Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Membongkar Mafia Indonesia


Membongkar Mafia Indonesia

Jumat, 13 November 2009 | 02:38 WIB

Dominggus Elcid Li

Pernyataan Amien Rais bahwa masyarakat perlu mengawal pemberantasan mafia di Indonesia tidak berlebihan (Kompas.com, 6/11/2009).

Meski kata mafia masih dimengerti sekadar fantasi dalam film God Father, dan belum lagi merupakan kenyataan sehari-hari. Padahal, bagaimana kita bisa membedakan pembunuhan arahan Vito Corleone dan kematian Nasrudin Zulkarnaen?

Tontonan vulgar praktik antihukum akhir-akhir ini sekadar memindahkan peristiwa di belakang layar ke layar kaca. Aslinya para pekerja media hanya ”menyoroti” apa yang selama ini dialami warga negara menjadi ”pengetahuan publik/bersama”.

Marah dan protes biasanya menjadi reaksi awal menanggapi ”pengakuan” para pihak yang terlibat. Namun, niat baik saja tidak cukup dalam melawan jaringan kriminal.

Kata mafia, aslinya menunjuk organisasi kriminal Italia semacam Cosa Nostra dan Ndarangheta. Namun, kata itu kini sudah umum dipakai untuk segala organisasi kejahatan terorganisasi dan dijalankan dengan ”aturan internal” ketat, misalnya Red Mafia (Rusia), Triad (China), dan Yakuza (Jepang). Literatur tentang mafia Indonesia sendiri hingga kini belum ditemukan, dan kata mafia masih dipakai umum sekadar ”pengandaian”. Padahal, efek jaringan mafia terhadap negara ini jelas tampak.

Menawarkan proteksi

Menurut Diego Gambetta (1993), negara dan mafia menawarkan hal yang sama, yaitu proteksi. Warga negara diasumsikan mendapat perlindungan dari aparat negara karena membayar pajak, sedangkan mafia menjual proteksi khusus kepada kliennya. Praktik mafia menjadi persoalan karena memperdagangkan hal-hal yang menurut aturan negara adalah ilegal.

Persoalan legal dan ilegal menjadi kabur batasnya dalam pasar mafia. Melindungi pelaku pelanggar hukum merupakan komoditas perdagangan dalam jaringan mafia.

Ironisnya, dalam negara anarki, proteksi yang ditawarkan mafia lebih masuk akal di mata pengusaha dibandingkan dengan negara. Sebab, pajak kepada negara cenderung tidak berbekas karena aparatur negara juga memperdagangkan layanan yang seharusnya diterima sebagai konsekuensi membayar pajak.

Membongkar mafia

Membongkar jaringan mafia jelas tidak mudah. Di Sicilia, Italia, Diego Gambeta dalam investigasinya terhadap jaringan mafia hanya mampu menganalisis praktik mafia berdasarkan wawancara terhadap pedagang pasar buah, rantai terbawah jaringan ini, karena nyawa taruhannya. Di Indonesia, kenyataan ini sedang jadi tontonan sehari-hari.

Mafia dalam politik di Italia bisa dibaca dalam skandal Silvio Berlusconi. Orang nomor satu Italia ini pun tidak bisa dianggap bersih. Perdana Menteri Berlusconi, yang menguasai tiga jaringan media Italia, baru bisa disentuh setelah jaringan media milik raja media Rupert Murdoch membukanya. Konflik di antara dua jaringan oligarki merupakan pemicu terbukanya skandal Berlusconi. Sejak Oktober 2009, impunitas Berlusconi dicabut sehingga skandal keuangannya bisa diusut.

Di Indonesia, tanpa memahami gerak mafia dan kaitannya dengan negara, usaha membuka kasus kriminal ibarat melenyapkan satu sel kanker. Aparat negara yang telah dikuasai jaringan mafia malah melakukan kejahatan terhadap warga negara.

Anarki dan ”ochlocracy”

Krisis negara terjadi setelah kepala negara dan kabinet dilantik. Kita masih di dunia fantasi demokrasi dan mabuk pujian sebagai satu dari banyak negara dengan penduduk terpadat yang menjalankan demokrasi. Jean- Jacques Rousseau menyebut demokrasi yang diselewengkan sebagai ochlocracy (1973: 234), atau praktik ”kerumunan”. Ini bagian kondisi anarki yang ditandai dengan pupusnya negara. Di Indonesia, hal ini tampak dengan memudarnya legitimasi aparat.

Jika Rousseau hanya menyebut ”kerumunan”, jaringan mafia yang bergerak dalam situasi anarki bukan kerumunan. Jaringan kriminal yang terorganisasi dengan struktur rapi beroperasi dalam sel lintas institusi.

Bagaimana negara bisa bertahan menghadapi mafia hingga kini belum terjawab. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa jaringan mafia Indonesia bisa dijawab para facebookers Indonesia. Sederhananya karena keduanya beroperasi dalam sistem jaringan simetris. Pertanyaannya, apakah jaringan antimafia yang terjalin di internet bisa dioperasikan dalam kenyataan?

Menghadirkan solidaritas antarwarga sebagai kenyataan bukan hal mudah. Pada tahun 1998, jaringan warga Indonesia gagal bekerja sama. Politik era reformasi Indonesia jika dibaca teliti tak berbeda dengan era dogfights dalam sejarah politik RRC.

Keluar dari situasi itu merupakan keharusan jika situasi anarki ingin dilampaui dan pembangunan negara dikerjakan. Agar tak lagi sama seperti tahun 1949 yang ditulis Chairil Anwar dalam ”Derai-derai Cemara” lewat puisinya, hidup hanya menunda kekalahan. Sudah 64 tahun kita ”bernegara” dan kedaulatan rakyat masih fantasi, sedangkan mafia menjadi kenyataan. Ini adalah tragedi untuk menyatakan kekalahan berulang.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Anggota Persaudaraan Indonesia; Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi Universitas Birmingham, Inggris

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/13/0238334/membongkar.mafia.indonesia


Leave a comment

Reformasi dalam Bayang-Bayang SARA


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Tanggal 21 September 2008, akronim SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) genap berusia 25 tahun, sejak ia diumumkan Wakopkamtib Laksamana Sudomo. Kala itu akronim ini menjadi momok yang menakutkan bagi segenap insan pers karena terancam dicabut SIT-nya (Surat Izin Terbit) jika mengabaikan seruan ini (Tempo, 22 September 1973). Sejak 5 September 1988 pula Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) lembaga ciptaan Orde Baru dibubarkan (Tempo, 17 September 1988), namun warisan SARA-nya masih tertanam di alam bawah sadar kita.

Dalam masa transisi Orde Baru ke ‘Era Reformasi’ kekerasan berbasis identitas sosial semakin marak terjadi, tetapi liputan insan pers tentang peristiwa-peristiwa ini masih sangat terbatas. Amat jarang liputan berkaitan dengan SARA bisa ditampilkan dengan leluasa untuk mencari solusi bersama.

Karena tak biasa didialogkan, para awak media pun sering kesulitan untuk menentukan posisi dalam peristiwa-peristiwa ini. Contoh yang paling sederhana adalah menentukan ‘kata’ untuk merepresentasikan kejadian terkait, apakah itu itu ‘kerusuhan’ yang mengindikasikan adanya aksi saling menentang, ataukah itu ‘penyerangan’, yang mengindikasikan aksi sekelompok orang terhadap kelompok lain.

Teori konspirasi

Dipasungnya naluri para jurnalis membuat wacana teori konspirasi menjadi wacana dominan di ruang publik, bahwa ini adalah rekayasa-rekayasa dari sekian pelaku politik formal untuk ‘mendorong’ tercapainya tujuan-tujuan politik formal. Politik kekerasan semacam ini sering di-identikkan sebagai aksi-aksi para aktor politik yang masih mengendalikan sekian ormas semi militer. Kontrol militer terhadap kehidupan publik, bisa ditelusuri dari otoritas yang dimiliki Kopkamtib (1965-1988), maupun Bakorstanas (1988-2000) yang masih memainkan fungsi Kopkamtib.

Sewindu setelah Bakorstanas (Badan Koordinasi Pemantapan Bantuan Stabilitas Nasional) dibubarkan, saat ini sekian purnawirawan TNI bermain di panggung politik, dan tidak ada jaminan bahwa hanya lewat Pemilu, proses politik dijalankan. Di sisi ini yang menjadi tanda tanya, apakah sekian purnawirawan ini ‘tidak tergoda’ untuk menggunakan pengetahuan dan aksesnya terhadap berbagai kelompok, untuk memperkuat posisi ‘politik formal-nya’? SARA yang belum mampu dibuka, ditambah dengan dengan teori konspirasi membuat media massa pun seolah bisu dan selalu khawatir salah melangkah.

Di tahun 2008, fungsi Kopkamtib dan Bakorstanas yang sudah dibubarkan malah diaktifkan kembali lewat Kejaksaan Agung. Ini tercermin dari kasus breidel buku ‘Pemusnahan Etnis Melanesia’ karya Socratez Sofyan Yoman (2008), yang diterbitkan Galang Press, pada tanggal 20 Juni 2008 terkait kasus Papua. Alasannya klise: “isinya mengganggu ketertiban umum sehingga dapat menimbulkan kerawanan, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.” Jadi bisa dikatakan setelah 25 tahun, Kopkamtib memang telah ada dan menyebar di mana-mana. Sindrom SARA itu memang sudah mengakar dan tidak bisa hilang begitu saja. Dengan ‘melarang’ peredaran buku, maka fakta yang tersampaikan tidak bisa dibahas, dikritisi, dan malah akan diterima sebaliknya sebagai ‘kebenaran yang ditutup-tutupi’.

Di sisi ini legitimasi Republik Indonesia atas wilayah-wilayah pinggiran menjadi sangat rapuh, karena hanya terpaku pada komando teritorial TNI. Ketimpangan ekonomi yang terjadi antara Jakarta dan daerah-daerah lain di pinggiran merupakan ‘bola liar’ yang gampang dimanfaatkan siapa saja. Liberalisasi ekonomi yang tidak di-ikuti dengan dialog-dialog kritis di media publik tentang berbagai konflik berkaitan dengan identitas sosial hanya menunda waktu munculnya konflik yang diberi nama: ‘separatisme’.

Dalam international relations pun para diplomat Indonesia akan selalu ‘mati langkah’ ketika harus dikonfirmasi dengan data-data dari aktivis kemanusiaan yang mengusung panji humanisme universal. Bagaimana mungkin para diplomat Indonesia yang bertarung di forum internasional mampu didukung, jika fakta-fakta di-ingkari, dan hanya mengacu pada konstruksi idiologi Orde Baru. Dalam watak Orde Baru, identitas sosial hanya akan diangkat jika memperkuat legitimasinya pasca 1965. Kopkamtib sendiri didirikan tanggal 3 Oktober 1965.

Contohnya, jika berbicara tentang persoalan ‘ras’ dalam konstruksi identitas Orde Baru yang ada: ‘WNI’ dan ‘WNI keturunan’, sebagai bentuk resistensi atas hubungan Jakarta-Peking di tahun-tahun sebelumnya dalam konteks perang dingin. Contoh lain, Sudomo menuding bahwa terjadinya beberapa peristiwa ‘bermuatan’ SARA di Bandung tanggal 5 Agustus 1973 merupakan bentuk konspirasi gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk menggulingkan pemerintah saat itu dengan strategi Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) (Tempo, 22 September 1973).

Walaupun peristiwa Bandung terkait dengan persoalan ras sebagai identitas sosial, dan golongan ekonomi, peristiwa itu sendiri gelap bagi kita karena telah dimasukkan dalam peti SARA. Padahal dalam konstruksi SARA, kemampuan komunitas untuk mencari jalan keluar atau titik temu diambil alih oleh negara. Sehingga wajar jika berbagai konflik selalu saja bermuara pada permintaan penegakkan hukum. Pertanyaannya, di level grass root apa saja yang sudah dibuat dalam rangka mencari titik temu? Sampai kapan kita berpura-pura bahwa ‘pemerintah’ mampu menyelesaikan ini sendiri? Bukankah era penjagaan stabilitas ala Orde Baru sudah kita sepakati untuk diganti?

Keluar dari konstruksi SARA

Untuk saat ini, kita perlu mengingat bahwa Kopkamtib maupun Bakorstanas sudah lama dibubarkan dan akronim SARA perlu dikritisi sekali lagi. Sebab seiring dengan makin rendahnya angka buta huruf, manusia yang masuk dalam konstruksi pendidikan moderen cenderung meletakkan perbedaan sebagai batas. Pendidikan tanpa diimbangi proses kreatif dalam pengalaman hidup memang menjauhkan kita dari titik temu sebagai manusia di Bumi. Seharusnya perbedaan mampu dilihat sebagai membran yang siap membangun diri, karena garis pinggir merupakan batas, sekaligus merupakan titik temu dengan garis lain (Seligman 2004).

Tanpa mau belajar dari kenyataan, konsep nations-state Indonesia–yang selalu mengalami negosiasi ulang–nyaris tidak mungkin dipertahankan oleh warga Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Di titik ini fungsi itu tidak di tangan institusi militer, tetapi ada di tangan para awak media. Sebab di kalangan intelektual, terutama aktivis LSM, pun hingga hari ini tidak ada gambar jelas apa yang bisa ditawarkan sebagai jalan keluar. Wacana dominannya hanya mengambil karakter protaganonis dari posisi militer.

Kasus Timor Timur (1999) merupakan bukti, berpindah dari titik esktrim ke ekstrim yang lain hanya membawa korban yang lain saja, yaitu sekedar perpindahan posisi tetapi tidak meminimalisir korban. Setelah hampir satu dekade, kita masih melihat warga Timor Timur yang berdiam di camp darurat pengungsian di Timor Barat. Dilema KKP (Komisi Kebenaran dan Persahabatan) sebenarnya ada di sini.

Cita-cita Indonesia Raya, tentu bukan sekedar sebuah persoalan doktrin idiologis semata yang dimonopoli sekelompok institusi elit. Konsep negara yang menonjolkan kedaulatan rakyat (sovereignty of the people) jelas harus dilaksanakan. Jika sekarang ‘the people’ (rakyat) yang lebih merepresentasikan soal perbedaan kelas ekonomi, juga turut bersaing dalam wacana umat, maka perlu diciptakan dialog-dialog terbuka dalam berbagai ruang untuk memunculkan sekian kemungkinan sebagai jalan keluar.

Peran Awak Media
Sejauh nasionalisme tetap dikerangkeng dalam wacana elitis (baca: militer), maka daya dukungnya pun tidak bisa diharapkan. Contohnya perluasan komando teritorial di NTT dengan penambahan satu batalyon kavaleri, yang ditolak tokoh agama malah dikomentari Danrem Wirasakti sebagai diperalat ‘Orang Luar’ (Pos Kupang, 22 Agustus 2008). Padahal hal ini diungkapkan karena menghindari tingginya eskalasi kekuatan militer di perbatasan., karena di daerah perbatasan RI dan Timor Leste sudah ada dua batalyon tempur: Yonif 743/PSY dan Yonif 744/SYB.

Di sisi ini konsep nasionalisme yang dibangun TNI, memang sekedar menciptakan hantu baru, seperti tudingan ‘diperalat orang luar’. Keleluasaan media untuk membuka sekian tabu atau hantu Orde Baru merupakan cara untuk mempertemukan sekian pandangan.

Di tahun 2008, atau 63 tahun setelah proklamasi Republik Indonesia, para wartawan/jurnalis Indonesia perlu kembali berkontemplasi untuk menentukan perannya, seperti dalam sejarah Indonesia di fase awal. Rakyat Indonesia memang membutuhkan tafsir kontemporer para pekerja media atas Indonesia. Jelasnya, Indonesia tak hanya Jakarta. Perlu dicermati bahwa posisi Jakarta sebagai poros yang menjadi “pusat” kegiatan politik dan ekonomi di Republik juga melekat dengan gerak memusat (centripetal) media massa Indonesia. Keluar dari gerak centripetal ini lah merupakan tantangan orang media di Ibukota Republik.

Sebab, sekali lagi, garis pinggir itu adalah bagian dari titik batas sekaligus titik temu. Dan Indonesia bukan cuma sekedar batas teritorial, tetapi titik-titik pertemuan manusia.

Penulis adalah Co-editor Jurnal Academia NTT


Leave a comment

KKP dan Nasionalisme Indonesia


Oleh: Elcid

Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste telah menghasilkan keputusan politik bagi kedua negara. Sedangkan persoalan keadilan dan penentuan siapa saja yang menjadi korban dalam proses dekolonisasi Timor Timur masih merupakan utopia.

Politik dan tentara
Hasil keputusan KKP menunjukkan bahwa riil politik-nya tentara maupun eks tentara (purnawirawan) di Indonesia masih menjadi pelaku politik utama negara ini. Di saat yang sama menunjukkan untuk Negara Timor Leste, pengaruh Negara Indonesia adalah vital dalam usahanya bernegara.

Dalam kasus kekerasan pasca jejak pendapat Timor Timur tahun 1999 dan kaitannya dengan politik hukum di Indonesia hanya dua orang yang pernah dipenjara: Abilio Soares (Gubernur RI terakhir) dan Eurrico Gutteres (Komandan Aitarak). Selebihnya dibebaskan karena hanya menjalankan komando dan merupakan institusi militer resmi sebagai elemen dominan negara.

Sebelum pelaksanaan Jejak Pendapat 1999, kepada Herb Feith, Indonesianis yang juga korban NAZI, saya menyatakan bahwa persoalan Timor Timur seharusnya tidak diputuskan dulu. Dua argumentasi yang diajukan: pertama, menyangkut persoalan negara posisi B.J Habibie sangat riskan, karena sebagai pemimpin pemerintahan transisi (baca: hibah) keputusan yang diambil atas nama negara. Sebaiknya diputuskan menggunakan instrumen negara hasil ‘reformasi’. Kedua, kemerdekaan Timor Leste hanya lah memindahkan korban/pelaku konflik dari Timor Timur ke Timor Barat.

Tetapi, pandangan di atas menjadi kurang penting, karena persoalan politik yang ukurannya adalah kalah atau menang, dari sisi Pejuang Timor Leste merupakan momentum kemerdekaan. Kelemahan yang terjadi di Jakarta merupakan kemungkinan yang harus diambil untuk meraih kemerdekaan.

Bagi tentara Indonesia, pelepasan Timor Timur dianggap sebagai bentuk de-legitimasi yang dilakukan politisi sipil. Situasi serupa terjadi di Timor Leste, dalam bernegara ada perbedaan antara Xanana Gusmao, yang dulu elemen militer Fretilin, dan Marie Alkatiri, ahli hukumnya. Penembakan Jose Ramos Horta dan Reinaldo Alfredo juga salah satu bukti terjadinya krisis dalam hubungan sipil-militer dalam fase transisi.

Di Indonesia dominasi tentara dalam politik berlangsung di bawah kepemimpinan Presiden kedua RI, yang tidak bisa lepas dari peristiwa 1965. Proses perolehan kekuasaan sendiri tidak pernah jelas, sehingga dapat dikatakan sejak itu, posisi antagonis dalam ‘bernegara’ selalu diambil tentara.

Jika kekuatan politik dominan kedua negara diwakili dalam laporan KKP, maka di Timor Barat hasil kerja KKP ditolak Eurrico Gutteres yang berpandangan ini hanya mengusut peristiwa 1999, tanpa melihat konflik sebelumnya. Ini pun bisa ditelusuri dengan memahami munculnya Orde Baru dalam konteks perang dingin yang tidak lepas dari dukungan sekian negara besar, dan perebutan kekuasaan di tahun 1965. Sebab antara ‘Orde Lama’ dan ‘Orde Baru’ memiliki pandangan berbeda tentang Timor Timur.

Ke Timor Barat
Dari dua argumentasi kepada Herb, hal kedua yang menjadi kenyataan. Hal pertama, reformasi, atau nasionalisme Indonesia versi ketiga, tidak pernah terwujud. Nasionalisme, ternyata ilusi yang lain, seperti mungkin yang dirasakan sekian ratus ribu pengungsi di Timor Leste, maupun di Timor Barat.

Tahun 2002, tercatat 111.540 warga Timor Timur tetap menjadi warga RI dan menolak skema repatriasi. Tahun 2006 terdata 53.889 warga masih hidup di camp, maupun di lahan milik warga lokal di NTT. Jumlah warga yang merana diperkirakan lebih besar karena tidak ada datanya di pulau-pulau besar. Kebenaran, keadilan, dan negara merupakan hal absurd untuk mereka.

Terlepas dari pandangan kontra terhadap hasil KKP karena tiadanya tanggungjawab individu, namun di sisi ini ada satu hal yang perlu dicatat, bahwa institusi militer Indonesia mau berbenah, dan Kepala Negara RI menyatakan penyesalan. Tragedi kemanusiaan kita tak cuma ini, para korban 1965 hingga kini belum menerima pernyataan penyesalan mendalam atas nama negara.

Generasi saat ini perlu membuktikan bahwa bahwa nasionalisme Indonesia tetap mampu kembali pada rasa manusia, dan negara mampu diteruskan tanpa tumbal.


Leave a comment

Wakil Presiden dari NTT


Oleh: D. Elcid Li

Hiruk pikuk ‘nyapres’ di Jakarta hanya memberikan tempat orang-orang di pinggiran—termasuk NTT—sekedar penonton saja. Kalau pun ada yang ikut di pusat, posisinya masih ‘sama’: penonton. Singkat cerita, Pemilu Presiden 2009 mendatang gambarnya hampir mirip dengan permainan ‘bola guling’ di rumah duka .

Warga Flobamora (akronim untuk beberapa pulau besar di NTT: Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata) jelas bukan pemain/pemasang taruhan, cuma sekedar penonton yang mengitari meja. Sebagai penonton kadang berdecak kagum karena jagonya menang, kadang marah-marah karena jagonya kalah, dan kadang tidak pusing juga karena duit yang dimakan bandar bukan lah miliknya. Tapi, kadang, jika semangat mendukung salah satu pemain, bukan tidak mungkin ia dapat tip. Bisa jadi tip cukup besar dan dinamakan jabatan. Lumayan cuma modal mulut.

Jika meja bola guling adalah pentas politik, maka rumah duka itu adalah negara. Pemilu bagi warga NTT adalah ajang melayat. Yang namanya melayat meskipun dekat dengan kematian tidak berarti isinya duka melulu. Sebab di bawah terpal biasanya para sahabat lama bertemu, musuh pun saling berjabat tangan, karena semuanya tahu bahwa ‘kematian’ memang bisa tiba kapan saja. Dan, hari terakhir bisa jadi malam itu. Para pemain wajahnya ada dua belas rupa, siap bertukar wajah untuk mengaburkan pesan dan jumlah uang yang dibawa di kantong. Kata pengamat kantong ada hubungan dekat dengan suara. Kata pengamat politik lagi Indonesia adalah salah satu negara demokratis terbesar di dunia.

Tetapi, pertanyaannya, siapa yang meninggal ketika Pemilu tiba? Jawabannya tak mesti orang. Bisa jadi negara, bisa jadi kematian orang pinggiran untuk kesekian kali. Pinggiran atau marginal di sini tidak mesti berdasarkan aspek ruang geografis semata, tetapi persoalan pinggiran itu sendiri. Jadi yang mati, bisa jadi demokrasi itu sendiri. Jika tidak sepakat, minimal argumentasi ini mewakili kematian orang pinggiran dalam Pemilu sebagai ajang demokrasi.

Wapres dari NTT?
Penjelasannya begini. Bukan cuma anda yang kaget dengan pertanyaan siapa wapres dari NTT? Tetapi para pembaca maling list Forum Academia NTT pun kaget, begitu kagetnya tidak ada yang membalas pertanyaan itu meskipun setelah satu minggu berlalu. Padahal anggotanya adalah adalah dosen, wartawan, anggota DPR, mahasiswa, aktivis LSM, pastor, pendeta, dokter, dan lainnya. Jadi persoalannya bukan pada persoalan intelektual, tapi kalau bukan itu, lantas apa?

Apa mungkin untuk berimajinasi pun Orang NTT sudah tidak berani lagi? Jika sudah tidak berani berimajinasi, apakah tidak boleh dianggap mati? Jika demokrasi sebagai sebuah imajinasi pun telah mati bagi masyarakat pinggiran, lantas apa yang sedang terjadi?

Atau, jangan-jangan, judul tulisan ini pun dianggap sebagai humor semata. Humor yang tak mungkin dan menjengkelkan jadi tidak perlu dibahas. Sarkasme semacam itu jelas tidak memberikan atmosfir persahabatan. Jika kita tiba dengan rasa ini, apa ini bukan sebuah cara ‘mati rasa’ yang biasa?

Jika para calon wakil presiden saat ini cukup gagah menempelkan CV-nya, dan menuliskan nama trah keluarganya, juga jabatannya dalam logika sejarah moderen, maka jangan ditanya mana CV orang yang berimajinasi saja sudah tidak.

Sejarah nenek moyang
Soal sejarah besar tentu lah orang-orang pinggiran di NTT tidak menyimpannya. Tak pernah ada kitab soal sejarah itu. Nenek moyang yang menulis saja tak. Soal berapa lautan yang telah diarungi tempo doloe pun, Orang Dawan di Timor pun tidak ada yang tahu, sebab banyak lagi yang belum melihat laut.

Tetapi, tanpa semua kedigdayaan dan cerita besar soal kerajaan masa lalu, apakah lantas orang-orang pinggiran pantas dipinggirkan, dan pantas merasa tidak ada? Apakah benar tidak ada calon wakil presiden dari NTT? Soal ini, Bukan cuma orang NTT saja yang merasa ini wajar, Tempo edisi terbaru pun tidak menulis adanya calon wakil presiden dari NTT. Dan, itu bukan masalah!

Sampai di sini, tentu sidang perkabungan sudah mengerti, mengapa pentas demokrasi pun bisa memberi kabar duka untuk orang pinggiran. Mungkin ada yang bertanya, kenapa menjawab calon wapres saja tidak berani, bagaimana kalau pertanyaannya: ‘siapa calon presiden dari NTT?’

*Co-editor Jurnal Academia NTT, dimuat di Pos Kupang, dan ramai diperdebatkan di mailing list Forum Academia NTT. Katanya harus belajar dulu. Kayak Pak Harto dulu aja…mau ada capres lain tapi yang sudah berpengalaman. Ya cuma Pak Harto.


Leave a comment

Berdialog Dengan Modernitas


Oleh: Dominggus Elcid Li

Membaca surat kabar 77 tahun lalu, yang terbit di Kupang dan membandingkan isinya dengan terbitan harian ini di tahun 2008 isi beritanya tak jauh berbeda.

Di Pos Kupang, protes para guru di tahun 2008 di Sikka dan Kefamenanu karena nasibnya tak berubah, tak beda dengan protes para guru di tahun 1929 di surat kabar Pewarta Timor. Tujuan dari menulis kali ini, mudah-mudahan, dari tulisan ini dapat dilihat jarak antara era kolonial, era Republik, era Orde Baru, dan era Otonomi Daerah, yang artinya sama saja: ‘perut kosong’ dan ‘mari menipu’.

Surat kabar Pewarta Timor, tanggal 15 Juni 1929 di halaman 1, seorang penulis tanpa nama (N.N) menulis tentang tidak diterimanya gaji para guru di Rote (Roti) dan Sabu (Savoe) untuk Bulan Desember 1928 dan Januari 1929. Seorang pendeta diduga korupsi.

Tulisan aslinya begini: Sebagai telah maloem pada toean2 pembatja bahwa nasibnja goroe2Volks dan Inl. Lerar Afdeeling Roti dan Savoe tidak menjenangkan. Djangan kepada t.t goroe itu kepada siapa djoega merasa ketjiwa, kalau peroetnya kosong.

Lalu dilanjutkan: Pada tanggal 3 Februari 1929 menoeroet 1 nota jang kita dapat dari pada seorang goroe dari Savoe bahwa pada tanggal terseboet diatas toean Sjioen pandita Roti en Savoe membawa gadjih seboelan jaitoe gadjih boelan NOVEMBER 1928 oentoek goeroe2 di bahagian Savoe.

Dari Pewarta Timor para pembaca pun tahu bahwa gaji para guru di dua pulau ini tidak dibayar. Selain itu diberikan kabar lain gaji para guru itu dibawa oleh seorang Pendeta (pandita) Sjioen. Tetapi Pendeta Sjioen sendiri mengaku bahwa ia sendiri menyatakan selama setahun ia pun belum dibayar gajinya ketika ditanya oleh Inl Leeraar Menia, toean Rame Haoe. Itu pun menurut penulis ini, ada beberapa kejanggalan (vergadering) yang dilakukan Tuan Pandita.

Berita selanjutnya Tuan T yang hendak mengungkapkan kasus ini dan berupaya mencari kebenaran ia pun kemudian dipindahkan oleh yang berwajib. Lantas penulis ini menulis lagi: ‘Inikah oepahan segala jang menoentoet kebenaran?’

Sejarah korupsi kita

Dari Surat kabar Pewarta Timor (1929) terekam, bahwa korupsi itu tidak kenal batas wilayah suci dan duniawi. Selain itu terekam jelas bahwa yang berusaha membuka kasus itu tak selamanya didukung oleh pihak yang berwajib. Kemudian dari sejarah kita tahu bahwa surat kabar itu sudah ada sejak di daerah Timor dan sekitarnya sejak tahun 1920-an. Selain Pewarta Timor, ada Soeloeh Timor. Jadi tradisi membaca koran itu sudah cukup lama untuk wilayah yang pernah dikenalkan dengan nama Sunda Kecil oleh M.Yamin—yang jauh lebih luas dari Sunda.

Lantas apa artinya jika di tahun 2008, seorang wartawan (Obby Lewanmeru) yang gencar menulis soal ubi Aldira dipukul oleh ‘orang-orang suruhan’ seorang pegawai Bank NTT, Dus Helmon. Selanjutnya lima orang suruhan Dus dimasukkan di penjara, sedangkan Dus ada dalam tahanan kota. Di halaman dua dari dua halaman, redaksi Pewarta Timor, memuat protes seorang penulis lain untuk berita berbeda: apakah mungkin ada keadilan jika berkaitan dengan keluarga? Pertanyaan ini masih lah aktual, karena keluarga merupakan hal penting dalam masyarakat kita, sehingga untuk pertanyaan itu kita selalu bersikap mendua.

Untuk pihak kepolisian, khusus untuk kasus pemukulan wartawan, apa yang diharapkan adalah memberikan penjelasan kepada publik apa sebenarnya motif pemukulan itu. Hal ini sederhana dan dapat dibuka jika perangkat hukum bersikap jujur dan terbuka. Agar tidak ada orang yang semena-mena dan seenak perut melanggar hukum negara.

Sebagai catatan ingatan, biar lancar bekerja, beberapa fakta ini bisa kita cermati: pertama, benar Bupati Manggarai Barat, lewat perangkat pemerintahannya telah memberikan pernyataan bahwa ia tidak terlibat dalam tindakan pemukulan. Kedua, diketahui Dus Helmon adalah kerabat atau orang dekat Bupati. Ketiga, tidak ada liputan wartawan soal perkara Bank NTT seperti yang menjadi alibi para pemukul suruhan Dus Helmon.

Dari pengalaman hidup di ibukota kabupaten, relasi antara bupati, sekwilda, jaksa, kapolres, dandim, kepala pengadilan, dan wartawan, itu hubungannya ‘seperti keluarga’ saja. Sebagai bentuk hubungan antar para manusia yang harmonis itu sah-sah saja sebab orang memang harus hidup damai, tetapi hidup harmonis tidak berarti meninggalkan prinsip hidup berbudi dan jalan lurus.

Pertanyaan saya untuk Kapolres, dan tentunya atasan langsung (baca: Kapolda), singkat saja, apa motif pemukulan ini? Jika alibi itu tidak terbukti lalu apa penjelasannya? Permintaan saya satu, mohon dibuktikan bahwa semua orang sama di mata hukum. Ini penting karena menyangkut kredibilitas para perangkat hukum itu sendiri, artinya integritas bapak berdua dalam tahap ini.

Kolusi Pejabat
Memang dalam lingkup negara, jaringan keluarga masih merupakan jaringan utama untuk berkuasa sehingga posisi-posisi kunci di tingkat negara pun loyalitas keluarga adalah yang utama. Di NTT juga sama, keluarga masih merupakan hal yang utama, sehingga tidak jelas batas-batas peran yang dimainkan dalam ruang-ruang sosial yang berbeda. Tidak jelas mana yang dikategorikan profesional, dan mana yang personal.

Akibat yang paling jauh sebenarnya sedang kita rasakan sekarang, apa pun nama institusi moderen yang kita adopsi tetap ada dalam cita rasa keluarga atau rasa ‘anak suku’. Baik itu di wilayah pemerintahan, universitas, ordo keagamaan, pilkada, tender proyek, dan lainnya. Kita tidak bisa membedakan dan memberikan pengertian sejauh mana wilayah ‘keluarga’ maupun wilayah ‘negara’ dalam fase tertentu berbeda dalam hidup sehari-hari.

Membaca koran tahun 1929, rasanya sama seperti membaca berita on line Pos Kupang hari ini di internet. Korupsi masih jadi penyakit, yang menuntut keadilan masih gampang ‘di ping pong’, dan para guru masih susah.

Sebagai pengingat waktu, Indonesia diproklamirkan tahun 1945, tetapi mengapa membaca tulisan tahun 1929 sama dengan rasa 2008? Apa yang keliru dengan manusia Indonesia? Dan apa yang keliru dengan manusia di NTT? Mengapa tindakan memukul semena-mena masih menjadi bagian dari kita? Dan mengapa hukum masih menjadi sesuatu yang asing, sehingga membakar rumah masih merupakan ‘cara lokal’ untuk memenuhi rasa adil?

Selama kita tidak berusaha mengenali karakter-karakter antagonis masyarakat ini dan diri sendiri, kita tidak sedang belajar hidup, apalagi beragama (baca: merayakan hidup). Karena kita jelas jauh dari cita rasa itu, karena tidak bertanya, dan apalagi berusaha menjawab pertanyaan utama semacam ini: ‘Who am I?’ atau ‘siapakah saya manusia?’.

Selama kekosongan ini terus terjadi, selama itu pula, perubahan institusi, jabatan baru, atau dari yang telanjang sekarang memakai penutup aurat, atau apa saja, sebenarnya hanya lah berbeda bentuk tetapi tidak berbeda isinya. Tepatnya memang tidak bergerak, kita tidak lebih ber-budi, atau sedang berusaha untuk ber-budi.

Lewat membaca surat kabar lintas waktu kita bisa memahami mengapa Mahatma Gandhi tidak pernah percaya dengan modernitas sebagai jalan keluar, apalagi perangkat hukum (Chatterjee, 1986). Hal ini yang menjadi inti perdebatannya dengan Rabindranath Tagore– maupun Pandit Jawaharlal Nehru (Sen, 2005). Gandhi melihat jalan modernitas tidak akan sanggup menyentuh sisi pencarian hidup manusia, sedangkan Tagore berpandangan ‘renungan dalam’ itu harus lah terbuka dan lebih optimis bersentuhan dengan modernitas yang harus dikawal dengan lebih dekat pada alam dan cinta manusia.

Meskipun berbeda, mereka tetap bersahabat hingga masing-masing ‘pergi’. Ya, orang-orang berbudi namanya abadi dalam waktu yang fana. Sedangkan para pengusung jargon jelas bukan orang yang sedang mampir minum air hidup, karena tak mampu ‘meng-ada-kan’ akal budi.

Dimuat di Harian Pos Kupang, Maret 2008


Leave a comment

Kita maju dalam rombongan


Oleh: Elcid

Membaca kisah Rektor UI yang dari anak desa dan sukses sungguh menggembirakan. Artinya api itu ternyata tidak lah padam. Harapan kita tetap ada meskipun jalannya terjal. Bicara soal Indonesia, kita sering terpaku pada gambar besar, gambar peta kepulauan, gambar Pemilu 2009. Tetapi jika Indonesia dimengerti sebagai sebuah puzzle, di mana setiap kita merupakan bagian dari gambar besar itu, maka kita bersama-sama perlu berolah gerak agar menjadi sebuah gambar yang utuh. Contoh itu sudah ditunjukkan oleh rektor UI yang baru ini. Membaca berita dari tanah air tentang kiprahnya mengajak kita untuk bertanya, apa yang sudah kita buat untuk melengkapi gambar Indonesia?

Umumnya, yang terjadi, selain menuding, juga menganggap kepingan gambar sendiri lah yang paling baik. Akibatnya gambar utuh milik Indonesia tetap lah sebuah utopia. Bahkan keterpurukannya makin dalam, karena gambar yang sepotong itu masih saja terpecah-pecah lagi, dalam noktah yang minta untuk tidak dimengerti, atau yang kita pahami sebagai anarkhi.

Kembali ke rektor UI. Kiprahnya dalam beberapa tahun ini memang populis, ia mencoba untuk menarik gerbong bersama. Ia tidak rela meninggalkan satu sekrup tercecer di bantalan kereta api. Ia tunjukkan semuanya ini tidak datang dengan mudah, tidak diberi. Ia datang sedikit, demi sedikit. Kepercayaan itu ada dan menuntut bukti dari yang kecil yang dikerjakan.

Coba simak baris tulisan berikut yang menggambarkan karakternya: Metafora “pulang kampung” bersama teman di bawah temaram Bulan menghindari jalan terjal dan gelap inilah yang membentuk kepribadian Gumilar memimpin FISIP UI. Ia selalu ingin bersama-sama mengerjakan apa pun, enggan meninggalkan dosen, karyawan, maupun mahasiswa yang dia asuh nun di belakang sana.

Sederhana sekali, tetapi yang sederhana ini lah yang kian mahal dalam iklim serba susah. Kadang menjadi pemimpin dengan karakter beginian dianggap sok jago, sok heroik, atau apa saja lah yang negatif. Tetapi jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh maka sukses itu bukan lah sesuatu yang tidak mungkin.

Prinsip pantang meninggalkan yang susah, yang seperjuangan, yang senasib, yang ada di sekitar kita itu lah yang kurang dari kita. Ini bukan sesuatu yang asing, yang baru datang dari paham komunisme: sama rasa, sama rata. Ini sesuatu yang ada dalam masyrakat kita yang sering ditinggalkan karena sering individu membayangkan bahwa maju (progress) hanya bisa terjadi jika berlari sendiri. Sehingga tak jarang, kawan makan kawan, teman makan teman atau sekian frase lain yang menjelaskan bahwa kita butuh tumbal untuk maju.

Berpikir positif, dan mencoba untuk melakukan hal selalu dengan lebih baik itu lah namanya tekad atau usaha. Ini bukan cuma milik seorang petugas marketing jual kecap. Sebab visi seorang pemimpin ada di situ. Bagaimana mengumpulkan rekan-rekan yang begitu berbeda, dan mendudukan dalam satu meja, dan bersinergi bersama itu lah manajemen. Tetapi kualitas pribadi-pribadi macam apa yang bisa membuat semua duduk dalam satu meja? Itu lah yang perlu dipelajari.

Kita harus yakin bahwa kita bisa bekerja sama. Tanpa keyakinan semacam itu tidak mungkin sebuah organisasi bisa tumbuh, atau sebuah universitas bisa berkembang, atau sebuah bangsa bisa menatap masa depan. Contohnya secara kualitas, diaspora Indonesia di manca negara kini menjadi peyumbang pemikir dunia. Namun, karena wajahnyanya yang begitu beraneka ragam membuat wajah Indonesia nyaris tak berbekas jika dibandingkan wajah-wajah India, dan Cina. Geraknya diaspora Indonesia tidak terlihat, karena selalu terpecah.

Saat ini tantangannya bukan hanya mengumpulkan keping kecil dalam organisasi terdekat, tetapi bagaimana memaksa agar diaspora Indonesia tak nyaman berlama-lama tinggal di luar negeri. Ia punya tanggungjawab terhadap rombongan yang ia tinggalkan. Jika kini diaspora Indonesia tak bisa membentuk gambar utuh itu juga menjadi pertanyaan, kenapa keyakinan untuk maju dalam rombongan itu makin punah?

Organisasi apa pun di Indonesia tidak akan mampu menjadi pemain tunggal. Keinginan untuk menjadi absolut dengan mudah patah dan menjadi ajang saling bantai. Tetapi menemukan titik-titik simpul untuk bekerja sama, untuk duduk semeja itu lah pekerjaan yang sulit. Jika mental kita hanya mental deklarator, hanya mental penulis opini harian, mental komentator di surat kabar, yang hanya bermain dalam jaringan tanda, tanpa berusaha meletakkan tanda dalam pengertian bersama maka kita bukan lah pembuat simpul. Kita hanya orang-orang yang berlari sendiri meninggalkan rombongan.

Krisis kepemimpinan Soekarno dan Soeharto terbukti bahwa kepemimpinan tunggal hanya membawa kehancuran dahsyat. Rajutan solidaritas yang dibangun terlampau sederhana sehingga gambar Indonesia berantakan sekali diterpa angin. Sekali ditabrak tiga banteng, hancur berkeping.

Di mana pun kita bekerja, pernah hidup, dan bergaul, kita tak boleh meninggalkan rombongan. Keterpurukan dan kesusahan yang tiba bertubi-tubi, bencana yang hadir dan merubah hidup dalam serba darurat setiap saat menuntut kita untuk berubah pula dalam bergerak: tak boleh berjalan tinggalkan rombongan. Tantangan yang ada harus dihadapi secara bersama-sama. Nyawa, martabat, persahabatan, kepercayaan, dan semua nilai yang menunjukkan integritas itu lah taruhannya. Tanpa mendidik diri sendiri dengan hal-hal semacam ini, bangunan Indonesia adalah bangunan yang keropos. Siapa rombongan saya di kampung? Siapa rombongan saya di kampus? Siapa rombongan saya dalam hidup? Siapa rombongan saya dalam keluarga? Siapa rombongan saya dalam organisasi? Siapa rombongan saya dalam bernegara? Siapa rombongan saya yang tersisa dari teman sepermainan saya?

Meletakkan diri dalam gambar abstrak tiga dimensi membantu kita untuk tidak melupakan hidup. Manusia Indonesia dituntut untuk berpikir kompleks, dan bertindak benar.

23 Nov 2008


Leave a comment

Negara dan Nasionalisme Fase Ketiga


Oleh: Dominggus Elcid Li

Menerjemahkan nasionalisme Indonesia aktual di tahun 2007 ini memang tidak mudah bagi siapa pun. Sehingga dengan menempatkan diri sebagai seorang nasionalis dengan sendirinya diminta untuk tidak bertindak ahistoris atau melupakan sejarah, agar tindakan yang ditempuh tidak menjadi blunder bagi Republik Indonesia. Sehingga, jawabannya tidak disederhanakan, misalnya, dengan membangun Korem baru, membangun batalion, atau membangun tempat latihan bersama dengan negara asing atau bahkan menciptakan ‘musuh imajiner’ yakni rakyat sendiri.

Jika kita membagi rentang perjalanan sejarah Republik dalam tiga fase, maka nasionalisme Indonesia di fase ketiga merupakan fase terberat yang membutuhkan kejelian untuk memahaminya, karena garisnya tak sejelas era kolonial. Nasionalisme di fase pertama dilatari pergolakan di daerah koloni sebelum tahun 1945. Kondisinya cukup jelas memisahkan garis antara yang dijajah dan penjajah yang telah berlangsung selama beberapa abad. Sehingga, di tahun 1945 sejumlah pemimpin berkonsolidasi dan memproklamirkan Republik Indonesia, setelah Hirosima dan Nagasaki dibom, dan Jepang menyerah, sebagai tanda akhir Perang Dunia Kedua. Tercatat agresi Jepang, Jerman, dan Italia ke berbagai negara memicu lepasnya kontrol negeri induk terhadap koloni-koloninya.

Nasionalisme fase kedua, berlangsung pasca kemerdekaan. Usaha untuk memperjelas, batas kedaulatan negara pernah dilakukan oleh proklamator Indonesia, Soekarno bersama para pemimpin Asia Afrika di Bandung. Namun khusus untuk Indonesia euforia romantisme merdeka bekas negara jajahan di dua dekade awal kandas di tahun 1965, karena ketidakmampuan para pemimpin Indonesia memahami tata dunia baru, yang dibuktikan dengan ketidakmampuan menghindari tragedi politik yang paling mematikan bagi negara ini. Republik ini hanya sekedar menjadi medan politik perang dingin. Kita tak berhasil membebaskan diri dari perangkap politik internasional. Sisa-sisa kebodohan itu masih terasa hingga saat ini, misalnya dengan saling menyatakan diri yang satu lebih nasionalis, dan yang lainnya adalah komunis dan pembusuk negara.

Selanjutnya, fase ketiga nasionalisme Indonesia ditandai dengan era mengisi pembangunan yang dirayakan dengan nama Orde Baru dengan motornya Golongan Karya dan ABRI. Stabilitas politik dan keamanan dengan ujung tombak rencana pembangunan menjadi kurikulum selama tiga dekade. Namun, mimpi pembangunan lebih banyak dibangun di atas berbagai kebobrokan, sehingga sekali diterpa krisis ekonomi, mata uang Rupiah milik Republik kembali terjembab. Jatuhnya nilai tukar Rupiah, kemudian disusul dengan hilangnya kepercayaan sebagian besar masyarakat terhadap Presiden Soeharto. Setelah tiga dekade memimpin, ia dipaksa mengundurkan diri karena semua sasaran tembak atas kegagalan Republik untuk lolos dari krisis moneter dan penyalahgunaan kekuasaan mendapat nama dalam slogan: ‘turunkan Soeharto’. Kini, nasib Soeharto tak jauh dari tahanan rumah model Soekarno dulu. Tragedi yang dialami dua pemimpin negara ini menandai ketidakmampuan manusia Indonesia merumuskan negara ala Nusantara.

Setelah itu, tidak ada satu pun pemimpin yang mampu menuliskan Republik Indonesia sebagai sebuah rumah yang kokoh. Sebaliknya, yang ada adalah sekelompok orang yang berbicara bergantian menjadi Presiden di atas panggung pasir yang bergerak. Nusantara adalah pasir yang bergerak itu sendiri. Di era Soekarno, ia memesona masyarakat dengan kemampuan orasi yang dipancar luas lewat radio, dan kejatuhannya menandai berakhirnya era retorika politik massa. Sedangkan di era Seoharto sistem negara integralistik yang serba terpusat menjadi daya ikatnya, dengan dua simpul utama yakni birokrasi terpusat dan peran dominan militer. Kedua simpul ini terbukti tidak ampuh menghadapi krisis ekonomi di tahun 1997. Negara yang sifatnya semu dan seremonial terbukti tidak bisa bertahan ketika dihadapkan pada “invisible crisis”.

Ini merupakan bukti sejarah bahwa dengan ‘sistem komando’pun Republik ini tak bisa bertahan melawan hempasan krisis moneter. Ternyata, musuh itu bukan lagi NICA-Belanda, ternyata musuh negara itu kita sendiri. Para penjarah harta nusantara dulu ditandai dengan nama kompeni Belanda, ternyata selama era Soekarno, Soeharto dan era tidak pasti ini para penjarahnya adalah company (baca: perusahaan) milik anak-anak bangsa ini sendiri. Saat ini masing-masing sibuk cari untung demi nafsunya sendiri. Adil atau tidak, seolah-olah sudah tidak menjadi persoalan aktual lagi. Situasi anarki yang terjadi sejak tahun 1997 ternyata memberi dampak ketidakpedulian kepada bangsa ini pada semangat kehidupan.

Teriakan masyarakat di berbagai pelosok Republik tentang ketidakdilan inilah yang diterjemahkan menjadi tidak nasionalis. Suara para aktivis LSM tentang korupsi dan penyimpangan kekuasaan dengan mudah dibelokkan menjadi bunyi para pembusuk negara. Kecenderungan untuk selalu mencari tumbal rupanya sudah menjadi watak para elit penguasa di bekas koloni Belanda ini. Kita tentu mengingat bahwa di zaman perang kemerdekaan, Belanda memberi julukkan ‘kaum ekstrimis’ untuk para pejuang pemberontak, sedangkan kini para pemrotes ketidakadilan disebut ‘tak nasionalis’ atau ‘kaum separatis’ atau ‘komunis’ sebagai pembeda. Tak bisakah kita mencari sebab sebelum memberi nama, agar kita tak hanya mengulang periode akhir Pemerintahan Belanda di Indonesia?

Ketidakmampuan untuk ber-naalar secara benar ini akhirnya bisa ditebak: tragedi yang berulang kembali. Situasi Nusantara yang sangat kompleks, baik secara geografis, komposisi etnis, dan latarbelakang sejarah seharusnya membuat para pemimpin sadar bahwa sistem negara dengan garis komando sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan zaman. Tabrakan antara rasa ketidakadilan dan cepatnya laju informasi, membuat seribu satu reaksi bisa muncul setiap saat. Tak heran jika wartawan dan inteljen sama-sama salah menganalisis informasi karena ketidakmampuan menggunakan nalar dasar.

Birokrasi yang korup, tentara yang korup, polisi yang sejak masuk pun pakai sogok, wartawan amplop, hakim dan jaksa yang suka disuap inilah yang menjadi penjajah baru. Ketidakadilan yang terjadi dengan mudah disuarakan oleh para aktivis LSM. Ironisnya, karena LSM itu umumnya didanai organisasi di luar negeri maka dengan mudah disebutkan LSM telah menjadi antek bangsa asing. Padahal, kalau mau cukup bernalar, bisa diketahui kalau pemberi dana asing (LSM Internasional) adalah organisasi amal, yang datang kemari karena mendengar berita penderitaan dari daerah semacam Aceh dan NTT. Artinya dana amal itu pun dikumpulkan dari uang receh masyarakat yang peduli orang susah, misalnya dengan menjual barang bekas, semacam: buku, pakaian, boneka, dan jepit rambut. Jadi, semacam kios di pasar loak yang dimaksudkan untuk kegiatan amal. Uang yang terkumpul meskipun mungkin di negeri asalnya jumlahnya kecil, namun di Indonesia jumlahnya naik karena jatuhnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang kuat dunia lainnya.

Isu ketidakadilan dan kemiskinan, yang digemakan oleh masyarakat, yang kemudian dituduh sebagai suara antek negara asing adalah berlebihan. Ini salah siapa? Negara kita tidak mungkin tumbang oleh organisasi yang hidupnya hanya didasarkan pada hasil penjualan barang bekas dan kebaikan hati donatur. Sebaliknya, negara kita mungkin tumbang kalau pemimpin dan pejabat negaranya korupsi, dan, tidak mampu bernalar secara benar. Kekeliruan para pembuat strategi di pusat pemerintahan dalam menerjemahkan penderitaan rakyat adalah fatal. Padahal ekspresi penderitan bisa muncul dalam seribu satu wajah.

Narasi kemerdekaan 1945 yang selama ini menjadi bacaan wajib masyarakat dari berbagai strata, kemudian menemukan ruang dialognya sendiri. Segala kegagalan atau disfungsi aparatur Negara dengan mudah dibalik: untuk apa bernegara jika tak ada jalan keluar? Nasionalisme model indoktrinasi memunculkan kritik bersumber pada bahan bacaannya sendiri. Semoga arus balik dari kuatnya doktrin nasionalisme itu bisa dipahami dan diberikan jalan keluar yang tepat.

Kegelisahan masyarakat atas lambatnya pemulihan situasi ekonom dan disfungsi aparatur negara di berbagai lapisan, pada akhirnya tidak memadai hanya dijawab dengan parade personel militer di salah satu wilayah termiskin di bekas koloni Belanda ini. Mimpi merdeka di fase nasionalisme ketiga ini membutuhkan jawaban yang tepat, bukan gagah-gagahan. Sebab inferior complex di bekas negara jajahan, tak cukup dilawan dengan slogan, jargon, seremoni, mentalitas bapakisme, dan skema korupsi sistematis ala grup arisan bergilir. Sudah saatnya kita melihat dalam-dalam pada mimpi merdeka, dan bertanya, “Kita ada dimana?” Di titik ini, antara rakyat dan jenderal tak ada bedanya. Ini akan mempermudah kita untuk mencari di mana ujungnya nasionalisme jika jargon sudah dibuang.

Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Afrika sebagai wakil dari negara-negara bekas koloni yang hadir dalam konferensi di Bandung, kita terhitung tidak berhasil menghasilkan pribadi yang unggul di mata dunia. Pemimpin negara kita hidup dalam ilusi, tak berhasil melihat persoalan aktual dan secara tegas memberi jalan keluarnya.
Singkatnya, mendirikan batalion baru, korem baru, dan tempat latihan perang baru di provinsi ini bukan merupakan jalan keluarnya. Tentara dan rakyat, ungkapan Mao Tse Tung dan disukai oleh Jendral A.H Nasution, adalah ibarat ‘ikan dan air’ (Lihat dalam Civic Mission: Suatu Aspek Pembinaan Wilayah, Brigjen. Sokowati, 1962, hal.52). Sehingga jika rakyatnya sekarat, menambah tentara tak ada gunanya. Ikan pasti mati jika berenang dalam limbah. Sehingga saat ini bagaimana membersihkan limbah lah yang harus menjadi fokus, bukan menambah ikan. Negara kita sudah lama hidup dalam omong kosong, sudah saatnya nalar dasar lah yang dijadikan pijakan, bukan sekedar main kuasa tanpa nalar. Kekuasaan tanpa kontrol hanya membawa kita pada kematian.


Leave a comment

Kenapa Harus ‘Kami’?


(Pertanyaan Untuk Anggota Dewan di NTT)

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Figur pilar moral dalam politik bukan omong kosong. India sebagai sebuah Negara mustahil bisa tampil sepercaya diri sekarang, jika Gandhi tidak memilih untuk mati raga dan tekun dalam sikap asketik. Dan amat diragukan, apakah perjuangan kaum kulit hitam di Amerika Serikat bisa berjalan tanpa spiritualitas Martin Luther King Jr.? Untuk kita, Bung Hatta memang disebut sebagai pilar moral, namun Bung Hatta keluar dari arena politik. Kita butuh figur pandita yang ‘menjadi’ dalam gerak politik. Tulisan ini selanjutnya ada dalam ranah spiritualitas politik.

Kata ‘kami’ di awal tulisan ini adalah ‘kami anggota dewan perwakilan rakyat’, sedangkan kata “kami” di akhir tulisan ini adalah rakyat atau warga negara. Pertanyaan lengkapnya, dari judul tulisan ini seharusnya: kenapa harus ‘kami’ yang lebih dahulu diperhatikan? Atau tepatnya meminta jawaban dari para anggota dewan terhadap pertanyaan: mengapa PP No.37 Tahun 2006 itu harus lebih dahulu kami dukung daripada yang lain? Pertanyaan ini sengaja dibuat ‘ke dalam’, untuk mengajak anggota dewan untuk berdialog dengan diri sendiri, dan bukan dengan jumlah uang– trilyunan yang nilainya minus jika dikurangi dengan beban utang Negara kita.

Tujuan tulisan ini keluar adalah untuk menjawab ‘litani’ para anggota dewan, dan bekas anggota dewan yang dalam beberapa hal ‘merasa’ paling lelah dalam ber-negara. Untuk jawaban positif, dengan jawaban ‘ya’, perlu dijawab oleh para anggota dewan dan para pendukungnya, termasuk bekas anggota dewan yang se-ide, pemerintah pusat, dan para disainer PP ini.

Mengapa ‘Tidak’?
Selanjutnya, tulisan ini didisain untuk dengan argumentasi mengapa tunjangan para anggota dewan ‘tidak perlu naik’. Dua alasan utama mengapa ‘tidak’: pertama, tunjangan itu tidak perlu ada karena jika dibandingkan dengan ‘penghasilan’ kelompok masyarakat lain, tunjangan ini menjadi terlalu mewah dan berlebihan. Persoalan ekonomi negara itu isinya tidak melulu anggota dewan, sebaliknya masih ada kelompok masyarakat yang penghasilannya masih amat minim. Kedua, tindakan para anggota dewan plus pemerintah pusat, dalam banyak hal sepertinya ‘masuk akal’, tetapi jika dilihat lebih tajam PP ini mendukung ‘mentalitas pengemis’ dan jauh dari semangat berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) milik Bung Karno, Presiden pertama kita.

Kedua pernyataan di atas akan coba dijelaskan dengan contoh sehari-hari, sehingga mudah-mudahan pengertian politik bisa dimengerti dalam cita rasa yang paling sederhana. Sehingga ber-politik masih mungkin dimaknai sebagai tugas menjalankan ‘panggilan’ zaman, dan bukan sekedar cita-cita pribadi. Ini perlu dibedakan, agar kritik berkaitan PP No.37 ini tidak hanya dijawab dengan wawasan pribadi, seperti yang terwakili dari ‘pengalaman saya sebagai anggota dewan’, namun coba dilihat dari sisi: apa peran politikus di atas negara yang hidup dari utang. Agar debat politik di gedung dewan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini: bagaimana kegiatan politik bisa menjadi cara mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan? Bagaimana debat politik bisa menjawab: bagaimana sebaiknya negara diatur agar kesejahtraan itu bukan hanya milik ‘kami’ anggota dewan tetapi ‘kita’?

Membandingkan ‘kami’

“Berapa penghasilan ‘kami’? Berapa tunjangan ‘kami’?”

Coba lah dibuka baik-baik nota-nota tanda terima. Silahkan dihitung gaji resmi, plus seluruh tunjangan, dan lain-lain yang tidak transparan. Kemudian, coba hitung berapa gaji seorang pembantu rumah tangga di Kota Kupang per bulannya. Apakah ada yang masih dibayar per bulannya 75 ribu rupiah? Berapa gaji seorang guru kontrak di Pulau Rote yang dibayar dari hasil ‘derma’ para orangtua murid? Atau berapa keuntungan seorang Ibu dari Sabu yang berjualan kacang gula selama sebulan di pinggir jalan diantara dingin dan cahaya pelita?

Kisahnya tentu lain, jika gaji dan tunjangan anggota dewan dibandingkan dengan gaji manager di level menengah sebuah perusahaan multinasional atau direktur LSM internasional di Jakarta, jelas belum sepadan. Namun, perlu di-ingat, baik manager maupun direktur adalah bagian dari sistem ekonomi negara maju, sehingga perbandingannya pun tidak bisa serta merta disamakan dengan anggota dewan negara yang ber-utang. Contohnya, gaji pembantu untuk satu bulan di Kupang, jumlahnya lebih kecil dari upah pekerja paruh waktu untuk cuci piring selama satu jam di Inggris. Contoh ini untuk menjelaskan hubungan antara diri,negara, dan sistem ekonomi dunia.

Politik ‘menadahkan tangan’

Sebutan ini tidak untuk mencari sensasi, tetapi menjelaskan mengapa dalam gerak politik negara kita, para kaum intelektualnya lebih bangga menjadi tukang tadah tangan. Aslinya negara kita saat ini defisit, perhitungan rincinya harus dijelaskan oleh para ekonom, namun reformasi yang dijalankan tetap setengah hati. Pembaruan yang dilakukan pun dilakukan secara parsial. Contohnya mengitung tunjangan anggota dewan itu tetap dilakukan terpisah, tanpa membandingkan selisih antara tunjangan anggota dewan dengan penghasilan kelompok profesi atau pekerja lainnya.

Sepertinya, apa yang dilakukan oleh para anggota dewan itu ‘benar’, dengan menjelaskan kenaikan tunjangan dengan upah dan kerja. Namun, sayangnya ada yang terlupakan bahwa Negara kita ini hidup dari utang, yang untuk membayar uang pensiun para pegawai negerinya untuk tiga tahun lagi pun masih dipertanyakan kemampuannya. Apa pandangan anggota dewan dari NTT tentang hal ini?

Dalam kacamata ini tindakan para anggota dewan bisa dikatakan tidak nasionalis, karena hanya memikirkan diri sendiri, tidak berkelanjutan, dan melupakan kondisi negara secara umum. Dapat dikatakan dalam negeri yang penuh dengan utang, watak para politikusnya cenderung untuk berpikir hanya untuk hari ini, dan memanfaatkan watak ‘aji mumpung’ atau predator. Saat ada di atas maka kesempatan harus dipakai untuk ‘sikat’ sebisanya, karena kondisi negara sendiri sangat rapuh, dan tidak bisa memberikan jaminan.

Pertanyaan untuk kita

Di tengah kesulitan dan bencana yang tidak ada putusnya, apakah kita, orang NTT, masih mampu mengartikan keterlibatan politik demi bangkitnya Negara? Atau malah ikut-ikutan memerah Negara agar semakin lemah?

Sayang, sebagai warga provinsi di pinggiran Republik Indonesia, hingga saat ini, ‘secara kolektif’ kita belum menyumbangkan pemikiran penting, agar Negara kita bisa bangkit kembali. Tanpa dilandasi keutamaan-keutamaan seorang negarawan, maka mustahil para politikus dari NTT bisa tampil di tingkat nasional sebagai seorang pemikir, dan menjadi pelaku politik yang patut diperhitungkan. Karena kualitas ber-politik kita masih ada di level menadahkan tangan, dan mengikuti mana yang untung. Belum lagi sampai pada sikap politik seorang negarawan, dimana kepentingan diri menjadi kurang penting dibandingkan dengan kepentingan Negara.

Seharusnya, para anggota dewan dari NTT mampu memberikan usulan dan kritik terhadap PP No.37 ini, dan bukan malah sibuk ikut asosiasi anggota dewan, yang mirip kelompok arisan. Bagaimana bisa dikatakan negarawan jika dengan bangga mendukung kenaikan gaji dan tunjangan dari hutang Negara? Di sisi yang lain, asosiasi anggota dewan, secara langsung menempatkan posisi para anggota dewan sebagai perkumpulan orang-orang dengan profesi yang sama. Tolong dijelaskan posisi ini dalam Tata Negara.

Singkatnya, “kami” sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Provinsi NTT ingin agar “kami” bangga bahwa wakil-wakil “kami” mau menjadi motor pembaharu pemikiran pemikiran politik di Indonesia. “Kami” berhak meminta wakil-wakil “kami” untuk menjadi pilar moral, karena sekali lagi, kita ada dalam Republik, dan bukan perkumpulan arisan.? Kita perlu membuktikan bahwa tafsir atas Republik mampu kita lakukan dari posisi marginal.

Politikus seharusnya tidak hanya pandai menarikan kata, sebaliknya harus setia pada kata-kata. Sikap hidup Bung Hatta masih diingat berbagai kalangan, ia setia untuk hidup bersahaja sampai pada ujung hidupnya . Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta waktu itu pun harus berbicara dengan DPRD DKI untuk memintak keringanan biaya air dan listrik bagi proklamator kita.

Di Daulat Ra’jat, edisi Bulan Januari No.85 tahun 1934, Bung Hatta masih menulis ‘Di Atas Segala Lapangan Tanah Air, Aku Hidup aku Gembira’. Sikap hidup itu tidak tawar menawar tentang berapa tunjangan yang akan didapat dengan sikap anti kolonial. Ia siap mengabdi pada Negara tanpa syarat. Ini lah bentuk mati raga dalam politik. Titik ini penting, tulisan itu ditulis satu bulan sebelum ia diasingkan ke Digul dan Banda selama 6 tahun. Entah, naik kapal apa?

Bung Hatta tidak hidup dari materi, namun mengapa sekarang begitu banyak syarat materi untuk menjadi wakil rakyat? Teladan Bung Hatta, membuat kita yang ditinggalkan masih berandai-andai, bagaimana rupa Indonesia seandainya Bung Hatta tetap dalam arena politik?

*Wartawan daerah, sedang belajar di University of Birmingham, UK.

Tulisan ini dimuat di Pos Kupang 2 April 2007, ada beberapa bagian yang tidak dimuat, entah kenapa? Mungkin keterbatasn halaman


1 Comment

Herb Feith yang Biasa Saja!


*Catatan tentang Indonesianis

Kepergian Daniel S.Lev baru-baru ini, salah seorang Indonesianis terkemuka dari Amerika Serikat, mengingatkan saya kepada para pencatat sejarah Indonesia lainnya: Herb Feith, seorang Indonesianis yang telah lebih dahulu pergi. Keduanya hampir sama dalam hidup, yakni bersahaja, akrab dengan situasi hidup orang biasa di Indonesia, sehingga ketika bertutur pun tidak berjarak. Tulisan tentang kepergian Daniel S.Lev, tersebar di berbagai surat kabar nasional baru-baru ini, dan dari para penulis yang pernah bersentuhan dengan Daniel S. Lev saya mencoba mencari kesan. Sehingga dalam tulisan kali ini, sosok Herb Feith lah yang akan diulas sebagai bagian dari kepingan ingatan.

Kepergian Indonesianis, sebutan untuk para ilmuwan asing yang telah menjadi “Orang Indonesia”, memang meninggalkan kesedihan. Karena para musafir ini pergi jauh dari negeri asal dan hidup di Indonesia dan menyatu di sini telah menjadi bagian dari sejarah kita. Memang sejak jaman pelayaran yang terjadi berabad-abad silam orang kulit putih sudah masuk ke Nusantara, dan masih berlangsung hingga kini antara lain sebagai pekerja LSM Internasional, penanam modal, pastor/pendeta, atau sebagai backpacker, turis hemat beransel. Tetapi orang-orang ini meskipun berdiam sekian lama di sini dan keluar-masuk Indonesia, tetap tidak disebut Indonesianis. Indonesianis adalah sahabat dalam arti yang sebenarnya, karena tidak berjarak. Mereka sama saja dengan kita, risau memikirkan ke mana Indonesia akan pergi.

Murah Hati
Empat tahun yang lalu, Herb Feith, Indonesianis berkewarganegaraan Australia juga telah pergi untuk selamanya. Dia yang menjadi tempat bertanya para pemuda; dia yang tak pernah merasa terlalu tua untuk mendengar dan mengajar, meninggalkan kenangan manis untuk bangsa ini. Bagi para pemuda: para aktivis, nama ‘Pak Herb’ identik dengan seorang rekan bicara yang mudah memberi ilmu di ruang-ruang diskusi gratis di mana pun.

Sering kali tanpa sadar saya membandingkan apa yang dilakukan Herb dengan para intelektual Indonesia di perguruan tinggi. Begitu berbeda. Herb begitu rendah hati, dan tidak tergiur dengan gemerlapnya kekuasaan dan materi. Bandingkan dengan para intelektual kampus yang beralih menjadi pemain-pemain politik atau selebritis, sehingga sering kali kita dibuat bingung apakah yang mereka mainkan itu sirkus politik atau entah lah?

Saat ini di Indonesia cukup sulit menemukan figur intelektual yang melaksanakan ‘politik hati nurani’–meminjam istilah yang dipakai almarhum Romo Mangun tentang motivasi politik yang seharusnya. Jika tak yakin, coba lah tengok dan hitung berapa banyak intelektual produk universitas yang saat ini duduk manis di lingkaran kekuasaan sambil menjalankan kompromi-kompromi politik rumit tingkat tinggi! Coba lah hitung berapa yang setia untuk vokal demi rakyat kita (juga tanpa embel-embel)!

Herb tak pernah merasa tua, dengan sepeda tua, batik lusuh dan tas coklat di tempat jok belakang sepeda onthel. Dulu, setiap hari ia mengayuh pedalnya ke mana saja di daerah Yogya untuk mengajar, menghadiri seminar, mengunjungi kenalan atau berbelanja pisang.

Di umurnya itu ia masih terhitung sehat, ingatan dan analisisnya masih baik. Ia hidup dengan teratur. Biasanya sekitar jam dua pagi Herb bangun dan mulai membaca dan menuliskan catatan pada kertas kecil, lalu beberapa jam kemudian ia pun tidur. Dan, saat fajar keluar ia sudah berlari di sekitar daerah Bulak Sumur, sekitar kampus UGM.

Singkatnya ia tak pernah merasa tua untuk belajar dan mendengarkan. Pada akhir bulan Oktober 2001, dalam pertemuan terakhir kami, Herb, pengagum Gandhi, mengaku ia sedang aktif berlatih yoga.

Tinggal beberapa purnama bersamanya meninggalkan banyak kenangan. Herb bagi banyak orang telah menjadi sumber inspirasi dan ensiklopedi berjalan dalam menelaah Indonesia. Seperti misalnya bagaimana ia menjawab soal Soe Hok Gie, Amir, Sjahrir dan referensi tertulis yang terkait dengan subyek ini. Seolah kejadiannya baru kemarin.

Di sebuah rumah, di kawasan Bulak Sumur, Herb menerima tamu dari berbagai kalangan mulai dari anak SMA, mahasiswa S-1, pasca sarjana, dosen, peneliti, wartawan, aktivis LSM, pejuang perdamaian, dan lainnya. Semua diladeni sama. Tak jarang ia mengundang kenalannya untuk untuk makan bersama. Hidangan sederhana, masakan khas Jawa Tengah karena yang masak simbok dari Jogja, dan disertai diskusi adalah potret kesehariannya.

Sebelum “kepulangannya” ke Australia di tahun 1999, ia menyumbangkan buku-bukunya ke sejumlah perpustakaan di Yogyakarta, diantaranya ke Kolese Santo Ignatius dan Pusat Studi Kependudukan agar dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Bandingkan dengan sikap para peneliti—entah dari universitas, lembaga penelitian, dan LSM mana saja–yang sekedar menjadikan orang Indonesia sebagai obyek, yang hanya datang dan meneliti dan tidak merasa berkewajiban menyumbangkan buku atau hasil kajian ke universitas atau perpustakaan umum. Lebih parah lagi, LSM di sini dengan bantuan asing yang rajin membuat report ke lembaga funding dengan data dan kajian aktual terkini, tapi amat pelit berbagi informasi ke masyarakat sendiri dan menjadi eksklusif.

Saksi mata
Komitmen Herb pada kemanusiaan ditunjukannya dengan memperhatikan hal-hal yang sering kali terbaikan oleh banyak mata. Seperti memberikan uang tambahan untuk tukang becak dan tukang tambal ban sepeda langganannya di ujung jalan rumah; menampung sebuah keluarga asal Timor Timur karena diintimidasi pasca jajak pendapat.

Simpatinya terhadap para korban kekerasan ini terkait dengan suasana masa kecilnya dulu, saat ia bersama ayah dan ibunya yang keturunan Yahudi itu harus pergi dari Austria, mengungsi ke Australia karena kekejaman NAZI. Tragedi kemanusiaan ini memang masih lekat dalam ingatan, sebab pernah sekali kami menonton film Life is beautiful, sebuah film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang bocah yang luput dari maut di camp konsentrasi, karena rasa cinta ayahnya yang menjaganya dengan rasa humor yang tak kunjung putus. Usai menonton Herb lama termenung. Ia menangis di beranda belakang. Tak sanggup berbicara untuk beberapa lama.

Sejarah kekerasan memang menghampirinya berulang kali. Herb adalah satu dari dua Indonesianis—seorang lagi Benedict Anderson–yang mengikuti persidangan para tahanan politik PKI yang banyak dihukum mati dan diperlakukan tak adil di penghujung tahun 1960-an.

Dalam sebuah tulisan mengenang Herb, Arief Budiman menyayangkan , setelah menulis karyanya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, yang telah menjadi bacaan wajib itu itu Herb Feith tak menghasilkan karya monumentalnya lagi. Namun pertanyaan yang setara dengan pernyataan itu, adakah yang dapat menghitung berapa banyak orang yang terpengaruh oleh Herb dengan pandangan-pandangannya, cara hidupnya dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari? Berapa banyak Indonesianis baru yang merupakan murid Herb? Berapa banyak orang Indonesia yang menjadi murid dan sahabatnya?

Memang banyak orang yang menyayangkan bahwa Herb tidak lagi menghasilkan karya penulisan gemilang lagi. Tetapi menurut saya Herb sendiri beralih untuk tidak hanya menjadi penulis atau seorang ilmuwan yang menganalisis masalah-masalah politik, ia telah menulis dengan cara lain, dengan sikap dan tindakan.

Atau, ia tak ingin teori-teori politiknya dipakai sebagai pembenaran atas praksis politik para politikus Indonesia, seperti yang terjadi sekarang ini. Di sini dosen-dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dari berbagai universitas ramai-ramai turun gelanggang dengan membawa teori-teori yang dibawanya dari universitas-universitas luar negeri. Sehingga seolah-olah masyarakat telah menjadi laboratorium percobaan teori-teori sosial terbaru yang dibuat dari lokasi, dan situasi yang ada di nun jauh di sana.

Memang ada yang belum sempat ditulis dan dikatakan Herb sebelum ia pergi, misalnya soal pengamatannya terhadapa apa yang terjadi dalam beberapa tahun menjelang tahun 1970–dan pandangan orisinilnya tentang Soekarno. Jika koleganya Benedict Anderson menuliskan tragedi 1965 dalam tulisan yang terkenal dengan nama cornell paper, maka Herb tetap menyimpannya.

Sayang memang, ketika rencanannya bersama Parakitri Tahi Simbolon untuk menyelesaikan sebuah buku tak terlaksana. Jika itu terlaksana, rasanya tulisan itu mungkin akan semakin membuka patahan sejarah Indonesia yang memang masih gelap.
Seperti ketika menjelang kepergiannya ke Australia di tahun 1999, ia menolak ketika saya menyebutkan kata pulang. “Pulang?” tanyanya. Saya lupa, seorang sahabat hanya mengenal kata pergi.

Di pertemuan terakhir, beberapa minggu menjelang ajal, Herb menolak untuk diwawancarai–padahal sebelumnya ia telah menyetujui, dan malah berjanji akan kembali ke Indonesia di Bulan Februari 2002. Tapi itu tidak pernah terjadi, sejak kecelakaan yang menimpanya di Melbourne pada tanggal 15 November 2001, atau sekitar dua minggu setelah pertemuan kami.

Andaikan mendapatkan kesempatan untuk wawancara, saya ingin bertanya banyak sekali, tetapi Herb memilih untuk menyimpannya. Atau, mungkin ia ingin agar saya belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, bukan hanya sebagai jurnalis tetapi sebagai peneliti.

Tentang Herb, tulisan George McT Kahin di kata pengantar buku Herb di tanggal 2 Agustus 1962 mencerminkan apa itu watak Indonesianis: Those who know Herbert Feith will be aware that his interest in Indonesia is not merely academic and that he has profound a personal affection for the country and its people. It might therefore be appropriate to mention that I believe his study constitutes a good example of the maxim that a scholar best serves such friendship through frankness of exposition and objectivity of appraisal. Menurut saya, tulisan Kahin tidak berlebihan, dan banyak sisi hidup yang amat orisinil dari Herb yang tidak diketahui oleh orang lain, yang dibiarkannya menjadi miliknya seorang.

Kepergian Indonesianis adalah sebuah kehilangan, karena kita masih membutuhkan lebih banyak lagi Indonesianis, sahabat sejati. Herb, Daniel, dan Indonesianis lainnya yang telah berpulang, tak ada bendera merah putih setengah tiang yang kami naikan untuk anda, namun percayalah banyak dari kami yang menangis diam-diam, mengenang kepergian para sahabat. Figur intelektual dengan sikap dan kesederhanaannya sungguh sulit dicari di Indonesia, di negeri yang dicintai sejak muda.

Ingatan tentang para Indonesianis “yang biasa saja” ini membawa saya kepada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat dari Jawa yang kental dengan pendidikan Eropa bertanya, “Kenapa orang Timur (maksudnya dari Flores, Rote, Timor, Ambon, Menado, Papua) itu kalau menjadi intelektual selalu berubah menjadi Barat (maksudnya Eropa atau Amerika)?” Pertanyaan ini tidak dapat saya jawab. Mungkin ia tidak bermaksud menyebut deretan etnis ini, mungkin maksudnya kenapa tidak biasa-biasa saja? Mengingat Herb, dan barat yang mungkin ia maksud membuat saya diam dan tersenyum. Mungkin juga sekarang menjadi biasa itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin begitu Pak Herb! Saya rasa anda pasti tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala, dan kemudian tertawa sambil mengatakan, “Mungkin, ya mungkin….”

Kupang-Birmingham, 2002-2007

karangan ini sudah berumur lima tahun lalu dan baru berkesempatan dan dibiarkan untuk dibaca.