Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Politik Etis Intelektual Indonesia


Politik Etis Intelektual Indonesia

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Dalam opini Daoed Josoef (Suara Pembaruan, 29/5/2009) dijelaskan pentingnya keterkaitan antara pendidikan dan politik. Juga menekankan pentingnya pendidikan elit yang memilikki jangkauan keseluruhan sebagai elemen penting dalam proses pembentukkan negara.

Dalam tulisan ini, penulis beragumentasi bahwa dalam perangkap modal, elit yang terdidik tidak bisa berbuat banyak, selain harus tunduk para pemilik modal yang menjadi pemimpin partai politik sekaligus pemiliknya. Sekaligus menunjukkan bahwa di abad ini elit terdidik Indonesia yang memiliki determinasi untuk membuka jalan baru juga semakin minim.

Figur pelopor, elit terdidik terdepan, yang tidak mengkultuskan dirinya sendiri memang amat minim. Saat ini generasi semacam itu, bukannya tidak ada, tetapi generasi yang ada hampir yakin bahwa tidak ada jalan lain selain masuk ke dalam partai politik. Dengan risiko tidak dianggap cerdas atau memiliki idealisme. Di sisi dibedakan antara intelektual di partai politik dan non partai.

Persoalannya, sejauh mana para generasi yang sempat diharapkan itu akan mampu ‘merubah dari dalam’ jika budaya partai politik tetap fokus pada tokoh. Dalam kejadian lanjutan, proses ini cenderung tanpa kontrol karena para individu berbakat pada akhirnya terperangkap dalam manuver politik sesaat. Kesimpulannya, perubahan tidak mungkin terjadi, selama partai politik hanya dianggap sebagai milik personal. Keluar dari praktek privatisasi partai politik ini seharusnya menjadi agenda utama untuk dikritisi dan dibuka. Jelasnya, strategi dua kaki perlu dipikirkan bagi para intelektual yang memilih aktif di partai.

Sebab selain ‘agenda politik praktis’ terkait Pemilu, maka sangat penting bagi partai politik kembali meletakkan partai politik dalam sistem politik dalam konteks kenegaraan. Bagaimana mungkin sense of wholeness dapat ditangkap jika horizon politik para generasi baru hanya sebatas Jakarta? Di sisi ini, kelemahannya, hanya kader yang berasal dari TNI yang memilikki catatan profesional penugasan di berbagai wilayah Indonesia. Kontradiksinya di saat yang sama TNI diminta untuk netral.

Keluar dari privatisasi partai
Pentingnya pendidikan yang membebaskan, misalnya meminjam metode Freire yang egaliter, dan yang bukan memanipulasi mungkin diadakan jika otoritas tertinggi di dalam partai politik tidak melakukan privatisasi partai politik. Dalam kenyataannya, keempat partai politik yang bersaing dalam Pemilihan Presiden-wakil presiden: Demokrat, Golkar, Hanura, dan PDIP, hingga saat ini tetap terperangkap dalam politik tokoh.

Debat yang terjadi menjelang Pemilu 2009 ini menunjukkan isi debat Pemilu 2009 hanya berkutat di masalah personal para calon presiden maupun wakilnya. Misalnya, berapa kuda yang dimilikki Prabowo, Boediono tinggal di mana, Megawati pendidikannya apa, dan lainnya. Karakter pembeda partai politik itu tidak ada–di sisi ini PKS merupakan perkecualian.

Karakter pembeda itu tidak tampak di dalam isi debat antar partai politik yang saling mendukung pasangan berbeda. Contohnya, dalam pasar Pemilu Presiden, kata semacam ‘neolib’ maupun ‘kerakyatan’ tidak menemukan pengertiannya, dan hanya sekedar menjadi komoditas perang mulut. Karena kata-kata ini hanya diletakkan sekedar jargon dan ‘disuntikan’ dalam sistem informasi, dan bukan merupakan platform partai politik yang bersangkutan. Tepatnya, ide yang dipaparkan hanya sekedar informasi, bukan merupakan karakter partai politik. Tidak adanya proses pendidikan politik, bukan indoktrinasi, dan usaha keluar dari privatisasi partai merupakan kritik utama bagi intelektual di dalam partai-partai politik.

Ditambah dengan ruang publik yang terbeli dengan advertorial dan yang lebih halus lewat berita juga membuat kita seolah-olah sedang ‘berdemokrasi’. Sebaliknya ‘ruang kritis’ untuk mengkaji sistem tidak dibuat. ‘Realitas’ yang dikemas para pekerja media televisi ‘takluk’ di tangan pemilik modal. Bagi kita, komersialisasi TVRI merupakan kemunduran karena kita tidak memilikki ruang yang tidak terbeli. Ini bisa dibandingkan dengan peran BBC yang tidak pernah ‘dijual’ untuk menjaga netralitas ruang publik (public sphere).

Politik etis intelektual Indonesia
Saat ini kalangan intelektual Indonesia yang sebagian besar merupakan kaum urban dan berdomisili di kota dalam apologinya selalu menyatakan bahwa kita harus terlibat dalam Pemilu 2009, dan menyatakan ini lah ‘capres terbaik’ dari yang ada. Bahkan sebagian ilmuwan sosial menyatakan agar legitimasi Pemilu 2009 ini agar tidak dipertanyakan. Pertanyannya, jika sebagai kajian ilmiah proses pembentukan sistem demokrasi Indonesia ini tidak dibuka, lantas di ruang mana kita akan berdialog?

Sense of urgency untuk memotori proses perubahan pasca badai krisis finansial di tahun 1997 amat minim di kalangan intelektual. Kelompok intelektual yang terbentuk di era reformasi, selalu ada dalam posisi sektarian, parsial sekaligus partisan. Di sisi ini kemungkinan untuk ‘mengadakan negara’ juga melemah.

Usaha emansipasi politik sebagai cita-cita pergerakan kemerdekaan seharusnya mampu menjadi agenda bersama dari berbagai wilayah Indonesia sehingga kaya perspektif. Contohnya di media, para calon presiden maupun wakil, berusaha ditulis sebagai figur yang ‘amat sederhana’. Misalnya Boediono dianggap amat sederhana. Pada saat yang sama, seorang Papua yang hidupnya jauh lebih sederhana, harus mengungsi karena ‘ruang hidupnya’ diambil, entah untuk perluasan perkebunan maupun daerah tambang baru. Ironisnya dalam sistem politik saat ini tidak ada celah baginya untuk bersuara. Ruang politik untuk kalangan ‘tidak terdidik’ ini tidak ada, dan juga tidak terwakilkan dalam kalangan terdidik.

Di era kolonial, di akhir abad ke 19, subordinasi ras dalam kolonialisme dikritik oleh beberapa intelektual Belanda mulai dari Eduard Douwes Dekker (Multatuli), Ernest Douwes Dekker (Danoedirdja Setiabudi), hingga Wim F.Wertheim. Pandangan mereka ditulis oleh warga Hindia Belanda, Suwardi Suryaningrat dengan judul ‘Als ik eens Nederlander was’ di tahun 1913. Tulisan itu mengkritisi pemaknaan kemerdekaan yang dilakukan oleh warga Belanda, sedangkan di saat yang sama masih menjajah. Sehingga menuliskan ‘Seandainya Saya Orang Belanda’. Kini, dalam ruang imajinasi, bisa dibayangkan apa yang akan dikatakan oleh para intelektual penggagas politik etis Belanda, kepada Suwardi Suryaningrat jika mereka berdialog di tahun 2009.

Praktek dominasi memang telah melewati batas warna kulit, dan semakin tidak kelihatan. Sedangkan emansipasi politik ekonomi di dalam negara tidak mungkin dilakukan selama ‘golongan negarawan’ lepas tangan.

Berbeda dengan Daoed Josoef, yang mengambil contoh Eaton, maka penulis berargumentasi bahwa saat ini para golongan terdidik yang bersekolah di mana saja harus mampu bertemu. Sebab Eaton di Inggris ada karena akumulasi pengetahuan sudah terjadi, dan struktur utama negara sudah berhasil dipetakan. Ditambah kondisi luar juga terpantau dan dikembangkan terus menerus. Selain itu pembuatan sekolah elit di Indonesia posisinya selalu berada di bawah kelompok politik lama, dan tak bisa banyak diharapkan lulusannya akan mampu memilikki jangkauan menyeluruh.

Bagi kita, usaha merekonstruksi Negara Indonesia selalu terjebak dalam politik sebagai sebagai perkara personal dan selalu dibayang-bayangi wawasan totaliter. Karena demokrasi ditempatkan tak lebih sekedar alat berkuasa daripada sebuah ruang yang harus dijaga dan dikembangkan.

Untuk itu hadirnya golongan intelektual negarawan merupakan kebutuhan kita saat ini. Momentum konvergensi ini lah yang harus diciptakan. Sekian warga negara terdidik dari berbagai komunitas di wilayah Indonesia perlu bertemu, dan bersama-sama terlibat dalam ‘mengadakan’ wajah manusia dalam nasionalisme Indonesia. Logikanya sebelum sebuah sekolah ideal terbentuk, ada sekelompok warga yang telah bertemu untuk merumuskan gagasan. Sisi ini yang luput dan lupa dikembangkan di era reformasi.

Di dalam sejarah Indonesia, momentum konvergensi ini dilakukan oleh para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari sisi ini nasionalisme bukan lah doktrin, seperti yang dikembangan Orde Baru hingga pemerintah hari ini, tetapi usaha rekonstruksi kolektif.

* Co-editor Jurnal Academia NTT, Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia)

Advertisement


Leave a comment

Seandainya Saya Orang Indonesia


Seandainya Saya Orang Indonesia

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Marshall McLuhan populer dengan pernyataannya the medium is the message. Meminjam ungkapan ini tak hanya pesan dari para komunikator politik dalam Pemilu 2009 yang layak diuji ‘neolib’ atau tidak, tetapi sekian elemen dari Pemilu, dan Pemilu 2009 yang menjadi pesan itu sendiri.

Intervensi negara ke dalam pasar hanya baru dilihat sebagai policy pemerintah yang akan datang yang disuarakan masing-masing tim sukses. Entah mengapa Pemilu 2009 tidak dilihat sebagai ‘pasar politik bebas’ yang telah berlangsung tanpa kontrol negara? Sebab persoalannya jika ‘pembawa pesan’ (medium) juga merupakan pesan, dan kita hanya menganalisis pesan literer yang keluar dalam kata apakah itu kritis?

Tanpa kontrol negara, Pemilu 2009 telah dan sedang menjadi pertarungan para pemodal. Partisipasi warga negara amat minim. Paradoksnya ruang politik pun telah menjadi pasar. Pemilu 2009 berlangsung tanpa intervensi negara untuk melindungi hak-hak warga negara dalam hal emansipasi politik.

Privatisasi Partai Politik
Di dalam pasar Pemilu, kata semacam ‘neolib’ maupun ‘kerakyatan’ aslinya hanya sekedar komoditas politik, tidak menjelaskan apa-apa. Terpisahnya kata dari realitas hidup sehari-hari merupakan persoalan lama para intelektual Indonesia. Ilmu di kalangan kaum terdidik telah menjadi komoditas politik dan hanya sekedar informasi yang bergerak di media massa.

Saat kampanye capres saat ini, ruang publik pun ikut ‘dibeli’, dengan advertorial dan semacamnya yang lebih halus lewat berita. Media, terutama televisi, pun sudah lama diprivatisasi. ‘Realitas’ yang dikemas para pekerja media televisi sering takluk di tangan pemilik modal. Komersialisasi TVRI pun merupakan kemunduran. Ini bisa dibandingkan dengan peran BBC yang tidak pernah ‘dijual’ untuk menjaga ruang publik.

Ketidakmampuan ‘negara’ dalam melindungi warga negara tampak jelas dalam privatisasi partai politik. Persoalan akses warga ke ruang politik hanya disederhanakan sekedar tercatat dalam daftar pemilih atau tidak. Padahal privatisasi partai politik hanya akan membawa kita ke pola politik Machiavelli, jauh dari demokrasi yang sedang dibayangkan. Kita sedang kembali pada sistem dinasti dengan basisnya keluarga.

Privatisasi elemen koersif negara yang ditandai dengan bersaingnya para eks purnawirawan TNI beserta staf merupakan bagian dari perapuhan struktur lama. Setara dengan ini, tidak becusnya penghitungan DPT dan penyelenggaraan Pemilu masih dilihat sebagai persoalan teknis semata. Padahal ini juga tanda perapuhan birokrasi sebagai elemen penting negara. Koordinasi pemerintahan semakin melemah dan di tengah ‘kebangkrutan’ ini lah Pemilu 2009 diadakan.

Politik etis intelektual Indonesia
Kalangan Intelektual Indonesia yang sebagian besar merupakan kaum urban dan berdomisili di kota-kota besar dalam apologinya selalu menyatakan ini lah ‘capres terbaik’ dari yang ada. Ini menjadi alasan etis untuk saling bertukar pesan di media massa, tanpa menghiraukan krisis ekonomi yang terjadi sejak 1997 dampaknya semakin kuat dirasakan setelah satu dekade. Jelasnya tanpa menghitung semakin lama ‘sisa pembangunan’ Orde Baru yang sedang menguap.

Usaha emansipasi politik sebagai cita-cita pergerakan kemerdekaan harus menjadi agenda bersama dan dilakukan dari berbagai wilayah, bukan cuma dimonopoli segelintir elemen di atas di Jakarta. Contohnya di media, para calon presiden maupun wakil, berusaha ditulis sebagai figur yang ‘amat sederhana’. Pada saat yang sama, seorang Papua yang hidupnya jauh lebih sederhana, harus mengungsi karena ‘ruang hidupnya’ diambil, entah untuk perluasan perkebunan maupun daerah tambang baru. Ironisnya dalam sistem politik saat ini tidak ada celah baginya untuk bersuara.

Subordinasi ras dalam kolonialisme dikritik oleh warga Belanda dari Eduard Douwes Dekker (Multatuli), Ernest Douwes Dekker (Danoedirdja Setiabudi), hingga Wim F.Wertheim. Jika saat ini mereka bisa mengganti judul tulisan Suwardi Suryaningrat ‘Als ik eens Nederlander was’ di tahun 1913, menjadi ‘Seandainya saya orang Indonesia’, entah apa yang akan dikatakan oleh para calon presiden ini? Rasa malu ini yang sudah tidak kita miliki lagi.

Emansipasi politik maupun ekonomi tidak mungkin dilakukan selama ‘negara’ lepas tangan. Kenyataan hidup rakyat Indonesia seharusnya menjadi inspirasi para calon presiden ini untuk lebih membumi, daripada sibuk ‘bermain simbol’ ke Bandung atau tempat sampah.

Suara rakyat seharusnya tidak dijadikan komoditas politik. Mungkin setelah itu dilakukan baru ‘neolib’ versi Pemilu 2009 perlu didiskusikan lebih jauh, sebab demokrasi liberal masih ada di tangan para pemodal, dan jauh dari pertemuan antar manusia Nusantara. Sehingga agenda para investor utama di balik ketiga calon presiden ini perlu dibuka daripada hanya saling menuding ‘neolib’ atau ‘kerakyatan’. Rasa negara ini yang harus diperjuangkan sebelum seluruh ruang hidup diubah menjadi pasar.

*Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia), Co-editor Jurnal academia NTT


Leave a comment

Tragedi Politik dan Kekuasaan


Tragedi Politik dan Kekuasaan

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Pemilu lanjutan memilih presiden dan wakilnya semakin terperosok sekedar menjadi perkara personal semata. Dalam buku lama, pola berpolitik semacam ini persis dipotret Niccolo Machiavelli ketika menulis ‘Sang Pangeran’ (Il Principe). Politik kekuasaan hanya menyangkut perkara personal (sang pangeran), ditambah pemahamannya tentang ‘konstruksi sosial’ untuk berkuasa.

‘Demokrasi liberal’ di Indonesia tahun 2009 kembali terjembab ke pola politik abad 15 Italia yang meneruskan pola politik dinasti. Sejak Pemilu 1955 hingga saat ini Pemilu selalu kandas, dan hanya menghasilkan ‘Pangeran baru’. Seorang pribadi yang menjadi institusi disebut diktator.

Kini setelah satu dekade lebih proses reformasi (1998-2009) tidak ada tanda-tanda bahwa ‘sistem politik Indonesia’ akan berubah dan memperhatikan partisipasi rakyat. Sebaliknya politik ala Machiavelli hanya tiba pada rekayasa sosial dan pseudo-democracy.

Keengganan warga untuk memilih dalam sistem politik semacam ini tercermin dari jumlah 49 juta lebih warga yang tidak menggunakan hak pilihnya walaupun terdaftar (Kompas 10/5/2009). Ini diperjelas dengan seruan sebagian warga yang menyerukan untuk Golput di pilpres mendatang yang diantaranya diwakili Sri Bintang Pamungkas dan sejumlah aktivis mahasiswa 1998.

Politik Slogan
Menghadapi riak ini sejumlah ilmuwan sosial menghimbau agar legitimasi Pemilu 2009 tidak dipertanyakan. Karena jika itu terjadi Republik ini hanya akan menghadapi anarki terbaru. Di saat yang sama para ilmuwan sosial tidak memberikan jawaban terhadap ketidakpuasan pemilih dan ‘jalan keluar’.

Saat ini partai-partai politik yang ada menempatkan figur ‘orang’ jauh lebih besar daripada partai politik itu sendiri. Partai politik hanya sekedar kuda tunggangan. Hal semacam ini biasa terjadi di ‘negeri satu partai’. Indonesia saat ini lebih mirip Rusia dengan perkecualian di sana tidak hadir partai berbasis komunitas-komunitas keagamaan. Di Rusia partai politik dipegang koalisi bekas tentara dan oligarki internal.

Era Peralihan dari negara dengan tipe pribadi yang lebih besar daripada negara, memang menurunkan kisah-kisah serupa. Pembentukkan partai politik umumnya menempatkan ‘satu figur’ sentral, tanpa perlu memperlihatakn perbedaan visi dan misi parpol itu sendiri. Bedanya kini jumlah tokohnya menjadi beberapa pasca era totaliter. Pemilu di Indonesia pasca 1998 lebih menyerupai tayangan drama sit-com, di mana orang tertawa karena dibayar. Meskipun tidak lucu. Dengan penguasaan televisi oleh pengusaha politik maka lengkap sudah saluran yang dibutuhkan untuk mengklaim ‘kenyataan’.

Tragedi dan Demokrasi
Ironisnya, dalam berbagai forum dialog di tanah air era ini disebut ‘era transisi’. Entah transisi ke mana. Warga negara yang merasa tidak diwakili dalam proses politik semacam ini tidak tahun harus berbuat apa. Bagaimana harus bersikap menghadapi aparat negara yang dalam ‘sekejap mata’ bisa menjadi bandit juga tak jelas.

Sistem politik semacam ini adalah jebakan baru. Dengan stabilitas yang sifatnya sementara kita malah mungkin akan berada dalam tragedi yang lebih panjang. Ketika konsolidasi kekuasaan selesai sikap rezim pun tidak mudah untuk dikritik. Di era Soeharto ini terjadi pasca peristiwa Malari (1974).

Dua kali transisi kekuasaan panjang di dua kursi kepresidenan Indonesia terjadi dalam situasi tragedi. Indikasi yang paling mudah adalah kita tidak mudah menyatakan dengan suara bulat bahwa baik Soekarno maupun Soeharto adalah pahlawan. Keduanya dalam perjalanan menjelma menjadi institusi politik itu sendiri.

Hal serupa kini sedang terjadi. Pasca 1998 proses institusionalisasi berbagai elemen sosial ke dalam sistem demokrasi tidak terjadi. Partisipasi politik masih dalam lingkaran yang amat terbatas. Core utama politik Indonesia masih lah beberapa keluarga. Sokongan dana ke partai politik dimaknai sebagai ‘arisan keluarga’. Alat tukar dalam arisan jenisnya macam-macam, tidak tunggal, demi kekuasaan.

Setidaknya ada dua kritik terhadap Pemilu ini: pertama, semestinya kita sudah mulai melakukan sesuatu agar seorang pribadi tidak lagi menjadi institusi di dalam negara. Tetapi mengapa pasca 1998 yang terjadi hanya lah silang pendapat t soal siapa menjadi Presiden? Ide apa yang dibawa tidak begitu dipedulikan untuk dibahas. Kedua, demokrasi sebagai kanal perbedaan dan silang pendapat di Pemilu 2009 telah di-amputasi dan hanya menjadi milik segelintir elit. Saluran suara warga negara belum mendapatkan kanalnya. Stabilitas sesaat memang terlihat lebih jelas, tetapi semestinya tragedi yang belum kelihatan itu juga harus diwaspadai.

Negara yang legitimasinya hanya disandarkan pada kekuatan elemen koersif pada akhirnya hanya menjadi ‘asing’ di antara warga negaranya sendiri. Kondisi ini mungkin tidak dirasakan di pusat kekuasaan (Jakarta), tetapi di daerah pinggir konflik ini telah terjadi dan sangat jelas. Sayangnya para ilmuwan sosial Indonesia bungkam terhadap hal ini.

*Anggota Persaudaraan Indonesia (Persindo); Co-editor Jurnal Academia NTT


Leave a comment

Politik Layar Kaca


Politik Layar Kaca

Sabtu, 27 Februari 2010 | 03:04 WIB

Dominggus Elcid Li

Drama politik terkait dengan pemberian uang negara kepada Bank Century diamati dengan saksama oleh publik. Berbeda dengan kecenderungan media massa, reaksi publik tak terlalu berlebihan dalam menonton.

Setidaknya ada dua hal yang terbuka secara implisit dari kondisi diam para penonton: pertama, publik semakin mampu mengambil jarak dari politik elite, dengan menganggap apa yang sedang terjadi tak lebih dari infotainment. Kedua, konflik elite politik ini membuka peta elite politik Indonesia yang hanya mencerminkan relasi terbatas di kalangan ini.

Pasar-negara: Eslandia

Sekian pemilu yang dijalankan pada era pasca-Soeharto hingga kini belum menunjukkan bahwa sistem politik saat ini sudah merupakan bentuk terbaik yang mungkin dicapai. Sebaliknya, jarak antara penonton dan apa yang ditonton menjadi amat te- rasa akibat tayangan di televisi atau internet.

Tayangan ini semakin terasa berjarak karena: pertama, ”disiplin ilmu” para ekonom pemerintah sendiri jika ditelusuri lebih jauh tak berbeda dengan keyakinan. Rasionalitas pasar yang dimaksud tak berbeda dengan idiologi. Pernyataan ini terungkap dari komentar Presiden Yudhoyono bahwa kebijakan (policy) tidak bisa dianggap kriminal, dengan asumsi bahwa obyektivitas itu ada. Seolah-olah kepentingan pembuat kebijakan bisa dianggap nol. Jaringan mafia di dalam pasar masih belum dihitung sebagai pesaing negara.

Kriminalitas hanya dianggap sebagai dinamika pasar. Meskipun kejahatan kerah putih jumlahnya besar, tetapi hanya dianggap sebagai hal baru yang perlu ditanggapi dengan regulasi pendukung (Lemke, 2001). Adapun keadilan yang dimaksud, apabila diukur dengan hukuman terhadap maling sandal jepit, memang tidak akan pernah sepadan.

Korban maling sandal jepit jelas orang dan pelakunya, sedangkan kriminalitas spekulan uang lebih dilihat sebagai ”kenakalan”. Analisis yang ada belum sampai pada pemahaman organisasi kriminal teroganisir yang bergerak dalam pasar uang. Pembentukan financial market yang dilakukan sejak tahun 1970-an berhasil memindahkan peta konflik di ruang yang lebih terselubung dan tidak mudah dijangkau oleh kebanyakan warga yang berpikir ”hari ini bisa makan atau tidak”.

Bangkrutnya Eslandia yang memasuki pasar bebas tahun 1994 bisa menjadi perbandingan jika wilayah negara disamaratakan dengan pasar tanpa menghitung perlunya otoritas warga negara. Akibat ”ketidaksengajaan” para ekonomnya, kurang dari 320.000 warga negara Eslandia kini dituntut untuk membayar sekitar 160 juta rupiah per warga untuk menutupi kerugian Icesaves (Guardian, 10/1/2010).

Lemke (2001) yang mengulas neo-liberal govermentality membahas ulang pandangan Foucault dalam kuliahnya pada tahun 1979 tentang posisi pasar dan negara. Dalam penjelasannya, bisa dimengerti posisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan republik.

Posisi LPS bukan dalam posisi buffer zone atau semacam membran yang menjadi titik temu pasar dan negara. Namun, dalam ideologi ekonomi model ini, posisi negara dan pasar adalah satu.

Dengan demikian, jika uang hasil arisan bank yang ditampung di LPS tidak mencukupi, LPS dengan sendirinya dapat langsung mengakses APBN. Uang LPS memang merupakan ”uang arisan” antarbank; dan pemimpin tertinggi yang menerima pertanggungjawaban LPS adalah presiden. Jadi risiko ”ketidaksempurnaan pasar” langsung diserahkan kepada negara. Kontradiksi ini terbukti pada jalan buntu Eslandia.

Peniadaan negara dalam pengertian politik menjadi arena pasar ditandai dengan minimnya peran warga negara dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada ”obyektivitas pasar”. Selain itu, politik perwakilan semasa kampanye terbatas dalam permainan citra. Relasi antara partai politik dan warga masih lah dalam skema ”massa mengambang” di mana komodifikasi partai politik biasa terjadi.

Telenovela

Komodifikasi partai politik, berubahnya relasi perwakilan menjadi relasi ekonomi semata, terbaca dari kekuatan kaum berduit dalam mendominasi partai politik. Jadi, terbalik dari harapan reformasi untuk melakukan pelembagaan demokrasi, fenomena yang terjadi adalah privatisasi partai politik ataupun pemerintahan. Buktinya hingga kini tidak ada celah bagi rakyat untuk mengontrol wakil rakyat dan presiden setelah pemilu. Padahal, jaringan mafia pasar finansial bisa bertemu dengan agen partai politik dalam proses komodifikasi partai politik yang bertujuan mengambil alih fungsi proteksi negara secara legal.

Pembicaraan terkini masih sebatas soal pembuktian ke mana uang negara dialirkan, belum menyentuh perkara orang banyak terkait kedudukan negara dalam relasinya dengan pasar dan hak warga negara. Langkah ini tidak mungkin dilakukan tanpa pembacaan ulang konstitusi negara, dengan memahami struktur dan dinamika pasar finansial serta peran mafia (jaringan kejahatan teroganisir) di dalam pasar-negara.

Apabila fokus perdebatan hanya pada pergantian elite politik, tanpa memikirkan sistem representasi politik yang menentukan haluan negara, bagi warga negara perdebatan ini tidak lebih dari telenovela: populer dan berjarak.

Dalam kaitannya dengan kriminalitas di dalam pasar-negara, negara hanya mungkin ada apabila berhasil mengunci jaringan mafia yang bergerak tanpa mengenal wilayah negara itu sendiri. Perdebatan di Senayan tidak menyentuh ini hingga pandangan akhir seluruh partai politik.

Dominggus Elcid Li Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi, University of Birmingham; Co-editor Jurnal Academia NTT

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/27/0304280/politik.layar.kaca


Leave a comment

Papua dan Anti Neo-kolonialisme


Papua dan Anti Neo-kolonialisme
Oleh: Dominggus Elcid Li*
Kepergian Gus Dur meninggalkan duka bagi warga di Papua. Ia dikenang sebagai pemimpin politik Indonesia yang maju dalam mencari terobosan penyelesaian persoalan Papua. Di era kepemimpinannya partisipasi politik Orang Papua dibuka.
Saat ini jalan emansipasi yang telah ditunjukkan oleh Gus Dur, tidak dilakukan oleh pemerintahan Presiden Yudhoyono. Buktinya Kelly Kwalik tetap dipandang sebagai buronan (Kompas 17/12/2009), status yang sama sejak zaman Orde Baru. Padahal bagi Orang Papua, Kelly Kwalik sejak awal dikenal sebagai seorang guru. Ia adalah ‘orang besar’ dan jenasahnya disemayamkan di kantor DPRD Mimika.
Perusak civil order
Pemerintah Indonesia menyebut aksi warga di Papua sebagai pemberontakan atau perusak civil order. Tetapi sebaliknya tidak mau memperjuangkan protes masyarakat setempat terhadap bukit-bukit yang hilang akibat tambang.
Umumnya, tanah ulayat tidak diakui oleh pemerintah. Peran aparat negara sekedar fasilitator bagi pemodal dari mana saja. Suara masyarakat setempat tak begitu penting. Sebaliknya mereka diberi cap kaum separatis. Dalam hal ini, aparat negara tidak berpihak kepada warga lokal. Krisis legitimasi aparat negara tak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh wilayah Negara Indonesia.
Meskipun isu pembebasan Papua disuarakan sejak tahun 1960-an, tetapi kehadiran tambang besar Freeport baru hadir sejak Orde Baru berdiri. Prinsip pengelolaan Industri tambang di Indonesia, tak banyak berbeda sejak akhir abad 18. Di tahun 1963 dan 1965, pemerintah Indonesia pernah mencoba menghitung ulang persoalan tambang dengan berbagai perusahaan besar semacam Shell, Stanvac dan Caltex (Simpson 2008: 103-199). Simpson juga mencatat peran vital uang tunai dari industri ekstraktif ini dalam pengalihan kekuasaan presiden (2008: 204). Kematian Bung Karno menandai berakhirnya cita-cita Republik Indonesia yang berdaulat dan tidak tunduk pada hegemoni negara mana pun.
Papua dan teks sejarah
Usaha membuka sejarah Indonesia dalam pusaran perang dingin dilakukan oleh dua orang sejarawan kontemporer asal AS: John Roosa dengan karya Pretext for Mass Murder (2006), dan Bradley R. Simpson dengan Economist with Guns (2008) yang membuka declassified files pemerintah AS di era ini.
Oleh Kejaksaan Agung buku John Roosa yang telah diterjemahkan dilarang untuk diedarkan di Indonesia, tanpa penjelasan apa pun. Sikap ini serupa dengan sikap rezim Orde Baru sejak tahun 1970-an di bawah Kopkamtib, yang melarang siapa pun membuka peristiwa ini.
Sikap rezim Orde Baru yang melarang warga negara membaca ulang sejarah dekade 1960-an cukup masuk akal dalam situasi perang dingin. Saat ini, jika pemerintahan Presiden Yudhoyono melarang teks semacam ini dibuka untuk dipelajari malah membuat kita semakin tidak mengerti akar persoalan Indonesia.
Bagaimana mungkin kita bisa mengerti politik G-2, yang ditandai dengan dua pilar utama AS dan RRC jika usaha membuka sejarah dekade 1960-an dihalangi oleh pemerintah ini? Bagaimana mungkin kita bisa memahami perubahan geopolitik dunia, pasca tumbangnya tembok Berlin (1989), tanpa memahami titik surut hubungan Jakarta-Peking (1965), dan munculnya poros Jakarta-Washington?
Kolonialisme internal
Papua dalam narasi politik yang dibangun Bung Karno (Sukarno, 1962), satu paket dengan sikap anti neo-kolonialisme. Protes Bung Karno menekankan pada proses emansipasi. Artinya warga negara Republik ini tidak lebih rendah dari warga negara mana pun. Ia menolak superioritas Belanda atas Orang Papua. Protes Kelly Kwalik pun berkaitan dengan emansipasi, Orang Papua tidak lebih rendah dari orang apa saja di Indonesia, artinya mempertahankan tanah leluhur, seharusnya tidak dianggap kriminal oleh Polri.
Dalam bingkai Negara Indonesia, persoalan Papua tak hanya melulu perkara politik ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan politik identitas. Isu identitas dengan sederhana bisa dimengerti lewat kontes Putri Indonesia yang tak pernah dimenangi oleh perempuan Papua. Sedangkan lewat angka demografis ini ditandai dengan tingginya arus migrasi ke dalam (influx) Papua selama empat dekade.
‘Papuanisasi birokrasi’ yang berjalan sejak akhir 1990-an juga timpang dalam hal emansipasi. Sejauhmana elit pemerintahan yang di-isi oleh Orang Papua, tidak lantas menjadi ‘raja-raja kecil’ masih menjadi pertanyaan bersama.
Pembunuhan warga negara yang protesnya tidak didengar dan larangan untuk membaca teks-teks kritis merupakan bentuk nyata kolonialisme internal. Dalam sejarah politik, era saat ini tak banyak beda dengan era politik etis golongan liberal Belanda satu abad silam terhadap warga di koloninya.
Padahal, dalam kepemimpinan Gus Dur, kekuasaan tak hanya berarti penegakan regulasi terhadap warga negara, tetapi juga berkaitan dengan proses emansipasi. Ia mampu menemukan wajah manusia dalam nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, dalam kematian Kelly Kwalik, aparat negara menerjemahkan ‘nasionalisme’ sebagai kematian bagi yang lain.
*Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham, UK, anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia)

http://indoprogress.blogspot.com/2010/01/papua-dan-anti-neo-kolonialisme.html


Leave a comment

Nasionalisme dan Politik “Sakit Jiwa”


Nasionalisme dan Politik “Sakit Jiwa”

Jumat, 24 April 2009 | 03:36 WIB

Dominggus Elcid Li

Bagi para nasionalis, rakyat dalam negara selalu dibayangkan sebagai ”persaudaraan setara” (horizontal comradeship), dengan mengabaikan ketidaksetaraan dan eksploitasi dalam komunitas ini (Anderson, 2006 [1983]).

Hal itu diutarakan dalam definisi Imagined Communities guna menjelaskan paradoks pengertian ”komunitas” negara.

Pandangan semacam ini kuat dalam retorika di negara-negara baru hingga 1960-an. Di Asia, stagnasi retorika nasionalisme dan kontradiksi ini dialami Jawaharlal Nehru di India (Das, 2000) dan Soekarno di Indonesia yang berujung tragedi 1965. Di RRC, Mao Tse Tung melanjutkan ide ini dengan ”revolusi kebudayaan” untuk mencapai horizontal comradership. Perlu dicatat, meski telah melakukan sekian jilid revolusi kebudayaan, tidak berarti RRC telah dan akan lepas dari kontradiksi ini.

Pascanegara Orde Baru

Negara Orde Baru, meminjam istilah Dhakidae (2003), hingga akhir hayatnya, melakukan politik massa mengambang. Dalam paradigma ini hubungan elite penguasa dengan ”rakyat” hanya ada di tataran simbolik, tidak dalam kenyataan sehari-hari.

Ketidakmampuan Orde Baru menjawab kontradiksi di masyarakat kian kontras dengan definisi ”umat” yang eksistensinya lebih nyata dibandingkan jargon untuk rakyat partai-partai politik saat itu. Persaudaraan setara menemukan maknanya di sana.

Pasca-Orde Baru, berbagai cara dilakukan untuk menjawab kontradiksi ini. Berbagai organisasi keagamaan bertransformasi menjadi partai-partai baru dan mengambil bentuk serupa seperti dalam Pemilu 1955. Dalam perjalanannya, konsep ”rakyat” dan ”umat” tidak mudah dipertemukan. Contohnya, baik PAN maupun PKB selalu ada dalam posisi mendua dalam gerak majunya untuk memperbarui horizontal comradeship. Hal serupa dialami PKS sebagai partai kader yang mencoba untuk populis.

Sedangkan partai-partai nasionalis, semacam PDI-P, tetap ada dalam situasi yang sama pada tahun 1965. Kaum Marhaen masih retorika yang tidak mudah menemukan bentuk nyatanya. Retorika yang dibawa Megawati pun tetap pada masa lampau.

Para bekas jenderal sebagai pilar utama Orde Baru ”bergerilya” dengan sejumlah partai politik baru. Partai Demokrat disimbolkan sebagai partai kaum modern dan demokratis. SBY disimbolkan sebagai ”Jenderal yang tidak bermasalah dengan HAM”. Tetapi oleh berbagai kalangan dikritik karena ”peragu” dalam menjawab kontradiksi kebijakan ekonomi yang menomorsatukan investor-pebisnis dan tidak mampu membela ”rakyat”. Di sini rakyat adalah yang ”ada” di pinggiran kekuasaan politik-ekonomi dan tidak bisa bersuara.

Kritik terhadap SBY ini coba dijawab Prabowo dengan kehadiran Gerindra. Platform ekonomi disusun sebagai antidominasi ”pemodal asing”, tetap tidak menjawab kontradiksi internal tentang oligarki pribumi yang telah tumbuh sejak era Soeharto.

Rakyat ”Zelf-Bewust”

Kita semua adalah ”anak ingatan” Orde Baru dan hidup dalam kontradiksi yang diwariskan.

Kontradiksi pertama, dalam pengorganisasian parpol kita tidak mampu keluar dari politik massa mengambang maupun turunannya. Politik di fase ini dimengerti dan dijalankan sebagai aktivitas padat modal (capital). Maka, yang tidak punya modal bukan bagian dari lingkaran inti.

Kontradiksi kedua, politik padat modal akhirnya hanya akan tiba di titik bagaimana alur modal akan mengalir. Kedua kubu politik terkini menjelaskan kontradiksi lanjutan politik padat modal. Sudut yang diwakili SBY adalah milik para pemodal yang berpandangan, asal-usul pemilik modal tidak perlu diperhitungkan, selain modal itu sendiri. Sedangkan Megawati-Prabowo mewakili pandangan para pemilik modal ada dua jenis: ”pribumi” dan ”asing”. Kedua kontradiksi ini menghasilkan ilusi ganda.

Padahal, bagi orang Indonesia, rasa persaudaraan setara itu hingga kini masih dirindukan. Dalam contoh populer diwakili Laskar Pelangi yang mengusung pesan: persahabatan, kemandirian, dan prinsip materi bukanlah segalanya. Ide yang diusung Laskar Pelangi paralel dengan pidato Bung Karno pada tahun 1948.

Pada tahun itu Bung Karno (Soekarno, 1948:59) berpidato: ”Buatlah rakjat-djelata kita zelf- bewust!” Ia menjelaskan, rakyat jelata harus dibuat sadar arti golongannya sendiri. Mungkin ia berharap, suatu saat rakyat jelata di Indonesia mampu berbicara untuk membela diri sendiri. Kini jangankan zelf-bewust (sadar diri), sebaliknya rakyat jelata terjebak ”ilusi ganda” dan sebagian menjadi pasien rumah sakit jiwa. Semoga tragedi ini bisa dimengerti para kandidat presiden.

Dominggus Elcid Li Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia); Co-Editor Jurnal Academia NTT

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03363970/nasionalisme.dan.politik.sakit.jiwa


Leave a comment

Republik Zonder Atap


Republik Zonder Atap

Jumat, 4 Desember 2009 | 02:49 WIB

Dominggus Elcid Li

Presiden Yudhoyono memutuskan, konflik antaraparat terkait pemberian uang negara kepada Bank Century Rp 6,7 triliun diselesaikan di luar pengadilan (Kompas, 24/11/2009).

Pada saat yang sama, proses hukum Nenek Minah tetap dijalankan (Kompas, 20/11/2009).

Pada sisi ini dapat dilihat, penegakan hukum bagi rakyat jelata menjadi keharusan, sedangkan bagi pejabat tinggi negara ada di ruang negosiasi.

Padahal, Montesquieu dalam The Spirit of Laws (1977:71) menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dalam Republik. Menurut dia, demokrasi sirna jika ”kesetaraan” antarwarga negara diingkari atau dijalankan dengan ekstrem. Ada dua kemungkinan mengapa demokrasi pupus, yaitu bergeser ke sistem monarki atau despotik. Dalam monarki, kehormatan bangsawan lebih tinggi daripada hukum dan hal memalukan sifatnya rahasia.

Efek sistemik

Penyelesaian di luar pengadilan yang ditawarkan Presiden dianggap sudah memadai oleh aparat negara yang terlibat meski dirasa tidak adil oleh publik. Jalur hukum yang buntu kini disiasati lewat jalur politik. Di jalur politik masalah hukum kembali ke ruang negosiasi.

Logika matematika ini mungkin membantu. Jika hanya karena ”memetik” tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan seharga Rp 2.000 (Suara Merdeka, 16/11/2009), Minah harus diadili, lalu mengapa pemberian Rp 9 miliar lebih kakao milik negara kepada Bank Century dianggap wajar?

Pada era ini pemerintah amat dermawan terhadap usaha privat. Bagi ekonom pemerintah, efek sistemik diduga akan menimpa pelaku ekonomi papan atas, jauh lebih bernilai daripada usaha bertahan hidup rakyat jelata.

Jadi standar ganda ini tidak hanya berlaku di bidang hukum, tetapi dalam kebijakan ekonomi. Efek sistemik yang dihitung ekonomi hanya ada dalam analisis finansial. Sementara efek sistemik yang diakibatkan liberalisasi pasar yang didesain para ekonom terhadap rakyat jelata luput dari perhitungan. Perdebatan tentang obyektivitas pengetahuan ada di sini. Di titik ini pengetahuan tidak bebas kepentingan.

Kisah-kisah pertikaian antara warga negara dan perusahaan yang melibatkan aparat negara terjadi merata di Indonesia. Mulai dari Freeport di Papua hingga keringnya mata air akibat perusahaan tambang di Flores (Kompas, 25/11/2009). Sumbu masalahnya sama, tanah negara menjadi tanah perusahaan. Dalam hal Bank Century, uang negara menjadi uang perusahaan.

Transisi ekonomi pasar

Kondisi ketidakpastian hukum yang dialami Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di Rusia dua dekade silam. Boris Yeltsin didampingi dua ekonom, Yegor Gaidar dan Anatoly Chubais, gencar menjalankan liberalisasi pasar tanpa kontrol negara. Desentralisasi dan privatisasi merupakan dua kata kunci.

Padahal, dalam privatisasi, jaringan mafia turut beroperasi dalam pengalihan kepemilikan barang negara menjadi milik pribadi (Varese, 2001). Aparat negara yang menjadi bagian jaringan mafia ”melayani” segelintir orang yang ingin memperbesar aset. Proteksi yang diberikan oleh aparat negara dan mafia mengikuti penawar tertinggi.

Wajar konflik tak hanya terjadi antarpelaku bisnis, tetapi melibatkan aparat negara sebagai backing. Pejabat yang menjadi pedagang proteksi disebut krysha (atap). Konflik di antara para ”atap” tidak diselesaikan di pengadilan. Konflik mereka diselesaikan di arbitrazh, forum di luar pengadilan yang menghadirkan ”atap” yang dihormati (Varese, 2001).

Di ruang citra, akibat arus balik pascaera fantasi kapitalisme versi Hollywood dapat dilihat pada Vladimir Putin yang disimbolkan sebagai pemimpin macho. Putin tak hanya bersalaman dengan Barack Obama, tetapi juga berurusan dengan oligarki dan jaringan mafia yang isinya termasuk para bekas agen KGB di era pasca-Uni Soviet. Di ruang terbuka ia berhadapan dengan zashchita, ”jaringan hitam profesional” yang terdiri dari pengacara, petugas humas, jurnalis, dan pemilik media (Glenny, 2009: 85).

Negara dan era transisi

Hingga kini, dalam percakapan di media, era reformasi Indonesia sering disebut era transisi. Setidaknya ada dua asumsi. Pertama, transisi menuju sistem demokrasi. Kedua, transisi menuju sistem ekonomi pasar.

Periode era transisi ke ekonomi pasar seharusnya tak dijalankan serentak dan tanpa perhitungan. RRC pada periode Deng Xiaoping menjalankan ini secara bertahap, juga Rusia yang belajar dari anarki di era Yeltsin. Pasar sempurna adalah ilusi. Ini bisa dilihat bagaimana sekian negara Eropa dan AS bereaksi dalam menangani krisis ekonominya.

Rakyat jelata yang ditawan VOC dan bangsawan lokal adalah kisah dua abad silam. Kini Minah dan kaumnya Republik ini adalah Republik zonder atap.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/04/02494635/republik.zonder.atap


Leave a comment

Membongkar Mafia Indonesia


Membongkar Mafia Indonesia

Jumat, 13 November 2009 | 02:38 WIB

Dominggus Elcid Li

Pernyataan Amien Rais bahwa masyarakat perlu mengawal pemberantasan mafia di Indonesia tidak berlebihan (Kompas.com, 6/11/2009).

Meski kata mafia masih dimengerti sekadar fantasi dalam film God Father, dan belum lagi merupakan kenyataan sehari-hari. Padahal, bagaimana kita bisa membedakan pembunuhan arahan Vito Corleone dan kematian Nasrudin Zulkarnaen?

Tontonan vulgar praktik antihukum akhir-akhir ini sekadar memindahkan peristiwa di belakang layar ke layar kaca. Aslinya para pekerja media hanya ”menyoroti” apa yang selama ini dialami warga negara menjadi ”pengetahuan publik/bersama”.

Marah dan protes biasanya menjadi reaksi awal menanggapi ”pengakuan” para pihak yang terlibat. Namun, niat baik saja tidak cukup dalam melawan jaringan kriminal.

Kata mafia, aslinya menunjuk organisasi kriminal Italia semacam Cosa Nostra dan Ndarangheta. Namun, kata itu kini sudah umum dipakai untuk segala organisasi kejahatan terorganisasi dan dijalankan dengan ”aturan internal” ketat, misalnya Red Mafia (Rusia), Triad (China), dan Yakuza (Jepang). Literatur tentang mafia Indonesia sendiri hingga kini belum ditemukan, dan kata mafia masih dipakai umum sekadar ”pengandaian”. Padahal, efek jaringan mafia terhadap negara ini jelas tampak.

Menawarkan proteksi

Menurut Diego Gambetta (1993), negara dan mafia menawarkan hal yang sama, yaitu proteksi. Warga negara diasumsikan mendapat perlindungan dari aparat negara karena membayar pajak, sedangkan mafia menjual proteksi khusus kepada kliennya. Praktik mafia menjadi persoalan karena memperdagangkan hal-hal yang menurut aturan negara adalah ilegal.

Persoalan legal dan ilegal menjadi kabur batasnya dalam pasar mafia. Melindungi pelaku pelanggar hukum merupakan komoditas perdagangan dalam jaringan mafia.

Ironisnya, dalam negara anarki, proteksi yang ditawarkan mafia lebih masuk akal di mata pengusaha dibandingkan dengan negara. Sebab, pajak kepada negara cenderung tidak berbekas karena aparatur negara juga memperdagangkan layanan yang seharusnya diterima sebagai konsekuensi membayar pajak.

Membongkar mafia

Membongkar jaringan mafia jelas tidak mudah. Di Sicilia, Italia, Diego Gambeta dalam investigasinya terhadap jaringan mafia hanya mampu menganalisis praktik mafia berdasarkan wawancara terhadap pedagang pasar buah, rantai terbawah jaringan ini, karena nyawa taruhannya. Di Indonesia, kenyataan ini sedang jadi tontonan sehari-hari.

Mafia dalam politik di Italia bisa dibaca dalam skandal Silvio Berlusconi. Orang nomor satu Italia ini pun tidak bisa dianggap bersih. Perdana Menteri Berlusconi, yang menguasai tiga jaringan media Italia, baru bisa disentuh setelah jaringan media milik raja media Rupert Murdoch membukanya. Konflik di antara dua jaringan oligarki merupakan pemicu terbukanya skandal Berlusconi. Sejak Oktober 2009, impunitas Berlusconi dicabut sehingga skandal keuangannya bisa diusut.

Di Indonesia, tanpa memahami gerak mafia dan kaitannya dengan negara, usaha membuka kasus kriminal ibarat melenyapkan satu sel kanker. Aparat negara yang telah dikuasai jaringan mafia malah melakukan kejahatan terhadap warga negara.

Anarki dan ”ochlocracy”

Krisis negara terjadi setelah kepala negara dan kabinet dilantik. Kita masih di dunia fantasi demokrasi dan mabuk pujian sebagai satu dari banyak negara dengan penduduk terpadat yang menjalankan demokrasi. Jean- Jacques Rousseau menyebut demokrasi yang diselewengkan sebagai ochlocracy (1973: 234), atau praktik ”kerumunan”. Ini bagian kondisi anarki yang ditandai dengan pupusnya negara. Di Indonesia, hal ini tampak dengan memudarnya legitimasi aparat.

Jika Rousseau hanya menyebut ”kerumunan”, jaringan mafia yang bergerak dalam situasi anarki bukan kerumunan. Jaringan kriminal yang terorganisasi dengan struktur rapi beroperasi dalam sel lintas institusi.

Bagaimana negara bisa bertahan menghadapi mafia hingga kini belum terjawab. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa jaringan mafia Indonesia bisa dijawab para facebookers Indonesia. Sederhananya karena keduanya beroperasi dalam sistem jaringan simetris. Pertanyaannya, apakah jaringan antimafia yang terjalin di internet bisa dioperasikan dalam kenyataan?

Menghadirkan solidaritas antarwarga sebagai kenyataan bukan hal mudah. Pada tahun 1998, jaringan warga Indonesia gagal bekerja sama. Politik era reformasi Indonesia jika dibaca teliti tak berbeda dengan era dogfights dalam sejarah politik RRC.

Keluar dari situasi itu merupakan keharusan jika situasi anarki ingin dilampaui dan pembangunan negara dikerjakan. Agar tak lagi sama seperti tahun 1949 yang ditulis Chairil Anwar dalam ”Derai-derai Cemara” lewat puisinya, hidup hanya menunda kekalahan. Sudah 64 tahun kita ”bernegara” dan kedaulatan rakyat masih fantasi, sedangkan mafia menjadi kenyataan. Ini adalah tragedi untuk menyatakan kekalahan berulang.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Anggota Persaudaraan Indonesia; Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi Universitas Birmingham, Inggris

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/13/0238334/membongkar.mafia.indonesia


Leave a comment

Titip Semen Kupang


D.Elcid Li*

Kabar hilangnya pekerjaan pegawai PT.Semen Kupang yang berarti hilangnya nafkah hidup ribuan angota keluarga hingga hari ini belum menjadi agenda penting para caleg. Dari rekaman data media terlihat, isu kampanye yang coba diangkat para caleg tujuan Senayan masih belum lah memakai skala prioritas. Kalau dikatakan populer iya, tetapi tidak menyentuh skala prioritas.

Dari sesumbar retorika para caleg, ketika berbicara soal strategi ekonomi yang terlihat adalah pilihan dari ekstrim ke ekstrim. Maksudnya ketika ada orang yang berbicara soal strategi ekonomi maka pembicaraanya terbatas soal peternakan dan pertanian–ditambah perikanan laut. Padahal pendidikan moderen orientasinya menghasilkan para lulusan pencari kerja. Entah pegawai negeri, swasta, LSM, atau apa saja. Strategi pendidikan yang dikembangkan dalam sekian dekade terakhir ini tidak menunjukkan orientasi lulusannya untuk kembali kampung dan bergerak di sektor riil.

Apa kaitannya dengan PT.Semen Kupang?

Hingga dua dekade lalu, pilihan untuk menjadi PNS masih merukan pilihan favorit dan realistis, karena mungkin dan ada peluangnya. Setidaknya tercatat peluang menjadi PNS itu makin tipis dengan munculnya kasus kekerasan di Sumba Barat lebih dari satu dekade silam. Meskipun sudah muncul kasus ini, tetapi usaha untuk memunculkan peluang kerja baru masih lah amat minim. Yang justru terjadi adalah pengelompokkan primordial untuk memperebutkan kue di kursi birokrasi, dan legislatif.

Tanpa berusaha mengerti gambar besarnya, para elit terdidik cenderung untuk fokus pada persoalan mereka sendiri untuk memperoleh atau melanggengkan akses ekonomi terbatas dalam dua aspek di atas. Contohnya, proses ‘penyehatan’ PT.Semen Kupang ini terkesan dibiarkan dan para karyawannya ditinggal merana. Persoalan ini dalam ruang lingkup Provinsi NTT sebaiknya tidak dibaca sederhana. Karena ditutupnya PT.Semen Kupang merupakan mundurnya usaha ber-industri di NTT. Disadari atau tidak ini lah industri dalam skala terbesar yang ada di NTT, tetapi herannya ketika ditutup persoalan ini tidak bisa dilihat dengan jeli.

Kasus PT.Semen Kupang ini harus bisa dibuka dalam kacamata politik ekonomi kawasan. Dengan angka kaum terdidik yang setiap tahun bertambah, dengan sendirinya kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan merupakan sebuah kebutuhan riil. Sehingga pertanyaannya memang langsung ditujukan kepada pemerintah pusat: dalam disain perekonomian kawasan timur Indonesia, apa rancangannya yang dibikin untuk NTT?

Komunikasi politik: Diam?

Berbicara soal akses, sama artinya berbicara soal lobi dan kemudian turun pada alokasi proyek. Dari sisi ini dipertanyakan sejauh mana PT.Semen Kupang sebagai pilot project industri di NTT ada dalam peta ekonomi kawasan? Atau dalam disain ekonomi nasional (Republik Indonesia)?

Diamnya pemerintah pusat terhadap ‘kematian’ PT.Semen Kupang dalam sisi komunikasi politik menunjukkan ketiadaan akses dari NTT untuk membunyikan isu ini sebagai isu kawasan maupun nasional. Singkatnya para elit pengambil kebjiakan yang ada di NTT saat ini gagal meletakkan isu ini secara proporsional atau sepantasnya.

Padahal jika ingin dimajukan sebagai agenda nasional beberapa argumentasi ini bisa membantu menjelaskan: pertama, PT.Semen Kupang merupakan industri terbesar di NTT dan merupakan pilot project usaha ber-industri di Provinsi yang dibentuk di zaman Bung Karno sejak tahun 1958. Tercatat ada industri swasta lain seperti pengalengan daging (Icraf) yang juga kemudian ditutup dan alasan dibalik penutupannya tidak mendapatkan kajian yang cukup jelas. Dari catatan sejarah ini dapat dipahami bahwa industri itu mungkin dikembangkan di NTT, tetapi kenapa didiamkan?

Kedua, strategi pendidikan yang berorientasi menghasilkan ‘pencari kerja’ hanya akan membuat tenaga-tenaga terdidik tersungkur sebagai PNS, pengangguran terselubung, atau pindah ke kota besar (di luar NTT). Alternatif lain dari tiadanya lapangan pekerjaan tidak dimunculkan. Hal yang berhasil dimunculkan elit politik berkasta primordial: pemekaran kabupaten–dan (mungkin) sebentar lagi provinsi. Elit politik model ini hanya mampu menghasilkan pekerjaan administratif. Padahal jumlahnya terbatas, sehingga ‘memaksa’ orang untuk kembali pada sistem kekerabatan dalam proses rekrutmen.

Ketiga, ketiga berbicara soal Kapet (kawasan pengembangan ekonomi terpadu) Bolok dengan kata kunci ‘kawasan’ maka tidak mungkin didiamkan kasus kematian PT.Semen Kupang. Embrio industri di NTT ini perlu dibahas tuntas dan tidak dibiarkan sebagai bukti kegagalan ber-industri. ‘Otopsi lengkap’ harus mampu dihadirkan, sehingga bisa dilihat kemungkinan intervensi yang bisa dilakukan. Sebab ‘Kapet’ bukan lah kata yang turun dari lamunan.

Jika selama ini ‘politik pencitraan’ PT.Semen Kupang merupakan milik ‘Provinsi NTT’ tidak sejalan dengan proporsi kepemilikan saham di dalamnya maka dengan sendirinya para caleg memilikki bahan untuk diobrolkan dalam ‘kampanye politik’ kali ini. Terutama untuk para caleg yang mewakili Provinsi NTT ke Senayan.

Kampanye melawan Lupa

Selain sekian alasan yang sifatnya abstrak, seharusnya kita mampu melihat bahwa perubahan drastis yang terjadi ini dengan sendirinya membuat para karyawan harus ‘banting stir’ untuk mencari kerja demi bertahan hidup. Pemerintah (entah daerah atau pusat) seharusnya tidak bisa lepas tangan. Dengan otoritas yang dimilikinya agak aneh kalau pemerintah diam dan hanya menjadi penonton. Apalagi berpura-pura lupa. Bagi para caleg yang mewakili Provinsi NTT pun mereka perlu ‘diuji’ sejauh mana politik ekonomi kawasan NTT ada dalam agenda pembahasan. Agar tak hanya sibuk melihat wajah dalam baliho atau sticker yang dibikin sendiri.

Jadi SMS singkat dari tulisan ini untuk para peserta kampanye dengan tujuan Terminal Senayan: Titip PT.Semen Kupang dalam kampanye anda!


Leave a comment

Ikan Paus


“Adi…Riki barenti bakalai….,” Bu Maku batarea dari dalam rumah. Ma ini Adi deng Riki ada bafiruk abis sa. “Kanapa ko sedu-sedu su bakalai ni bosong dua kurang makan ko akurang?” .

“Dia yang duluan Om Maku, dia pangge be pung Bapa Jojon…”
“Karmana ko bisa bagitu ko beta yang lebe lucu ko kanapa lu pung Papa yang nama Jojon?” Bu Maku omong deng katawa.

Adi sambung dari rebis, “Ko memang suda ma, lu pung Bapa muka lucu na…kumis Jojon tu…”

Ternyata ini dua kode kici ini bakalai gara-gara gambar tempel. Dong dua pung bapa jadi caleg dan masing-masing bikin gambar tempel ko promosi. Dong dua tempel di tembok. Satu bikin kumis Jojon, satu bikin mata setan. Terakhir bakalai.

Abis kas dame dong dua Bu Maku omong, “Riki pangge lu pung Bapa do bilang datang pi rumah do!” Bu Maku suru Riki pi pange dia pung Bapa, Om Tiko.

Maso pintu rumah Om Tiko langsung sambung, “Maku e ini percetakan dong su tar ontong, dong titi harga mamati, dong ni yang rau doi dari botong pung stiker, beta su para-para ni.”

“Andia su kawan, botong dua ada sante-sante tukang pancing ikan ma manoso ko pi iko ini baingao dong ko iko parte sakarang su bikin kapala sakit,” Bu Maku sambung pangge Adi, “Adi e bilang Ma ko eo kopi kasi Papa deng Om Tiko do.”

Son lama Adi bale dari balakang, “Bapa Ma bilang kopi deng gula su abis.” Son kurang akal Bu Maku kusu-kusu, “Ko bilang Ma bon tahan di Pam Udin pung kios do.” Adi bale dari dapur, “Bapa! Ma ada pangge pi balakang.”

Sampe di balakang Tanta Oci kasi Bu Maku pung bagian, “We, lu ni sadar sadiki orang bilang apa di kios tu, ko bilang caleg, na kanapa pi bautang? Lu sa yang pi utang sandiri to, botong pung muka mau taro di mana?”

Kana masparak Bu Maku sambung palan-palan, dia su tau dia pung maitua kalo su maruak lebe bae mangaku memang, “Ma e be mangaku salah, son tanya-tanya lu su pi kasi masok nama jadi caleg padahal botong ju ada stenga mati cari doi.”

Tanta Oci langsung sambung, “Andia orang bilang jangan ke kea orang kasi apa langsung makan, lia dolo, ko lu bilang tukang pancing andalan kanapa ko makan orang pung umpan capat-capat?”

Bu Maku takancing. Bale dari dapur dia bilang, “Abis kana masparak.” Om Tiko pe’e mulut basar-basar katawa diam, baru sambung, “Satu sama kawan, ko beta baru dapa ju dari maitua di rumah, Riki pung uang sakola be pake pi cetak stiker.”

“Awi lu lebe jahat,” Bu Maku katawa sambil tendes mata. Dong dua ni hari-hari karja apa sa, mulai dari cari TKW sampe supir tembak.

“Kawan e lebe bae botong pi pancing sa, te lu tau to Oci kalo makan kosong ancor lele na, jadi ketong dua onslak sa…”

Bu Maku angka dia pung jeket deng tas pancing masi togor Tanta Oci, “Ma be jalan pi pancing do.” Tanta Oci son kasi suara, ma dia pangge ame Adi, “Bawa kas Bapa botol aer…”

Sambil pasang umpan di dermaga Om Tiko omong, “Maku ini Pemilu ni benar memilukan e…”

Ama Kitu yang duduk di samping sambung, “Ko bosong dua su tau hanya modal cacing mau pi hela ame ikan paus son maso akal.” Bu Maku deng Om Tiko son balas, dong dua ada makan gigi. Saki hati.