Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


1 Comment

Kredit Busung Lapar


Oleh: Dominggus Elcid Li

Anggota DPRD NTT di tahun 2010 memutuskan Kredit Busung Lapar akan dijalankan tahun ini. Kredit ini ditujukan kepada rakyat yang menderita Busung Lapar dan prosesnya diatur dalam satuan ‘keluarga’. Kredit tanpa bunga tersebut akan dibayarkan secara berkala melalui koperasi atau credit union setempat dalam jangka waktu empat tahun. Proses pendataan penderita busung lapar dilakukan melalui masing-masing Puskesmas.

Sayangnya mimpi ‘Kredit Busung Lapar’ ini belum juga diadakan. Saat ini DPRD NTT dan Pemda Provinsi NTT mempersiapakan kredit mobil untuk para anggota DPRD NTT (Pos Kupang, 23 Mei 2010). Terkait rencana ini di dalam perhitungan akuntansi sederhana dipastikan tidak ada kerugian. Jadi persoalannya bukan dalam neraca anggaran. Persoalannya lebih pada pantas atau tidak pantas, kalau pun ada buku khusus yang mengulas hal ini maka buku itu judulnya ‘Etika Negarawan’, bukan ‘Tata Cara Kredit Mobil’.

Sekedar mengingatkan kembali, hampir bisa dipastikan rencana kredit mobil masing-masing anggota satu itu sepertinya tidak dimasukan dalam agenda kampanye tempo hari sebelum dipilih. Tetapi, mengapa setelah mendapat ‘kursi’ program ini lah yang muncul? Bagaimana dengan program lain yang sempat dijanjikan ‘akan’ dibuat setelah mendapat kursi?

Setidaknya ada dua pokok perkara yang bisa terbaca dari peristiwa ini. Pertama, berkaitan dengan ketiadaan batas pembagian hak privat dan publik. Konsep privat dan publik ini perlu dihadirkan dalam ruang imajinasi siapa pun yang menjadi pejabat negara.
Pandangan warga negara yang disampaikan melalui berbagai media publik menyatakan bahwa seharusnya program yang dibuat harus lah program pro rakyat, dan bukan program pribadi. Jika program pribadi maka sebaiknya peminjaman bisa dilakukan melalui koperasi atau pun bank yang ada, artinya tidak perlu ada keistimewaan (hak khusus) untuk para anggota dewan.

Dengan mengangkat agenda pribadi maka para anggota dewan telah menyimpang dari prinsip kesetaraan warga negara. Dengan sendirinya legitimasi fungsi perwakilan juga telah gugur sejak program itu dijalankan. DPRD sendiri merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apa yang dimaksud dengan rakyat? Kenapa para pendiri negara ini tidak menulis ‘warga negara’?

Mengapa diksi ‘rakyat’ yang dipilih bisa dimengerti dari sejarah pembentukan negara ini. Di tataran konseptual telah terjadi pergeseran fundamental antara yang pernah dibayangkan oleh para pendiri negara, dan apa yang sedang dijalankan saat ini. Jadi jangan heran kalau di tingkat jargon kata rakyat ini sendiri sudah kehilangan makna. Rakyat sekedar sebagai pelengkap penderita dalam hura-hura bernegara. Tafsir rakyat (the people) sendiri tidak harus mengikuti pola analisis kelas, tetapi ‘rasa orang kebanyakan’, meminjam konsep Rousseau ‘general will’ (1973).

Dalam konteks masyarakat NTT, pembagian antara hal privat dan publik juga sering ada di wilayah abu-abu karena kentalnya hubungan kekerabatan. Teramat sering proses privatisasi jabatan terjadi melalui berbagai jaringan budaya. Dalam prinsip komunitarian, jaringan komunitas itu sah-sah saja ada dan memang perlu, tetapi bagaimana agar semangat komunitas keagamaan, etnis maupun lainnya tidak melampaui ‘rasa kebersamaan’ antar warga negara di ruang publik. Dalam kasus ini bagaimana agar solidaritas ‘Komunitas Jalan El Tari’ tidak boleh melampaui ‘rasa kebersamaan’ rakyat di Daerah NTT. Kantor Gubernur NTT dan DPRD NTT memang di Jalan El Tari.

Korupsi di tingkat policy
Kedua, dalam argumentasi pendukung pemberian kredit mobil, patokan argumentasi ditekankan pada tidak ada uang negara yang hilang. Tetapi persoalannya yang perlu dilihat lebih jauh adalah korupsi di tingkat policy. Policy sering kali diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai kebijakan, meskipun sering kali tidak bijak, jadi saat ini policy cukup ditulis sebagai ‘keputusan lembaga’. Sebuah policy DPRD dikategorikan korupsi jika tidak mewakili kepentingan rakyat. Sebab rakyat lah yang menjadi alasan keberadaan (Raison d’être) para anggota DPRD maupun para pejabat negara.

Salah satu perdebatan apakah policy bisa dianggap korupsi tertuang dalam debat ‘Mafia Bank Century’. Kubu pemerintah yang diwakili mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan policy tidak bisa dianggap korupsi. Debat itu sendiri tidak berlangsung kritis, karena anggota parlemen hanya menyoroti korupsi secara personal. Padahal pokok perkaranya bukan di situ (saja), secara konseptual seharusnya bisa dibuka dan dibagi pengaturan negara dan pasar. Di tingkat negara pun sebuah policy bisa dikategorikan korupsi jika tidak mewakili kepentingan rakyat.

Perdebatan di NTT tidak lah serumit analisis finansial Bank Century yang membuat siapa pun yang bukan ekonom dipaksa untuk minder berbicara. Sebab obyeknya cukup jelas dan bisa dilihat: mobil.

Karena ‘budaya mata’ yang masih dominan di dalam masyarakat kita maka penulis mengusulkan agar Kredit Busung Lapar dengan skema seperti yang sudah dijelaskan di paragraf pertama bisa dibuat. Sebab tidak pantas wakil rakyat memikirkan untuk ‘mau naik mobil apa’ sementara rakyat sendiri sibuk berpikir ‘mau makan apa’. Fungsi perwakilan itu terjadi karena wakil rakyat tidak melihat kebutuhan rakyat. Apa yang dimaksud dengan rakyat perlu dipikirkan ulang oleh seluruh aparat negara, karena kata ini kehilangan makna.

Mungkin saja Kepala Biro Keuangan di Kantor Gubernur NTT menyatakan kredit busung lapar tidak realistis dan berdasarkan analisis risiko kemungkinan akan macet, tidak seperti jika kredit diberikan kepada para angora dewan yang punya gaji tetap. Tetapi, disitu pula ironinya, mengapa dalam hukum ekonomi senantiasa yang kuat yang diperhatikan. Padahal dalam Kitab Suci selalu diajarkan bahwa mereka yang lemah harus didahulukan. Dalam prakteknya kita tahu ini tidak terjadi. Krisis kemanusiaan ini sedang terjadi, tetapi entah kenapa di ruang sidang DPRD NTT masih belum menyuarakan ini.

Meskipun ada sekian versi penanda (indikator) kemiskinan/penderitaan tetapi Busung Lapar merupakan salah satu indikator nyata dengan bukti fisik. Untuk menjadi negarawan orang perlu tahu skala prioritas. Prioritas diberikan kepada yang paling tidak mampu atau menderita. Anak-anak busung lapar tidak mampu bicara tetapi selalu ada di ruang kelas tiga rumah sakit umum di seluruh NTT. Di sisi ini konsep rakyat tidak hanya bisa dimengerti lewat penjelasan di buku-buku tetapi refleksi hidup. Sebab ini bukan soal uang, tetapi lebih dalam lagi soal motivasi.

“Siapa rakyat untuk saya?” Ini merupakan salah satu pertanyaan dalam refleksi.

Semoga aparat negara di NTT mampu melihat, memikirkan, dan bertindak untuk anak-anak busung lapar. Amin.

*Anggota Forum Academia NTT

Advertisements


Leave a comment

Guru Terlunta-lunta


tulisan ini cuma ‘keluhan’ dalam program ‘Taputar Kota’ yang disiarkan di sebuah radio swasta di Kupang, NTT, yang sedang membahas tentang merananya guru kita. cuma itu.

Salah satu kegagalan negara ini dalam menyongsong masa depan adalah melupakan aspek pendidikan. Salah satu cerminnya adalah dengan membiarkan para guru terlunta-lunta. Jika bicara soal guru, tentu kita bukan cuma bicara soal guru di sekolah swasta atau negeri yang ternama di kota Kupang, tapi kita juga bicara soal nasib guru kontrak di pedalaman NTT.

Bicara soal gaji yang terlambat itu soal biasa bagi para guru kontrak. Dengan gaji yang kecil dan tidak seberapa, maka bisa dibayangkan bagaimana kualitas pendidikan yang diharapkan. Mereka harus bekerja ganda, menjadi tukang ojek, memberi les privat, berdagang buku pelajaran, dan lainnya.

Dengan beban hidup yang menghimpit, bagaimana kita bisa berharap para guru masih sempat berpikir untuk meningkatkan pengetahuan, misalnya dengan membeli buku atau meneruskan studi ke tingkat lanjut? Jujur saja, tidak banyak guru yang sempat membayangkan hal-hal semacam ini. Walaupun sebagian besar pasti sangat ingin.

Tragedi kehidupan para guru cukup membekas. Buktinya, coba tanyakan pada anak-anak para guru, “Apakah berniat menjadi guru?” Rasanya sebagian besar akan menjawab tidak, karena mereka memahami tidak sepadannya beban kerja dengan upah yang diterima.

Guru adalah bagian penting dari sistem pendidikan kita, selama kita tidak bersungguh-sungguh membenahi sektor pendidikan kita maka jangan mimpi kita bisa bangun dari krisis ini.

India misalnya, sangat sungguh-sungguh membenahi sektor pendidikan mereka. Pendidikan menjadi urat nadi mereka. Buktinya, Di Kerala, salah satu Provinsi termaju di India, di tahun 1945, mereka memiliki 47 perpustakaan yang tersebar di daerah pinggiran, dan sekarang ini mereka memiliki 6000 perpustakaan. Dengan kenyataan ini, tidak heran jika India maju pesat.

Padahal di tahun 1955, pemimpin India Pandit Jawaharlal Nehru masih bersama-sama dengan Presiden pertama kita Sukarno di Bandung. Kini India jauh berlari di depan kita. India dan Cina jelas membuktikan bahwa jumlah penduduk yang besar bukan menjadi alasan untuk tidak becus menjalankan negara. Mereka membalikkan semua itu, dan malah dengan lantang menyerukan ‘Gajah pun bisa berlari sangat cepat’.

Kita pun bisa. Sayangnya kita tidak menghargai pendidikan, pengetahuan, dan lebih celaka lagi, membiarkan para guru terlunta-lunta. Jadi persoalannya bukan cuma soal kesejahtraan guru, tetapi tidak ada penghargaan terhadap dunia pendidikan itu sendiri.

Singkatnya, melalaikan kesejahtraan guru, sama artinya arti dengan membusukkan sistem pendidikan itu sendiri, dan sama artinya dengan melupakan masa depan. Padahal bagi negara yang berdaulat, harga diri jelas juga diukur dari tingkat pemikiran yang berkembang di negara itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu saja melupakan para guru? Jelas kita mundur kembali ke alam penjajahan yang selalu kalah dan dibodohi, karena kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kita hanya akan menjadi pelengkap penderita, hanya akan menjadi negara terbesar pengirim pembantu rumah tangga ke luar negeri, dan tukang utang. Kita harus malu.


1 Comment

Belajar Dari Lokalisasi


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Seorang kawan yang bekerja di sebuah LSM di Kupang, pernah bercerita bahwa: seorang pembawa talk show di sebuah TV swasta pernah tersentak dan diam dalam wawancaranya dengan Bang Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ceritanya begini, saat itu ada polemik penutupan lokalisasi Kramat Tunggak dan pro kontra soal para pekerja seks di sana. Pembicaraan sudah ada di tengah, dan tak disangka Bang Ali balik bertanya, “Apa dari kecil Mbak punya cita-cita jadi pelacur?” Presenter itu diam, kehilangan jawaban. Memang, tidak ada yang pernah bercita-cita demikian, namun dalam kenyataannya sering kali seribu satu sandera membawa manusia pada pilihan yang kelam.

Dalam konteks para mahasiswa di Unika (baca: Unwira), dan kehidupan aktivis mahasiswa dalam Sejarah Indonesia pertanyaannya begini, “Siapa yang dari kecil mau mogok makan?” Lalu selanjutnya, “Siapa sih yang mau jadi demonstran, dengan risiko diculik, dibunuh—atau mati karena sakit?” Rasanya tidak ada yang bercita-cita demikian, tetapi ada yang kemudian memilih jalan ini. Walaupun tidak ada jaminan bahwa dengan bersikap kritis dan anti kemapanan akan membuat hidup akan lebih mudah. Tetapi, beberapa mengaku dengan menjalani ritual semacam itu hidup menjadi lebih mantap, karena kata dan perbuatan adalah satu. Bukan soal ayat yang terbang, dan juga bukan soal teori sosial di atas tumpukan proyek pembangunan milik para dosen yang kelelahan mencari penghasilan tambahan—karena memang kecil gajinya.

Kritik bukan tabu
Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya mahasiswa Unika Widya Mandira bergerak dari dalam rumah mereka. Padahal biasanya tema demonstrasi mereka ada di level nasional dan kota. Tetapi kali ini lain, mereka mempertanyakan kehidupan kampus. Memang akhirnya ide harus mendarat, bukan hafalan. Sejak dulu juga dalam konteks sosial, pemberontakan terbesar dimulai dari rumah, dan bagi mahasiswa kampus adalah rumah.

Kalau soal menaikkan atau menurunkan rektor itu cuma pintu masuk, sebab persoalan yang melilit teramat banyak, dan tidak mudah membuat poster dengan semua masalah tentang kampus. Sehingga persoalan Unika ini tidak perlu dijadikan persoalan personal– seperti bertahun-tahun lalu kasus ‘demo’ di Undana juga mengalami hal yang sama.
Ya, pengabdian siapa saja di kampus patut dihargai, tetapi tidak berarti kalau ada ketidakberesan lalu diam.

Untuk tantangan hidup yang makin berat di tahun-tahun yang akan datang, berpikir merdeka adalah salah satu kunci untuk tidak takluk dalam the new world order yang makin kencang mengikat negara-negara lemah (Pilger 2003). Jangan pernah harapkan ada pemuda pemberani yang kemudian tampil menjadi pemimpin di level nasional—apalagi dunia, kalau sudah sejak dini diaborsi di rumah sendiri. Jangan pernah harapkan ada pemuda dari Timur yang bersuara lantang tentang ketidakadilan kalau aksi kritis diartikan sebagai anti intelektual.

Ketrampilan menyitir bahasa, dimana hubungan ‘rektor-mahasiswa’ atau ‘dosen-mahasiswa’ ada di level ‘bapak-anak’ adalah kekeliruan, karena dengan jargon ini mahasiswa tidak pernah ditempatkan sebagai pribadi yang dewasa. Pola eufemisme ini langgeng sejak jaman Orde Baru, dan tercatat dalam teori komunikasi politik bahwa politik bahasa ini membuat sekian generasi taat dan sekaligus rapuh menghadapi krisis, tatkala langgam dunia baru belum diteorikan.

Gelar saja tidak cukup
Para petinggi kampus, pengurus yayasan, dan siapa saja yang mencatatkan diri dalam akta notaris pendirian Unika, tidak perlu tersinggung atau kebakaran jenggot dengan protes mahasiswa. Sebab untuk belajar di Unika para mahasiswa kebanyakan harus merantau, dan itu tidak mudah. Mulai dari harga buku yang mahal, SPP yang naik mengikuti gaji PNS, hingga panci yang tidak ada beras adalah problem sehari-hari mahasiswa.

Pengalaman beberapa rekan mahasiswa, menyiratkan hidup di Kupang penuh tantangan. Tercatat mahasiswa dari Colol sempat terlunta-lunta karena kebun kopi mereka ditebas, dari kamar-kamar bebak tempat kos para mahasiswa sering tidur dengan perut lapar demi menuntut ilmu. Sehingga seribu satu akal dipakai untuk bertahan hidup. Tetapi apa kampus peduli? Kampus cuma tahu tagih SPP di awal semester, yang lainnya kurang penting.

Kampus sebagai ‘tempat untuk bermimpi secara terkendali’ kemudian juga dipertanyakan karena ternyata berbagai fasilitas yang ‘dimimpikan’ ada ternyata tak juga terwujud. Mungkin ada persoalan kondisi keuangan yang belum memungkinkan, tetapi komunikasikan. Jangan diam. Keinginan untuk ada dalam sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan mendukung mereka untuk siap berkompetisi di kemudian hari juga bukan sesuatu yang aneh. Apalagi dituding berlebihan. Ini wajar. Karena jaman ini gelar saja sudah tidak cukup, butuh isi juga aksi. Lalu bagaimana mau bicara soal isi, kalau universitas dijalankan ala kadarnya saja?

Mogok makan
Diam dan pasif terhadap situasi yang memprihatinkan bukan lah tipe pendidikan kritis. Pada posisi ini mahasiswa menjalankan itu. Saat ini dengan membiarkan mahasiswa mogok makan ‘hanya’ untuk mendapatkan peluang dialog terbuka, kritis, dan terutama didengarkan seharusnya sudah cukup membuat malu para petinggi di Unika. Mengapa untuk dipahami saja butuh aksi sedemikian rupa? Dan, dengan gaya rezim militer menyatakan aksi mahasiswa mengganggu kehidupan kampus, pernyataan ini paralel dengan suara pemerintahan Soeharto dulu, demonstrasi hanya mengganggu stabilitas, apa bedanya?

Lalu para dosen di Unika, yang dalam hal ini masih mengambil posisi /kura-kura dalam perahu/ pura-pura tidak tahu/ seharusnya juga tahu diri. Ketika sudah sampai tahap ini dan tidak mau melibatkan diri untuk “melihat” ke dalam sistem perguruan tinggi, lantas mau diletakkan dimana logika dan intelektualitas? Tahap ini adalah tahap kritis. Sehingga sikap ‘tunduk-tunduk’, dalam arti terserah Bapak di atas juga sama mengecewakan. Kenapa tidak bisa dibuat rekomendasi atau telaah kritis terhadap situasi kampus? Atau semuanya ada dalam hubungan buruh-majikan, yang juga dijerat perasaan balas budi?

Pada saatnya siapa pun adalah guru, dan kita pun siap menjadi guru bagi siapa pun, setidaknya Mangunwijaya (1997) pernah melontarkan itu. Sehingga melihat aksi mahasiswa ini sebagai proses belajar adalah sebuah keharusan. Mengapa aksi para mahasiswa ini tidak bisa dimasukkan dalam pedagogi kritis (critical pedagogy) yang bisa terjadi dimana saja?

Teater Berdaya
Contohnya, dalam sebuah pentas seni di kampus Universitas Kristen Duta Wacana, Jogja (2001), salah seorang Redaktur Pos Kupang (Almarhum) Julius Syaranamual, bersama para pekerja seks asal lokalisasi Kampung Bangunsari, Surabaya, yang tergabung Teater Berdaya mementaskan sebuah lakon Matahari Matahari. Ceritanya dan pemainnya berasal dari para pekerja seks, berangkat dari realitas hidup mereka sendiri. Singkatnya para pekerja seks ini lah yang menjadi Matahari bagi lingkungan mereka, bagi para pemilik warung makan, tukang parkir, preman, petugas keamanan, jasa tukang cuci, salon, dan sekian banyak lagi. Jadi mereka yang hidup dalam kutukan ini ternyata memberi makan sekian ribu orang di sekeliling mereka.

Di hari yang sama, artis cantik Cornelia Agatha, tampil sebagai salah seorang tokoh dalam pentas berbasis naskah Max Havelaar karangan Multatuli, di keraton Kasultanan Ngayoyakarta. Cerita Max Havelaar, tentang kelaparan di daerah Lebak (1856), Jawa Barat menjadi renungan pergerakan nasionalisme di periode awal, dipentaskan di keraton yang gemerlap dan sarat publisitas.

Kemudian dari kedua lakon ini, dari mana sebenarnya kita bisa belajar tentang kehidupan Saijah dan Adinda? Apakah dari Cornelia Agatha atau dari para pekerja seks asal Surabaya? Saat ini, dengan sikap senat universitas dan yayasan yang sama membingungkan, apakah kita bisa memetik pelajaran dari para tetua ini? Atau dari para mahasiswa yang merelakan lambungnya untuk menjadi tanda kegamangan terhadap ketidakadilan? Ini belum Paskah, dan puasa sudah dilakukan. Memang, mata manusia memang suka tertipu, dan telinga manusia hanya suka mendengar pujian, dan bukan kritik.

*Tulisan ini dikirim ke Pos Kupang, tetapi tidak pernah dimuat dan diberi kabar, hanya beredar di beberapa mailing list dan e-mail.