Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Pesimisme Rakyat, Politik, dan Ksatria


Berbagai masalah yang dihadapi Republik ini, memunculkan berbagai julukan, mulai dari yang bercita rasa humor seperti Republik Maling, hingga Republik Gagal. Julukan-julukan bukan datang tanpa alasan, karena dalam situasi terkini para politikus kita masih terperangkap dalam labirin gelap dan tanpa arah. Hal ini menguatkan rasa pesimisme di kalangan rakyat terhadap perubahan.

Selain melanda rakyat dan politikus, pesimisme terhadap proses politik saat ini juga sedang dialami para intelektual dan aktivis sosial yang tergambar dalam pilihan-pilihan opurtunis ketika berhadapan dengan persoalan. Misalnya penanganan kebobrokan negara seperti penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi selalu ditunda untuk diselesaikan. Jalan keluar yang ditawarkan dalam ‘kerangka reformasi’ antara lain mulai dari penyelesaian bertahap, penataan ulang organisasi, hingga pendidikan singkat dengan tema aktual. Sepintas usulan ini mengisyaratkan kedamaian, namun di sisi lain menandakan tidak pekanya intelektual penggagas ide-ide ini terhadap situasi masyarakat yang ada pada tahap kelaparan.

Jika diibaratkan tanaman komoditi, maka pembenahan tata pemerintahan maupun pendidikan adalah tanaman umur panjang, umpamanya sebatang pohon cendana perlu menunggu duapuluh tahun agar harum sebelum ditebang dan bisa diperjualbelikan. Lalu, bagaimana mungkin menyarankan kita menanam cendana dengan perut lapar?

Urgensi watak ksatria
Ini bukti bahwa persoalan tempo memang telah luput dari perhitungan, sehingga beberapa persoalan mendasar telah kehilangan momentumnya. Masalah pemberantasan korupsi misalnya telah hilang sense of urgency ketika ketika pejabat tinggi negara menyatakan bahwa pemberantasan korupsi butuh waktu belasan tahun? Bukankah ‘strategi aksi’ pemberantasan korupsi harus dibedakan dengan ‘kajian ilmiah’ pemberantasan korupsi? Menjadi pemimpin tidak boleh mendua dalam hal-hal prinsipil, karena eksekutif memang menjadi ujung tombak aksi.

Pernyataan yang menekan urgensi penyelesaian berbagai permasalahan negara dalam situasi krisis seharusnya mengingatkan kita pada potongan kalimat teks proklamasi: ‘dalam tempo yang sesingkat-singkatnya’. Kesadaran atas waktu seharusnya menjadi pertimbangan seorang pemimpin, sebab warga di negeri ini membutuhkan pemimpin yang mampu dan berani mengambil jalan pedang dalam situasi sulit, demi kesejahteraan rakyat.

Generasi pelapis yang sempat diharapkan pun juga terjebak dalam persoalan serupa, karena tidak mampu melepaskan diri dari budaya lama. Para bekas aktivis mahasiswa ini kemudian ramai-ramai merapat ke gerbong politik lama. Kalimat semacam ‘ini lah kenyataan politik’ yang keluar dari para bekas aktivis mahasiswa ini pun sesungguhnya merupakan bentuk eufemisme, agar kita memaklumi. Padahal di kalangan rakyat jelata sudah terlanjur menaruh harapan banyak pada reformasi. Kekecewaan terhadap para bekas aktivis reformasi, dan sulitnya hidup sehari-hari turut menghilangkan harapan yang pernah ada.

Pendidikan multikultur dan nasionalisme
Kecenderungan untuk tidak menjawab persoalan hidup negara secara lugas, tidak hanya terjadi di kalangan para pejabat negara dan bekas aktivis mahasiswa, sebab para intelektual Indonesia pun punya kecenderungan serupa. Para intelektual kita cenderung berpaling ketika mendapat persoalan serius dengan mengalihan perhatian dan menyederhanakan persoalan. Misalnya, dalam situasi carut marutnya kontestasi identitas nasional di kalangan elit politik Jakarta, lalu dijawab para intelektual dengan mengusulkan pelaksanaan pendidikan multikultur di sekolah-sekolah. Ide ini pun di satu sisi baik, tetapi yang lebih membutuhkan ‘pendidikan multikultur’ bukan anak-anak, melainkan para elit politik dan intelektual.

Karena meskipun persoalan nasionalisme adalah persoalan penting saat ini, namun membebani generasi yang akan datang dengan persoalan saat ini adalah cermin perilaku berpaling dari persoalan. Dikatakan demikian karena setiap generasi memiliki tanggungjawabnya sendiri.

Sudah seharusnya, generasi saat ini, terutama ilmuwan sosial Indonesia mampu mengkristalkan persoalan utama negeri ini dan menentukan pintu keluarnya dengan melampirkan strategi aksi, perhitungan tempo, dan mengingat daya tahan rakyat, bukan sibuk menghasilkan jargon. Sampai kapan pendidikan dan ilmu sosial tetap diperlakukan sebagai resep makanan siap saji?

Epilog
Bentuk dan reaksi anti ksatria telah kita temukan dalam beragam versi dan berbagai profesi, sehingga sudah waktunya watak ksatria perlu dihidupkan kembali. Ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena watak ksatria itu cukup sederhana, yakni berani menjawab persoalan bersama dengan kata-kata, pikiran, tindakan, dan tidak mengejar pamrih pribadi. Sayangnya yang sederhana ini tidak ditemukan lagi pada generasi kita. Rakyat kita membutuhkan pemimpin, politikus, aktivis sosial, dan intelektual yang membawa harapan dan bukan pesimisme.

Advertisements


1 Comment

Herb Feith yang Biasa Saja!


*Catatan tentang Indonesianis

Kepergian Daniel S.Lev baru-baru ini, salah seorang Indonesianis terkemuka dari Amerika Serikat, mengingatkan saya kepada para pencatat sejarah Indonesia lainnya: Herb Feith, seorang Indonesianis yang telah lebih dahulu pergi. Keduanya hampir sama dalam hidup, yakni bersahaja, akrab dengan situasi hidup orang biasa di Indonesia, sehingga ketika bertutur pun tidak berjarak. Tulisan tentang kepergian Daniel S.Lev, tersebar di berbagai surat kabar nasional baru-baru ini, dan dari para penulis yang pernah bersentuhan dengan Daniel S. Lev saya mencoba mencari kesan. Sehingga dalam tulisan kali ini, sosok Herb Feith lah yang akan diulas sebagai bagian dari kepingan ingatan.

Kepergian Indonesianis, sebutan untuk para ilmuwan asing yang telah menjadi “Orang Indonesia”, memang meninggalkan kesedihan. Karena para musafir ini pergi jauh dari negeri asal dan hidup di Indonesia dan menyatu di sini telah menjadi bagian dari sejarah kita. Memang sejak jaman pelayaran yang terjadi berabad-abad silam orang kulit putih sudah masuk ke Nusantara, dan masih berlangsung hingga kini antara lain sebagai pekerja LSM Internasional, penanam modal, pastor/pendeta, atau sebagai backpacker, turis hemat beransel. Tetapi orang-orang ini meskipun berdiam sekian lama di sini dan keluar-masuk Indonesia, tetap tidak disebut Indonesianis. Indonesianis adalah sahabat dalam arti yang sebenarnya, karena tidak berjarak. Mereka sama saja dengan kita, risau memikirkan ke mana Indonesia akan pergi.

Murah Hati
Empat tahun yang lalu, Herb Feith, Indonesianis berkewarganegaraan Australia juga telah pergi untuk selamanya. Dia yang menjadi tempat bertanya para pemuda; dia yang tak pernah merasa terlalu tua untuk mendengar dan mengajar, meninggalkan kenangan manis untuk bangsa ini. Bagi para pemuda: para aktivis, nama ‘Pak Herb’ identik dengan seorang rekan bicara yang mudah memberi ilmu di ruang-ruang diskusi gratis di mana pun.

Sering kali tanpa sadar saya membandingkan apa yang dilakukan Herb dengan para intelektual Indonesia di perguruan tinggi. Begitu berbeda. Herb begitu rendah hati, dan tidak tergiur dengan gemerlapnya kekuasaan dan materi. Bandingkan dengan para intelektual kampus yang beralih menjadi pemain-pemain politik atau selebritis, sehingga sering kali kita dibuat bingung apakah yang mereka mainkan itu sirkus politik atau entah lah?

Saat ini di Indonesia cukup sulit menemukan figur intelektual yang melaksanakan ‘politik hati nurani’–meminjam istilah yang dipakai almarhum Romo Mangun tentang motivasi politik yang seharusnya. Jika tak yakin, coba lah tengok dan hitung berapa banyak intelektual produk universitas yang saat ini duduk manis di lingkaran kekuasaan sambil menjalankan kompromi-kompromi politik rumit tingkat tinggi! Coba lah hitung berapa yang setia untuk vokal demi rakyat kita (juga tanpa embel-embel)!

Herb tak pernah merasa tua, dengan sepeda tua, batik lusuh dan tas coklat di tempat jok belakang sepeda onthel. Dulu, setiap hari ia mengayuh pedalnya ke mana saja di daerah Yogya untuk mengajar, menghadiri seminar, mengunjungi kenalan atau berbelanja pisang.

Di umurnya itu ia masih terhitung sehat, ingatan dan analisisnya masih baik. Ia hidup dengan teratur. Biasanya sekitar jam dua pagi Herb bangun dan mulai membaca dan menuliskan catatan pada kertas kecil, lalu beberapa jam kemudian ia pun tidur. Dan, saat fajar keluar ia sudah berlari di sekitar daerah Bulak Sumur, sekitar kampus UGM.

Singkatnya ia tak pernah merasa tua untuk belajar dan mendengarkan. Pada akhir bulan Oktober 2001, dalam pertemuan terakhir kami, Herb, pengagum Gandhi, mengaku ia sedang aktif berlatih yoga.

Tinggal beberapa purnama bersamanya meninggalkan banyak kenangan. Herb bagi banyak orang telah menjadi sumber inspirasi dan ensiklopedi berjalan dalam menelaah Indonesia. Seperti misalnya bagaimana ia menjawab soal Soe Hok Gie, Amir, Sjahrir dan referensi tertulis yang terkait dengan subyek ini. Seolah kejadiannya baru kemarin.

Di sebuah rumah, di kawasan Bulak Sumur, Herb menerima tamu dari berbagai kalangan mulai dari anak SMA, mahasiswa S-1, pasca sarjana, dosen, peneliti, wartawan, aktivis LSM, pejuang perdamaian, dan lainnya. Semua diladeni sama. Tak jarang ia mengundang kenalannya untuk untuk makan bersama. Hidangan sederhana, masakan khas Jawa Tengah karena yang masak simbok dari Jogja, dan disertai diskusi adalah potret kesehariannya.

Sebelum “kepulangannya” ke Australia di tahun 1999, ia menyumbangkan buku-bukunya ke sejumlah perpustakaan di Yogyakarta, diantaranya ke Kolese Santo Ignatius dan Pusat Studi Kependudukan agar dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh banyak kalangan. Bandingkan dengan sikap para peneliti—entah dari universitas, lembaga penelitian, dan LSM mana saja–yang sekedar menjadikan orang Indonesia sebagai obyek, yang hanya datang dan meneliti dan tidak merasa berkewajiban menyumbangkan buku atau hasil kajian ke universitas atau perpustakaan umum. Lebih parah lagi, LSM di sini dengan bantuan asing yang rajin membuat report ke lembaga funding dengan data dan kajian aktual terkini, tapi amat pelit berbagi informasi ke masyarakat sendiri dan menjadi eksklusif.

Saksi mata
Komitmen Herb pada kemanusiaan ditunjukannya dengan memperhatikan hal-hal yang sering kali terbaikan oleh banyak mata. Seperti memberikan uang tambahan untuk tukang becak dan tukang tambal ban sepeda langganannya di ujung jalan rumah; menampung sebuah keluarga asal Timor Timur karena diintimidasi pasca jajak pendapat.

Simpatinya terhadap para korban kekerasan ini terkait dengan suasana masa kecilnya dulu, saat ia bersama ayah dan ibunya yang keturunan Yahudi itu harus pergi dari Austria, mengungsi ke Australia karena kekejaman NAZI. Tragedi kemanusiaan ini memang masih lekat dalam ingatan, sebab pernah sekali kami menonton film Life is beautiful, sebuah film yang mengisahkan perjalanan hidup seorang bocah yang luput dari maut di camp konsentrasi, karena rasa cinta ayahnya yang menjaganya dengan rasa humor yang tak kunjung putus. Usai menonton Herb lama termenung. Ia menangis di beranda belakang. Tak sanggup berbicara untuk beberapa lama.

Sejarah kekerasan memang menghampirinya berulang kali. Herb adalah satu dari dua Indonesianis—seorang lagi Benedict Anderson–yang mengikuti persidangan para tahanan politik PKI yang banyak dihukum mati dan diperlakukan tak adil di penghujung tahun 1960-an.

Dalam sebuah tulisan mengenang Herb, Arief Budiman menyayangkan , setelah menulis karyanya, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, yang telah menjadi bacaan wajib itu itu Herb Feith tak menghasilkan karya monumentalnya lagi. Namun pertanyaan yang setara dengan pernyataan itu, adakah yang dapat menghitung berapa banyak orang yang terpengaruh oleh Herb dengan pandangan-pandangannya, cara hidupnya dan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari? Berapa banyak Indonesianis baru yang merupakan murid Herb? Berapa banyak orang Indonesia yang menjadi murid dan sahabatnya?

Memang banyak orang yang menyayangkan bahwa Herb tidak lagi menghasilkan karya penulisan gemilang lagi. Tetapi menurut saya Herb sendiri beralih untuk tidak hanya menjadi penulis atau seorang ilmuwan yang menganalisis masalah-masalah politik, ia telah menulis dengan cara lain, dengan sikap dan tindakan.

Atau, ia tak ingin teori-teori politiknya dipakai sebagai pembenaran atas praksis politik para politikus Indonesia, seperti yang terjadi sekarang ini. Di sini dosen-dosen fakultas ilmu sosial dan ilmu politik dari berbagai universitas ramai-ramai turun gelanggang dengan membawa teori-teori yang dibawanya dari universitas-universitas luar negeri. Sehingga seolah-olah masyarakat telah menjadi laboratorium percobaan teori-teori sosial terbaru yang dibuat dari lokasi, dan situasi yang ada di nun jauh di sana.

Memang ada yang belum sempat ditulis dan dikatakan Herb sebelum ia pergi, misalnya soal pengamatannya terhadapa apa yang terjadi dalam beberapa tahun menjelang tahun 1970–dan pandangan orisinilnya tentang Soekarno. Jika koleganya Benedict Anderson menuliskan tragedi 1965 dalam tulisan yang terkenal dengan nama cornell paper, maka Herb tetap menyimpannya.

Sayang memang, ketika rencanannya bersama Parakitri Tahi Simbolon untuk menyelesaikan sebuah buku tak terlaksana. Jika itu terlaksana, rasanya tulisan itu mungkin akan semakin membuka patahan sejarah Indonesia yang memang masih gelap.
Seperti ketika menjelang kepergiannya ke Australia di tahun 1999, ia menolak ketika saya menyebutkan kata pulang. “Pulang?” tanyanya. Saya lupa, seorang sahabat hanya mengenal kata pergi.

Di pertemuan terakhir, beberapa minggu menjelang ajal, Herb menolak untuk diwawancarai–padahal sebelumnya ia telah menyetujui, dan malah berjanji akan kembali ke Indonesia di Bulan Februari 2002. Tapi itu tidak pernah terjadi, sejak kecelakaan yang menimpanya di Melbourne pada tanggal 15 November 2001, atau sekitar dua minggu setelah pertemuan kami.

Andaikan mendapatkan kesempatan untuk wawancara, saya ingin bertanya banyak sekali, tetapi Herb memilih untuk menyimpannya. Atau, mungkin ia ingin agar saya belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya buat, bukan hanya sebagai jurnalis tetapi sebagai peneliti.

Tentang Herb, tulisan George McT Kahin di kata pengantar buku Herb di tanggal 2 Agustus 1962 mencerminkan apa itu watak Indonesianis: Those who know Herbert Feith will be aware that his interest in Indonesia is not merely academic and that he has profound a personal affection for the country and its people. It might therefore be appropriate to mention that I believe his study constitutes a good example of the maxim that a scholar best serves such friendship through frankness of exposition and objectivity of appraisal. Menurut saya, tulisan Kahin tidak berlebihan, dan banyak sisi hidup yang amat orisinil dari Herb yang tidak diketahui oleh orang lain, yang dibiarkannya menjadi miliknya seorang.

Kepergian Indonesianis adalah sebuah kehilangan, karena kita masih membutuhkan lebih banyak lagi Indonesianis, sahabat sejati. Herb, Daniel, dan Indonesianis lainnya yang telah berpulang, tak ada bendera merah putih setengah tiang yang kami naikan untuk anda, namun percayalah banyak dari kami yang menangis diam-diam, mengenang kepergian para sahabat. Figur intelektual dengan sikap dan kesederhanaannya sungguh sulit dicari di Indonesia, di negeri yang dicintai sejak muda.

Ingatan tentang para Indonesianis “yang biasa saja” ini membawa saya kepada sebuah pertanyaan dari seorang sahabat dari Jawa yang kental dengan pendidikan Eropa bertanya, “Kenapa orang Timur (maksudnya dari Flores, Rote, Timor, Ambon, Menado, Papua) itu kalau menjadi intelektual selalu berubah menjadi Barat (maksudnya Eropa atau Amerika)?” Pertanyaan ini tidak dapat saya jawab. Mungkin ia tidak bermaksud menyebut deretan etnis ini, mungkin maksudnya kenapa tidak biasa-biasa saja? Mengingat Herb, dan barat yang mungkin ia maksud membuat saya diam dan tersenyum. Mungkin juga sekarang menjadi biasa itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin begitu Pak Herb! Saya rasa anda pasti tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala, dan kemudian tertawa sambil mengatakan, “Mungkin, ya mungkin….”

Kupang-Birmingham, 2002-2007

karangan ini sudah berumur lima tahun lalu dan baru berkesempatan dan dibiarkan untuk dibaca.


Leave a comment

Pemuda Terlena “Menonton” Sirkus


Oleh: Dominggus Elcid Li

Pemilu 2004 telah jauh berlalu dan hanya memberi rasa gamang tersendiri untuk generasi muda yang haus perubahan. Seluruh partai peserta Pemilu didominasi kaum tua. Tidak ada satu pun partai yang lolos seleksi Pemilu 2004 yang berakar dan berbasis pemuda. Hasilnya pun kini bisa kita lihat dan rasakan.

Di Pemilu tahun 1999, kita masih menemukan PRD (Partai Rakyat Demokratik) sebagai partai yang digagas oleh para bekas aktivis mahasiswa. Tetapi ternyata PRD pun tidak mampu bertahan dan muncul dalam Pemilu 2004. Maka dalam Pemilu lalu para pemuda kembali mengambil posisi sebagai penonton.

Empat tahun silam di berbagai media massa, para pengurus partai berlomba menyatakan bahwa mereka telah merekrut para aktivis mahasiswa, sebagai bukti bahwa mereka benar-benar menyediakan kanal untuk generasi muda. Tetapi bisa dipastikan bahwa para pemuda yang memilih masuk menjadi anggota partai hanya menjadi atribut partai. Tidak lebih dari itu. Budaya politikus pedagang masih terlalu kuat untuk digeser. Para bekas aktivis ini cepat atau lambat akan tersedot putaran arus pol-itik-pedagang.

Tidak adanya partai yang berbasis pemuda menunjukkan bahwa sebagian besar pemuda Indonesia saat ini masih enggan terlibat dalam dunia politik, entah karena trauma, pesimis atau juga kecewa dengan slogan reformasi yang semakin kehilangan makna. Para politikus tua dengan kekuasaan ekonominya mampu membeli apa saja yang diinginkan.

Sikap pemuda yang memilih menjadi penonton bisa dipandang sebagai salah satu bentuk apatisme pemuda terhadap politik praktis. Sebagai akibat dominasi negara (state) dalam kehidupan politik publik. Sebab negara lah yang menafsirkan arti kata politik dalam pemeritahan sebelumnya. Demi stabilitas suara rakyat dimanipulasi sedemikian rupa lewat sistem massa mengambang (floating mass). Ini juga yang membuat kata politik seolah sinonim dengan rekayasa. Hanya sebagian kecil pemuda yang terlibat dalam dunia politik dan berusaha membangun basis massa dengan garis pemikirannya.

Gagalnya pemuda
Setelah tahun 1928, pemuda Indonesia, tidak pernah berhasil melakukan lompatan pemikiran maupun aksi, secara bersama-sama dalam hidup bernegara. Para pemuda gagal melakukan konsolidasi internal untuk menentukkan cita-cita perjuangan bersama. Sebab idealisme pemuda Indonesia segera selesai setelah penguasa berganti.

Yang ada hanya kekecewaan bersama. Walaupun jelas-jelas ini bukan yang pertama kali. Cerita tentang gagalnya pemuda Indonesia telah memasuki fase ketiga dalam catatan sejarah Republik Indonesia. Ada tiga titik waktu penting yang menjadi tonggak perubahan Republik ini: 1945, 1966 dan 1998.

Di tahun 1945, setelah Belanda kalah, apa yang dicita-citakan pemuda Hatta, Tan Malaka, dan Soekarno tiga puluh tahun sebelumnya tidak pernah terwujud. Kita dapat mengujinya dengan beberapa pertanyaan. Apakah merdeka dari Belanda berarti kita telah siap mengkonsolidasikan perubahan? Apakah kita menjadi lebih baik? Siapa pula yang bisa menyangkal ternyata para pribumi kerap lebih kejam ketika menjadi pemimpin Indonesia terhadap para pribumi lainnya, dan bahkan lebih kejam dari bangsa asing?

Catatan 1945
Kegalauan tentang alam merdeka di tahun 1945 dipotret jelas dalam novel revolusi Indonesia: Burung-burung Manyar karya Y.B Mangunwijaya. Tokoh Teto, seorang pemuda Indo yang menjadi anggota KNIL menghadirkan begitu banyak gugatan terhadap ‘kemerdekaan’ kita sejak tahun 1945.

Tak hanya itu, sastrawan Pramoedya Ananta Toer dalam karyanya Larasati, mempersonifikasikan ibu pertiwi dalam tokoh Larasati (Ara), seorang bintang film yang dipaksa melayani laki-laki untuk tetap bertahan hidup. Di jaman Jepang ia tidur dengan tentara Jepang dan siapa saja yang ia suka, di jaman peralihan saat Belanda masih berniat kembali ia menjadi budak nafsu seorang pemuda Arab untuk bertahan hidup, dan di jaman Republik ia menikah resmi (meskipun gamang) dengan Oding, seorang pejuang. Lihat apa kata Oding (hal.175), “Ranjang seperti ini kita tak pernah punya. Hanya kemenangan revolusi, kemenangan kita yang mampu memberikan ranjang semacam ini. Bukan Ara? Dan malam ini, semua ini kita mulai kita nikmati bersama-sama.”

Ara adalah ibu pertiwi. Setiap lelaki yang berhasil menaklukan dan mempertaruhkan nyawa merasa paling pantas untuk mendapat bagian terbaik. Sehingga yang ada tak lebih dari perebutan kekuasaan yang sia-sia. Setelah Belanda pergi cita-cita bersama tenggelam dalam konflik antar pemimpin. Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifudin dan Tan Malaka tidak pernah bisa duduk bersama dalam satu meja setelah Belanda pergi. Hatta berpisah dengan Soekarno. Sjahrir dipenjara, sedangkan Amir Sjarifudin dan Tan Malaka nasibnya jauh lebih tragis, mati dibunuh. Keduanya pun bukan orang asing yang tak dikenal, tetapi teman seperjuangan dan sepermainan para founding fathers—bahkan rekan sekampung.

Singkatnya, kita tidak berhasil mentrasformasikan keinginan bernegara. Kita tidak bisa menyatakan bahwa kaum Nusantara mampu mengatur Republik ini dengan lebih baik. Kita masih ada dalam stigma kuli, sebutan yang biasa ditujukan bagi bangsa Indonesia oleh penjajah Belanda. Buktinya: kuli tidak peduli soal bangsa atau apa pun, kuli lebih peduli dengan siapa yang bayar.

Penjajah ternyata terbukti bukan cuma sekedar warna kulit atau ‘orang asing’. Khusus bagian ini perlu disadari agar slogan yang ditiupkan seperti: ‘putra daerah’ perlu dipikirkan kembali. Kita mundur seratus tahun ke alam daerahisme (parokialisme), saat Indonesia masih hanya menjadi sebuah ide bersama dan bukan kenyataan politik.

Kita bahkan tidak lebih maju dari Bung Hatta 72 tahun lalu. Sebab di masa pergerakan ia sudah menuliskan dalam Daulat Ra’jat No.85, 20 Januari 1934: Di atas segala lapangan Tanah Air, aku hidup aku gembira. Hatta menulis: berulang-ulang dipropagandakan bahwa keadaan bangsa tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu. Dimana ada kemauan untuk bersatu dalam perikatan yang bernama “bangsa”, diwaktu itu timbullah Kebangsaan Indonesia.

Celakanya kini tafsir tanah air dipersempit dimaknai sebagai anak kabupaten saja—bahkan di NTT satuannya menjadi lebih kecil, anak suku tertentu. Slogan daerahisme yang terus dipropagandakan jelas-jelas mengingkari semangat ke-Indonesia-an. Ini penting untuk dicerna karena identitas Indonesia menjadi semakin kabur dan sedang ditinggalkan.

Ditambah dengan ide otoritarian rezim moral yang merambat cepat, maka lengkap sudah sirkus politik di Republik ini. Artinya sejak saat ini perjuangan kita semakin berat, karena selain berjuang untuk tegak berdiri dalam kepungan berbagai kekuatan global, di dalam negeri harus bersiap melawan rezim moral. Ini bukan menentang dinamika di alam demokrasi, namun refleksi terhadap sejarah Republik, bahwa apa pun yang dipaksakan pasti akan memakan korban.

Catatan 1966
Di fase kedua yakni di tahun 1966. Suatu masa yang dikenang oleh seluruh buku teks sejarah orde baru sebagai masa keberhasilan menumbangkan pemberontakan komunis, dan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Munculnya berbagai macam kesatuan aksi dinyatakan sebagai representasi peran pemuda dalam kehidupan politik bernegara. Tetapi segera setelah Soeharto berhasil melakukan konsolidasi dengan segala elemen kekuasaan, para pemuda pun ditinggalkan. Bulan madu dengan pemerintah ada batasnya. Siapa pemenang perang dia pantas meminum anggur terbaik. Masih sama.

Di tahun 1966 kekecewaan yang sama jelas terbaca dalam catatan harian yang ditinggalkan Soe Hok Gie–setelah dibukukan diberi judul Catatan Seorang Demonstran. Pada bagian pengantar Arief Budiman, kakak Soe Hok Gie–dengan tajuk ‘Soe Hok Gie, Sebuah Renungan’(hal.3)– menulis tentang adiknya yang meninggal di Mahameru: pekerjaan terakhir yang dia kerjakan adalah mengirim bedak dan pupur untuk wakil-wakil mahasiswa yang duduk di parlemen, dengan ucapan supaya mereka bisa berdandan dan dengan begitu akan bertambah cantik di muka penguasa. Itu kritik Soe Hok Gie setelah ia melihat para pemuda yang aktif dalam kesatuan aksi sebelumnya hanya menjadi atribut tambahan di parlemen. Mereka ‘kaget’ menjadi pejabat negara.

Arief Budiman kemudian juga termasuk pemuda yang kecewa terhadap Pemerintah Soeharto dan menggagas Golput (Golongan Putih) alias tidak memilih di Pemilu pertama masa orde baru–yang melakukan fusi partai-partai menjadi: Golkar, PDI dan PPP. Dalam Pemilu 2004 Arief lebih menyarankan untuk memanfaatkan hak pilih, daripada golput.

Kita pemuda saat ini yang tidak berusaha mencari lebih jauh, mengenal fase tahun 1965 hanya dari film yang dulu diputar setiap tahun. Film tentang PKI yang disutradarai Arifin C.Noer menjadi film propaganda yang baik dimana menempatkan Soeharto sebagai pahlawan utama. Sebagai pehlawan ia berhak memerintah, mendapat bagian yang terbaik. Sejarawan manapun belum ada yang mampu menyambung rantai sejarah tahun 1965 untuk dibaca lagi kini. Apakah petinggi kita lebih baik dari orang Belanda dan Jepang yang pernah menjadi penjajah itu? Sekali lagi ini bukan soal warna kulit, bentuk rahang, atau rambut. Ini bukan soal fisik seseorang, ini perlu disadari agar pergerakan warga Republik ini tidak berjalan di tempat dengan politik sektarian.

Tahun 1998
Di titik ketiga pengalaman terbaru yang kita alami bersama yakni setelah Soeharto ditekan untuk turun oleh kekuatan para akademisi kampus, LSM, dan sekian orang serta negara lainnya. Peristiwa itu prosesnya belum lagi usai, tapi jika mendengar para juru seminar di hotel-hotel berbicara, ini dikisahkan seperti sudah berpuluh-puluh tahun lalu dan hasilnya sudah terlihat.

Biasanya para pembicara di hotel-hotel mengawali: “Setelah 32 tahun […] “ atau “Di era reformasi…!” Kata kunci lain yang dipakai adalah Orde Baru, yang digambarkan sebagai sesuatu yang buruk dan dengan mengecamnya sang pembicara merasa lebih baik. Paling tidak ia merasa ada di rombongan lain, berada di antara ‘kaum reformis’ (?). Para pembicara ini serupa dengan nenek yang men-dongeng-kan cerita lama pada cucunya. Padahal apa yang telah kita buat? Apa reformasi artinya asal beda?

Di tahun 2004, masih saja sama, setelah menurunkan Soeharto, para pemuda seolah-olah kehilangan agenda bersama selanjutnya. Antara elemen yang satu dan lainnya bersaing memperebutkan pampasan perang. Budaya patron-client yang mengakar membuat pemuda Indonesia saat ini tidak indipenden dan orisinil dalam berpikir dan berkarya.

Dari ketiga titik waktu ini kita selalu melakukan kesalahan yang sama. Kita masih hanya terpaku pada siapa yang berkuasa. Pergerakan terhenti setelah tokoh yang dijadikan sasaran tembak tumbang. Para pemuda Indonesia saat ini tidak mampu membuat agenda (platform) bersama milik Republik. Akibatnya momentum pembaruan diambil alih begitu saja. Kita tidak pernah belajar mengkristalkan ide-ide utama sebagai agenda bangsa secara bersama-sama. Buktinya: perubahan apa yang secara signifikan akan kita buat?

Hingga saat ini para pemuda, belum mampu merumuskan cita-cita bersama warga negara dan merumuskan transformasi karakter warga Republik. Selama ini tidak mampu dikristalkan dalam butir-butir pemikiran dan kesepakatan bersama, kita hanya akan menjadi bangsa yang kecewa, yang maju dalam jargon tetapi tidak mampu ber-evolusi. Ini menjadi bukti Indonesia telah gagal melakukan regenerasi.

Kita,pemuda, sebagai warga republik masih saja sama seperti pendahulu-pendahulu kita, masih mengagungkan romantisme dan bernostalgia, daripada menyusun organisasi-organisasi yang sungguh-sungguh, menempa ide dalam pergerakan dan didukung dengan disiplin organisasi yang dilandasi keutamaan-keutamaan yang kita sepakati bersama.

Pada pemilu 2004 pemuda juga menjadi penonton atas budaya lama yang sudah ada sejak Republik Indonesia berdiri: datang, rebut, dan rampok. Perubahan apa yang mungkin ditawarkan oleh partai-partai yang ada saat ini? Para politikus saat ini terjerat dalam budaya dagang yang luar biasa kentalnya. Hasil Pemilu 2004 memang mengecewakan, wakil rakyat yang terpilih umumnya adalah pedagang, dan pemain sirkus politik.

Pemilu yang akan datang masih tiga tahun lagi. Namun kali ini jika kita tidak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, maka selamanya kita hanya akan menjadi generasi yang kecewa dan gagal.

Kondisi saat ini tidak bertambah mudah, trend politik aliran yang menggiring orang untuk ada dalam golongan etnis dan agama, sama memuakkan. Jika situasi ini tidak dikelola dengan baik, maka yang muncul adalah reproduksi kekerasan, dan kita tahu bahwa akan kembali gugur korban yang sia-sia. Sampai di titik ini tentu pemuda tak boleh diam dan membiarkan sirkus politik ini berlari dengan naluri kuasa murni.

Sekali lagi, jika kali ini kita diam maka kita kembali melepaskan kesempatan bagi bangsa ini untuk bangun dari krisis yang tak ada ujungnya. Alibi yang menyatakan bahwa ini hal biasa dalam masa transisi, adalah bagian dari propaganda agar kita tetap tidur nyenyak dengan rumah yang tengah hangus terbakar. Rumah itu adalah Republik.

Kupang, Agustus 2006
*Penulis adalah wartawan lepas yang bermukim di Kupang ia dapat dijumpai di elcidli@yahoo.com