Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Keluar Dari Kultur Pegawai

Leave a comment


Oleh: D.Elcid Li

Sarjana sejak zaman politik etis hingga era Republik Indonesia tak banyak bedanya. Sama-sama hanya ingin menjadi pegawai: mulai dari pegawai negeri, hingga pegawai LSM luar negeri atau dalam negeri. Yang terakhir ini walaupun sama-sama pegawai, gajinya bervariasi.

Kecederungan untuk menjadi pegawai dapat ditelusuri lewat sejarah birokrasi kolonial di Hindia Belanda atau yang kini kita kenal sebagai Indonesia. Di tahun 1928, dalam survei yang dibuat oleh Pemerintah Belanda tercatat kurang dari 2 persen orang Indonesia yang bekerja mandiri, 83 persen pekerja bergaji, dan sisanya tidak bekerja (Kahin 1952, hal.28). Dari 33.044 orang pencari kerja saat itu, 45 persen diantaranya diterima sebagai pegawai pemerintahan. Para kaum terdidik yang mampu baca tulis dalam Bahasa Belanda sendiri merupakan hasil protes dari politik etis golongan liberal terhadap pemerintah kolonial.

Pada zaman kolonial itu pendidikan hanya bisa diakses sebagian kecil golongan masyarakat. Ini terkait dengan stratifikasi sosial berdasarkan ras dan sistem pemerintahan indirect rule yang dipakai Belanda. Maksudnya, pemerintah kolonial Belanda tidak secara langsung menjajah masyarakat, tetapi menggunakan penguasa lokal atau kaum bangsawan yang bersedia bekerja sama. Para penguasa lokal ini digaji dan anak-anaknya diberi kesempatan sekolah. Sehingga para pegawai pertama di era Belanda adalah putra dan putri para bangsawan itu sendiri. Lewat catatan ini bisa dimengerti mengapa hingga kini menjadi pegawai tetap memiliki prestige tersendiri dalam masyarakat. Para orang tua yang pernah memiliki jabatan, amat berharap dan mengusahakan agar anaknya menjadi pegawai.

Kondisi NTT hingga Oktober 2007, jumlah pencari kerja aktif sebanyak 118.082, 43% di antaranya berijazah sarjana. Jumlah ini hanya mewakili pencari kerja aktif yang mengurus kartu kuning atau yang terdaftar (Pos Kupang, 3/10/2007). Tingginya angka persaingan menjadi pegawai membuat segala hal mungkin terjadi. Penyelewengan, KKN, dan protes pelamar yang gagal menjadi pegawai hingga kerusuhan berdarah, utamanya untuk PNS, hanya menunjukkan kerasnya perebutan tempat menjadi pegawai.

Meskipun kondisi ekstrim sudah terjadi langkah-langkah yang diambil pemegang otoritas tidak mengarah pada jalan keluar. Ironisnya, para birokrat dan politikus malah berpendapat bahwa ‘pemekaran wilayah’ merupakan cara untuk menambah lapangan kerja. Padahal menurut penulis cara ini hanya menunda kita untuk tiba pada jalan buntu yang lain karena: pertama, ongkos operasional wilayah baru tidak seimbang dengan pemasukkan yang diperoleh; kedua, tingkat kebocoran riil anggaran tidak bisa dideteksi dengan perangkat pengawasan saat ini sehingga ide pembangunan juga mubazir; ketiga, semakin lama pemerintah NTT menunda membaca persoalan ‘minimnya lapangan kerja’ maka ketertinggalan yang terjadi akan semakin jauh, dan semakin sulit untuk bangkit dari keterpurukan.

Selain tergiur dengan ide pemekaran wilayah, kata kunci kedua yang digemari oleh para pemegang otoritas adalah ‘menarik investor’. Dalam kasus yang terjadi di berbagai wilayah NTT, untuk ‘menarik investor’ apa pun sah dikorbankan. Ini seperti mitos ‘potong kepala’ yang masih populer hingga hari ini, bahwa sejumlah jembatan di NTT dibangun dengan menanam kepala manusia agar kokoh. Ide ini serupa dengan konsep pemegang otoritas di NTT: pembangunan butuh kurban atau tumbal.

***
Modernisasi dalam pengertian orang NTT jatuhnya hanya pada konsumsi barang industri, dan konsep-konsep terkini yang dibikin di negeri seberang. Padahal pembangunan (developement) jelas anak kandung dari modernisasi yang berhaluankan kemajuan (progress). Apa dan bagaimana proses perubahan era ini dikatakan era modern tidak dimengerti oleh kita, bahkan para penghuni universitas. Tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi di era enlightenment, pembangunan di tempat kita akan tiba pada kegiatan konsumtif. Civil society dan good governance cuma tinggal slogan, dan pemegang otoritas sekarang akhirnya hanya menjadi semacam distributor atau penyalur barang – atau broker untuk investor di tingkat lokal Ini karakter buruk birokrasi yang membuat kita senantiasa terbentur jalan buntu. Lalu jalan keluarnya apa?

Penulis, sepakat dengan kritik Syed Hussein Alatas terhadap para intelektual di masyarakat berkembang, dalam bukunya Intellectuals in Developing Societies (1977). Para pemegang otoritas publik, menurut dia, harus dididik untuk bertindak sebagai seorang intelektual, bukan sekadar menjadi pegawai.

Bagi Alatas, tidak adanya grup intelektual merupakan variabel terpenting dari sekian banyak penyebab keterbelakangan negara-negara berkembang (hal.105). Intelektual tidak selalu berarti para penghuni universitas. Terbukti sangat sedikit alumni universitas yang mampu menciptakan peluang kerja baru. Sebagian besar malah puas dengan sekadar menjadi pegawai.

Seharusnya hal ini bisa dimulai dengan membenahi universitas, agar menjadi basis pembentukan grup-grup intelektual. Sayangnya, usaha restorasi universitas (baca: lembaga pendidikan) tidak bisa dimulai dari universitas itu sendiri karena universitas pun terjerat dalam kultur pegawai. Karena itu alternatifnya adalah mendorong para pemegang otoritas untuk berpikir dan bertindak sebagai intelektual. Caranya dengan membuka semua kebijakan publik untuk dikritisi secara terbuka dalam frame intelektual.

Tentu saja untuk sampai ke sana kita butuh kehadiran kelompok intelektual publik seperti yang dianjurkan Michael Burawoy (2004). Ini untuk membedakannya pada pelaku yang aktif di tiga kuadran lain: profesional, critical , dan policy. Tekanannya ia tujukan pada publik, karena publik itu mungkin lenyap, karena ditelan pasar (market), mati dalam tawanan media, dan dibekukan oleh birokrasi (hal.8). Nah, berapa banyak intelektual publik yang dimiliki NTT? Kalau pun kita punya beberapa, itu pun tak bisa berbuat banyak karena kapasitasnya sebagai rohaniwan, dan sendirian.

Bagian yang terbaik hampir pasti terjebak dalam arus brain drain dalam lingkup internal. Dan ironisnya, sedikit intelektual yang tertinggal secara perlahan berubah (conform) menjadi pegawai dalam organisasi yang beragam warna. Dalam situasi seperti inilah kita perlu tradisi untuk menjaga api semangat intelektual. Pemberian apresiasi semacam NTT Academia Award merupakan bagian dari penciptaan tradisi itu.

***

Untuk kita di NTT, keluar kultur pegawai yang sudah terbentuk sejak akhir abad ke-19 merupakan sebuah keharusan. Daripada uangnya untuk membeli mobil dinas, kita lebih baik berinvestasi pada para siswa terbaik dari NTT. Daripada uangnya untuk pesta wisuda atau ulang tahun, lebih baik dialokasikan untuk pendidikan anak. Daripada uangnya untuk beli baju jas, lebih baik untuk beli buku dan disumbangkan ke perpustakaan.

Proses asketik memang harus dialami dan dimulai dari para elit: tokoh politik, birokrat, serta pemimpin umat. Para elit perlu membuka jalan serta memberikan contoh. Mereka, misalnya, harus bersedia dikritik tanpa merasa ‘harga dirinya’ dikurangi. Jangan selalu mau benar sendiri dan paternalistik. Di sini peran media menjadi penting, dan untuk itu dibutuhkan intelektual publik yang aktif mengembangkan percakapan di ruang publik. Memang benar Burawoy meminjam ide communicative action milik Habermas.

Akhirnya, perubahan memang tak selalu linier dan butuh waktu. Tapi percayalah: kalau kita bersungguh-sungguh membangun tradisi intelektual yang kritis-inovatif, akan tumbuh peluang-peluang ekonomi baru dan kita terbebas dari kultur pegawai. Selamat Ulang Tahun NTT.

Dimuat di Harian Pos Kupang

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s