhirnya tidak memadai hanya dijawab dengan parade personel militer di salah satu wilayah termiskin di bekas koloni Belanda ini. Mimpi merdeka di fase nasionalisme ketiga ini membutuhkan jawaban yang tepat, bukan gagah-gagahan. Sebab inferior complex di bekas negara jajahan, tak cukup dilawan dengan slogan, jargon, seremoni, mentalitas bapakisme, dan skema korupsi sistematis ala grup arisan bergilir. Sudah saatnya kita melihat dalam-dalam pada mimpi merdeka, dan bertanya, “Kita ada dimana?” Di titik ini, antara rakyat dan jenderal tak ada bedanya. Ini akan mempermudah kita untuk mencari di mana ujungnya nasionalisme jika jargon sudah dibuang.

Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Afrika sebagai wakil dari negara-negara bekas koloni yang hadir dalam konferensi di Bandung, kita terhitung tidak berhasil menghasilkan pribadi yang unggul di mata dunia. Pemimpin negara kita hidup dalam ilusi, tak berhasil melihat persoalan aktual dan secara tegas memberi jalan keluarnya.
Singkatnya, mendirikan batalion baru, korem baru, dan tempat latihan perang baru di provinsi ini bukan merupakan jalan keluarnya. Tentara dan rakyat, ungkapan Mao Tse Tung dan disukai oleh Jendral A.H Nasution, adalah ibarat ‘ikan dan air’ (Lihat dalam Civic Mission: Suatu Aspek Pembinaan Wilayah, Brigjen. Sokowati, 1962, hal.52). Sehingga jika rakyatnya sekarat, menambah tentara tak ada gunanya. Ikan pasti mati jika berenang dalam limbah. Sehingga saat ini bagaimana membersihkan limbah lah yang harus menjadi fokus, bukan menambah ikan. Negara kita sudah lama hidup dalam omong kosong, sudah saatnya nalar dasar lah yang dijadikan pijakan, bukan sekedar main kuasa tanpa nalar. Kekuasaan tanpa kontrol hanya membawa kita pada kematian.


Leave a comment

Kenapa Harus ‘Kami’?


(Pertanyaan Untuk Anggota Dewan di NTT)

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Figur pilar moral dalam politik bukan omong kosong. India sebagai sebuah Negara mustahil bisa tampil sepercaya diri sekarang, jika Gandhi tidak memilih untuk mati raga dan tekun dalam sikap asketik. Dan amat diragukan, apakah perjuangan kaum kulit hitam di Amerika Serikat bisa berjalan tanpa spiritualitas Martin Luther King Jr.? Untuk kita, Bung Hatta memang disebut sebagai pilar moral, namun Bung Hatta keluar dari arena politik. Kita butuh figur pandita yang ‘menjadi’ dalam gerak politik. Tulisan ini selanjutnya ada dalam ranah spiritualitas politik.

Kata ‘kami’ di awal tulisan ini adalah ‘kami anggota dewan perwakilan rakyat’, sedangkan kata “kami” di akhir tulisan ini adalah rakyat atau warga negara. Pertanyaan lengkapnya, dari judul tulisan ini seharusnya: kenapa harus ‘kami’ yang lebih dahulu diperhatikan? Atau tepatnya meminta jawaban dari para anggota dewan terhadap pertanyaan: mengapa PP No.37 Tahun 2006 itu harus lebih dahulu kami dukung daripada yang lain? Pertanyaan ini sengaja dibuat ‘ke dalam’, untuk mengajak anggota dewan untuk berdialog dengan diri sendiri, dan bukan dengan jumlah uang– trilyunan yang nilainya minus jika dikurangi dengan beban utang Negara kita.

Tujuan tulisan ini keluar adalah untuk menjawab ‘litani’ para anggota dewan, dan bekas anggota dewan yang dalam beberapa hal ‘merasa’ paling lelah dalam ber-negara. Untuk jawaban positif, dengan jawaban ‘ya’, perlu dijawab oleh para anggota dewan dan para pendukungnya, termasuk bekas anggota dewan yang se-ide, pemerintah pusat, dan para disainer PP ini.

Mengapa ‘Tidak’?
Selanjutnya, tulisan ini didisain untuk dengan argumentasi mengapa tunjangan para anggota dewan ‘tidak perlu naik’. Dua alasan utama mengapa ‘tidak’: pertama, tunjangan itu tidak perlu ada karena jika dibandingkan dengan ‘penghasilan’ kelompok masyarakat lain, tunjangan ini menjadi terlalu mewah dan berlebihan. Persoalan ekonomi negara itu isinya tidak melulu anggota dewan, sebaliknya masih ada kelompok masyarakat yang penghasilannya masih amat minim. Kedua, tindakan para anggota dewan plus pemerintah pusat, dalam banyak hal sepertinya ‘masuk akal’, tetapi jika dilihat lebih tajam PP ini mendukung ‘mentalitas pengemis’ dan jauh dari semangat berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) milik Bung Karno, Presiden pertama kita.

Kedua pernyataan di atas akan coba dijelaskan dengan contoh sehari-hari, sehingga mudah-mudahan pengertian politik bisa dimengerti dalam cita rasa yang paling sederhana. Sehingga ber-politik masih mungkin dimaknai sebagai tugas menjalankan ‘panggilan’ zaman, dan bukan sekedar cita-cita pribadi. Ini perlu dibedakan, agar kritik berkaitan PP No.37 ini tidak hanya dijawab dengan wawasan pribadi, seperti yang terwakili dari ‘pengalaman saya sebagai anggota dewan’, namun coba dilihat dari sisi: apa peran politikus di atas negara yang hidup dari utang. Agar debat politik di gedung dewan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini: bagaimana kegiatan politik bisa menjadi cara mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan? Bagaimana debat politik bisa menjawab: bagaimana sebaiknya negara diatur agar kesejahtraan itu bukan hanya milik ‘kami’ anggota dewan tetapi ‘kita’?

Membandingkan ‘kami’

“Berapa penghasilan ‘kami’? Berapa tunjangan ‘kami’?”

Coba lah dibuka baik-baik nota-nota tanda terima. Silahkan dihitung gaji resmi, plus seluruh tunjangan, dan lain-lain yang tidak transparan. Kemudian, coba hitung berapa gaji seorang pembantu rumah tangga di Kota Kupang per bulannya. Apakah ada yang masih dibayar per bulannya 75 ribu rupiah? Berapa gaji seorang guru kontrak di Pulau Rote yang dibayar dari hasil ‘derma’ para orangtua murid? Atau berapa keuntungan seorang Ibu dari Sabu yang berjualan kacang gula selama sebulan di pinggir jalan diantara dingin dan cahaya pelita?

Kisahnya tentu lain, jika gaji dan tunjangan anggota dewan dibandingkan dengan gaji manager di level menengah sebuah perusahaan multinasional atau direktur LSM internasional di Jakarta, jelas belum sepadan. Namun, perlu di-ingat, baik manager maupun direktur adalah bagian dari sistem ekonomi negara maju, sehingga perbandingannya pun tidak bisa serta merta disamakan dengan anggota dewan negara yang ber-utang. Contohnya, gaji pembantu untuk satu bulan di Kupang, jumlahnya lebih kecil dari upah pekerja paruh waktu untuk cuci piring selama satu jam di Inggris. Contoh ini untuk menjelaskan hubungan antara diri,negara, dan sistem ekonomi dunia.

Politik ‘menadahkan tangan’

Sebutan ini tidak untuk mencari sensasi, tetapi menjelaskan mengapa dalam gerak politik negara kita, para kaum intelektualnya lebih bangga menjadi tukang tadah tangan. Aslinya negara kita saat ini defisit, perhitungan rincinya harus dijelaskan oleh para ekonom, namun reformasi yang dijalankan tetap setengah hati. Pembaruan yang dilakukan pun dilakukan secara parsial. Contohnya mengitung tunjangan anggota dewan itu tetap dilakukan terpisah, tanpa membandingkan selisih antara tunjangan anggota dewan dengan penghasilan kelompok profesi atau pekerja lainnya.

Sepertinya, apa yang dilakukan oleh para anggota dewan itu ‘benar’, dengan menjelaskan kenaikan tunjangan dengan upah dan kerja. Namun, sayangnya ada yang terlupakan bahwa Negara kita ini hidup dari utang, yang untuk membayar uang pensiun para pegawai negerinya untuk tiga tahun lagi pun masih dipertanyakan kemampuannya. Apa pandangan anggota dewan dari NTT tentang hal ini?

Dalam kacamata ini tindakan para anggota dewan bisa dikatakan tidak nasionalis, karena hanya memikirkan diri sendiri, tidak berkelanjutan, dan melupakan kondisi negara secara umum. Dapat dikatakan dalam negeri yang penuh dengan utang, watak para politikusnya cenderung untuk berpikir hanya untuk hari ini, dan memanfaatkan watak ‘aji mumpung’ atau predator. Saat ada di atas maka kesempatan harus dipakai untuk ‘sikat’ sebisanya, karena kondisi negara sendiri sangat rapuh, dan tidak bisa memberikan jaminan.

Pertanyaan untuk kita

Di tengah kesulitan dan bencana yang tidak ada putusnya, apakah kita, orang NTT, masih mampu mengartikan keterlibatan politik demi bangkitnya Negara? Atau malah ikut-ikutan memerah Negara agar semakin lemah?

Sayang, sebagai warga provinsi di pinggiran Republik Indonesia, hingga saat ini, ‘secara kolektif’ kita belum menyumbangkan pemikiran penting, agar Negara kita bisa bangkit kembali. Tanpa dilandasi keutamaan-keutamaan seorang negarawan, maka mustahil para politikus dari NTT bisa tampil di tingkat nasional sebagai seorang pemikir, dan menjadi pelaku politik yang patut diperhitungkan. Karena kualitas ber-politik kita masih ada di level menadahkan tangan, dan mengikuti mana yang untung. Belum lagi sampai pada sikap politik seorang negarawan, dimana kepentingan diri menjadi kurang penting dibandingkan dengan kepentingan Negara.

Seharusnya, para anggota dewan dari NTT mampu memberikan usulan dan kritik terhadap PP No.37 ini, dan bukan malah sibuk ikut asosiasi anggota dewan, yang mirip kelompok arisan. Bagaimana bisa dikatakan negarawan jika dengan bangga mendukung kenaikan gaji dan tunjangan dari hutang Negara? Di sisi yang lain, asosiasi anggota dewan, secara langsung menempatkan posisi para anggota dewan sebagai perkumpulan orang-orang dengan profesi yang sama. Tolong dijelaskan posisi ini dalam Tata Negara.

Singkatnya, “kami” sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Provinsi NTT ingin agar “kami” bangga bahwa wakil-wakil “kami” mau menjadi motor pembaharu pemikiran pemikiran politik di Indonesia. “Kami” berhak meminta wakil-wakil “kami” untuk menjadi pilar moral, karena sekali lagi, kita ada dalam Republik, dan bukan perkumpulan arisan.? Kita perlu membuktikan bahwa tafsir atas Republik mampu kita lakukan dari posisi marginal.

Politikus seharusnya tidak hanya pandai menarikan kata, sebaliknya harus setia pada kata-kata. Sikap hidup Bung Hatta masih diingat berbagai kalangan, ia setia untuk hidup bersahaja sampai pada ujung hidupnya . Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta waktu itu pun harus berbicara dengan DPRD DKI untuk memintak keringanan biaya air dan listrik bagi proklamator kita.

Di Daulat Ra’jat, edisi Bulan Januari No.85 tahun 1934, Bung Hatta masih menulis ‘Di Atas Segala Lapangan Tanah Air, Aku Hidup aku Gembira’. Sikap hidup itu tidak tawar menawar tentang berapa tunjangan yang akan didapat dengan sikap anti kolonial. Ia siap mengabdi pada Negara tanpa syarat. Ini lah bentuk mati raga dalam politik. Titik ini penting, tulisan itu ditulis satu bulan sebelum ia diasingkan ke Digul dan Banda selama 6 tahun. Entah, naik kapal apa?

Bung Hatta tidak hidup dari materi, namun mengapa sekarang begitu banyak syarat materi untuk menjadi wakil rakyat? Teladan Bung Hatta, membuat kita yang ditinggalkan masih berandai-andai, bagaimana rupa Indonesia seandainya Bung Hatta tetap dalam arena politik?

*Wartawan daerah, sedang belajar di University of Birmingham, UK.

Tulisan ini dimuat di Pos Kupang 2 April 2007, ada beberapa bagian yang tidak dimuat, entah kenapa? Mungkin keterbatasn halaman


Leave a comment

Ada Apa Dengan Pilkada?


Oleh: Dominggus Elcid Li

Judul tulisan ini memang meniru judul sinetron laris para ABG, yakni Ada Apa Dengan Cinta (AADC), dan ABG di sini memang akronim untuk anak baru gede alias remaja tanggung. Keduanya sengaja dipakai sebagai kata-kata perekat, untuk menjawab pertanyaan: apakah benar proses pemilihan walikota Kupang kali ini menunjukkan fase berpolitik kita masih berada dalam tahap ABG?

Usia dan kualitas ‘berpolitik’

Soal usia menjadi penting disimak karena umur para pelaku utama politik di Kupang saat ini rata-rata di atas empatpuluh tahun, dan sebagian lagi di bawah 40, namun di atas 30. Di usia 40, orang biasanya berharap bahwa ia sudah semakin matang dalam menjalani hidup, dan memang dari pemahaman rentang umur dalam hidup maka muncul lah idiom life begins at forty. Tetapi apakah kata-kata sejuk ini juga berlaku dalam proses politik?

Jawabannya bisa ‘ya’, ‘tidak’, ‘keduanya’, dan ‘tidak dijawab’. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Liputan detil dari berbagai harian yang terbit di Kupang, terutama Pos Kupang, menginformasikan berbagai konflik para pelaku politik menjelang pemilihan. Mulai dari debat seputar sakitnya walikota, ketidakharmonisan diantara wakil walikota dan sekretaris, juga ketidak-akuran diantara ketua dewan dan wakilnya, dan lainnya. Jadi memang agak mirip dengan kisah sinetron para ABG saat pacaran.

Lalu apakah ini tidak wajar? Jika pertanyaan ini coba dijawab dalam gambaran situasi politik Indonesia, maka konflik-konflik semacam ini adalah wajar. Bahkan ini menjadi menu utama. Bahkan, bagi para tim sukses mempelajari berbagai alur cerita ini menjadi keharusan, sehingga dari proses yang sepertinya serba tidak jelas ini bisa didapat benang merah yang membuat peluang menang semakin ada.

Terkadang, konflik pun dibuat skenarionya sehingga peta pemilihan tidak mudah dibaca, kecuali bagi mereka yang memiliki informasi ke lingkaran dalam. Ini pun tidak mudah, karena mereka yang mempunyai akses pun semuanya bertarung dan mengambil bagian, sehingga tidak mudah mencari orang yang mampu merangkai seluruh kejadian ini menjadi satu cerita yang utuh.

Singkatnya, bagi masyarakat luas, saat ini kita perlu menjadi penonton yang baik, dalam arti kita melihat dengan saksama sembari berharap dalam usia yang semakin tua para politikus mau menunjukkan sedikit kedewasaan dan kematangan berpolitik. Jelas dalam pemahaman ini proses politik kita artikan sebagai tontonan. Sehingga tayangannya pun sebisa mungkin harus bisa dibuat berkelas. Tidak dibalik, menjadi acara bebas (baca: XXX), atau menjadi tayangan tanpa etika yang mungkin sedikit mirip dengan dunia binatang, tanpa kasih sayang. Ini jelas harus dihindari.

Konflik sebagai bahan ajar
Peran media untuk mempelajari sekian konflik ini dan menjadikannya sebagai fragmen yang pantas diketahui publik sangat vital. Sehingga para pelaku politik sendiri harus digiring untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sentral warga kota, dan perdebatannya pun harus ke sana. Agar kita tidak lagi harus menerima suguhan politik kelas ABG.

Sebelum ke tahap itu, persoalan utama warga kota harus bisa dipetakan, atau pun ,jika ragu, kepada para calon walikota itu harus diajukan pertanyaan: apa kebutuhan mendesak warga kota? Lalu langkah strategis apa yang anda akan tempuh? Dan bagaimana caranya? Ini penting supaya kita bisa menilai apakah para calon ini sekedar membual atau sungguh-sungguh berpikir.

Memang, sejak awal calon-calon kritis sudah diaborsi, karena para calon yang kritis umumnya menentang budaya politik lama. Padahal, sistem politik reformasi setengah hati masih sangat bergantung pada relasi senior-yunior, dan berbasis loyalitas kepada pribadi pemegang kunci partai. Sehingga figur-figur yang dicalonkan pun masih ada di kalangan terbatas, dan elitis. Sejauhamana mekanisme seleksi partai benar-benar menghasilkan figur yang berkualitas juga menjadi pertanyaan umum.

Ini pun wajar, karena partai-partai yang ada pun baru belajar, setelah sistem politik di periode lalu lebih menekankan pada tiga komponen ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar). Tumbuhnya berbagai partai pasca fase tiga partai, masih dianggap sebaagai reaksi ‘bebas untuk’ membuat partai setelah 1998, belum pada tahap ‘bebas dari apa’. Misalnya, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari busung lapar, dan, tentunya, bebas dari sindrom ABG. Persoalan para pelaku politik di Kupang (baca: Indonesia) yang diangkat di media masih sangat elementer, konfliknya masih pada level orang per orang. Terlalu mentah.

Pertanyannya kemudian, siapa saja yang memiliki akses ke partai politik? Dalam negara yang berdiri di atas utang, maka pemilik uang merupakan komponen penting untuk menjalankan roda partai. Maka tawar menawar untuk mendapat ‘pintu’ jelas salah satu variabel dominannya adalah uang. Sehingga, saat ini, memang hanya orang yang mempunyai uang yang bisa masuk arena. Buktinya, pelaku dalam arena juga pusing kepala dalam budaya politik uang, sehingga tetap ngotot ‘ mengaku benar’ memberlakukan PP No. 37 tahun 2006. Ketidakmampuan menemukan arti politik membuat relasi politik antara pengurus partai dan konstituen kita selalu dalam relasi memberikan ang pao. Singkatnya para politikus kita mau bilang, “Saya beri beras, semen, indomie, bola kaki, tapi jangan lupa pilih saya!”

Posisi ini harus jelas dibaca oleh para warga kota sehingga tidak perlu terlalu serius, apalagi ikut-ikutan berkonflik. Itu tidak ada gunanya. Kita perlu membiarkan para calon walikota untuk: (1) membebaskan diri dari benang kusut sentimen pribadi, (2)keluar dari simpang siur otonomi daerah dalam negara, dan (3)secara bijak bisa menyelesaikan tarik ulur kewenangan provinsi dan kota.

Gajah dan rumput
Dengan menjadi penonton yang baik, dan menjadi pemilih yang bertanggungjawab setidaknya ketidaksempurnaan sistem politik ini bisa kita tolong. Sebab bagaimanapun juga, kita masih harus tetap berharap bahwa Kupang layak dipimpin oleh seorang pemimpin yang visioner. Misalnya mampu menempatkan posisi strategis Kupang sebagai ibukota provinsi yang berbatasan dengan dua negara.

Sebagai penutup, jika tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan walikota kali ini pun masih dalam tahap ABG. Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan walikota, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga kota. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.

Tulisan ini dimuat di Harian Pos Kupang edisi 19 Februari 2006