Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


1 Comment

Belajar Dari Lokalisasi


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Seorang kawan yang bekerja di sebuah LSM di Kupang, pernah bercerita bahwa: seorang pembawa talk show di sebuah TV swasta pernah tersentak dan diam dalam wawancaranya dengan Bang Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ceritanya begini, saat itu ada polemik penutupan lokalisasi Kramat Tunggak dan pro kontra soal para pekerja seks di sana. Pembicaraan sudah ada di tengah, dan tak disangka Bang Ali balik bertanya, “Apa dari kecil Mbak punya cita-cita jadi pelacur?” Presenter itu diam, kehilangan jawaban. Memang, tidak ada yang pernah bercita-cita demikian, namun dalam kenyataannya sering kali seribu satu sandera membawa manusia pada pilihan yang kelam.

Dalam konteks para mahasiswa di Unika (baca: Unwira), dan kehidupan aktivis mahasiswa dalam Sejarah Indonesia pertanyaannya begini, “Siapa yang dari kecil mau mogok makan?” Lalu selanjutnya, “Siapa sih yang mau jadi demonstran, dengan risiko diculik, dibunuh—atau mati karena sakit?” Rasanya tidak ada yang bercita-cita demikian, tetapi ada yang kemudian memilih jalan ini. Walaupun tidak ada jaminan bahwa dengan bersikap kritis dan anti kemapanan akan membuat hidup akan lebih mudah. Tetapi, beberapa mengaku dengan menjalani ritual semacam itu hidup menjadi lebih mantap, karena kata dan perbuatan adalah satu. Bukan soal ayat yang terbang, dan juga bukan soal teori sosial di atas tumpukan proyek pembangunan milik para dosen yang kelelahan mencari penghasilan tambahan—karena memang kecil gajinya.

Kritik bukan tabu
Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya mahasiswa Unika Widya Mandira bergerak dari dalam rumah mereka. Padahal biasanya tema demonstrasi mereka ada di level nasional dan kota. Tetapi kali ini lain, mereka mempertanyakan kehidupan kampus. Memang akhirnya ide harus mendarat, bukan hafalan. Sejak dulu juga dalam konteks sosial, pemberontakan terbesar dimulai dari rumah, dan bagi mahasiswa kampus adalah rumah.

Kalau soal menaikkan atau menurunkan rektor itu cuma pintu masuk, sebab persoalan yang melilit teramat banyak, dan tidak mudah membuat poster dengan semua masalah tentang kampus. Sehingga persoalan Unika ini tidak perlu dijadikan persoalan personal– seperti bertahun-tahun lalu kasus ‘demo’ di Undana juga mengalami hal yang sama.
Ya, pengabdian siapa saja di kampus patut dihargai, tetapi tidak berarti kalau ada ketidakberesan lalu diam.

Untuk tantangan hidup yang makin berat di tahun-tahun yang akan datang, berpikir merdeka adalah salah satu kunci untuk tidak takluk dalam the new world order yang makin kencang mengikat negara-negara lemah (Pilger 2003). Jangan pernah harapkan ada pemuda pemberani yang kemudian tampil menjadi pemimpin di level nasional—apalagi dunia, kalau sudah sejak dini diaborsi di rumah sendiri. Jangan pernah harapkan ada pemuda dari Timur yang bersuara lantang tentang ketidakadilan kalau aksi kritis diartikan sebagai anti intelektual.

Ketrampilan menyitir bahasa, dimana hubungan ‘rektor-mahasiswa’ atau ‘dosen-mahasiswa’ ada di level ‘bapak-anak’ adalah kekeliruan, karena dengan jargon ini mahasiswa tidak pernah ditempatkan sebagai pribadi yang dewasa. Pola eufemisme ini langgeng sejak jaman Orde Baru, dan tercatat dalam teori komunikasi politik bahwa politik bahasa ini membuat sekian generasi taat dan sekaligus rapuh menghadapi krisis, tatkala langgam dunia baru belum diteorikan.

Gelar saja tidak cukup
Para petinggi kampus, pengurus yayasan, dan siapa saja yang mencatatkan diri dalam akta notaris pendirian Unika, tidak perlu tersinggung atau kebakaran jenggot dengan protes mahasiswa. Sebab untuk belajar di Unika para mahasiswa kebanyakan harus merantau, dan itu tidak mudah. Mulai dari harga buku yang mahal, SPP yang naik mengikuti gaji PNS, hingga panci yang tidak ada beras adalah problem sehari-hari mahasiswa.

Pengalaman beberapa rekan mahasiswa, menyiratkan hidup di Kupang penuh tantangan. Tercatat mahasiswa dari Colol sempat terlunta-lunta karena kebun kopi mereka ditebas, dari kamar-kamar bebak tempat kos para mahasiswa sering tidur dengan perut lapar demi menuntut ilmu. Sehingga seribu satu akal dipakai untuk bertahan hidup. Tetapi apa kampus peduli? Kampus cuma tahu tagih SPP di awal semester, yang lainnya kurang penting.

Kampus sebagai ‘tempat untuk bermimpi secara terkendali’ kemudian juga dipertanyakan karena ternyata berbagai fasilitas yang ‘dimimpikan’ ada ternyata tak juga terwujud. Mungkin ada persoalan kondisi keuangan yang belum memungkinkan, tetapi komunikasikan. Jangan diam. Keinginan untuk ada dalam sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan mendukung mereka untuk siap berkompetisi di kemudian hari juga bukan sesuatu yang aneh. Apalagi dituding berlebihan. Ini wajar. Karena jaman ini gelar saja sudah tidak cukup, butuh isi juga aksi. Lalu bagaimana mau bicara soal isi, kalau universitas dijalankan ala kadarnya saja?

Mogok makan
Diam dan pasif terhadap situasi yang memprihatinkan bukan lah tipe pendidikan kritis. Pada posisi ini mahasiswa menjalankan itu. Saat ini dengan membiarkan mahasiswa mogok makan ‘hanya’ untuk mendapatkan peluang dialog terbuka, kritis, dan terutama didengarkan seharusnya sudah cukup membuat malu para petinggi di Unika. Mengapa untuk dipahami saja butuh aksi sedemikian rupa? Dan, dengan gaya rezim militer menyatakan aksi mahasiswa mengganggu kehidupan kampus, pernyataan ini paralel dengan suara pemerintahan Soeharto dulu, demonstrasi hanya mengganggu stabilitas, apa bedanya?

Lalu para dosen di Unika, yang dalam hal ini masih mengambil posisi /kura-kura dalam perahu/ pura-pura tidak tahu/ seharusnya juga tahu diri. Ketika sudah sampai tahap ini dan tidak mau melibatkan diri untuk “melihat” ke dalam sistem perguruan tinggi, lantas mau diletakkan dimana logika dan intelektualitas? Tahap ini adalah tahap kritis. Sehingga sikap ‘tunduk-tunduk’, dalam arti terserah Bapak di atas juga sama mengecewakan. Kenapa tidak bisa dibuat rekomendasi atau telaah kritis terhadap situasi kampus? Atau semuanya ada dalam hubungan buruh-majikan, yang juga dijerat perasaan balas budi?

Pada saatnya siapa pun adalah guru, dan kita pun siap menjadi guru bagi siapa pun, setidaknya Mangunwijaya (1997) pernah melontarkan itu. Sehingga melihat aksi mahasiswa ini sebagai proses belajar adalah sebuah keharusan. Mengapa aksi para mahasiswa ini tidak bisa dimasukkan dalam pedagogi kritis (critical pedagogy) yang bisa terjadi dimana saja?

Teater Berdaya
Contohnya, dalam sebuah pentas seni di kampus Universitas Kristen Duta Wacana, Jogja (2001), salah seorang Redaktur Pos Kupang (Almarhum) Julius Syaranamual, bersama para pekerja seks asal lokalisasi Kampung Bangunsari, Surabaya, yang tergabung Teater Berdaya mementaskan sebuah lakon Matahari Matahari. Ceritanya dan pemainnya berasal dari para pekerja seks, berangkat dari realitas hidup mereka sendiri. Singkatnya para pekerja seks ini lah yang menjadi Matahari bagi lingkungan mereka, bagi para pemilik warung makan, tukang parkir, preman, petugas keamanan, jasa tukang cuci, salon, dan sekian banyak lagi. Jadi mereka yang hidup dalam kutukan ini ternyata memberi makan sekian ribu orang di sekeliling mereka.

Di hari yang sama, artis cantik Cornelia Agatha, tampil sebagai salah seorang tokoh dalam pentas berbasis naskah Max Havelaar karangan Multatuli, di keraton Kasultanan Ngayoyakarta. Cerita Max Havelaar, tentang kelaparan di daerah Lebak (1856), Jawa Barat menjadi renungan pergerakan nasionalisme di periode awal, dipentaskan di keraton yang gemerlap dan sarat publisitas.

Kemudian dari kedua lakon ini, dari mana sebenarnya kita bisa belajar tentang kehidupan Saijah dan Adinda? Apakah dari Cornelia Agatha atau dari para pekerja seks asal Surabaya? Saat ini, dengan sikap senat universitas dan yayasan yang sama membingungkan, apakah kita bisa memetik pelajaran dari para tetua ini? Atau dari para mahasiswa yang merelakan lambungnya untuk menjadi tanda kegamangan terhadap ketidakadilan? Ini belum Paskah, dan puasa sudah dilakukan. Memang, mata manusia memang suka tertipu, dan telinga manusia hanya suka mendengar pujian, dan bukan kritik.

*Tulisan ini dikirim ke Pos Kupang, tetapi tidak pernah dimuat dan diberi kabar, hanya beredar di beberapa mailing list dan e-mail.

Advertisements


Leave a comment

Individu, Kelompok, dan Negara


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Tibo dan kawan-kawan hanya lah nama, tetapi kini mereka adalah representasi dari pertemuan sekian banyak orang. Mengapa kabar eksekusi mereka bertiga terus disuarakan oleh berbagai pihak, dengan beragam maksud dan tujuan? Maksudnya, ada yang memang merasa senasib dengan mereka bertiga karena seagama/sekampung/sepulau/seprovinsi, ada yang menjadikan ini sebagai ajang kampanye anti hukuman mati, ada yang melihat nyawa berasal dari Tuhan, ada yang melihat mereka sebagai saksi kunci untuk menelusuri para pembunuh lain, ada yang meminta secepatnya dilaksanakan hukuman mati, dan ada pula yang sekedar memberitakan sebagai cermin perilaku informatif.

Politik identitas dan rasa
Politik identitas adalah kartu yang sejak lama dimainkan oleh para politisi kita. Untuk para politikus kelas elit, yang nyaris setara dengan mafia, dimana moral ada di kawasan abu-abu. Eksekusi ini perlu dilakukan jika menguntungkan dan diprediksikan akan membawa dampak positif dari konstituen yang dituju. Saat ini eksekusi ini menjadi ajang inisiasi kedua pemimpin kita, untuk benar-benar merasakan otoritas tampuk kekuasaan, atau dengan kata lain bagaimana meletakkan diri dalam negara agar secara tepat dapat disebut negarawan. Karena tidak mudah mengambil keputusan, apalagi menyangkut nyawa manusia.

Persoalan ini memang tidak sederhana. Apalagi jika indikatornya adalah rasa. Misalnya, bagaimana orang lain memandang Presiden Susilo jika mengambil keputusan tertentu. Orang lain itu bisa kawan-kawan seangkatan di Magelang, anggota trah/keluarga yang kebetulan beragama sama dengan Tibo, kawan-kawan yang berasal dari provinsi asal Tibo, anak/istri Tibo, atau orang-orang yang meletakkan bendera setengah tiang. Dalam cara pandang orang per orang ini hampir dipastikan siapa pun akan mengalami kesulitan untuk menentukkan keputusan.

Roda kekuasaan tidak dibangun sendiri, misalnya oleh Presiden Susilo semata. Tetapi ada lingkaran-lingkaran yang mengelilinginya. Ibarat filter atau saringan, sehingga diharapkan keputusan yang dikeluarkan Presiden yang merupakan orang tertinggi di pemerintahan, dan saat ini juga negara, dapat mengeluarkan keputusan yang ‘pas’. Pas di sini diartikan sebagai timbangan kekuasaan penentu otoritas ada dalam kondisi tepat, artinya bisa berjalan terus, atau malah semakin kokoh.

Presiden Susilo adalah tanda dari pemerintahan saat ini. Artinya meskipun keputusan yang diambil turut ditentukan oleh sekian penasehat/pemikir, tetapi bagi khalayak ramai hanya ada satu titik yakni Presiden itu sendiri. Ini bukan hal yang mudah, karena setelah Sukarno dan Soeharto, belum ada lagi pemimpin yang benar-benar kuat di Indonesia. Sehingga ini masih menjadi pertanyaan umum.

Beberapa waktu lalu fokus kita ada pada presiden– saat para pengacara Tibo mengajukan grasi, namun saat ini titik-titik fokus itu telah bergeser, dari Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, Mabes Polri, beberapa LSM, Pangdam di sana, orang-orang di provinsi asal Tibo, dan di internet. Saat ini kata akhir masih belum ada, dan masih bergulir. Kata eksekusi dan tanggal eksekusi hampir bisa dimaknai sebagai simulasi untuk melihat reaksi.

Rule of the law dan absurditas
Posisi Presiden memang vital, dan ditulis khusus, karena dalam sistem negara secara de facto saat ini eksekutif lah puncak dari sekian lembaga negara. Pengampunan kepada koruptor ada di tangan presiden, mau atau tidak membuka kasus-kasus pembunuhan sejak tahun 1965 juga ada di tangan Presiden. Artinya, kalau memang mau bicara tentang rule of the law, sebagai seorang negarawan jangan setengah-setengah. Kita buka dari awal. Dan yang kita temukan, sekali lagi, kita semua sama-sama berdarah. Apakah ada yang berani? Apakah patriot itu ada? Absurd. Karena untuk menjadi pahlawan, artinya membunuh sesama warga negara yang berpandangan berbeda.

Jargon semacam rule of the law, hanya berani ditujukan kepada petani miskin, yang tidak tamat Sekolah Dasar. Kenapa? Andaikan negara ini memang benar-benar memiliki otoritas dan integritas, kenapa hanya berani ’menjewer’ orang kecil, macam Tibo.

Untuk itu kita, warga di Nusa Tenggara Timur, perlu berpikir jernih dalam membaca berita dan menonton televisi. Agar kali ini ujian yang kita hadapi bersama-sama dapat dibaca dengan benar, dan tidak membuat kita malu di kemudian hari. Kita entah sebagai penentang atau pendukung eksekusi, ada di posisi yang sama.

Kondisi ini tidak bisa dihindari, karena sekian lama kita memang hanya bergerak dalam level orang per orang, bukan suatu sistem negara yang serius. Memang ada alat negara dengan berbagai macam atribut, tetapi itu adalah bagian dari tuntuan dan karakter modernisasi, bukan lahir dari saling silang wacana, atau buah peradaban. Ini cuma tempelan.

Momentum Tibo, menjadi penting untuk meletakkan pertanyaan kaitan antara diri, kelompok, dan negara. Dengan sendirinya kasus ini menemukan makna politisnya pada orang-orang yang mencermati. Dalam skala lanjut, dapat diukur skala keterlibatan orang per orang. Kita juga bisa menduga-duga alasan dari keterlibatan orang-orang yang bersimpati pada Tibo, atau orang-orang yang meminta Tibo segera dieksekusi. Ada di wilayah mana sebenarnya? Mengapa terasa begitu gelap dan tidak kelihatan kekuasaan di luar diri?

Gap atau ruang antara kenyataan dan hafalan memang ada. Saat ini sekian orang sedang terlibat untuk bersama-sama merasakan arti negara. Sistem yang tidak kelihatan—karena sering bias/kabur, tapi bisa dirasakan. Momentum ini bisa membawa kita ke mana saja. Mengapa harga Tibo begitu mahal? Karena ini memang bagian dari proses sulit untuk benar-benar bernegara. Sehingga titik adunya tidak diletakkan dalam posisi biner: Islam vs Kristen, atau mayoritas vs minoritas. Jika kita letakkan di situ, maka hanya amarah yang ada, dan bisa dipastikan sia-sia.

Dalam situasi ini, demonstrasi atau apa pun, sama sekali tidak boleh menyentuh atau ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum pendatang, sesama warga NTT yang beragam Islam, masjid/mushola/langgar atau apa pun. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini perlu ditegaskan, karena kita tidak boleh menambah lagi air mata di rumah kita. Duka di Kupang, Ambon, Poso, Situbondo, Palangka Raya, Sampit, dan Tasikmalaya sudah lah cukup. Amarah atau apa pun dengan nada kekerasan, tidak akan membawa Republik ini maju selangkah jika nafasnya hanya balas dendam buta.

Eksekusi dan tanda dalam politik
Upaya para para pihak untuk memisahkan hukum dan politik patut dihargai. Sebab ini juga yang menjadi himbauan Presiden Susilo. Dalam cara pandang ini Tibo, Riwu, dan Da Silva, ada dalam posisi warga negara, bukan anggota kelompok dari agama atau etnis tertentu. Ini cara pandang yang ingin disampaikan.

Di sisi yang lain, sekian kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur oleh berbagai pihak membuktikan bahwa persoalan ini tidak hanya berada di level individu. Katakanlah ini masalah orang per orangan. Persoalannya ini kini memang sudah bergerak dan letakknya tidak pada level individu semata.

Kasus eksekusi yang berkaitan dengan agama, bukan pertama kali terjadi di Republik ini. Empat puluh tahun yang lalu ketika Dr.Soumokil, presiden RMS (Republik Maluku Selatan) akan dieksekusi, publik juga sempat berharap bahwa eksekusi bukan jalan akhir untuk Soumokil. Tapi ternyata tidak, eksekusi tetap dilakukan pada tanggal 12 April 1966, diujung Pemerintahan Sukarno kepada Soeharto (Van Kaam: 1977, hal.140-141). Saat itu ketakutan terhadap bentuk negara yang sentralistik lah yang mendasari proklamasi RMS. Tentang eksekusi Soumokil, Ben van Kaam menulis: “If this is correct, Sukarno’s refusal of amnesty could have been intended as a warning to the politcal right (the generals) that pro-American anti-Communist conspirators would not be able to count on the same tolerant tratment as was given, for example, to the Permesta rebels in 1957-61. It is an established fact that already in those days sukarno feared a right wing coup.”

Di sisi ini Soumokil dan Tibo posisinya sama ‘menjadi’ dan ‘ada’ sebagai tanda dalam politik, meskipun Tibo dan Soumokil adalah figur yang berbeda. Soumokil jelas memproklamirkan diri untuk terpisah dari Republik Indonesia, karena takut Maluku akan didominasi orang seberang. Sedangkan Tibo, transmigran asal Flores, yang mencari makan dan ada dalam situasi perang saudara (civil war) di Sulawesi.

Andaikan negara ini memang memiliki otoritas, kenapa ketegangan berlabel agama dibiarkan menjadi aksi-aksi pembunuhan atau kekerasan? Segala kekerasan antar agama dan golongan yang telah terjadi merupakan catatan bahwa ketegangan-ketegangan antar golongan dan agama itu memang ada, dan dibiarkan berlari tunggang langgang. Bagaimana mengakomodir atau melakukan transformasi konflik antara berbagai golongan ke dalam sistem politik, merupakan pertanyaan yang tidak pernah dilihat dengan mata telanjang. Sebaliknya, kekerasan yang tidak terlihat siapa pelakunya yang dinomorsatukan dan dikejar. Akibatnya berbagai alat negara diperebutkan untuk dipakai untuk melakukan kekerasan, dan yang terpenting agar pelakunya anonim, tidak diketahui, dan, sekali lagi, invisible. Apa pun, siapa pun operatornya, asal dari negara maka legal. Walaupun kita tahu para nahkoda di negara kita pun umumnya baru belajar, katakan lah magang. Tapi apa yang bisa dibuat?

Nalar melampaui kesusahan

Kenapa kekuasaan di Republik ini begitu invisible? Kita tahu, setiap hari kehidupan sehari-hari tidak menjadi lebih mudah. Tanda susah secara ekonomi, misalnya: (1) di Kupang jumlah pemulung dan pemungut sampah di kota makin bertambah, dan (2) di depan rumah jabatan Bupati Kupang, gadis-gadis kecil penjual seks dari pedalaman Timor yang memang miskin setiap malam semakin bertambah. Indikator sosial semacam ini, tidak lantas membawa orang bertanya kenapa masyarakat kita makin miskin. Di sisi politik, hanya orang-orang yang punya uang dan kenalan yang bisa jadi anggota dewan, itu pun hanya segelintir yang melakukan refutasi konsep dan analisis sosial tiap hari. Kita tidak pernah bertanya kenapa? Di sisi hukum, kenapa hanya Tibo dan kawan-kawan yang mau dieksekusi? Jawabannya mudah, karena mereka ini orang-orang kecil, dan tidak memiliki alat untuk melakukan tekanan, dan tidak ada organisasi. Orang susah di sini memang umumnya suka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada yang kebetulan menjadi pejabat pun sibuk untuk kaya sendiri. Ini lah kita.

Ketika akhirnya dieksekusi pun, luka itu tetap menganga. Siapakah yang tidak mau belajar dari sejarah? Tidak ada yang benar mutlak, contohnya kritik tentang pandangan negara unitaris (vis a vis federalis), kini toh diakomodir dalam bentuk otonomi daerah—yang tidak jelas juga, masih sama: mode. Kemudian, tindakan para politisi yang memadamkan semua pemberontakan di mana saja dengan senjata, ujung-ujungnya membawa kegamangan militer terhadap perilaku politisi, dan militer menjadi elit tersendiri–sekaligus menjadi kekuatan yang paling terorganisir dan disiplin di negara, meskipun akhir-akhir ini sarat dengan konflik internal. Tapi jelas militer tak bisa berjalan sendiri, karena negara lingkupnya lebih luas dari militer atau kelompok apa pun itu (ini perlu disadari).

Saat ini Tibo merupakan noktah bagi kita untuk serius bernegara. Apa pun keputusan kita. Sehingga bebagai tekanan yang datang dengan ingin mengeksekusi Tibo, harus kita pakai sebagai semangat untuk membangun negara. Bukan untuk membentuk kelompok primordial yang semakin eksklusif, tetapi ini merupakan tantangan, bagaimana kita membuktikan bahwa dari provinsi busung lapar ini memang ada kebijaksanaan untuk Republik ini. Kita harus membuktikan, bahwa nalar kita melampaui peradilan sesat Tibo.

* Tulisan ini ditolak Kompas dengan alasan tidak ada tempat.