Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Blog Tinneke Carmen


Sebuah telur pecah lagi–di kepala saya. Kali ini dari Tinneke Carmen yang biasa dipanggil Tina, salah seorang penulis, rekan di forum academia NTT, yang kini masih bekerja di Liputan6.com website milik SCTV, sebuah stasiun TV swasta, di Indonesia.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang ia kerjakan selama kurang dua tahun di sela-sela kerjanya sebagai editor. Jejak awal tulisan pada tahun 2004, merupakan tanda kehadiran dunia bloggers Indonesia. Selama waktu bergulir selama itu pula tulisan-tulisannya mengalir, dan membentuk danau buku.

Kenapa judulnya Blog Tinneke Carmen? Ia menjawab singkat, “Ini kumpulan tulisan beta di blog.” Ringkasnya, buku ini merupakan catatan atas hidupnya. Ketika ditanya, buku ini berkisah tentang apa, ia hanya memberi satu kalimat, “Tulisan Pak Polisi ada di situ.”

Memang, Bapaknya adalah seorang polisi.

Tulisan ini dulu ia bacakan sambil menangis, sesaat sebelum pemakaman Bapaknya, yang meninggal satu tahun lalu di Kupang. Gambaran tentang polisi ideal, dan profil hidup seorang Bapak yang polisi hadir menyilang dalam tulisan.

Penulis yang hadir sebagai pelayat waktu itu hanya bisa diam diantara para polisi dan juga para purnawirawan polisi yang diam mendengar penulis membaca tulisan itu. Siapa sangka ziarah hidup sang Bapak yang polisi itu bisa ditelusuri. ‘Anak asrama’ menulis buku, siapa sangka?

Di Kupang tenda duka, biasanya adalah tenda tawa juga. Sebab itu jangan heran dalam tenda duka itu para purnawirawan polisi lain saling bertemu dan bertukar tawa dan pe’e gigi alias ketawa ‘besar-besar’. Sebab semakin hari dalam hitungan matematis yang ada adalah semakin berkurang, dan yang lainnya membatu menjadi nostalgia. Dalam pertemuan para purnawirawan polisi, dan lewat tawa mereka berbisik, “Sapa lagi punya giliran bikin tenda?” atau, “sapa lagi yang akan jalan duluan?”

Dua kalimat tanya ini mewakili fase ketiga dalam hidup: lahir, menikah, dan mati. Ketiga titik waktu yang selalu dirayakan dalam tradisi dan kultur mana saja. Ya, Albertina S. Calemens., memang merayakan itu dan kado untuk akhir untuk Pak Polisi.

Dan, amat jarang seorang anak menulis tentang orang tuanya, serta dibingkai khusus menjelang pemakaman. Sebab memang sedikit, ada anak yang mampu kembali pada titik waktu kecil dan berdialog dengan apa saja yang telah terjadi. Sederhananya, semua orang bisa pergi, tapi tidak semua bisa kembali.

Keping tulisan Pak Polisi, obituari seorang anak atas bapaknya, menjadi salah satu gugus kata dalam buku ini. Sejak Bulan April 2006, bukunya, terbitan Gradiens Book Jogja, sudah bertengger di jejeran rak buku dua toko besar ternama di Indonesia, sebut saja Gramedia dan Gunung Agung.

Jadi, kita boleh berharap Toko Buku Gramedia di Kupang sudah menyediakannya juga sehingga jejak penulis-penulis muda Flobamora, akronim dari beberapa pulau besari di NTT , ini tidak terputus. Tulisan ini merayakan kelahiran sebuah buku, telur yang pecah, yang dibuat Tina. Satu tahun sudah buku itu sudah diterbitkan. Ini adalah ulang tahunnya yang pertama. Siapa menyusul? (EL)

Advertisements


1 Comment

Kisah memberi nama


Ceritanya satu kelompok anak muda di forum academia ntt, sebuah mailing list, mencoba mencari nama untuk web atau blog bersama.

Ternyata sulit sekali menemukan satu kata yang mewakili NTT. Dalam pengertian yang dalam, sulit sekali menemukan satu kata yang mewakili budaya NTT. Secara administratif memang jalinan pulau ini punya rantai birokrasi, sedangkan kultur bersama hampir dapat dikatakan orang NTT masing-masih hidup dalam rumah budayanya masing-masing, tanpa saling tahu, rumah budaya yang lainnya.

Rumah budaya itu batasnya adalah bahasa. Misalnya idiom-idiom yang dikenal Orang Kupang, tidak dikenal oleh orang di Manggarai misalnya. Atau idiom yang dikenal Orang Rote tidak diketahui Orang Alor yang tidak pernah ke Kupang. Atau idiom dari Orang Solor tidak diketahui oleh Orang Sumba.

Kondisi kepulauan mungkin salah satu sebabnya.

Dan, kalau mau dilihat lebih jauh lagi, para intelektual NTT umumnya hanya mengetahui rumah budaya dirinya sendiri, sedangkan kalau berusaha mencari irisan budaya NTT, maka akan langsung teringat pada idiom-idiom Berbahasa Indonesia.

Secara khusus, simbol-simbol budaya NTT itu cukup kaya, tapi tidak cukup baik dikuasai oleh anak-anak mudanya. Memikirkan nama blog/web, di satu sisi mengingatkan bahwa modal budaya kita ternyata cukup minim. Karena hampir tidak ada kata yang menjadi tempat bertemu sekian rumah budaya di NTT.

Apa sih budaya asli populer NTT? Pertanyaan ini muncul sejenak. Meneropong lebih jauh, hampir sulit sekali untuk menemukannya. Kalau tidak muncul istilah pemerintahan, maka muncul istilah keagamaan. Tapi budaya yang melintasi itu tidak ada. Jadi minim sekali budaya yang melintasi beragam etnis di NTT. Maka jangan heran…kalau situasi kita memang terkotak-kotak, atau pun terpisah.

Budaya ini penting, karena secara sukarela orang bertemu dengan orang dari mana saja. Yang terjadi, bisa dikatakan interaksi antar budaya di NTT bisa dikatakan cukup minim. Jadi nama NTT memang lebih ada karena alasan administratif sebenarnya. Timor menjadi nama lain yang kuat, karena sebelum menjadi NTT di tahun 1958—dan bagian dari Sunda Kecil (nama yang diberikan M.Yamin). Nama Residen Timor lah nama yang dipakai Belanda. Maka jangan heran orang Alor pung dikenal dengan nama Orang Timor. Timor itu nama residen. Kalau etnis bisa disebut ‘Orang Dawan’, atau yang lainnya.

Terasa sekali kalau kita jarang bertamu dan hidup dalam budaya yang berbeda. Artinya kita bisa menyebut ama, moat, enu, eja, kraeng, umbu, rambu, ina, dan sebutan pendek lainnya. Tapi tidak lebih dari itu, berhentinya cuma sampai pada makian.

Pengalaman tinggal di Jogja, mengingatkan beta, dengan mudah mencari idiom bersama untuk orang Jogja. Misalnya: Angkringan, atau juga yang dikenal dengan warung koboi, sego kucing, atau HIK Solo—Hidangan Istimewa Kampung, atau apa saja. Ini kita belum masuk dalam budaya populer lain, seperti wayang, dan lainnya.

Ini menjadi pertanyaan tersendiri juga, karena coba kita lihat teater di NTT itu mati. Dulu di era Belanda, malah ada beberapa kelompok.

Nah, kalau Kupang banyak sekali, dengan gampang kita temukan. Tapi coba cari satu idiom popular yang mewakili orang NTT. Saya tiba di jalan buntu. Terasa silang budaya antara berbagai rumah budaya di NTT masih kurang terjadi. Kalau pun ada itu formal, dan tidak bisa melintasi.

Budaya pop anak muda pun sama. Semuanya mengekor lagu pop Jakarta. Tidak mampu mengembangkan budaya pop khas NTT. Mungkin ini yang tidak ada. Kenapa ya?

Ya, kita masih harus mencari. Atau apa ada yang sudah menemukan?


Leave a comment

Kenapa Harus ‘Kami’?


(Pertanyaan Untuk Anggota Dewan di NTT)

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Figur pilar moral dalam politik bukan omong kosong. India sebagai sebuah Negara mustahil bisa tampil sepercaya diri sekarang, jika Gandhi tidak memilih untuk mati raga dan tekun dalam sikap asketik. Dan amat diragukan, apakah perjuangan kaum kulit hitam di Amerika Serikat bisa berjalan tanpa spiritualitas Martin Luther King Jr.? Untuk kita, Bung Hatta memang disebut sebagai pilar moral, namun Bung Hatta keluar dari arena politik. Kita butuh figur pandita yang ‘menjadi’ dalam gerak politik. Tulisan ini selanjutnya ada dalam ranah spiritualitas politik.

Kata ‘kami’ di awal tulisan ini adalah ‘kami anggota dewan perwakilan rakyat’, sedangkan kata “kami” di akhir tulisan ini adalah rakyat atau warga negara. Pertanyaan lengkapnya, dari judul tulisan ini seharusnya: kenapa harus ‘kami’ yang lebih dahulu diperhatikan? Atau tepatnya meminta jawaban dari para anggota dewan terhadap pertanyaan: mengapa PP No.37 Tahun 2006 itu harus lebih dahulu kami dukung daripada yang lain? Pertanyaan ini sengaja dibuat ‘ke dalam’, untuk mengajak anggota dewan untuk berdialog dengan diri sendiri, dan bukan dengan jumlah uang– trilyunan yang nilainya minus jika dikurangi dengan beban utang Negara kita.

Tujuan tulisan ini keluar adalah untuk menjawab ‘litani’ para anggota dewan, dan bekas anggota dewan yang dalam beberapa hal ‘merasa’ paling lelah dalam ber-negara. Untuk jawaban positif, dengan jawaban ‘ya’, perlu dijawab oleh para anggota dewan dan para pendukungnya, termasuk bekas anggota dewan yang se-ide, pemerintah pusat, dan para disainer PP ini.

Mengapa ‘Tidak’?
Selanjutnya, tulisan ini didisain untuk dengan argumentasi mengapa tunjangan para anggota dewan ‘tidak perlu naik’. Dua alasan utama mengapa ‘tidak’: pertama, tunjangan itu tidak perlu ada karena jika dibandingkan dengan ‘penghasilan’ kelompok masyarakat lain, tunjangan ini menjadi terlalu mewah dan berlebihan. Persoalan ekonomi negara itu isinya tidak melulu anggota dewan, sebaliknya masih ada kelompok masyarakat yang penghasilannya masih amat minim. Kedua, tindakan para anggota dewan plus pemerintah pusat, dalam banyak hal sepertinya ‘masuk akal’, tetapi jika dilihat lebih tajam PP ini mendukung ‘mentalitas pengemis’ dan jauh dari semangat berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) milik Bung Karno, Presiden pertama kita.

Kedua pernyataan di atas akan coba dijelaskan dengan contoh sehari-hari, sehingga mudah-mudahan pengertian politik bisa dimengerti dalam cita rasa yang paling sederhana. Sehingga ber-politik masih mungkin dimaknai sebagai tugas menjalankan ‘panggilan’ zaman, dan bukan sekedar cita-cita pribadi. Ini perlu dibedakan, agar kritik berkaitan PP No.37 ini tidak hanya dijawab dengan wawasan pribadi, seperti yang terwakili dari ‘pengalaman saya sebagai anggota dewan’, namun coba dilihat dari sisi: apa peran politikus di atas negara yang hidup dari utang. Agar debat politik di gedung dewan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini: bagaimana kegiatan politik bisa menjadi cara mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan? Bagaimana debat politik bisa menjawab: bagaimana sebaiknya negara diatur agar kesejahtraan itu bukan hanya milik ‘kami’ anggota dewan tetapi ‘kita’?

Membandingkan ‘kami’

“Berapa penghasilan ‘kami’? Berapa tunjangan ‘kami’?”

Coba lah dibuka baik-baik nota-nota tanda terima. Silahkan dihitung gaji resmi, plus seluruh tunjangan, dan lain-lain yang tidak transparan. Kemudian, coba hitung berapa gaji seorang pembantu rumah tangga di Kota Kupang per bulannya. Apakah ada yang masih dibayar per bulannya 75 ribu rupiah? Berapa gaji seorang guru kontrak di Pulau Rote yang dibayar dari hasil ‘derma’ para orangtua murid? Atau berapa keuntungan seorang Ibu dari Sabu yang berjualan kacang gula selama sebulan di pinggir jalan diantara dingin dan cahaya pelita?

Kisahnya tentu lain, jika gaji dan tunjangan anggota dewan dibandingkan dengan gaji manager di level menengah sebuah perusahaan multinasional atau direktur LSM internasional di Jakarta, jelas belum sepadan. Namun, perlu di-ingat, baik manager maupun direktur adalah bagian dari sistem ekonomi negara maju, sehingga perbandingannya pun tidak bisa serta merta disamakan dengan anggota dewan negara yang ber-utang. Contohnya, gaji pembantu untuk satu bulan di Kupang, jumlahnya lebih kecil dari upah pekerja paruh waktu untuk cuci piring selama satu jam di Inggris. Contoh ini untuk menjelaskan hubungan antara diri,negara, dan sistem ekonomi dunia.

Politik ‘menadahkan tangan’

Sebutan ini tidak untuk mencari sensasi, tetapi menjelaskan mengapa dalam gerak politik negara kita, para kaum intelektualnya lebih bangga menjadi tukang tadah tangan. Aslinya negara kita saat ini defisit, perhitungan rincinya harus dijelaskan oleh para ekonom, namun reformasi yang dijalankan tetap setengah hati. Pembaruan yang dilakukan pun dilakukan secara parsial. Contohnya mengitung tunjangan anggota dewan itu tetap dilakukan terpisah, tanpa membandingkan selisih antara tunjangan anggota dewan dengan penghasilan kelompok profesi atau pekerja lainnya.

Sepertinya, apa yang dilakukan oleh para anggota dewan itu ‘benar’, dengan menjelaskan kenaikan tunjangan dengan upah dan kerja. Namun, sayangnya ada yang terlupakan bahwa Negara kita ini hidup dari utang, yang untuk membayar uang pensiun para pegawai negerinya untuk tiga tahun lagi pun masih dipertanyakan kemampuannya. Apa pandangan anggota dewan dari NTT tentang hal ini?

Dalam kacamata ini tindakan para anggota dewan bisa dikatakan tidak nasionalis, karena hanya memikirkan diri sendiri, tidak berkelanjutan, dan melupakan kondisi negara secara umum. Dapat dikatakan dalam negeri yang penuh dengan utang, watak para politikusnya cenderung untuk berpikir hanya untuk hari ini, dan memanfaatkan watak ‘aji mumpung’ atau predator. Saat ada di atas maka kesempatan harus dipakai untuk ‘sikat’ sebisanya, karena kondisi negara sendiri sangat rapuh, dan tidak bisa memberikan jaminan.

Pertanyaan untuk kita

Di tengah kesulitan dan bencana yang tidak ada putusnya, apakah kita, orang NTT, masih mampu mengartikan keterlibatan politik demi bangkitnya Negara? Atau malah ikut-ikutan memerah Negara agar semakin lemah?

Sayang, sebagai warga provinsi di pinggiran Republik Indonesia, hingga saat ini, ‘secara kolektif’ kita belum menyumbangkan pemikiran penting, agar Negara kita bisa bangkit kembali. Tanpa dilandasi keutamaan-keutamaan seorang negarawan, maka mustahil para politikus dari NTT bisa tampil di tingkat nasional sebagai seorang pemikir, dan menjadi pelaku politik yang patut diperhitungkan. Karena kualitas ber-politik kita masih ada di level menadahkan tangan, dan mengikuti mana yang untung. Belum lagi sampai pada sikap politik seorang negarawan, dimana kepentingan diri menjadi kurang penting dibandingkan dengan kepentingan Negara.

Seharusnya, para anggota dewan dari NTT mampu memberikan usulan dan kritik terhadap PP No.37 ini, dan bukan malah sibuk ikut asosiasi anggota dewan, yang mirip kelompok arisan. Bagaimana bisa dikatakan negarawan jika dengan bangga mendukung kenaikan gaji dan tunjangan dari hutang Negara? Di sisi yang lain, asosiasi anggota dewan, secara langsung menempatkan posisi para anggota dewan sebagai perkumpulan orang-orang dengan profesi yang sama. Tolong dijelaskan posisi ini dalam Tata Negara.

Singkatnya, “kami” sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Provinsi NTT ingin agar “kami” bangga bahwa wakil-wakil “kami” mau menjadi motor pembaharu pemikiran pemikiran politik di Indonesia. “Kami” berhak meminta wakil-wakil “kami” untuk menjadi pilar moral, karena sekali lagi, kita ada dalam Republik, dan bukan perkumpulan arisan.? Kita perlu membuktikan bahwa tafsir atas Republik mampu kita lakukan dari posisi marginal.

Politikus seharusnya tidak hanya pandai menarikan kata, sebaliknya harus setia pada kata-kata. Sikap hidup Bung Hatta masih diingat berbagai kalangan, ia setia untuk hidup bersahaja sampai pada ujung hidupnya . Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta waktu itu pun harus berbicara dengan DPRD DKI untuk memintak keringanan biaya air dan listrik bagi proklamator kita.

Di Daulat Ra’jat, edisi Bulan Januari No.85 tahun 1934, Bung Hatta masih menulis ‘Di Atas Segala Lapangan Tanah Air, Aku Hidup aku Gembira’. Sikap hidup itu tidak tawar menawar tentang berapa tunjangan yang akan didapat dengan sikap anti kolonial. Ia siap mengabdi pada Negara tanpa syarat. Ini lah bentuk mati raga dalam politik. Titik ini penting, tulisan itu ditulis satu bulan sebelum ia diasingkan ke Digul dan Banda selama 6 tahun. Entah, naik kapal apa?

Bung Hatta tidak hidup dari materi, namun mengapa sekarang begitu banyak syarat materi untuk menjadi wakil rakyat? Teladan Bung Hatta, membuat kita yang ditinggalkan masih berandai-andai, bagaimana rupa Indonesia seandainya Bung Hatta tetap dalam arena politik?

*Wartawan daerah, sedang belajar di University of Birmingham, UK.

Tulisan ini dimuat di Pos Kupang 2 April 2007, ada beberapa bagian yang tidak dimuat, entah kenapa? Mungkin keterbatasn halaman


Leave a comment

Guru Terlunta-lunta


tulisan ini cuma ‘keluhan’ dalam program ‘Taputar Kota’ yang disiarkan di sebuah radio swasta di Kupang, NTT, yang sedang membahas tentang merananya guru kita. cuma itu.

Salah satu kegagalan negara ini dalam menyongsong masa depan adalah melupakan aspek pendidikan. Salah satu cerminnya adalah dengan membiarkan para guru terlunta-lunta. Jika bicara soal guru, tentu kita bukan cuma bicara soal guru di sekolah swasta atau negeri yang ternama di kota Kupang, tapi kita juga bicara soal nasib guru kontrak di pedalaman NTT.

Bicara soal gaji yang terlambat itu soal biasa bagi para guru kontrak. Dengan gaji yang kecil dan tidak seberapa, maka bisa dibayangkan bagaimana kualitas pendidikan yang diharapkan. Mereka harus bekerja ganda, menjadi tukang ojek, memberi les privat, berdagang buku pelajaran, dan lainnya.

Dengan beban hidup yang menghimpit, bagaimana kita bisa berharap para guru masih sempat berpikir untuk meningkatkan pengetahuan, misalnya dengan membeli buku atau meneruskan studi ke tingkat lanjut? Jujur saja, tidak banyak guru yang sempat membayangkan hal-hal semacam ini. Walaupun sebagian besar pasti sangat ingin.

Tragedi kehidupan para guru cukup membekas. Buktinya, coba tanyakan pada anak-anak para guru, “Apakah berniat menjadi guru?” Rasanya sebagian besar akan menjawab tidak, karena mereka memahami tidak sepadannya beban kerja dengan upah yang diterima.

Guru adalah bagian penting dari sistem pendidikan kita, selama kita tidak bersungguh-sungguh membenahi sektor pendidikan kita maka jangan mimpi kita bisa bangun dari krisis ini.

India misalnya, sangat sungguh-sungguh membenahi sektor pendidikan mereka. Pendidikan menjadi urat nadi mereka. Buktinya, Di Kerala, salah satu Provinsi termaju di India, di tahun 1945, mereka memiliki 47 perpustakaan yang tersebar di daerah pinggiran, dan sekarang ini mereka memiliki 6000 perpustakaan. Dengan kenyataan ini, tidak heran jika India maju pesat.

Padahal di tahun 1955, pemimpin India Pandit Jawaharlal Nehru masih bersama-sama dengan Presiden pertama kita Sukarno di Bandung. Kini India jauh berlari di depan kita. India dan Cina jelas membuktikan bahwa jumlah penduduk yang besar bukan menjadi alasan untuk tidak becus menjalankan negara. Mereka membalikkan semua itu, dan malah dengan lantang menyerukan ‘Gajah pun bisa berlari sangat cepat’.

Kita pun bisa. Sayangnya kita tidak menghargai pendidikan, pengetahuan, dan lebih celaka lagi, membiarkan para guru terlunta-lunta. Jadi persoalannya bukan cuma soal kesejahtraan guru, tetapi tidak ada penghargaan terhadap dunia pendidikan itu sendiri.

Singkatnya, melalaikan kesejahtraan guru, sama artinya arti dengan membusukkan sistem pendidikan itu sendiri, dan sama artinya dengan melupakan masa depan. Padahal bagi negara yang berdaulat, harga diri jelas juga diukur dari tingkat pemikiran yang berkembang di negara itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu saja melupakan para guru? Jelas kita mundur kembali ke alam penjajahan yang selalu kalah dan dibodohi, karena kita tidak mampu bersaing dengan negara-negara lain. Kita hanya akan menjadi pelengkap penderita, hanya akan menjadi negara terbesar pengirim pembantu rumah tangga ke luar negeri, dan tukang utang. Kita harus malu.


Leave a comment

Ada Apa Dengan Pilkada?


Oleh: Dominggus Elcid Li

Judul tulisan ini memang meniru judul sinetron laris para ABG, yakni Ada Apa Dengan Cinta (AADC), dan ABG di sini memang akronim untuk anak baru gede alias remaja tanggung. Keduanya sengaja dipakai sebagai kata-kata perekat, untuk menjawab pertanyaan: apakah benar proses pemilihan walikota Kupang kali ini menunjukkan fase berpolitik kita masih berada dalam tahap ABG?

Usia dan kualitas ‘berpolitik’

Soal usia menjadi penting disimak karena umur para pelaku utama politik di Kupang saat ini rata-rata di atas empatpuluh tahun, dan sebagian lagi di bawah 40, namun di atas 30. Di usia 40, orang biasanya berharap bahwa ia sudah semakin matang dalam menjalani hidup, dan memang dari pemahaman rentang umur dalam hidup maka muncul lah idiom life begins at forty. Tetapi apakah kata-kata sejuk ini juga berlaku dalam proses politik?

Jawabannya bisa ‘ya’, ‘tidak’, ‘keduanya’, dan ‘tidak dijawab’. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Liputan detil dari berbagai harian yang terbit di Kupang, terutama Pos Kupang, menginformasikan berbagai konflik para pelaku politik menjelang pemilihan. Mulai dari debat seputar sakitnya walikota, ketidakharmonisan diantara wakil walikota dan sekretaris, juga ketidak-akuran diantara ketua dewan dan wakilnya, dan lainnya. Jadi memang agak mirip dengan kisah sinetron para ABG saat pacaran.

Lalu apakah ini tidak wajar? Jika pertanyaan ini coba dijawab dalam gambaran situasi politik Indonesia, maka konflik-konflik semacam ini adalah wajar. Bahkan ini menjadi menu utama. Bahkan, bagi para tim sukses mempelajari berbagai alur cerita ini menjadi keharusan, sehingga dari proses yang sepertinya serba tidak jelas ini bisa didapat benang merah yang membuat peluang menang semakin ada.

Terkadang, konflik pun dibuat skenarionya sehingga peta pemilihan tidak mudah dibaca, kecuali bagi mereka yang memiliki informasi ke lingkaran dalam. Ini pun tidak mudah, karena mereka yang mempunyai akses pun semuanya bertarung dan mengambil bagian, sehingga tidak mudah mencari orang yang mampu merangkai seluruh kejadian ini menjadi satu cerita yang utuh.

Singkatnya, bagi masyarakat luas, saat ini kita perlu menjadi penonton yang baik, dalam arti kita melihat dengan saksama sembari berharap dalam usia yang semakin tua para politikus mau menunjukkan sedikit kedewasaan dan kematangan berpolitik. Jelas dalam pemahaman ini proses politik kita artikan sebagai tontonan. Sehingga tayangannya pun sebisa mungkin harus bisa dibuat berkelas. Tidak dibalik, menjadi acara bebas (baca: XXX), atau menjadi tayangan tanpa etika yang mungkin sedikit mirip dengan dunia binatang, tanpa kasih sayang. Ini jelas harus dihindari.

Konflik sebagai bahan ajar
Peran media untuk mempelajari sekian konflik ini dan menjadikannya sebagai fragmen yang pantas diketahui publik sangat vital. Sehingga para pelaku politik sendiri harus digiring untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sentral warga kota, dan perdebatannya pun harus ke sana. Agar kita tidak lagi harus menerima suguhan politik kelas ABG.

Sebelum ke tahap itu, persoalan utama warga kota harus bisa dipetakan, atau pun ,jika ragu, kepada para calon walikota itu harus diajukan pertanyaan: apa kebutuhan mendesak warga kota? Lalu langkah strategis apa yang anda akan tempuh? Dan bagaimana caranya? Ini penting supaya kita bisa menilai apakah para calon ini sekedar membual atau sungguh-sungguh berpikir.

Memang, sejak awal calon-calon kritis sudah diaborsi, karena para calon yang kritis umumnya menentang budaya politik lama. Padahal, sistem politik reformasi setengah hati masih sangat bergantung pada relasi senior-yunior, dan berbasis loyalitas kepada pribadi pemegang kunci partai. Sehingga figur-figur yang dicalonkan pun masih ada di kalangan terbatas, dan elitis. Sejauhamana mekanisme seleksi partai benar-benar menghasilkan figur yang berkualitas juga menjadi pertanyaan umum.

Ini pun wajar, karena partai-partai yang ada pun baru belajar, setelah sistem politik di periode lalu lebih menekankan pada tiga komponen ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar). Tumbuhnya berbagai partai pasca fase tiga partai, masih dianggap sebaagai reaksi ‘bebas untuk’ membuat partai setelah 1998, belum pada tahap ‘bebas dari apa’. Misalnya, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari busung lapar, dan, tentunya, bebas dari sindrom ABG. Persoalan para pelaku politik di Kupang (baca: Indonesia) yang diangkat di media masih sangat elementer, konfliknya masih pada level orang per orang. Terlalu mentah.

Pertanyannya kemudian, siapa saja yang memiliki akses ke partai politik? Dalam negara yang berdiri di atas utang, maka pemilik uang merupakan komponen penting untuk menjalankan roda partai. Maka tawar menawar untuk mendapat ‘pintu’ jelas salah satu variabel dominannya adalah uang. Sehingga, saat ini, memang hanya orang yang mempunyai uang yang bisa masuk arena. Buktinya, pelaku dalam arena juga pusing kepala dalam budaya politik uang, sehingga tetap ngotot ‘ mengaku benar’ memberlakukan PP No. 37 tahun 2006. Ketidakmampuan menemukan arti politik membuat relasi politik antara pengurus partai dan konstituen kita selalu dalam relasi memberikan ang pao. Singkatnya para politikus kita mau bilang, “Saya beri beras, semen, indomie, bola kaki, tapi jangan lupa pilih saya!”

Posisi ini harus jelas dibaca oleh para warga kota sehingga tidak perlu terlalu serius, apalagi ikut-ikutan berkonflik. Itu tidak ada gunanya. Kita perlu membiarkan para calon walikota untuk: (1) membebaskan diri dari benang kusut sentimen pribadi, (2)keluar dari simpang siur otonomi daerah dalam negara, dan (3)secara bijak bisa menyelesaikan tarik ulur kewenangan provinsi dan kota.

Gajah dan rumput
Dengan menjadi penonton yang baik, dan menjadi pemilih yang bertanggungjawab setidaknya ketidaksempurnaan sistem politik ini bisa kita tolong. Sebab bagaimanapun juga, kita masih harus tetap berharap bahwa Kupang layak dipimpin oleh seorang pemimpin yang visioner. Misalnya mampu menempatkan posisi strategis Kupang sebagai ibukota provinsi yang berbatasan dengan dua negara.

Sebagai penutup, jika tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan walikota kali ini pun masih dalam tahap ABG. Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan walikota, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga kota. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.

Tulisan ini dimuat di Harian Pos Kupang edisi 19 Februari 2006


Leave a comment

Panggung, Birokrat, dan Poli-tikus


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Berhentinya roda kepemimpinan Suharto, presiden kedua Indonesia, akibat krisis ekonomi dan protes para mahasiswa di tahun 1998, tidak lantas membuat banyak perubahan positif bagi warga di negeri ribuan pulau ini. Sebaliknya, situasi pemerintahan di pusat semakin tidak menentu, alur perubahan tidak pernah mendapat kata sepakat, yang ada malah perpecahan yang semakin melebar dimana-mana. Pertanyaannya, apa dampak situasi ini bagi orang daerah?

Panggung daerah
Jika diandaikan, kata ‘daerah’ adalah sinonim dari kata ‘panggung’, maka para aktor dan artisnya adalah para bupati dan anggota dewan. Para pejabat yang diturunkan dari pusat ke daerah sengaja tidak disebut, karena dalam drama pendek ini, hanya para pemain tetap saja yang akan diulas. Masa penugasan yang singkat dan tingkat rotasi yang cepat menjadi salah satu alasan.

Bagaimana para pemain teater di daerah berimprovisasi di saat konflik tiada henti bermuara di pusat menjadi pertanyaan penuntun tulisan ini. Menarik, jika kita mengamati peran para bupati dan anggota dewan dalam setting panggung. Bagaimana skenario itu dibuat, kemudian menyiapkan panggung dan atribut, hingga menampilkan kesan berwibawa bagi audience atau penonton merupakan bagian dari kerja protokoler. Dan, ini bukan hanya di NTT, Presiden Amerika Serikat, George W.Bush, dan Perdana Menteri United Kingdom, Tonny Blair pun masih melakukan hal yang sama.

Tetapi, jelas ada yang tidak sama, karena ongkos yang mereka keluarkan untuk men-setting panggung jumlahnya masih berimbang dengan tingkat perekonomian masyarakatnya, lalu bagaimana dengan kita? Para pejabat yang turun ke tempat masyarakat yang menderita kelaparan tetap memilih tampil dengan jas, bahkan sebagian masuk sawah pun dengan jas juga. Kalau di panggung ini bisa disebut salah kostum. Lalu dalam kehidupan sehari-apa, harus kita beri nama apa ini?

Dari beberapa tanda ini, para bupati dan anggota dewan di NTT, sebenarnya mungkin kesulitan mengadaptasikan gaya birokrat moderen ke dalam masyarakat kita. Bagaimana seharusnya Bupati bersikap? Bagaimana ia memposisikan diri dalam masyarakat adat? Pertanyaan ini tidak pernah selesai dijawab, dan mungkin jarang ditanyakan, karena baik bupati dan anggota dewan terjebak dalam model birokrasi mekanik, yang penting bergulir dan jalan saja. Soal isi, itu soal lain.

Contoh lain, dalam nuansa protokoler, para pemain ini tampil gagah, meskipun kalau bicara hasil kerja belum ada yang bisa dibanggakan. Buktinya, kelaparan demi kelaparan masih menjadi topik utama tahunan di surat kabar ini. Tetapi, rasa simpati terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat secara dominan, tidak tercermin dalam gaya hidup para bupati dan anggota dewan pada umumnya. Gaya hidup para pemain utama di daerah ini tidak mewakili sosok-sosok realis, yang biasa-biasa saja, sebaliknya style mereka lebih menyerupai para pemain sinetron di televisi, yang menikmati mobil mewah dan tampil parlente.

Mungkin, ada yang protes, dan mengatakan bahwa sebelum televisi menjadi populer pun tampilan para pejabat daerah sudah begitu, sehingga pola hidup mereka bukan sekedar duplikasi pesan konsumerisme dari media televisi. Lalu, apakah mereka mencontoh orang tuanya? Mungkin saja jika orang tua mereka pejabat, pengurus gereja, atau bangsawan jaman dahulu. Tetapi, apakah mungkin mereka mencontoh model penampilan Orang Eropa, khususnya warga Belanda yang menjadi pegawai di salah satu koloni, tepatnya di Oost Indie? Jawabannya bisa dicari dengan menelusuri foto-foto hitam putih yang menjadi dokumen para keluarga awal yang menetap di Kupang, sebagai ibukota Karesidenan Timor. Itu kalau mau ditelusuri, dan mau mencari buktinya.

Kelemahan sistem
Jenis pemerintahan yang sentralistik sejak awal menjadi pilihan para pendiri Republik memang rapuh. Sistem ini memang memiliki kelemahan di kemudian hari, karena dengan sistem besar dan terpusat, jika runtuh (collapse) tidak mungkin dibangun kembali hanya dalam satu windu. Ini juga sudah terbukti, karena pasca Sukarno dan Suharto, fase nasionalisme tahap ketiga (meminjam periodisasi nasionalisme Indonesia a la Michael Leifer) di Indonesia lebih banyak bicara soal kontestasi berbagai elemen politik di pusat kekuasaan. Jadi nasionalisme Indonesia di fase ketiga, lebih banyak dialog internalnya.

Jika dilihat kembali, pada saat kepemimpina Suharto, Negara Kesatuan Republik Indonesia memang benar-benar dikontrol dari pusat, tetapi sejak tahun 1998 kontrol itu lepas, dan tanpa kendali. Bencana dimana-mana, pertikaian elit politik tanpa prioritas kenegaraan, dan beban hutang yang luar biasa, membuat pemerintahan saat ini terjepit.

Menciptakan penampilan
Lalu, apakah di saat pemerintah pusat tidak berkonsentrasi menata alur pemerintahan di daerah, lantas para bupati dan anggota dewan bisa bertindak semaunya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak perlu langsung dijawab. Kita bisa melihatnya satu per satu. Harapan pemerintah pusat (baca: Presiden Susilo) terhadap para birokrat di daerah sebenarnya jelas, bahwa pemerintah daerah harus aktif, bukan menunggu perintah.

Setidaknya ada beberapa catatan argumentasi yang bisa disampaikan: pertama, bagaimana para bupati dan anggota dewan memposisikan diri dihadapan masyarakat. Bagaimana panggung harus dibuat, dan bagaimana sambutan harus dipersiapkan saat pejabat hendak turun ke desa. Meriah. Cerita tentang para bupati dan anggota dewan di masing-masing daerah, sebenarnya bisa dibukukan untuk melihat pola mereka, untuk menangkap bentuk bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain.

Kedua
, arus semangat egalitarian sebagai bagian dari reformasi meskipun karbitan mulai muncul di berbagai daerah di NTT. Masyarakat mulai membuat berbagai perkumpulan dan menyuarakan ketidakpuasan yang mereka alami. Namun, kritik dari masyarakat terhadap para bupati dan anggota dewan ini tidak selamanya ditanggapi baik. Sebab utamanya para bupati, terutama, masih senang ditokohkan, dan ingin tampil sebagian pemain utama.

Ketiga, secara umum latar belakang para pejabat ini bisa dibedakan berdasarkan profesi sebelumnya: (1)birokrat, (2)aktivis partai politik sejak dulu, (3)akademisi/dosen, (4)aktivis ornop/organisasi non pemerintah, (5)anggota TNI, dan (6)aktivis ormas non partai. Melihat latar belakang ini sebenarnya cukup variatif, dan sempat timbul anggapan bahwa mereka akan mampu memberi warna di kabupaten. Tetapi apakah mungkin? Jawaban ini kita bisa cek satu per satu dengan melihat figur kepemimpinan para bupati ini dari satu pulau ke pulau yang lain. Apakah latar belakang mereka yang berbeda ini berpengaruh dalam policy yang dikeluarkan, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan ini, sebenarnya ingin mencari jawaban, apakah organisasi atau institusi moderen yang berbeda-beda ini pada akhirnya membawa orang untuk melihat persoalan hidup sesungguhnya, atau malah terjebak dalam skenario lama. Artinya yang terjadi lebih sekedar bentuk mimesis terhadap figur manusia unggul, tetapi sifatnya artifisial semata, sekedar penampilan dan adopsi nama organisasi.

Tantangan keluar
Tantangan untuk melihat diri, latarbelakang keluarga, dan meletakkan visi ke depan, merupakan tantangan saat ini bagi para bupati, walikota, beserta wakil, dan para anggota dewan. Persoalannya, mampu kah orang-orang NTT ini keluar dari jebakan struktur cerita klasik? Dan membuat skenario berdasarkan realitas hidup sehari-hari tempat tinggalnya, berdasarkan persoalan-persoalan hidup sehari-hari.

Hal ini, kurang terlihat. Umumnya para pejabat langsung terjebak dalam struktur cerita lama. Bahkan sebagian memanfaatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari pusat, tanpa berusaha mengkritisi, dan menanyakan apa dampaknya untuk Kabupaten? Ataukah organisasi-organisasi moderen ini sekedar menjadi kuda tunggangan, dan tindakan eksploitasi tidak pernah menemukan pengertian lokalnya? Karena selama ini sumber uang berasal dari pusat, yang jauh dan selalu benar, sehingga rakyat di daerah tidak perlu berkomentar.

Usaha mengkritisi perilaku anggota dewan, selalu dibalas dengan peraturan, contohnya pengusiran seorang aktivis perempuan dari ruang DPRD Kota Kupang, ia digiring keluar oleh Satpol PP saat menyampaikan kritik. Perististiwa itu bisa dimaknai sebagai momentum pentas teater, pemipin sidang benar-benar menemukan panggung karena ia sidang menunjukkan otoritasnya, dan menyatakan ini panggung saya. Tapi, apa manfaatnya untuk masyarakat?

Usaha berlindung di balik peraturan-peraturan ini tampak masuk akal jika dijelaskan dengan argumentasi yang menekankan bahwa mereka ini benar-benar bekerja untuk masyarakat. Apa buktinya? Targetnya tidak terukur.

Alasan menaikkan gaji, dengan alasan supaya terhindar dari nafsu korupsi bisa saja dibuat. Tapi, kenapa yang diberikan kepada para anggota dewan ini semuanya bonus? Mana alat kontrol yang mengikat? Sebaliknya masyarakat semakin hari semakin diikat dengan persoalan hidup yang kebanyakan tidak mendapatkan jalan keluar, kapan giliran masyarakat mendapat bonus, layaknya para anggota dewan, dan bupati?

Dunia underground para bupati dan anggota dewan ini sudah menjadi rahasia umum, namun tetap tabu dibicarakan dalam media massa di NTT, karena ini masih dianggap masalah pribadi, dan membutuhkan kerja investigasi yang tidak sedikit. Apa yang terjadi di pusat, yang dialami Yahya Zaini, bukan barang baru bagi para wartawan kriminal malam yang berpangkal di Blok M. Tetapi, sorotan media membuat seolah-olah ini hal luar biasa, masyarakat pun dibuat kaget.

Penutup
Kita yang kaget, selalu ada dalam masa lalu. Segala kemungkinan sangat mungkin muncul saat ini dengan sekian banyaknya teater hidup.

Tetapi, entah kenapa, dunia teater di Nusa Tenggara Timur, tidak banyak berkembang; hal ini bertolak belakang dengan budaya umum daerah ini yang orangnya ekspresif, dan lantang berbicara? Pertanyaan penutup, kapan para bupati, walikota, para wakil, dan anggota dewan berhenti melihat jabatan ini sebagai panggung dan benar-benar mulai bekerja? Supaya jarak antara fantasi dan kenyataan semakin dekat di NTT. Bukan sekedar meletakkan hidup sekedar panggung sandiwara, dan melakukan politik sandiwara untuk bertahan hidup?

Sebuah surat terbuka Untuk Para Bupati dan Anggota Dewan di NTT, tulisan ini dimuat di Harian Pos Kupang, 11 Januari 2007


Leave a comment

Pengadilan Malaysia Hadirkan Ibunda Nirmala


Pos Kupang Sabtu: 04 Nop 2006 00:35
Kupang, PK, Kasus penyiksaan dan penganiayaan Nirmala Bonat, tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) oleh majikannya di Malaysia, April 2004 lalu kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan ibunda Nirmala Bonat, Ny. Martha Toni sebagai saksi dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya. Sidang kali ini merupakan yang ke-15 kali setelah kasus yang sempat mengundang perhatian dunia internasional itu mencuat ke publik.

Perihal kembali digelarnya sidang kasus penganiayaan terhadap Nirmala Bonat disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (Appjati) NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto, ketika ditemui Pos Kupang di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT Citra Bina Tenaga Mandiri Kupang, Jumat (3/11).

Paul mengatakan, sidang terhadap kasus Nirmala Bonat sedianya berlangsung pada tanggal 11-13 Oktober 2006. Namun, katanya, karena ketidakhadiran ibunda Nirmala maka sidang ditunda tanggal 6 November 2006. Paul mengatakan, ibunda Nirmala dibutuhkan untuk hadir di persidangan kasus tersebut sebagai saksi yang akan dikonfrontir dengan keterangan Fermina Anunut, TKW lainnya yang pada persidanganterdahulu memberikan keterangan palsu bahwa Nirmala mempunyai kelainan jiwa.

Dari Kupang, Ibunda Nirmala, Martha Tony akan ditemani oleh Paul Liyanto. Keduanya akan berangkat hari ini, Sabtu (4/11) dengan pesawat Lion Air menuju Surabaya, selanjutnya pada hari yang sama ke Kuala Lumpur dengan Asia Air.
Keduanya, menurut rencana akan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 20.00 waktu setempat pada hari yang sama. Seluruh biaya pulang pergi termasuk selama ibunda Nirmala di Malaysia akan ditanggung Pengurus Daerah (Pengda) Apjati NTT. Seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut akan dikembalikan setelah asuransi Nirmala cair atau realisasi.

Paul berharap, dengan kehadiran ibunda Nirmala, bisa meluruskan kembali fakta yang sengaja dibelokkan oleh Fermina. Paul menilai, pengadilan negeri Malaysia sengaja mengulur-ulur penyelesaian kasus tersebut agar pelaku bisa diputuskan ringan.
Sementara Kepala Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia, Teguh Hendro Cahyono dalam pembicaraan pertelepon, Jumat (3/11), mengatakan, dalam persidangan kali ini Nirmala akan ditemani pengacara dari Kantor Megat Najmudin Co, Kavimani Muthayam. Persidangan kali ini, kata Teguh diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari.

Sementara Ibunda Nirmala, Martha Tony, mengaku siap menjawab berbagai pertanyaan dari hakim dalam sidang nanti. Martha mengaku, tidak takut karena keterangan darinya sangat menentukan nasib anaknya. “Saya sudah siap berikan keterangan apa pun yang mereka tanyakan kepada saya. Di Pengadilan nanti saya hanya ingin menegaskan bahwa anak sayatidak gila. Dalam keluarga kami tidak ada riwayat atau keturunan yang gila atau mempunyai kelainan jiwa. Apa yang dikatakan Fermina tidak benar. Lagi pula saya tidak mengenal Fermina karena dia bukan warga Tuapakas. Dia orang Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Jadi dia tidak tahu tentang keluarga saya. Saya yang paling tahu Nirmala, karena saya yang membesarkan dia hingga dia ke Malaysia,” tegas Martha.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Cabang PT Kurnia Bina Rizki, John Salomon, perusahaan yang merekrut dan memberangkatkan Nirmala ke Malaysia. John menegaskan, jika Nirmala memiliki kelainan jiwa, tidak mungkin lolos untuk bekerja di luar negeri. Karena itu, John yakin, apa yang dikatakan Fermina bahwa Nirmala gila, tidak benar. (dea)