Oleh: Dominggus Elcid Li
Judul tulisan ini memang meniru judul sinetron laris para ABG, yakni Ada Apa Dengan Cinta (AADC), dan ABG di sini memang akronim untuk anak baru gede alias remaja tanggung. Keduanya sengaja dipakai sebagai kata-kata perekat, untuk menjawab pertanyaan: apakah benar proses pemilihan walikota Kupang kali ini menunjukkan fase berpolitik kita masih berada dalam tahap ABG?
Usia dan kualitas ‘berpolitik’
Soal usia menjadi penting disimak karena umur para pelaku utama politik di Kupang saat ini rata-rata di atas empatpuluh tahun, dan sebagian lagi di bawah 40, namun di atas 30. Di usia 40, orang biasanya berharap bahwa ia sudah semakin matang dalam menjalani hidup, dan memang dari pemahaman rentang umur dalam hidup maka muncul lah idiom life begins at forty. Tetapi apakah kata-kata sejuk ini juga berlaku dalam proses politik?
Jawabannya bisa ‘ya’, ‘tidak’, ‘keduanya’, dan ‘tidak dijawab’. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Liputan detil dari berbagai harian yang terbit di Kupang, terutama Pos Kupang, menginformasikan berbagai konflik para pelaku politik menjelang pemilihan. Mulai dari debat seputar sakitnya walikota, ketidakharmonisan diantara wakil walikota dan sekretaris, juga ketidak-akuran diantara ketua dewan dan wakilnya, dan lainnya. Jadi memang agak mirip dengan kisah sinetron para ABG saat pacaran.
Lalu apakah ini tidak wajar? Jika pertanyaan ini coba dijawab dalam gambaran situasi politik Indonesia, maka konflik-konflik semacam ini adalah wajar. Bahkan ini menjadi menu utama. Bahkan, bagi para tim sukses mempelajari berbagai alur cerita ini menjadi keharusan, sehingga dari proses yang sepertinya serba tidak jelas ini bisa didapat benang merah yang membuat peluang menang semakin ada.
Terkadang, konflik pun dibuat skenarionya sehingga peta pemilihan tidak mudah dibaca, kecuali bagi mereka yang memiliki informasi ke lingkaran dalam. Ini pun tidak mudah, karena mereka yang mempunyai akses pun semuanya bertarung dan mengambil bagian, sehingga tidak mudah mencari orang yang mampu merangkai seluruh kejadian ini menjadi satu cerita yang utuh.
Singkatnya, bagi masyarakat luas, saat ini kita perlu menjadi penonton yang baik, dalam arti kita melihat dengan saksama sembari berharap dalam usia yang semakin tua para politikus mau menunjukkan sedikit kedewasaan dan kematangan berpolitik. Jelas dalam pemahaman ini proses politik kita artikan sebagai tontonan. Sehingga tayangannya pun sebisa mungkin harus bisa dibuat berkelas. Tidak dibalik, menjadi acara bebas (baca: XXX), atau menjadi tayangan tanpa etika yang mungkin sedikit mirip dengan dunia binatang, tanpa kasih sayang. Ini jelas harus dihindari.
Konflik sebagai bahan ajar
Peran media untuk mempelajari sekian konflik ini dan menjadikannya sebagai fragmen yang pantas diketahui publik sangat vital. Sehingga para pelaku politik sendiri harus digiring untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sentral warga kota, dan perdebatannya pun harus ke sana. Agar kita tidak lagi harus menerima suguhan politik kelas ABG.
Sebelum ke tahap itu, persoalan utama warga kota harus bisa dipetakan, atau pun ,jika ragu, kepada para calon walikota itu harus diajukan pertanyaan: apa kebutuhan mendesak warga kota? Lalu langkah strategis apa yang anda akan tempuh? Dan bagaimana caranya? Ini penting supaya kita bisa menilai apakah para calon ini sekedar membual atau sungguh-sungguh berpikir.
Memang, sejak awal calon-calon kritis sudah diaborsi, karena para calon yang kritis umumnya menentang budaya politik lama. Padahal, sistem politik reformasi setengah hati masih sangat bergantung pada relasi senior-yunior, dan berbasis loyalitas kepada pribadi pemegang kunci partai. Sehingga figur-figur yang dicalonkan pun masih ada di kalangan terbatas, dan elitis. Sejauhamana mekanisme seleksi partai benar-benar menghasilkan figur yang berkualitas juga menjadi pertanyaan umum.
Ini pun wajar, karena partai-partai yang ada pun baru belajar, setelah sistem politik di periode lalu lebih menekankan pada tiga komponen ABG (ABRI, Birokrat, dan Golkar). Tumbuhnya berbagai partai pasca fase tiga partai, masih dianggap sebaagai reaksi ‘bebas untuk’ membuat partai setelah 1998, belum pada tahap ‘bebas dari apa’. Misalnya, bebas dari kemiskinan, bebas dari kebodohan, bebas dari busung lapar, dan, tentunya, bebas dari sindrom ABG. Persoalan para pelaku politik di Kupang (baca: Indonesia) yang diangkat di media masih sangat elementer, konfliknya masih pada level orang per orang. Terlalu mentah.
Pertanyannya kemudian, siapa saja yang memiliki akses ke partai politik? Dalam negara yang berdiri di atas utang, maka pemilik uang merupakan komponen penting untuk menjalankan roda partai. Maka tawar menawar untuk mendapat ‘pintu’ jelas salah satu variabel dominannya adalah uang. Sehingga, saat ini, memang hanya orang yang mempunyai uang yang bisa masuk arena. Buktinya, pelaku dalam arena juga pusing kepala dalam budaya politik uang, sehingga tetap ngotot ‘ mengaku benar’ memberlakukan PP No. 37 tahun 2006. Ketidakmampuan menemukan arti politik membuat relasi politik antara pengurus partai dan konstituen kita selalu dalam relasi memberikan ang pao. Singkatnya para politikus kita mau bilang, “Saya beri beras, semen, indomie, bola kaki, tapi jangan lupa pilih saya!”
Posisi ini harus jelas dibaca oleh para warga kota sehingga tidak perlu terlalu serius, apalagi ikut-ikutan berkonflik. Itu tidak ada gunanya. Kita perlu membiarkan para calon walikota untuk: (1) membebaskan diri dari benang kusut sentimen pribadi, (2)keluar dari simpang siur otonomi daerah dalam negara, dan (3)secara bijak bisa menyelesaikan tarik ulur kewenangan provinsi dan kota.
Gajah dan rumput
Dengan menjadi penonton yang baik, dan menjadi pemilih yang bertanggungjawab setidaknya ketidaksempurnaan sistem politik ini bisa kita tolong. Sebab bagaimanapun juga, kita masih harus tetap berharap bahwa Kupang layak dipimpin oleh seorang pemimpin yang visioner. Misalnya mampu menempatkan posisi strategis Kupang sebagai ibukota provinsi yang berbatasan dengan dua negara.
Sebagai penutup, jika tidak mampu meletakkan konflik sebagai bahan ajar, keluar dari konflik pribadi, dan memikirkan manfaatnya untuk masyarakat, maka dapat dikatakan fase pemilihan walikota kali ini pun masih dalam tahap ABG. Sangat disesalkan karena tidak sedikit biaya yang dikeluarkan negara. Agar ketidaksempurnaan sistem politik kita, tidak berarti kesia-siaan dalam menjalankan pemilihan walikota, maka sejak awal proses pemilihan ini perlu selalu mengisyaratkan kepentingan warga kota. Jika tidak, maka nasib politik (elit) kita hanya kembali jatuh bangun dalam pelukan pantun jenaka ini: gajah bercinta atau berkelahi, bagi rumput tidak ada bedanya.
Tulisan ini dimuat di Harian Pos Kupang edisi 19 Februari 2006
Tenun Kata 