Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Jejak Perbudakan di Indonesia

Leave a comment


Oleh: Dominggus Elcid Li

Kisah tragedi kemanusiaan di Indonesia cenderung hanya menjadi gosip politik dan menghilang setelah tidak diperlukan. Era perbudakan dalam narasi Eropa dianggap sudah menjadi artefak sejarah, bahkan penghilangan orang pun dianggap hanya terkait dengan perebutan kekuasaan di akhir sebuah orde. Di Indonesia eksploitasi manusia melalui perbudakan dan perdagangan orang merupakan realitas tahun 2014 dan tidak mendapatkan tanggapan serius.

Berdasarkan global index of slavery, Indonesia masih berada di rangking no 114 jauh di bawah Thailand yang di peringkat 24. Tetapi urutan angka index ini sangat mungkin dibantah jika melihat bagaimana pihak Kepolisian Republik Indonesia membanalkan kasus perbudakan di Medan yang terbuka tahun ini. Kalkulasi jumlah korban perbudakan di Indonesia jumlahnya hanya sekitar 200 ribu orang, tetapi hingga kini tidak undang-undang yang mengatur soal perbudakan, bahkan undang-undang terkait perdagangan orang pun masih gagap dieja pihak kepolisian, jaksa dan hakim.

Penculikan 24 perempuan yang disekap dan dipekerjakan tanpa gaji selama 4 tahun oleh Mohar di lantai tiga dan empat di Jalan Brigjen Katamso, Medan, menandakan lenyapnya hukum bagi para budak. Dalam kasus ini 2 orang meninggal berturut-turut atas nama Marni Baun (22) dan Rista Botha (22) di Bulan Februari 2014.

Kematian mereka seharusnya tidak terjadi. Setahun sebelumnya, korban lain, Eri Ndun, sudah melaporkan kasus ini kepada Polda NTT. Eri Ndun selamat dari penyekapan karena mencoba melompat dari lantai 4 dan ditolong warga sekitar dan polisi setempat (Medan). Ketika tiba di Kupang, Eri meminta kepada polisi agar kawan-kawannya yang masih diperbudak bisa dibebaskan. Laporan resminya tak membuahkan hasil. Tak ada tanggapan berarti dari Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) maupun Polda Sumatra Utara (Sumut), hingga 2 orang perempuan lain meninggal di tempat yang sama.

Para korban umumnya mengalami kekurangan protein dan sebagian lumpuh. Mereka jarang makan sayur dan bergerak terbatas. Dalam testimoni korban, mereka mengaku untuk bertahan mereka memakan tumis kulit pisang, karena sudah sekian lama tak makan sayur. Sebagian dari para perempuan ini hingga hari ini belum mendapatkan haid, karena selama bekerja, Mohar memberikan obat anti haid. Menurut pengakuan para korban obat anti haid disebutkan sebagai obat penambah stamina.

Tanggal 28 Mei 2014 lalu, Yenny Fuakan, korban terakhir dipulangkan dari Medan dalam kondisi lumpuh dan menderita TBC. Yenny adalah anak yatim piatu saat ini sedang dirawat di sebuah pastoran di kota Kupang. Pemulangan Yenny, dilakukan dengan cara menculiknya dari rumah sakit dan dipulangkan paksa dengan pesawat oleh keponakan pelaku utama, Fina Winseli, sehingga Yenny tidak bisa hadir dalam pemeriksaan kepolisian pada tanggal 30 Mei 2014.

Polemik NKRI dan Perbudakan

Polri merupakan institusi vertikal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang yang membawahi Polda NTT dan Sumut. Herannya, baik Polda NTT maupun Polda Sumatra Utara tidak melakukan kerjasama untuk mengungkapkan kasus ini dan dianggap sebagai kasus terpisah.

Di tingkat kerjasama lintas provinsi pun prosedur kerjasama hanya menjadi surat mati, sebab MoU (Memorandum of Understanding) untuk menangani perdagangan manusia antara Provinsi NTT dan Sumatra Utara sudah ada. Tetapi surat tetap tinggal sebagai surat, dan tak ada penyelesaian konkrit.

Kisah memilukan jelas tergambar dari tanggapan Dinas Sosial NTT yang berniat memberikan uang sebesar 75 ribu rupiah per orang, setibanya mereka dari ‘tempat rehabilitasi’ di Bambu Apus. Harga uang solidaritas terlalu murah, tak cukup untuk membiayai mereka pulang kampung dari ibukota provinsi. Pemerintah daerah tak peka dengan warga negaranya yang menjadi korban perbudakan.

Mencari wajah pembeli budak

Beberapa bulan sebelumnya, dalam tayangan televisi swasta yang dipromotori oleh salah seorang komisioner Komnas HAM, Dekcy Natalis Pigay, peristiwa perbudakan sukses menjadi tayangan sensasional, tetapi tidak memberikan dampak apa-apa. Saat itu Mohar pelaku utama perdagangan manusia dan perbudakan membelakangi kamera televisi. Hingga kini wajahnya masih misterius, semisterius keberadaannya.

Tak ada satu pun gambar wajah Mohar di media massa. Sebaliknya wajah para korban ada dimana-mana. Meskipun wajah korban ada dimana-mana, tidak berarti solidaritas lantas tumbuh. Upaya membuka kasus perdagangan dan perbudakan manusia seolah mengalami jalan buntu. Hukum tak berpihak pada korban, sebaliknya hukum berpihak pada siapa yang membayar.

Hari-hari ini para orangtua yang anak-anaknya meninggal di Medan, rutin dihubungi wakil dari majikan untuk menerima ‘uang damai’. Aktivitas ini sejalan dengan diamnya Polresta Medan, pembebasan Mohar, maupun pengiriman paksa saksi terakhir yang berada di Medan. Semuanya bertujuan untuk mendiamkan kasus ini dan membebaskan Mohar dari segala tuduhan.

Kisah perdagangan manusia dan perbudakan dalam lingkup domestik sangat memprihatinkan. Orang Indonesia hanya tertarik membuka kasus TKW di negeri jiran, seperti kasus Nirmala Bonat maupun Wilfrida Soik. Kasus Wilfrida Soik sempat menjadi headline dan menguntungkan para politisi. Seolah-olah ingin mengatakan perlakuan majikan yang tidak manusiawi hanya terjadi di negara lain. Padahal, eksploitasi amat mengerikan juga terjadi dalam negeri. Mereka yang lolos ke negeri jiran dikategorikan ‘kualitas ekspor’, ini membuat para perempuan dengan tubuh kecil, sakit-sakitan (tidak lolos tes kesehatan), dan di bawah umur (anak-anak), dipekerjakan dalam negeri. Empat orang yang dipekerjakan Mohar adalah anak-anak.

Semakin banyak anak hilang dari pedalaman Timor Barat dan orangtua tak tahu harus mencari kemana. Ironisnya, seandainya kita tahu siapa pelakunya tidak berarti hukum pun menjadi ada. Keruntuhan NKRI dimulai dengan hilangnya hukum di dalam republik. Indonesia tak berarti apa-apa, selain sebuah peta lama tanpa hadirnya negara. Hancurnya republik ditandai dengan menyusutnya tubuh politik dari republik itu sendiri. Perbudakan merupakan gerakan anti republik dengan menghilangkan noktah warga negara.

*Koordinator AMPERA (Aliansi Menolak Perdagangan Orang) di NTT

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s