Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat

Individu, Kelompok, dan Negara

Leave a comment


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Tibo dan kawan-kawan hanya lah nama, tetapi kini mereka adalah representasi dari pertemuan sekian banyak orang. Mengapa kabar eksekusi mereka bertiga terus disuarakan oleh berbagai pihak, dengan beragam maksud dan tujuan? Maksudnya, ada yang memang merasa senasib dengan mereka bertiga karena seagama/sekampung/sepulau/seprovinsi, ada yang menjadikan ini sebagai ajang kampanye anti hukuman mati, ada yang melihat nyawa berasal dari Tuhan, ada yang melihat mereka sebagai saksi kunci untuk menelusuri para pembunuh lain, ada yang meminta secepatnya dilaksanakan hukuman mati, dan ada pula yang sekedar memberitakan sebagai cermin perilaku informatif.

Politik identitas dan rasa
Politik identitas adalah kartu yang sejak lama dimainkan oleh para politisi kita. Untuk para politikus kelas elit, yang nyaris setara dengan mafia, dimana moral ada di kawasan abu-abu. Eksekusi ini perlu dilakukan jika menguntungkan dan diprediksikan akan membawa dampak positif dari konstituen yang dituju. Saat ini eksekusi ini menjadi ajang inisiasi kedua pemimpin kita, untuk benar-benar merasakan otoritas tampuk kekuasaan, atau dengan kata lain bagaimana meletakkan diri dalam negara agar secara tepat dapat disebut negarawan. Karena tidak mudah mengambil keputusan, apalagi menyangkut nyawa manusia.

Persoalan ini memang tidak sederhana. Apalagi jika indikatornya adalah rasa. Misalnya, bagaimana orang lain memandang Presiden Susilo jika mengambil keputusan tertentu. Orang lain itu bisa kawan-kawan seangkatan di Magelang, anggota trah/keluarga yang kebetulan beragama sama dengan Tibo, kawan-kawan yang berasal dari provinsi asal Tibo, anak/istri Tibo, atau orang-orang yang meletakkan bendera setengah tiang. Dalam cara pandang orang per orang ini hampir dipastikan siapa pun akan mengalami kesulitan untuk menentukkan keputusan.

Roda kekuasaan tidak dibangun sendiri, misalnya oleh Presiden Susilo semata. Tetapi ada lingkaran-lingkaran yang mengelilinginya. Ibarat filter atau saringan, sehingga diharapkan keputusan yang dikeluarkan Presiden yang merupakan orang tertinggi di pemerintahan, dan saat ini juga negara, dapat mengeluarkan keputusan yang ‘pas’. Pas di sini diartikan sebagai timbangan kekuasaan penentu otoritas ada dalam kondisi tepat, artinya bisa berjalan terus, atau malah semakin kokoh.

Presiden Susilo adalah tanda dari pemerintahan saat ini. Artinya meskipun keputusan yang diambil turut ditentukan oleh sekian penasehat/pemikir, tetapi bagi khalayak ramai hanya ada satu titik yakni Presiden itu sendiri. Ini bukan hal yang mudah, karena setelah Sukarno dan Soeharto, belum ada lagi pemimpin yang benar-benar kuat di Indonesia. Sehingga ini masih menjadi pertanyaan umum.

Beberapa waktu lalu fokus kita ada pada presiden– saat para pengacara Tibo mengajukan grasi, namun saat ini titik-titik fokus itu telah bergeser, dari Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, Mabes Polri, beberapa LSM, Pangdam di sana, orang-orang di provinsi asal Tibo, dan di internet. Saat ini kata akhir masih belum ada, dan masih bergulir. Kata eksekusi dan tanggal eksekusi hampir bisa dimaknai sebagai simulasi untuk melihat reaksi.

Rule of the law dan absurditas
Posisi Presiden memang vital, dan ditulis khusus, karena dalam sistem negara secara de facto saat ini eksekutif lah puncak dari sekian lembaga negara. Pengampunan kepada koruptor ada di tangan presiden, mau atau tidak membuka kasus-kasus pembunuhan sejak tahun 1965 juga ada di tangan Presiden. Artinya, kalau memang mau bicara tentang rule of the law, sebagai seorang negarawan jangan setengah-setengah. Kita buka dari awal. Dan yang kita temukan, sekali lagi, kita semua sama-sama berdarah. Apakah ada yang berani? Apakah patriot itu ada? Absurd. Karena untuk menjadi pahlawan, artinya membunuh sesama warga negara yang berpandangan berbeda.

Jargon semacam rule of the law, hanya berani ditujukan kepada petani miskin, yang tidak tamat Sekolah Dasar. Kenapa? Andaikan negara ini memang benar-benar memiliki otoritas dan integritas, kenapa hanya berani ’menjewer’ orang kecil, macam Tibo.

Untuk itu kita, warga di Nusa Tenggara Timur, perlu berpikir jernih dalam membaca berita dan menonton televisi. Agar kali ini ujian yang kita hadapi bersama-sama dapat dibaca dengan benar, dan tidak membuat kita malu di kemudian hari. Kita entah sebagai penentang atau pendukung eksekusi, ada di posisi yang sama.

Kondisi ini tidak bisa dihindari, karena sekian lama kita memang hanya bergerak dalam level orang per orang, bukan suatu sistem negara yang serius. Memang ada alat negara dengan berbagai macam atribut, tetapi itu adalah bagian dari tuntuan dan karakter modernisasi, bukan lahir dari saling silang wacana, atau buah peradaban. Ini cuma tempelan.

Momentum Tibo, menjadi penting untuk meletakkan pertanyaan kaitan antara diri, kelompok, dan negara. Dengan sendirinya kasus ini menemukan makna politisnya pada orang-orang yang mencermati. Dalam skala lanjut, dapat diukur skala keterlibatan orang per orang. Kita juga bisa menduga-duga alasan dari keterlibatan orang-orang yang bersimpati pada Tibo, atau orang-orang yang meminta Tibo segera dieksekusi. Ada di wilayah mana sebenarnya? Mengapa terasa begitu gelap dan tidak kelihatan kekuasaan di luar diri?

Gap atau ruang antara kenyataan dan hafalan memang ada. Saat ini sekian orang sedang terlibat untuk bersama-sama merasakan arti negara. Sistem yang tidak kelihatan—karena sering bias/kabur, tapi bisa dirasakan. Momentum ini bisa membawa kita ke mana saja. Mengapa harga Tibo begitu mahal? Karena ini memang bagian dari proses sulit untuk benar-benar bernegara. Sehingga titik adunya tidak diletakkan dalam posisi biner: Islam vs Kristen, atau mayoritas vs minoritas. Jika kita letakkan di situ, maka hanya amarah yang ada, dan bisa dipastikan sia-sia.

Dalam situasi ini, demonstrasi atau apa pun, sama sekali tidak boleh menyentuh atau ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum pendatang, sesama warga NTT yang beragam Islam, masjid/mushola/langgar atau apa pun. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini perlu ditegaskan, karena kita tidak boleh menambah lagi air mata di rumah kita. Duka di Kupang, Ambon, Poso, Situbondo, Palangka Raya, Sampit, dan Tasikmalaya sudah lah cukup. Amarah atau apa pun dengan nada kekerasan, tidak akan membawa Republik ini maju selangkah jika nafasnya hanya balas dendam buta.

Eksekusi dan tanda dalam politik
Upaya para para pihak untuk memisahkan hukum dan politik patut dihargai. Sebab ini juga yang menjadi himbauan Presiden Susilo. Dalam cara pandang ini Tibo, Riwu, dan Da Silva, ada dalam posisi warga negara, bukan anggota kelompok dari agama atau etnis tertentu. Ini cara pandang yang ingin disampaikan.

Di sisi yang lain, sekian kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur oleh berbagai pihak membuktikan bahwa persoalan ini tidak hanya berada di level individu. Katakanlah ini masalah orang per orangan. Persoalannya ini kini memang sudah bergerak dan letakknya tidak pada level individu semata.

Kasus eksekusi yang berkaitan dengan agama, bukan pertama kali terjadi di Republik ini. Empat puluh tahun yang lalu ketika Dr.Soumokil, presiden RMS (Republik Maluku Selatan) akan dieksekusi, publik juga sempat berharap bahwa eksekusi bukan jalan akhir untuk Soumokil. Tapi ternyata tidak, eksekusi tetap dilakukan pada tanggal 12 April 1966, diujung Pemerintahan Sukarno kepada Soeharto (Van Kaam: 1977, hal.140-141). Saat itu ketakutan terhadap bentuk negara yang sentralistik lah yang mendasari proklamasi RMS. Tentang eksekusi Soumokil, Ben van Kaam menulis: “If this is correct, Sukarno’s refusal of amnesty could have been intended as a warning to the politcal right (the generals) that pro-American anti-Communist conspirators would not be able to count on the same tolerant tratment as was given, for example, to the Permesta rebels in 1957-61. It is an established fact that already in those days sukarno feared a right wing coup.”

Di sisi ini Soumokil dan Tibo posisinya sama ‘menjadi’ dan ‘ada’ sebagai tanda dalam politik, meskipun Tibo dan Soumokil adalah figur yang berbeda. Soumokil jelas memproklamirkan diri untuk terpisah dari Republik Indonesia, karena takut Maluku akan didominasi orang seberang. Sedangkan Tibo, transmigran asal Flores, yang mencari makan dan ada dalam situasi perang saudara (civil war) di Sulawesi.

Andaikan negara ini memang memiliki otoritas, kenapa ketegangan berlabel agama dibiarkan menjadi aksi-aksi pembunuhan atau kekerasan? Segala kekerasan antar agama dan golongan yang telah terjadi merupakan catatan bahwa ketegangan-ketegangan antar golongan dan agama itu memang ada, dan dibiarkan berlari tunggang langgang. Bagaimana mengakomodir atau melakukan transformasi konflik antara berbagai golongan ke dalam sistem politik, merupakan pertanyaan yang tidak pernah dilihat dengan mata telanjang. Sebaliknya, kekerasan yang tidak terlihat siapa pelakunya yang dinomorsatukan dan dikejar. Akibatnya berbagai alat negara diperebutkan untuk dipakai untuk melakukan kekerasan, dan yang terpenting agar pelakunya anonim, tidak diketahui, dan, sekali lagi, invisible. Apa pun, siapa pun operatornya, asal dari negara maka legal. Walaupun kita tahu para nahkoda di negara kita pun umumnya baru belajar, katakan lah magang. Tapi apa yang bisa dibuat?

Nalar melampaui kesusahan

Kenapa kekuasaan di Republik ini begitu invisible? Kita tahu, setiap hari kehidupan sehari-hari tidak menjadi lebih mudah. Tanda susah secara ekonomi, misalnya: (1) di Kupang jumlah pemulung dan pemungut sampah di kota makin bertambah, dan (2) di depan rumah jabatan Bupati Kupang, gadis-gadis kecil penjual seks dari pedalaman Timor yang memang miskin setiap malam semakin bertambah. Indikator sosial semacam ini, tidak lantas membawa orang bertanya kenapa masyarakat kita makin miskin. Di sisi politik, hanya orang-orang yang punya uang dan kenalan yang bisa jadi anggota dewan, itu pun hanya segelintir yang melakukan refutasi konsep dan analisis sosial tiap hari. Kita tidak pernah bertanya kenapa? Di sisi hukum, kenapa hanya Tibo dan kawan-kawan yang mau dieksekusi? Jawabannya mudah, karena mereka ini orang-orang kecil, dan tidak memiliki alat untuk melakukan tekanan, dan tidak ada organisasi. Orang susah di sini memang umumnya suka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada yang kebetulan menjadi pejabat pun sibuk untuk kaya sendiri. Ini lah kita.

Ketika akhirnya dieksekusi pun, luka itu tetap menganga. Siapakah yang tidak mau belajar dari sejarah? Tidak ada yang benar mutlak, contohnya kritik tentang pandangan negara unitaris (vis a vis federalis), kini toh diakomodir dalam bentuk otonomi daerah—yang tidak jelas juga, masih sama: mode. Kemudian, tindakan para politisi yang memadamkan semua pemberontakan di mana saja dengan senjata, ujung-ujungnya membawa kegamangan militer terhadap perilaku politisi, dan militer menjadi elit tersendiri–sekaligus menjadi kekuatan yang paling terorganisir dan disiplin di negara, meskipun akhir-akhir ini sarat dengan konflik internal. Tapi jelas militer tak bisa berjalan sendiri, karena negara lingkupnya lebih luas dari militer atau kelompok apa pun itu (ini perlu disadari).

Saat ini Tibo merupakan noktah bagi kita untuk serius bernegara. Apa pun keputusan kita. Sehingga bebagai tekanan yang datang dengan ingin mengeksekusi Tibo, harus kita pakai sebagai semangat untuk membangun negara. Bukan untuk membentuk kelompok primordial yang semakin eksklusif, tetapi ini merupakan tantangan, bagaimana kita membuktikan bahwa dari provinsi busung lapar ini memang ada kebijaksanaan untuk Republik ini. Kita harus membuktikan, bahwa nalar kita melampaui peradilan sesat Tibo.

* Tulisan ini ditolak Kompas dengan alasan tidak ada tempat.

Author: Elcid

He is a social researcher from Timor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s