Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Politik Layar Kaca


Politik Layar Kaca

Sabtu, 27 Februari 2010 | 03:04 WIB

Dominggus Elcid Li

Drama politik terkait dengan pemberian uang negara kepada Bank Century diamati dengan saksama oleh publik. Berbeda dengan kecenderungan media massa, reaksi publik tak terlalu berlebihan dalam menonton.

Setidaknya ada dua hal yang terbuka secara implisit dari kondisi diam para penonton: pertama, publik semakin mampu mengambil jarak dari politik elite, dengan menganggap apa yang sedang terjadi tak lebih dari infotainment. Kedua, konflik elite politik ini membuka peta elite politik Indonesia yang hanya mencerminkan relasi terbatas di kalangan ini.

Pasar-negara: Eslandia

Sekian pemilu yang dijalankan pada era pasca-Soeharto hingga kini belum menunjukkan bahwa sistem politik saat ini sudah merupakan bentuk terbaik yang mungkin dicapai. Sebaliknya, jarak antara penonton dan apa yang ditonton menjadi amat te- rasa akibat tayangan di televisi atau internet.

Tayangan ini semakin terasa berjarak karena: pertama, ”disiplin ilmu” para ekonom pemerintah sendiri jika ditelusuri lebih jauh tak berbeda dengan keyakinan. Rasionalitas pasar yang dimaksud tak berbeda dengan idiologi. Pernyataan ini terungkap dari komentar Presiden Yudhoyono bahwa kebijakan (policy) tidak bisa dianggap kriminal, dengan asumsi bahwa obyektivitas itu ada. Seolah-olah kepentingan pembuat kebijakan bisa dianggap nol. Jaringan mafia di dalam pasar masih belum dihitung sebagai pesaing negara.

Kriminalitas hanya dianggap sebagai dinamika pasar. Meskipun kejahatan kerah putih jumlahnya besar, tetapi hanya dianggap sebagai hal baru yang perlu ditanggapi dengan regulasi pendukung (Lemke, 2001). Adapun keadilan yang dimaksud, apabila diukur dengan hukuman terhadap maling sandal jepit, memang tidak akan pernah sepadan.

Korban maling sandal jepit jelas orang dan pelakunya, sedangkan kriminalitas spekulan uang lebih dilihat sebagai ”kenakalan”. Analisis yang ada belum sampai pada pemahaman organisasi kriminal teroganisir yang bergerak dalam pasar uang. Pembentukan financial market yang dilakukan sejak tahun 1970-an berhasil memindahkan peta konflik di ruang yang lebih terselubung dan tidak mudah dijangkau oleh kebanyakan warga yang berpikir ”hari ini bisa makan atau tidak”.

Bangkrutnya Eslandia yang memasuki pasar bebas tahun 1994 bisa menjadi perbandingan jika wilayah negara disamaratakan dengan pasar tanpa menghitung perlunya otoritas warga negara. Akibat ”ketidaksengajaan” para ekonomnya, kurang dari 320.000 warga negara Eslandia kini dituntut untuk membayar sekitar 160 juta rupiah per warga untuk menutupi kerugian Icesaves (Guardian, 10/1/2010).

Lemke (2001) yang mengulas neo-liberal govermentality membahas ulang pandangan Foucault dalam kuliahnya pada tahun 1979 tentang posisi pasar dan negara. Dalam penjelasannya, bisa dimengerti posisi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan republik.

Posisi LPS bukan dalam posisi buffer zone atau semacam membran yang menjadi titik temu pasar dan negara. Namun, dalam ideologi ekonomi model ini, posisi negara dan pasar adalah satu.

Dengan demikian, jika uang hasil arisan bank yang ditampung di LPS tidak mencukupi, LPS dengan sendirinya dapat langsung mengakses APBN. Uang LPS memang merupakan ”uang arisan” antarbank; dan pemimpin tertinggi yang menerima pertanggungjawaban LPS adalah presiden. Jadi risiko ”ketidaksempurnaan pasar” langsung diserahkan kepada negara. Kontradiksi ini terbukti pada jalan buntu Eslandia.

Peniadaan negara dalam pengertian politik menjadi arena pasar ditandai dengan minimnya peran warga negara dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada ”obyektivitas pasar”. Selain itu, politik perwakilan semasa kampanye terbatas dalam permainan citra. Relasi antara partai politik dan warga masih lah dalam skema ”massa mengambang” di mana komodifikasi partai politik biasa terjadi.

Telenovela

Komodifikasi partai politik, berubahnya relasi perwakilan menjadi relasi ekonomi semata, terbaca dari kekuatan kaum berduit dalam mendominasi partai politik. Jadi, terbalik dari harapan reformasi untuk melakukan pelembagaan demokrasi, fenomena yang terjadi adalah privatisasi partai politik ataupun pemerintahan. Buktinya hingga kini tidak ada celah bagi rakyat untuk mengontrol wakil rakyat dan presiden setelah pemilu. Padahal, jaringan mafia pasar finansial bisa bertemu dengan agen partai politik dalam proses komodifikasi partai politik yang bertujuan mengambil alih fungsi proteksi negara secara legal.

Pembicaraan terkini masih sebatas soal pembuktian ke mana uang negara dialirkan, belum menyentuh perkara orang banyak terkait kedudukan negara dalam relasinya dengan pasar dan hak warga negara. Langkah ini tidak mungkin dilakukan tanpa pembacaan ulang konstitusi negara, dengan memahami struktur dan dinamika pasar finansial serta peran mafia (jaringan kejahatan teroganisir) di dalam pasar-negara.

Apabila fokus perdebatan hanya pada pergantian elite politik, tanpa memikirkan sistem representasi politik yang menentukan haluan negara, bagi warga negara perdebatan ini tidak lebih dari telenovela: populer dan berjarak.

Dalam kaitannya dengan kriminalitas di dalam pasar-negara, negara hanya mungkin ada apabila berhasil mengunci jaringan mafia yang bergerak tanpa mengenal wilayah negara itu sendiri. Perdebatan di Senayan tidak menyentuh ini hingga pandangan akhir seluruh partai politik.

Dominggus Elcid Li Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi, University of Birmingham; Co-editor Jurnal Academia NTT

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/27/0304280/politik.layar.kaca


Leave a comment

Papua dan Anti Neo-kolonialisme


Papua dan Anti Neo-kolonialisme
Oleh: Dominggus Elcid Li*
Kepergian Gus Dur meninggalkan duka bagi warga di Papua. Ia dikenang sebagai pemimpin politik Indonesia yang maju dalam mencari terobosan penyelesaian persoalan Papua. Di era kepemimpinannya partisipasi politik Orang Papua dibuka.
Saat ini jalan emansipasi yang telah ditunjukkan oleh Gus Dur, tidak dilakukan oleh pemerintahan Presiden Yudhoyono. Buktinya Kelly Kwalik tetap dipandang sebagai buronan (Kompas 17/12/2009), status yang sama sejak zaman Orde Baru. Padahal bagi Orang Papua, Kelly Kwalik sejak awal dikenal sebagai seorang guru. Ia adalah ‘orang besar’ dan jenasahnya disemayamkan di kantor DPRD Mimika.
Perusak civil order
Pemerintah Indonesia menyebut aksi warga di Papua sebagai pemberontakan atau perusak civil order. Tetapi sebaliknya tidak mau memperjuangkan protes masyarakat setempat terhadap bukit-bukit yang hilang akibat tambang.
Umumnya, tanah ulayat tidak diakui oleh pemerintah. Peran aparat negara sekedar fasilitator bagi pemodal dari mana saja. Suara masyarakat setempat tak begitu penting. Sebaliknya mereka diberi cap kaum separatis. Dalam hal ini, aparat negara tidak berpihak kepada warga lokal. Krisis legitimasi aparat negara tak hanya terjadi di Papua, tetapi di seluruh wilayah Negara Indonesia.
Meskipun isu pembebasan Papua disuarakan sejak tahun 1960-an, tetapi kehadiran tambang besar Freeport baru hadir sejak Orde Baru berdiri. Prinsip pengelolaan Industri tambang di Indonesia, tak banyak berbeda sejak akhir abad 18. Di tahun 1963 dan 1965, pemerintah Indonesia pernah mencoba menghitung ulang persoalan tambang dengan berbagai perusahaan besar semacam Shell, Stanvac dan Caltex (Simpson 2008: 103-199). Simpson juga mencatat peran vital uang tunai dari industri ekstraktif ini dalam pengalihan kekuasaan presiden (2008: 204). Kematian Bung Karno menandai berakhirnya cita-cita Republik Indonesia yang berdaulat dan tidak tunduk pada hegemoni negara mana pun.
Papua dan teks sejarah
Usaha membuka sejarah Indonesia dalam pusaran perang dingin dilakukan oleh dua orang sejarawan kontemporer asal AS: John Roosa dengan karya Pretext for Mass Murder (2006), dan Bradley R. Simpson dengan Economist with Guns (2008) yang membuka declassified files pemerintah AS di era ini.
Oleh Kejaksaan Agung buku John Roosa yang telah diterjemahkan dilarang untuk diedarkan di Indonesia, tanpa penjelasan apa pun. Sikap ini serupa dengan sikap rezim Orde Baru sejak tahun 1970-an di bawah Kopkamtib, yang melarang siapa pun membuka peristiwa ini.
Sikap rezim Orde Baru yang melarang warga negara membaca ulang sejarah dekade 1960-an cukup masuk akal dalam situasi perang dingin. Saat ini, jika pemerintahan Presiden Yudhoyono melarang teks semacam ini dibuka untuk dipelajari malah membuat kita semakin tidak mengerti akar persoalan Indonesia.
Bagaimana mungkin kita bisa mengerti politik G-2, yang ditandai dengan dua pilar utama AS dan RRC jika usaha membuka sejarah dekade 1960-an dihalangi oleh pemerintah ini? Bagaimana mungkin kita bisa memahami perubahan geopolitik dunia, pasca tumbangnya tembok Berlin (1989), tanpa memahami titik surut hubungan Jakarta-Peking (1965), dan munculnya poros Jakarta-Washington?
Kolonialisme internal
Papua dalam narasi politik yang dibangun Bung Karno (Sukarno, 1962), satu paket dengan sikap anti neo-kolonialisme. Protes Bung Karno menekankan pada proses emansipasi. Artinya warga negara Republik ini tidak lebih rendah dari warga negara mana pun. Ia menolak superioritas Belanda atas Orang Papua. Protes Kelly Kwalik pun berkaitan dengan emansipasi, Orang Papua tidak lebih rendah dari orang apa saja di Indonesia, artinya mempertahankan tanah leluhur, seharusnya tidak dianggap kriminal oleh Polri.
Dalam bingkai Negara Indonesia, persoalan Papua tak hanya melulu perkara politik ekonomi, tetapi juga berkaitan langsung dengan politik identitas. Isu identitas dengan sederhana bisa dimengerti lewat kontes Putri Indonesia yang tak pernah dimenangi oleh perempuan Papua. Sedangkan lewat angka demografis ini ditandai dengan tingginya arus migrasi ke dalam (influx) Papua selama empat dekade.
‘Papuanisasi birokrasi’ yang berjalan sejak akhir 1990-an juga timpang dalam hal emansipasi. Sejauhmana elit pemerintahan yang di-isi oleh Orang Papua, tidak lantas menjadi ‘raja-raja kecil’ masih menjadi pertanyaan bersama.
Pembunuhan warga negara yang protesnya tidak didengar dan larangan untuk membaca teks-teks kritis merupakan bentuk nyata kolonialisme internal. Dalam sejarah politik, era saat ini tak banyak beda dengan era politik etis golongan liberal Belanda satu abad silam terhadap warga di koloninya.
Padahal, dalam kepemimpinan Gus Dur, kekuasaan tak hanya berarti penegakan regulasi terhadap warga negara, tetapi juga berkaitan dengan proses emansipasi. Ia mampu menemukan wajah manusia dalam nasionalisme Indonesia. Sebaliknya, dalam kematian Kelly Kwalik, aparat negara menerjemahkan ‘nasionalisme’ sebagai kematian bagi yang lain.
*Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham, UK, anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia)

http://indoprogress.blogspot.com/2010/01/papua-dan-anti-neo-kolonialisme.html


Leave a comment

Nasionalisme dan Politik “Sakit Jiwa”


Nasionalisme dan Politik “Sakit Jiwa”

Jumat, 24 April 2009 | 03:36 WIB

Dominggus Elcid Li

Bagi para nasionalis, rakyat dalam negara selalu dibayangkan sebagai ”persaudaraan setara” (horizontal comradeship), dengan mengabaikan ketidaksetaraan dan eksploitasi dalam komunitas ini (Anderson, 2006 [1983]).

Hal itu diutarakan dalam definisi Imagined Communities guna menjelaskan paradoks pengertian ”komunitas” negara.

Pandangan semacam ini kuat dalam retorika di negara-negara baru hingga 1960-an. Di Asia, stagnasi retorika nasionalisme dan kontradiksi ini dialami Jawaharlal Nehru di India (Das, 2000) dan Soekarno di Indonesia yang berujung tragedi 1965. Di RRC, Mao Tse Tung melanjutkan ide ini dengan ”revolusi kebudayaan” untuk mencapai horizontal comradership. Perlu dicatat, meski telah melakukan sekian jilid revolusi kebudayaan, tidak berarti RRC telah dan akan lepas dari kontradiksi ini.

Pascanegara Orde Baru

Negara Orde Baru, meminjam istilah Dhakidae (2003), hingga akhir hayatnya, melakukan politik massa mengambang. Dalam paradigma ini hubungan elite penguasa dengan ”rakyat” hanya ada di tataran simbolik, tidak dalam kenyataan sehari-hari.

Ketidakmampuan Orde Baru menjawab kontradiksi di masyarakat kian kontras dengan definisi ”umat” yang eksistensinya lebih nyata dibandingkan jargon untuk rakyat partai-partai politik saat itu. Persaudaraan setara menemukan maknanya di sana.

Pasca-Orde Baru, berbagai cara dilakukan untuk menjawab kontradiksi ini. Berbagai organisasi keagamaan bertransformasi menjadi partai-partai baru dan mengambil bentuk serupa seperti dalam Pemilu 1955. Dalam perjalanannya, konsep ”rakyat” dan ”umat” tidak mudah dipertemukan. Contohnya, baik PAN maupun PKB selalu ada dalam posisi mendua dalam gerak majunya untuk memperbarui horizontal comradeship. Hal serupa dialami PKS sebagai partai kader yang mencoba untuk populis.

Sedangkan partai-partai nasionalis, semacam PDI-P, tetap ada dalam situasi yang sama pada tahun 1965. Kaum Marhaen masih retorika yang tidak mudah menemukan bentuk nyatanya. Retorika yang dibawa Megawati pun tetap pada masa lampau.

Para bekas jenderal sebagai pilar utama Orde Baru ”bergerilya” dengan sejumlah partai politik baru. Partai Demokrat disimbolkan sebagai partai kaum modern dan demokratis. SBY disimbolkan sebagai ”Jenderal yang tidak bermasalah dengan HAM”. Tetapi oleh berbagai kalangan dikritik karena ”peragu” dalam menjawab kontradiksi kebijakan ekonomi yang menomorsatukan investor-pebisnis dan tidak mampu membela ”rakyat”. Di sini rakyat adalah yang ”ada” di pinggiran kekuasaan politik-ekonomi dan tidak bisa bersuara.

Kritik terhadap SBY ini coba dijawab Prabowo dengan kehadiran Gerindra. Platform ekonomi disusun sebagai antidominasi ”pemodal asing”, tetap tidak menjawab kontradiksi internal tentang oligarki pribumi yang telah tumbuh sejak era Soeharto.

Rakyat ”Zelf-Bewust”

Kita semua adalah ”anak ingatan” Orde Baru dan hidup dalam kontradiksi yang diwariskan.

Kontradiksi pertama, dalam pengorganisasian parpol kita tidak mampu keluar dari politik massa mengambang maupun turunannya. Politik di fase ini dimengerti dan dijalankan sebagai aktivitas padat modal (capital). Maka, yang tidak punya modal bukan bagian dari lingkaran inti.

Kontradiksi kedua, politik padat modal akhirnya hanya akan tiba di titik bagaimana alur modal akan mengalir. Kedua kubu politik terkini menjelaskan kontradiksi lanjutan politik padat modal. Sudut yang diwakili SBY adalah milik para pemodal yang berpandangan, asal-usul pemilik modal tidak perlu diperhitungkan, selain modal itu sendiri. Sedangkan Megawati-Prabowo mewakili pandangan para pemilik modal ada dua jenis: ”pribumi” dan ”asing”. Kedua kontradiksi ini menghasilkan ilusi ganda.

Padahal, bagi orang Indonesia, rasa persaudaraan setara itu hingga kini masih dirindukan. Dalam contoh populer diwakili Laskar Pelangi yang mengusung pesan: persahabatan, kemandirian, dan prinsip materi bukanlah segalanya. Ide yang diusung Laskar Pelangi paralel dengan pidato Bung Karno pada tahun 1948.

Pada tahun itu Bung Karno (Soekarno, 1948:59) berpidato: ”Buatlah rakjat-djelata kita zelf- bewust!” Ia menjelaskan, rakyat jelata harus dibuat sadar arti golongannya sendiri. Mungkin ia berharap, suatu saat rakyat jelata di Indonesia mampu berbicara untuk membela diri sendiri. Kini jangankan zelf-bewust (sadar diri), sebaliknya rakyat jelata terjebak ”ilusi ganda” dan sebagian menjadi pasien rumah sakit jiwa. Semoga tragedi ini bisa dimengerti para kandidat presiden.

Dominggus Elcid Li Anggota Persindo (Persaudaraan Indonesia); Co-Editor Jurnal Academia NTT

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/04/24/03363970/nasionalisme.dan.politik.sakit.jiwa


Leave a comment

Republik Zonder Atap


Republik Zonder Atap

Jumat, 4 Desember 2009 | 02:49 WIB

Dominggus Elcid Li

Presiden Yudhoyono memutuskan, konflik antaraparat terkait pemberian uang negara kepada Bank Century Rp 6,7 triliun diselesaikan di luar pengadilan (Kompas, 24/11/2009).

Pada saat yang sama, proses hukum Nenek Minah tetap dijalankan (Kompas, 20/11/2009).

Pada sisi ini dapat dilihat, penegakan hukum bagi rakyat jelata menjadi keharusan, sedangkan bagi pejabat tinggi negara ada di ruang negosiasi.

Padahal, Montesquieu dalam The Spirit of Laws (1977:71) menegaskan pentingnya prinsip kesetaraan dalam Republik. Menurut dia, demokrasi sirna jika ”kesetaraan” antarwarga negara diingkari atau dijalankan dengan ekstrem. Ada dua kemungkinan mengapa demokrasi pupus, yaitu bergeser ke sistem monarki atau despotik. Dalam monarki, kehormatan bangsawan lebih tinggi daripada hukum dan hal memalukan sifatnya rahasia.

Efek sistemik

Penyelesaian di luar pengadilan yang ditawarkan Presiden dianggap sudah memadai oleh aparat negara yang terlibat meski dirasa tidak adil oleh publik. Jalur hukum yang buntu kini disiasati lewat jalur politik. Di jalur politik masalah hukum kembali ke ruang negosiasi.

Logika matematika ini mungkin membantu. Jika hanya karena ”memetik” tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan seharga Rp 2.000 (Suara Merdeka, 16/11/2009), Minah harus diadili, lalu mengapa pemberian Rp 9 miliar lebih kakao milik negara kepada Bank Century dianggap wajar?

Pada era ini pemerintah amat dermawan terhadap usaha privat. Bagi ekonom pemerintah, efek sistemik diduga akan menimpa pelaku ekonomi papan atas, jauh lebih bernilai daripada usaha bertahan hidup rakyat jelata.

Jadi standar ganda ini tidak hanya berlaku di bidang hukum, tetapi dalam kebijakan ekonomi. Efek sistemik yang dihitung ekonomi hanya ada dalam analisis finansial. Sementara efek sistemik yang diakibatkan liberalisasi pasar yang didesain para ekonom terhadap rakyat jelata luput dari perhitungan. Perdebatan tentang obyektivitas pengetahuan ada di sini. Di titik ini pengetahuan tidak bebas kepentingan.

Kisah-kisah pertikaian antara warga negara dan perusahaan yang melibatkan aparat negara terjadi merata di Indonesia. Mulai dari Freeport di Papua hingga keringnya mata air akibat perusahaan tambang di Flores (Kompas, 25/11/2009). Sumbu masalahnya sama, tanah negara menjadi tanah perusahaan. Dalam hal Bank Century, uang negara menjadi uang perusahaan.

Transisi ekonomi pasar

Kondisi ketidakpastian hukum yang dialami Indonesia mirip dengan apa yang terjadi di Rusia dua dekade silam. Boris Yeltsin didampingi dua ekonom, Yegor Gaidar dan Anatoly Chubais, gencar menjalankan liberalisasi pasar tanpa kontrol negara. Desentralisasi dan privatisasi merupakan dua kata kunci.

Padahal, dalam privatisasi, jaringan mafia turut beroperasi dalam pengalihan kepemilikan barang negara menjadi milik pribadi (Varese, 2001). Aparat negara yang menjadi bagian jaringan mafia ”melayani” segelintir orang yang ingin memperbesar aset. Proteksi yang diberikan oleh aparat negara dan mafia mengikuti penawar tertinggi.

Wajar konflik tak hanya terjadi antarpelaku bisnis, tetapi melibatkan aparat negara sebagai backing. Pejabat yang menjadi pedagang proteksi disebut krysha (atap). Konflik di antara para ”atap” tidak diselesaikan di pengadilan. Konflik mereka diselesaikan di arbitrazh, forum di luar pengadilan yang menghadirkan ”atap” yang dihormati (Varese, 2001).

Di ruang citra, akibat arus balik pascaera fantasi kapitalisme versi Hollywood dapat dilihat pada Vladimir Putin yang disimbolkan sebagai pemimpin macho. Putin tak hanya bersalaman dengan Barack Obama, tetapi juga berurusan dengan oligarki dan jaringan mafia yang isinya termasuk para bekas agen KGB di era pasca-Uni Soviet. Di ruang terbuka ia berhadapan dengan zashchita, ”jaringan hitam profesional” yang terdiri dari pengacara, petugas humas, jurnalis, dan pemilik media (Glenny, 2009: 85).

Negara dan era transisi

Hingga kini, dalam percakapan di media, era reformasi Indonesia sering disebut era transisi. Setidaknya ada dua asumsi. Pertama, transisi menuju sistem demokrasi. Kedua, transisi menuju sistem ekonomi pasar.

Periode era transisi ke ekonomi pasar seharusnya tak dijalankan serentak dan tanpa perhitungan. RRC pada periode Deng Xiaoping menjalankan ini secara bertahap, juga Rusia yang belajar dari anarki di era Yeltsin. Pasar sempurna adalah ilusi. Ini bisa dilihat bagaimana sekian negara Eropa dan AS bereaksi dalam menangani krisis ekonominya.

Rakyat jelata yang ditawan VOC dan bangsawan lokal adalah kisah dua abad silam. Kini Minah dan kaumnya Republik ini adalah Republik zonder atap.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Mahasiswa PhD di Departemen Sosiologi, University of Birmingham

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/12/04/02494635/republik.zonder.atap


Leave a comment

Membongkar Mafia Indonesia


Membongkar Mafia Indonesia

Jumat, 13 November 2009 | 02:38 WIB

Dominggus Elcid Li

Pernyataan Amien Rais bahwa masyarakat perlu mengawal pemberantasan mafia di Indonesia tidak berlebihan (Kompas.com, 6/11/2009).

Meski kata mafia masih dimengerti sekadar fantasi dalam film God Father, dan belum lagi merupakan kenyataan sehari-hari. Padahal, bagaimana kita bisa membedakan pembunuhan arahan Vito Corleone dan kematian Nasrudin Zulkarnaen?

Tontonan vulgar praktik antihukum akhir-akhir ini sekadar memindahkan peristiwa di belakang layar ke layar kaca. Aslinya para pekerja media hanya ”menyoroti” apa yang selama ini dialami warga negara menjadi ”pengetahuan publik/bersama”.

Marah dan protes biasanya menjadi reaksi awal menanggapi ”pengakuan” para pihak yang terlibat. Namun, niat baik saja tidak cukup dalam melawan jaringan kriminal.

Kata mafia, aslinya menunjuk organisasi kriminal Italia semacam Cosa Nostra dan Ndarangheta. Namun, kata itu kini sudah umum dipakai untuk segala organisasi kejahatan terorganisasi dan dijalankan dengan ”aturan internal” ketat, misalnya Red Mafia (Rusia), Triad (China), dan Yakuza (Jepang). Literatur tentang mafia Indonesia sendiri hingga kini belum ditemukan, dan kata mafia masih dipakai umum sekadar ”pengandaian”. Padahal, efek jaringan mafia terhadap negara ini jelas tampak.

Menawarkan proteksi

Menurut Diego Gambetta (1993), negara dan mafia menawarkan hal yang sama, yaitu proteksi. Warga negara diasumsikan mendapat perlindungan dari aparat negara karena membayar pajak, sedangkan mafia menjual proteksi khusus kepada kliennya. Praktik mafia menjadi persoalan karena memperdagangkan hal-hal yang menurut aturan negara adalah ilegal.

Persoalan legal dan ilegal menjadi kabur batasnya dalam pasar mafia. Melindungi pelaku pelanggar hukum merupakan komoditas perdagangan dalam jaringan mafia.

Ironisnya, dalam negara anarki, proteksi yang ditawarkan mafia lebih masuk akal di mata pengusaha dibandingkan dengan negara. Sebab, pajak kepada negara cenderung tidak berbekas karena aparatur negara juga memperdagangkan layanan yang seharusnya diterima sebagai konsekuensi membayar pajak.

Membongkar mafia

Membongkar jaringan mafia jelas tidak mudah. Di Sicilia, Italia, Diego Gambeta dalam investigasinya terhadap jaringan mafia hanya mampu menganalisis praktik mafia berdasarkan wawancara terhadap pedagang pasar buah, rantai terbawah jaringan ini, karena nyawa taruhannya. Di Indonesia, kenyataan ini sedang jadi tontonan sehari-hari.

Mafia dalam politik di Italia bisa dibaca dalam skandal Silvio Berlusconi. Orang nomor satu Italia ini pun tidak bisa dianggap bersih. Perdana Menteri Berlusconi, yang menguasai tiga jaringan media Italia, baru bisa disentuh setelah jaringan media milik raja media Rupert Murdoch membukanya. Konflik di antara dua jaringan oligarki merupakan pemicu terbukanya skandal Berlusconi. Sejak Oktober 2009, impunitas Berlusconi dicabut sehingga skandal keuangannya bisa diusut.

Di Indonesia, tanpa memahami gerak mafia dan kaitannya dengan negara, usaha membuka kasus kriminal ibarat melenyapkan satu sel kanker. Aparat negara yang telah dikuasai jaringan mafia malah melakukan kejahatan terhadap warga negara.

Anarki dan ”ochlocracy”

Krisis negara terjadi setelah kepala negara dan kabinet dilantik. Kita masih di dunia fantasi demokrasi dan mabuk pujian sebagai satu dari banyak negara dengan penduduk terpadat yang menjalankan demokrasi. Jean- Jacques Rousseau menyebut demokrasi yang diselewengkan sebagai ochlocracy (1973: 234), atau praktik ”kerumunan”. Ini bagian kondisi anarki yang ditandai dengan pupusnya negara. Di Indonesia, hal ini tampak dengan memudarnya legitimasi aparat.

Jika Rousseau hanya menyebut ”kerumunan”, jaringan mafia yang bergerak dalam situasi anarki bukan kerumunan. Jaringan kriminal yang terorganisasi dengan struktur rapi beroperasi dalam sel lintas institusi.

Bagaimana negara bisa bertahan menghadapi mafia hingga kini belum terjawab. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengapa jaringan mafia Indonesia bisa dijawab para facebookers Indonesia. Sederhananya karena keduanya beroperasi dalam sistem jaringan simetris. Pertanyaannya, apakah jaringan antimafia yang terjalin di internet bisa dioperasikan dalam kenyataan?

Menghadirkan solidaritas antarwarga sebagai kenyataan bukan hal mudah. Pada tahun 1998, jaringan warga Indonesia gagal bekerja sama. Politik era reformasi Indonesia jika dibaca teliti tak berbeda dengan era dogfights dalam sejarah politik RRC.

Keluar dari situasi itu merupakan keharusan jika situasi anarki ingin dilampaui dan pembangunan negara dikerjakan. Agar tak lagi sama seperti tahun 1949 yang ditulis Chairil Anwar dalam ”Derai-derai Cemara” lewat puisinya, hidup hanya menunda kekalahan. Sudah 64 tahun kita ”bernegara” dan kedaulatan rakyat masih fantasi, sedangkan mafia menjadi kenyataan. Ini adalah tragedi untuk menyatakan kekalahan berulang.

Dominggus Elcid LiCo-editor Jurnal Academia NTT; Anggota Persaudaraan Indonesia; Mahasiswa PhD Departemen Sosiologi Universitas Birmingham, Inggris

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/13/0238334/membongkar.mafia.indonesia