Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Kenapa Harus ‘Kami’?

Leave a comment


(Pertanyaan Untuk Anggota Dewan di NTT)

Oleh: Dominggus Elcid Li*

Figur pilar moral dalam politik bukan omong kosong. India sebagai sebuah Negara mustahil bisa tampil sepercaya diri sekarang, jika Gandhi tidak memilih untuk mati raga dan tekun dalam sikap asketik. Dan amat diragukan, apakah perjuangan kaum kulit hitam di Amerika Serikat bisa berjalan tanpa spiritualitas Martin Luther King Jr.? Untuk kita, Bung Hatta memang disebut sebagai pilar moral, namun Bung Hatta keluar dari arena politik. Kita butuh figur pandita yang ‘menjadi’ dalam gerak politik. Tulisan ini selanjutnya ada dalam ranah spiritualitas politik.

Kata ‘kami’ di awal tulisan ini adalah ‘kami anggota dewan perwakilan rakyat’, sedangkan kata “kami” di akhir tulisan ini adalah rakyat atau warga negara. Pertanyaan lengkapnya, dari judul tulisan ini seharusnya: kenapa harus ‘kami’ yang lebih dahulu diperhatikan? Atau tepatnya meminta jawaban dari para anggota dewan terhadap pertanyaan: mengapa PP No.37 Tahun 2006 itu harus lebih dahulu kami dukung daripada yang lain? Pertanyaan ini sengaja dibuat ‘ke dalam’, untuk mengajak anggota dewan untuk berdialog dengan diri sendiri, dan bukan dengan jumlah uang– trilyunan yang nilainya minus jika dikurangi dengan beban utang Negara kita.

Tujuan tulisan ini keluar adalah untuk menjawab ‘litani’ para anggota dewan, dan bekas anggota dewan yang dalam beberapa hal ‘merasa’ paling lelah dalam ber-negara. Untuk jawaban positif, dengan jawaban ‘ya’, perlu dijawab oleh para anggota dewan dan para pendukungnya, termasuk bekas anggota dewan yang se-ide, pemerintah pusat, dan para disainer PP ini.

Mengapa ‘Tidak’?
Selanjutnya, tulisan ini didisain untuk dengan argumentasi mengapa tunjangan para anggota dewan ‘tidak perlu naik’. Dua alasan utama mengapa ‘tidak’: pertama, tunjangan itu tidak perlu ada karena jika dibandingkan dengan ‘penghasilan’ kelompok masyarakat lain, tunjangan ini menjadi terlalu mewah dan berlebihan. Persoalan ekonomi negara itu isinya tidak melulu anggota dewan, sebaliknya masih ada kelompok masyarakat yang penghasilannya masih amat minim. Kedua, tindakan para anggota dewan plus pemerintah pusat, dalam banyak hal sepertinya ‘masuk akal’, tetapi jika dilihat lebih tajam PP ini mendukung ‘mentalitas pengemis’ dan jauh dari semangat berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) milik Bung Karno, Presiden pertama kita.

Kedua pernyataan di atas akan coba dijelaskan dengan contoh sehari-hari, sehingga mudah-mudahan pengertian politik bisa dimengerti dalam cita rasa yang paling sederhana. Sehingga ber-politik masih mungkin dimaknai sebagai tugas menjalankan ‘panggilan’ zaman, dan bukan sekedar cita-cita pribadi. Ini perlu dibedakan, agar kritik berkaitan PP No.37 ini tidak hanya dijawab dengan wawasan pribadi, seperti yang terwakili dari ‘pengalaman saya sebagai anggota dewan’, namun coba dilihat dari sisi: apa peran politikus di atas negara yang hidup dari utang. Agar debat politik di gedung dewan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini: bagaimana kegiatan politik bisa menjadi cara mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan? Bagaimana debat politik bisa menjawab: bagaimana sebaiknya negara diatur agar kesejahtraan itu bukan hanya milik ‘kami’ anggota dewan tetapi ‘kita’?

Membandingkan ‘kami’

“Berapa penghasilan ‘kami’? Berapa tunjangan ‘kami’?”

Coba lah dibuka baik-baik nota-nota tanda terima. Silahkan dihitung gaji resmi, plus seluruh tunjangan, dan lain-lain yang tidak transparan. Kemudian, coba hitung berapa gaji seorang pembantu rumah tangga di Kota Kupang per bulannya. Apakah ada yang masih dibayar per bulannya 75 ribu rupiah? Berapa gaji seorang guru kontrak di Pulau Rote yang dibayar dari hasil ‘derma’ para orangtua murid? Atau berapa keuntungan seorang Ibu dari Sabu yang berjualan kacang gula selama sebulan di pinggir jalan diantara dingin dan cahaya pelita?

Kisahnya tentu lain, jika gaji dan tunjangan anggota dewan dibandingkan dengan gaji manager di level menengah sebuah perusahaan multinasional atau direktur LSM internasional di Jakarta, jelas belum sepadan. Namun, perlu di-ingat, baik manager maupun direktur adalah bagian dari sistem ekonomi negara maju, sehingga perbandingannya pun tidak bisa serta merta disamakan dengan anggota dewan negara yang ber-utang. Contohnya, gaji pembantu untuk satu bulan di Kupang, jumlahnya lebih kecil dari upah pekerja paruh waktu untuk cuci piring selama satu jam di Inggris. Contoh ini untuk menjelaskan hubungan antara diri,negara, dan sistem ekonomi dunia.

Politik ‘menadahkan tangan’

Sebutan ini tidak untuk mencari sensasi, tetapi menjelaskan mengapa dalam gerak politik negara kita, para kaum intelektualnya lebih bangga menjadi tukang tadah tangan. Aslinya negara kita saat ini defisit, perhitungan rincinya harus dijelaskan oleh para ekonom, namun reformasi yang dijalankan tetap setengah hati. Pembaruan yang dilakukan pun dilakukan secara parsial. Contohnya mengitung tunjangan anggota dewan itu tetap dilakukan terpisah, tanpa membandingkan selisih antara tunjangan anggota dewan dengan penghasilan kelompok profesi atau pekerja lainnya.

Sepertinya, apa yang dilakukan oleh para anggota dewan itu ‘benar’, dengan menjelaskan kenaikan tunjangan dengan upah dan kerja. Namun, sayangnya ada yang terlupakan bahwa Negara kita ini hidup dari utang, yang untuk membayar uang pensiun para pegawai negerinya untuk tiga tahun lagi pun masih dipertanyakan kemampuannya. Apa pandangan anggota dewan dari NTT tentang hal ini?

Dalam kacamata ini tindakan para anggota dewan bisa dikatakan tidak nasionalis, karena hanya memikirkan diri sendiri, tidak berkelanjutan, dan melupakan kondisi negara secara umum. Dapat dikatakan dalam negeri yang penuh dengan utang, watak para politikusnya cenderung untuk berpikir hanya untuk hari ini, dan memanfaatkan watak ‘aji mumpung’ atau predator. Saat ada di atas maka kesempatan harus dipakai untuk ‘sikat’ sebisanya, karena kondisi negara sendiri sangat rapuh, dan tidak bisa memberikan jaminan.

Pertanyaan untuk kita

Di tengah kesulitan dan bencana yang tidak ada putusnya, apakah kita, orang NTT, masih mampu mengartikan keterlibatan politik demi bangkitnya Negara? Atau malah ikut-ikutan memerah Negara agar semakin lemah?

Sayang, sebagai warga provinsi di pinggiran Republik Indonesia, hingga saat ini, ‘secara kolektif’ kita belum menyumbangkan pemikiran penting, agar Negara kita bisa bangkit kembali. Tanpa dilandasi keutamaan-keutamaan seorang negarawan, maka mustahil para politikus dari NTT bisa tampil di tingkat nasional sebagai seorang pemikir, dan menjadi pelaku politik yang patut diperhitungkan. Karena kualitas ber-politik kita masih ada di level menadahkan tangan, dan mengikuti mana yang untung. Belum lagi sampai pada sikap politik seorang negarawan, dimana kepentingan diri menjadi kurang penting dibandingkan dengan kepentingan Negara.

Seharusnya, para anggota dewan dari NTT mampu memberikan usulan dan kritik terhadap PP No.37 ini, dan bukan malah sibuk ikut asosiasi anggota dewan, yang mirip kelompok arisan. Bagaimana bisa dikatakan negarawan jika dengan bangga mendukung kenaikan gaji dan tunjangan dari hutang Negara? Di sisi yang lain, asosiasi anggota dewan, secara langsung menempatkan posisi para anggota dewan sebagai perkumpulan orang-orang dengan profesi yang sama. Tolong dijelaskan posisi ini dalam Tata Negara.

Singkatnya, “kami” sebagai rakyat Indonesia yang tinggal di Provinsi NTT ingin agar “kami” bangga bahwa wakil-wakil “kami” mau menjadi motor pembaharu pemikiran pemikiran politik di Indonesia. “Kami” berhak meminta wakil-wakil “kami” untuk menjadi pilar moral, karena sekali lagi, kita ada dalam Republik, dan bukan perkumpulan arisan.? Kita perlu membuktikan bahwa tafsir atas Republik mampu kita lakukan dari posisi marginal.

Politikus seharusnya tidak hanya pandai menarikan kata, sebaliknya harus setia pada kata-kata. Sikap hidup Bung Hatta masih diingat berbagai kalangan, ia setia untuk hidup bersahaja sampai pada ujung hidupnya . Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta waktu itu pun harus berbicara dengan DPRD DKI untuk memintak keringanan biaya air dan listrik bagi proklamator kita.

Di Daulat Ra’jat, edisi Bulan Januari No.85 tahun 1934, Bung Hatta masih menulis ‘Di Atas Segala Lapangan Tanah Air, Aku Hidup aku Gembira’. Sikap hidup itu tidak tawar menawar tentang berapa tunjangan yang akan didapat dengan sikap anti kolonial. Ia siap mengabdi pada Negara tanpa syarat. Ini lah bentuk mati raga dalam politik. Titik ini penting, tulisan itu ditulis satu bulan sebelum ia diasingkan ke Digul dan Banda selama 6 tahun. Entah, naik kapal apa?

Bung Hatta tidak hidup dari materi, namun mengapa sekarang begitu banyak syarat materi untuk menjadi wakil rakyat? Teladan Bung Hatta, membuat kita yang ditinggalkan masih berandai-andai, bagaimana rupa Indonesia seandainya Bung Hatta tetap dalam arena politik?

*Wartawan daerah, sedang belajar di University of Birmingham, UK.

Tulisan ini dimuat di Pos Kupang 2 April 2007, ada beberapa bagian yang tidak dimuat, entah kenapa? Mungkin keterbatasn halaman

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s