Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Demokrasi tak Hanya Satu Hari

Leave a comment


Oleh: Dominggus Elcid Li*

 

Dulu sewaktu masih mahasiswa dalam sebuah kuliah umum pernah ada salah satu pakar periklanan bercerita soal ‘polemik’ Kacang Dua kelinci dan Kacang Garuda. Sang Narasumber bercerita soal protes penonton iklan Kacang Garuda karena Kacang Dua Kelinci diserang oleh Kacang Garuda secara vulgar.

 

Humas Kacang Garuda pun mengirimkan dua kemasan Kacang Dua Kelinci dan Kacang Garuda kepada pemirsa yang protes dan menyelipkan pesan ‘Coba rasakan kedua kacang ini, dan katakan apakah ada bedanya?’

 

Petugas Humas ini lalu menambahkan ‘Sebenarnya Kacang Garuda dibikin, karena Kacang Dua Kelinci tidak ada kompetitornya, jadi dibikin merek baru untuk menjaga kemungkinan masuknya pesaing lain masuk dalam bisnis kacang.’

 

Fenomena partai politik di era pasca Orde Baru mirip dengan dialog soal kacang. Jika ada calon dari dua partai politik atau lebih yang tidak mampu membedakan diri, tentu nasibnya tak lebih dari kacang. Jadi, jika ada dua pasangan calon gubernur yang juga tak mampu membedakan diri antara satu dengan yang lain, lantas apa yang sedang mereka kompetisikan?

 

Dengan tidak tampaknya variabel pembeda antara calon satu dengan yang lain, bisa diduga semakin absurd pula kategori yang dipakai oleh para pemilih dalam mencoblos. Kampanye untuk memilih pun bertumpu pada kemampuan agitasi dan propaganda para agen pemasaran. Tetapi terbukti, di titik tertentu, kuasa para agen pemasaran ada batasnya.

 

Agen pemasaran bisa dikalahkan oleh ‘politik hati nurani’. Ciri utama dari politik hati nurani adalah ‘diri’ (ego/I) tidak pernah menjadi titik sentral dari wacana politik. Hal ini berbanding terbalik dari kondisi terkini saat ‘wajah’ adalah pembeda utama.

 

Kondisi ini semakin absurd jika kita tengok kondisi akhir. Di media sosial caci maki pilkada pun sudah sampai pada level yang amat memalukan. Kita yang membaca sampai malu sendiri, dan bertanya kenapa secara kolektif masyarakat NTT ‘turun begitu rendah’ dalam Pilkada Gubernur NTT 2012? Kita tentu bertanya-tanya mengapa biaya demokrasi prosedural ratusan milyar di NTT ini hanya mencapai level telenovela?

 

Demokrasi Prosedural

Dalam hal terobosan menghadirkan pemimpin, secara kolektif NTT gagal melakukannya. Tak hanya di tingkat provinsi, di lapis dua di tingkat kabupaten/kota pun tak ada pemimpin yang cukup bersinar. Lima tahun ke depan pun nasib NTT masih akan tetap sama. NTT tertinggal beberapa langkah dari provinsi lain, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

 

Jika di DKI Jakarta ada Jokowi-Ahok, dan Jawa Tengah ada Ganjar Pranowo, di NTT tak ada figur baru yang muncul dan didukung secara luas. Sebaliknya sekian partai politik yang ada cuma mampu melakukan ‘daur ulang’. Mengapa tak ada inovasi kolektif yang hadir di NTT untuk memecah kebuntuan ini?

 

Apatisme tergambar dalam Pilkada Gubernur NTT 2013. Ini bentuk protes keras para pemilih di NTT terhadap gagalnya partai politik menghadirkan calon ideal. Fenomena Golput di NTT terjadi tanpa adanya sebuah gerakan politik terbuka. Artinya orang tidak memilih karena memang tidak ingin menggunakan hak pilih. Jika diam atau bergerak sama-sama tak ada hasil, lantas untuk apa buang tenaga ke bilik suara? Kita akan semakin miris jika membandingkan biaya Dinas NTT Pertanian setahun (kombinasi APBD dan APBN) dan membandingkan biaya Pilkada dua putaran.

 

Perhelatan akbar pemilihan Gubernur NTT kali ini memakan biaya ratusan miliar rupiah, tetapi tidak ada jaminan melalui mekanisme ini akan terpilih figur pemimpin ‘bermanfaat’ untuk NTT. Terhadap kritik ini, sebagian orang berpandangan ini merupakan ‘ongkos belajar’. Namun, tak ada solusi bagaimana kita keluar dari tirani demokrasi prosedural. Pandangan yang hadir cenderung hanya melampirkan pandangan apologis, tanpa ada ‘daya’ melawan.

 

Perubahan sosial di Pulau Jawa dengan munculnya pemimpin ideal di sana, sangat terkait dengan pendeknya ‘rantai perwakilan politik’. Berdasarkan skema demografis maupun kondisi geografis, partai politik di Indonesia didominasi oleh penduduk di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Sementara di NTT, meskipun sudah mengalami otonomi daerah, tidak mengalami otonomi partai politik seperti seperti Aceh. Urusan pencalonan gubernur masih harus menunggu ‘restu orang pusat’.

 

Pengertian ‘pusat’ adalah segelintir orang yang berkuasa dalam partai politik di Jakarta. Sistem ini membuat NTT semakin lambat keluar dari ‘sindrom demokrasi prosedural’ karena siapa yang dicalonkan partai amat tergantung para broker dan Ketua DPP. Siapa yang akan dicalonkan tetap tergantung ‘lobi ke pusat’. Celakanya, siapa yang mendapat ‘restu’ Ketua DPP dia lah yang berpesta, padahal restu Ketua DPP tidak selalu sama dengan kehendak rakyat. Demokrasi prosedural yang ada dalam tawanan para broker ini pula yang menjadi persoalan kita.

 

Pilih Kulit Durian

Kondisi ini diperparah dengan model pseudo democracy yang berlaku di NTT. Secara umum kita masih ada dalam ‘rumah politik suku’. Konsep politik publik tidak dikenal, dan lebih didominasi oleh ‘politik rumah suku’. ‘Jaringan politik’ yang dikembangkan tim sukses selalu menuju pada jaringan rumah suku. Bahkan para calon berlomba untuk mendapatkan gelar ‘tokoh adat’ dan memanipulasi seluruh simbol adat dan sejarahnya.

 

Dari satu sisi hal ini merupakan upaya untuk membangun kedekatan, sekaligus merupakan cara hybrid untuk dianggap bagian dari satu suku, di sisi lain ini merupakan tindakan manipulasi, kembali pada politik kacang, hanya ganti kemasan. Ganti kulit, rasa sama, golput jadi hal biasa. Salah pilih, dapat kulit durian. Tidak memilih, juga kasihan.

 

Memimpin warga NTT tanpa legitimasi yang kuat merupakan pekerjaan berat. Skema kerja prioritas harus dibikin. Contohnya Rumah Sakit Umum Provinsi NTT, RSU Prov.WZ.Johannes, yang merupakan ‘dosa peninggalan’ dari Duo Fren (Frans dan Eston) harus dibenahi. Jika tidak mampu sudah sepantasnya Gubernur terpilih dengan berbesar hati harus mundur.

 

Standar etika politik harus ditegaskan. Mundur dari jabatan harus menjadi tradisi. Sebab menjadi pejabat publik bukan merupakan urusan personal, tetapi merupakan ‘tanggungjawab peradaban’. Jika dokter dicabut izin praktenya karena malpraktek, mengapa gubernur/wakil gubernur tidak bisa ‘dijewer’ meskipun sudah jelas mengakibatkan kematian sekian bayi di RSU karena salah urus?

 

Sudah selayaknya kita di NTT membuat terobosan dalam mengawasi mafia partai politik. Jika demokrasi hanya dimengerti sebagai demokrasi prosedural, maka sistem penopang lain harus dibangun, dan perlawanan kolektif harus kita lakukan. Misalnya dengan mendirikan Dewan Etik Provinsi NTT yang fungsinya mengontrol para pemenang pilkada. Dewan Etik berbeda dengan DPRD, Dewan Etik tidak ada urusannya dengan partai politik maupun tetek bengek demokrasi prosedural, Dewan Etik langsung berkaitan dengan hidup. Dewan Etik Provinsi NTT berhak menegur langsung para pemimpin pilihan satu hari. Dewan Etik merupakan mekanisme kontrol masyarakat NTT atas ketidakberdaulatannya.

 

Terobosan ini tidak mungkin dilakukan tanpa aksi kolektif. Jika orang bertanya ‘bagaimana prosedurnya untuk melawan’ tentu proklamasi tidak pernah dilakukan, sebab orang yang melawan adalah orang yang memiki imajinasi keluar dari tawanan prosedur kolonial, dan menetapkan jalur perlawanan, terutama terhadap sistem yang menindas. Selama orang memilih menjadi mayoritas diam dan pasif, selamanya pula kita ada dalam tawanan. Selama kaum kelas menengah memilih menjadi ‘elit munafik’, selama itu pula politik hanya di-isi oleh para badut berseragam, dan baliho di pinggir jalan tak lebih dari jejeran foto model pangkas rambut, dan bukan wakil rakyat.

 

Keterpurukan di segala lini yang dialami NTT tidak mungkin dijawab dengan ‘demokrasi satu hari’. Jika fokus hanya pada satu hari, maka ‘manipulasi’ merupakan trend umum. Manusia munafik menjadi pemain utama dalam demokrasi prosedural. Ketika hasil jauh lebih penting daripada apa pun, etika proses dianggap tiada.

Refleksi kritis keberadaan NTT dalam lima dekade harus mampu kita lakukan, untuk melenyapkan sisa-sisa kolonialisme dalam Republik. Meskipun, dalam era anarki pasar, nyaris tak ada satu institusi pun yang luput dari proses jual beli, dan ini membuat segala jenis intervensi yang akan dilakukan selalu padat dengan catatan kaki (baca: life is not for sale).

 

* Penulis adalah anggota Forum Academia NTT

 
Tulisan ini pernah dimuat di Victory News

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s