Tenun Kata

Jika kata bukan lah hujan untuk tanah, sudah pasti itu hanya kuburan yang pindah tempat


Leave a comment

Panggung, Birokrat, dan Poli-tikus


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Berhentinya roda kepemimpinan Suharto, presiden kedua Indonesia, akibat krisis ekonomi dan protes para mahasiswa di tahun 1998, tidak lantas membuat banyak perubahan positif bagi warga di negeri ribuan pulau ini. Sebaliknya, situasi pemerintahan di pusat semakin tidak menentu, alur perubahan tidak pernah mendapat kata sepakat, yang ada malah perpecahan yang semakin melebar dimana-mana. Pertanyaannya, apa dampak situasi ini bagi orang daerah?

Panggung daerah
Jika diandaikan, kata ‘daerah’ adalah sinonim dari kata ‘panggung’, maka para aktor dan artisnya adalah para bupati dan anggota dewan. Para pejabat yang diturunkan dari pusat ke daerah sengaja tidak disebut, karena dalam drama pendek ini, hanya para pemain tetap saja yang akan diulas. Masa penugasan yang singkat dan tingkat rotasi yang cepat menjadi salah satu alasan.

Bagaimana para pemain teater di daerah berimprovisasi di saat konflik tiada henti bermuara di pusat menjadi pertanyaan penuntun tulisan ini. Menarik, jika kita mengamati peran para bupati dan anggota dewan dalam setting panggung. Bagaimana skenario itu dibuat, kemudian menyiapkan panggung dan atribut, hingga menampilkan kesan berwibawa bagi audience atau penonton merupakan bagian dari kerja protokoler. Dan, ini bukan hanya di NTT, Presiden Amerika Serikat, George W.Bush, dan Perdana Menteri United Kingdom, Tonny Blair pun masih melakukan hal yang sama.

Tetapi, jelas ada yang tidak sama, karena ongkos yang mereka keluarkan untuk men-setting panggung jumlahnya masih berimbang dengan tingkat perekonomian masyarakatnya, lalu bagaimana dengan kita? Para pejabat yang turun ke tempat masyarakat yang menderita kelaparan tetap memilih tampil dengan jas, bahkan sebagian masuk sawah pun dengan jas juga. Kalau di panggung ini bisa disebut salah kostum. Lalu dalam kehidupan sehari-apa, harus kita beri nama apa ini?

Dari beberapa tanda ini, para bupati dan anggota dewan di NTT, sebenarnya mungkin kesulitan mengadaptasikan gaya birokrat moderen ke dalam masyarakat kita. Bagaimana seharusnya Bupati bersikap? Bagaimana ia memposisikan diri dalam masyarakat adat? Pertanyaan ini tidak pernah selesai dijawab, dan mungkin jarang ditanyakan, karena baik bupati dan anggota dewan terjebak dalam model birokrasi mekanik, yang penting bergulir dan jalan saja. Soal isi, itu soal lain.

Contoh lain, dalam nuansa protokoler, para pemain ini tampil gagah, meskipun kalau bicara hasil kerja belum ada yang bisa dibanggakan. Buktinya, kelaparan demi kelaparan masih menjadi topik utama tahunan di surat kabar ini. Tetapi, rasa simpati terhadap kesulitan yang dialami oleh masyarakat secara dominan, tidak tercermin dalam gaya hidup para bupati dan anggota dewan pada umumnya. Gaya hidup para pemain utama di daerah ini tidak mewakili sosok-sosok realis, yang biasa-biasa saja, sebaliknya style mereka lebih menyerupai para pemain sinetron di televisi, yang menikmati mobil mewah dan tampil parlente.

Mungkin, ada yang protes, dan mengatakan bahwa sebelum televisi menjadi populer pun tampilan para pejabat daerah sudah begitu, sehingga pola hidup mereka bukan sekedar duplikasi pesan konsumerisme dari media televisi. Lalu, apakah mereka mencontoh orang tuanya? Mungkin saja jika orang tua mereka pejabat, pengurus gereja, atau bangsawan jaman dahulu. Tetapi, apakah mungkin mereka mencontoh model penampilan Orang Eropa, khususnya warga Belanda yang menjadi pegawai di salah satu koloni, tepatnya di Oost Indie? Jawabannya bisa dicari dengan menelusuri foto-foto hitam putih yang menjadi dokumen para keluarga awal yang menetap di Kupang, sebagai ibukota Karesidenan Timor. Itu kalau mau ditelusuri, dan mau mencari buktinya.

Kelemahan sistem
Jenis pemerintahan yang sentralistik sejak awal menjadi pilihan para pendiri Republik memang rapuh. Sistem ini memang memiliki kelemahan di kemudian hari, karena dengan sistem besar dan terpusat, jika runtuh (collapse) tidak mungkin dibangun kembali hanya dalam satu windu. Ini juga sudah terbukti, karena pasca Sukarno dan Suharto, fase nasionalisme tahap ketiga (meminjam periodisasi nasionalisme Indonesia a la Michael Leifer) di Indonesia lebih banyak bicara soal kontestasi berbagai elemen politik di pusat kekuasaan. Jadi nasionalisme Indonesia di fase ketiga, lebih banyak dialog internalnya.

Jika dilihat kembali, pada saat kepemimpina Suharto, Negara Kesatuan Republik Indonesia memang benar-benar dikontrol dari pusat, tetapi sejak tahun 1998 kontrol itu lepas, dan tanpa kendali. Bencana dimana-mana, pertikaian elit politik tanpa prioritas kenegaraan, dan beban hutang yang luar biasa, membuat pemerintahan saat ini terjepit.

Menciptakan penampilan
Lalu, apakah di saat pemerintah pusat tidak berkonsentrasi menata alur pemerintahan di daerah, lantas para bupati dan anggota dewan bisa bertindak semaunya? Jawaban atas pertanyaan ini tidak perlu langsung dijawab. Kita bisa melihatnya satu per satu. Harapan pemerintah pusat (baca: Presiden Susilo) terhadap para birokrat di daerah sebenarnya jelas, bahwa pemerintah daerah harus aktif, bukan menunggu perintah.

Setidaknya ada beberapa catatan argumentasi yang bisa disampaikan: pertama, bagaimana para bupati dan anggota dewan memposisikan diri dihadapan masyarakat. Bagaimana panggung harus dibuat, dan bagaimana sambutan harus dipersiapkan saat pejabat hendak turun ke desa. Meriah. Cerita tentang para bupati dan anggota dewan di masing-masing daerah, sebenarnya bisa dibukukan untuk melihat pola mereka, untuk menangkap bentuk bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain.

Kedua
, arus semangat egalitarian sebagai bagian dari reformasi meskipun karbitan mulai muncul di berbagai daerah di NTT. Masyarakat mulai membuat berbagai perkumpulan dan menyuarakan ketidakpuasan yang mereka alami. Namun, kritik dari masyarakat terhadap para bupati dan anggota dewan ini tidak selamanya ditanggapi baik. Sebab utamanya para bupati, terutama, masih senang ditokohkan, dan ingin tampil sebagian pemain utama.

Ketiga, secara umum latar belakang para pejabat ini bisa dibedakan berdasarkan profesi sebelumnya: (1)birokrat, (2)aktivis partai politik sejak dulu, (3)akademisi/dosen, (4)aktivis ornop/organisasi non pemerintah, (5)anggota TNI, dan (6)aktivis ormas non partai. Melihat latar belakang ini sebenarnya cukup variatif, dan sempat timbul anggapan bahwa mereka akan mampu memberi warna di kabupaten. Tetapi apakah mungkin? Jawaban ini kita bisa cek satu per satu dengan melihat figur kepemimpinan para bupati ini dari satu pulau ke pulau yang lain. Apakah latar belakang mereka yang berbeda ini berpengaruh dalam policy yang dikeluarkan, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan ini, sebenarnya ingin mencari jawaban, apakah organisasi atau institusi moderen yang berbeda-beda ini pada akhirnya membawa orang untuk melihat persoalan hidup sesungguhnya, atau malah terjebak dalam skenario lama. Artinya yang terjadi lebih sekedar bentuk mimesis terhadap figur manusia unggul, tetapi sifatnya artifisial semata, sekedar penampilan dan adopsi nama organisasi.

Tantangan keluar
Tantangan untuk melihat diri, latarbelakang keluarga, dan meletakkan visi ke depan, merupakan tantangan saat ini bagi para bupati, walikota, beserta wakil, dan para anggota dewan. Persoalannya, mampu kah orang-orang NTT ini keluar dari jebakan struktur cerita klasik? Dan membuat skenario berdasarkan realitas hidup sehari-hari tempat tinggalnya, berdasarkan persoalan-persoalan hidup sehari-hari.

Hal ini, kurang terlihat. Umumnya para pejabat langsung terjebak dalam struktur cerita lama. Bahkan sebagian memanfaatkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari pusat, tanpa berusaha mengkritisi, dan menanyakan apa dampaknya untuk Kabupaten? Ataukah organisasi-organisasi moderen ini sekedar menjadi kuda tunggangan, dan tindakan eksploitasi tidak pernah menemukan pengertian lokalnya? Karena selama ini sumber uang berasal dari pusat, yang jauh dan selalu benar, sehingga rakyat di daerah tidak perlu berkomentar.

Usaha mengkritisi perilaku anggota dewan, selalu dibalas dengan peraturan, contohnya pengusiran seorang aktivis perempuan dari ruang DPRD Kota Kupang, ia digiring keluar oleh Satpol PP saat menyampaikan kritik. Perististiwa itu bisa dimaknai sebagai momentum pentas teater, pemipin sidang benar-benar menemukan panggung karena ia sidang menunjukkan otoritasnya, dan menyatakan ini panggung saya. Tapi, apa manfaatnya untuk masyarakat?

Usaha berlindung di balik peraturan-peraturan ini tampak masuk akal jika dijelaskan dengan argumentasi yang menekankan bahwa mereka ini benar-benar bekerja untuk masyarakat. Apa buktinya? Targetnya tidak terukur.

Alasan menaikkan gaji, dengan alasan supaya terhindar dari nafsu korupsi bisa saja dibuat. Tapi, kenapa yang diberikan kepada para anggota dewan ini semuanya bonus? Mana alat kontrol yang mengikat? Sebaliknya masyarakat semakin hari semakin diikat dengan persoalan hidup yang kebanyakan tidak mendapatkan jalan keluar, kapan giliran masyarakat mendapat bonus, layaknya para anggota dewan, dan bupati?

Dunia underground para bupati dan anggota dewan ini sudah menjadi rahasia umum, namun tetap tabu dibicarakan dalam media massa di NTT, karena ini masih dianggap masalah pribadi, dan membutuhkan kerja investigasi yang tidak sedikit. Apa yang terjadi di pusat, yang dialami Yahya Zaini, bukan barang baru bagi para wartawan kriminal malam yang berpangkal di Blok M. Tetapi, sorotan media membuat seolah-olah ini hal luar biasa, masyarakat pun dibuat kaget.

Penutup
Kita yang kaget, selalu ada dalam masa lalu. Segala kemungkinan sangat mungkin muncul saat ini dengan sekian banyaknya teater hidup.

Tetapi, entah kenapa, dunia teater di Nusa Tenggara Timur, tidak banyak berkembang; hal ini bertolak belakang dengan budaya umum daerah ini yang orangnya ekspresif, dan lantang berbicara? Pertanyaan penutup, kapan para bupati, walikota, para wakil, dan anggota dewan berhenti melihat jabatan ini sebagai panggung dan benar-benar mulai bekerja? Supaya jarak antara fantasi dan kenyataan semakin dekat di NTT. Bukan sekedar meletakkan hidup sekedar panggung sandiwara, dan melakukan politik sandiwara untuk bertahan hidup?

Sebuah surat terbuka Untuk Para Bupati dan Anggota Dewan di NTT, tulisan ini dimuat di Harian Pos Kupang, 11 Januari 2007

Advertisements


Leave a comment

Nasionalisme, dan Hantu SARA di Nusantara


Photobucket - Video and Image Hosting

Oleh: Dominggus Elcid Li

Sewindu sudah Pak Presiden Suharto berhenti menjabat sebagai presiden dan sejak itu konflik berlabelkan agama dan etnis tidak putus-putusnya terjadi di Nusantara, negeri ribuan pulau yang amat rawan gempa bumi. Warna muram seolah-olah menjadi headlines abadi di semua surat kabar Indonesia. Mulai dari perang antar kelompok kecil beberapa pemeluk agama, gempa bumi, tsunami, korupsi tanpa kenal kasihan, dan ketidakharmonisan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden.

Di tengah hiruk pikuk berbagai persoalan yang menghantui, pertanyaan tentang nasionalisme Negara kepulauaan patut untuk dibuka oleh siapa saja. Sebab nasionalisme sebenarnya bukan hanya milik pejabat pemerintah, polisi, tentara dan pegawai negeri, sebaliknya nasionalisme mungkin saja ditafsirkan oleh para aktivis buruh, almarhum penyanyi Gombloh yang menyanyi di lokalisasi, atau para penyanyi pop dari Bandung seperti Kikan. Semuanya mungkin. Tetapi karena selama ini pembicaraan soal nasionalisme, terbatas pada kelompok tertentu, maka nasionalisme cenderung hanya ditafsirkan diera Perang Dunia Kedua.

Di jaman Pak Presiden Sukarno, nasionalisme terdengar dalam gegap gempita pidato akbar menentang agen Neokolim, sedangkan di jaman Pak Presiden Suharto, nasionalisme ada di ruang kelas bersertifikat P4, terutama untuk menentang komunisme dan ini bagian dari perang dingin. Sedangkan untuk saat ini, nasionalisme ada dalam tanda tanya untuk kita sendiri. Buktinya, pertanyaan, ‘apakah anda bangga menjadi Orang Indonesia?’ menjadi pertanyaan surat kabar terbesar di Indonesia.

Ketidakmampuan untuk berbicara, menjelaskan nasionalisme dan meletakkannya dalam kerangka berpikir orang biasa dengan cara yang wajar (bukan indoktrinasi), berdampak panjang. Dampaknya sudah kita rasakan, Negara kita babak belur bukan hanya karena bencana alam tetapi perang antar kelompok yang tidak terselesaikan. Dengan hanya menyalahkan pihak Polri dan TNI, atas ketidaktepatan mengatasi problematika persoalan di lapangan, dengan sendirinya kita tidak belajar dari kenyataan dan sejarah.

Untuk keluar dari berbagai persoalan yang ‘di-hantu-kan’, setidaknya ada beberapa usul yang mungkin perlu dicermati: pertama, berhenti perlakukan SARA sebagai hantu. Para intelektual publik seharusnya membuka ini dengan lebih baik, ajaklah kita untuk berpikir. Sehingga perselingkuhan berbagai kelompok dibawah bayang-bayang SARA bisa segera diakhiri. Bagi para tengkulak politik, ini mungkin sekedar mainan sesaat, tetapi untuk orang biasa yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan setiap harinya, ini adalah hidup. Nyata. Sehingga perang di Poso harus dihentikan dan dijelaskan.

Kedua, tidak mudah mengelola dan menjalankan roda pemerintahan dalam struktur dan sistem masyarakat yang amat kompleks, dan bisa dikatakan tidak ada duanya di dunia. Teori-teori tentang pemberdayaan aparatur pemerintahan yang dikutip dari Eropa dan Amerika sudah tidak memadai dan menjawab kompleksitas persoalan yang ada di Nusantara, sehingga para ilmuwan sosial yang difasilitasi oleh Negara—bukan sekedar pilot project lembaga funding asing, sebaiknya perlu melatih diri dan menemukan kerangka birokrasi yang tepat bagi Negara kepulauaan. Sehingga wacana otonomi daerah, federal, dan separatis bisa dimengerti. Bukan sekedar jargon, dan lagi-lagi hanya diletakkan sebagai hantu.

Ketiga, kedaulatan rakyat pada hakekatnya adalah mutlak, sehingga elit-elit politik yang tidak peduli pada kenyataan hidup sehari-hari yang dihadapi Orang Nusantara, atau hanya hanya melihat setiap persoalan yang dikemukakan sebagai representasi dari hantu yang siap merebut kekuasaan, harus berusaha agar tidak meletakkan kekuasaan sebagai hantu. Di lokasi yang sama, para pemikir politik yang bekerja untuk pemerintah saat ini, perlu menyadari bahwa riil politik dalam konteks ‘network society’ tidak hanya terletak di Jakarta, dan sekelompok orang yang dikenal.

Keempat, keselamatan para wartawan dan intelektual publik yang membuka hantu-hantu ini harus dijamin oleh Negara. Selain itu berkaitan dengan kerja komunikasi, kekuasaan pemilik modal atas media harus dibatasi sehingga isi media tidak hanya mewakili ‘kesukaan’ dan ‘ketakutan’ pemilik modal. Lewat ini diharapkan persoalan yang yang berkaitan dengan etnisitas dan agama bisa dibicarakan untuk publik Nusantara, bukan untuk kelompok sendiri, dan meletakkan satu dan yang lain sebagai hantu (baca: other).

Tanpa kemampuan untuk membaca persoalan Nusantara dari dalam, sekali lagi kita harus rela dikata-katai oleh siapa pun, misalnya sebagai imagined communities oleh Benedict Anderson, atau bangsa yang sekarang hidup dalam kejayaan masa lalu. Lebih jelasnya, bisakah kita meletakkan nasionalisme bukan sekedar jargon tetapi sebagai problem kekinian, dan bukan hantu bambu runcing? Bisakah kita tidak putus asa di jalur Republik?

Ketangguhan para pejuang 10 November 1945 melawan tentara sekutu tidak harus dilupakan, sebaliknya harus diingat, dan menjadi catatan bagaimana ‘orang dulu’ memikirkan kedaulatan Republik. Orang-orang biasa yang peduli kepada Negara ini bukan lah hantu, tetapi adalah fakta sejarah. Sehingga kedaulatan rakyat bukan lah hantu, yang diperangkapkan dalam jargon, dan diambil oleh alih oleh hantu-hantu politik. Jika para ilmuwan sosial Nusantara tidak mampu membuka dan menjelaskan kompleksitas persoalan di Nusantara, maka untuk kita, Orang Nusantara, ilmu sosial pantas disebut sebagai ilmu hantu.


Leave a comment

Pengadilan Malaysia Hadirkan Ibunda Nirmala


Pos Kupang Sabtu: 04 Nop 2006 00:35
Kupang, PK, Kasus penyiksaan dan penganiayaan Nirmala Bonat, tenaga kerja wanita (TKW) asal Desa Tuapakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) oleh majikannya di Malaysia, April 2004 lalu kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan ibunda Nirmala Bonat, Ny. Martha Toni sebagai saksi dalam kasus penganiayaan terhadap anaknya. Sidang kali ini merupakan yang ke-15 kali setelah kasus yang sempat mengundang perhatian dunia internasional itu mencuat ke publik.

Perihal kembali digelarnya sidang kasus penganiayaan terhadap Nirmala Bonat disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia (Appjati) NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto, ketika ditemui Pos Kupang di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) PT Citra Bina Tenaga Mandiri Kupang, Jumat (3/11).

Paul mengatakan, sidang terhadap kasus Nirmala Bonat sedianya berlangsung pada tanggal 11-13 Oktober 2006. Namun, katanya, karena ketidakhadiran ibunda Nirmala maka sidang ditunda tanggal 6 November 2006. Paul mengatakan, ibunda Nirmala dibutuhkan untuk hadir di persidangan kasus tersebut sebagai saksi yang akan dikonfrontir dengan keterangan Fermina Anunut, TKW lainnya yang pada persidanganterdahulu memberikan keterangan palsu bahwa Nirmala mempunyai kelainan jiwa.

Dari Kupang, Ibunda Nirmala, Martha Tony akan ditemani oleh Paul Liyanto. Keduanya akan berangkat hari ini, Sabtu (4/11) dengan pesawat Lion Air menuju Surabaya, selanjutnya pada hari yang sama ke Kuala Lumpur dengan Asia Air.
Keduanya, menurut rencana akan tiba di Kuala Lumpur pada pukul 20.00 waktu setempat pada hari yang sama. Seluruh biaya pulang pergi termasuk selama ibunda Nirmala di Malaysia akan ditanggung Pengurus Daerah (Pengda) Apjati NTT. Seluruh biaya yang dikeluarkan tersebut akan dikembalikan setelah asuransi Nirmala cair atau realisasi.

Paul berharap, dengan kehadiran ibunda Nirmala, bisa meluruskan kembali fakta yang sengaja dibelokkan oleh Fermina. Paul menilai, pengadilan negeri Malaysia sengaja mengulur-ulur penyelesaian kasus tersebut agar pelaku bisa diputuskan ringan.
Sementara Kepala Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia, Teguh Hendro Cahyono dalam pembicaraan pertelepon, Jumat (3/11), mengatakan, dalam persidangan kali ini Nirmala akan ditemani pengacara dari Kantor Megat Najmudin Co, Kavimani Muthayam. Persidangan kali ini, kata Teguh diperkirakan akan memakan waktu beberapa hari.

Sementara Ibunda Nirmala, Martha Tony, mengaku siap menjawab berbagai pertanyaan dari hakim dalam sidang nanti. Martha mengaku, tidak takut karena keterangan darinya sangat menentukan nasib anaknya. “Saya sudah siap berikan keterangan apa pun yang mereka tanyakan kepada saya. Di Pengadilan nanti saya hanya ingin menegaskan bahwa anak sayatidak gila. Dalam keluarga kami tidak ada riwayat atau keturunan yang gila atau mempunyai kelainan jiwa. Apa yang dikatakan Fermina tidak benar. Lagi pula saya tidak mengenal Fermina karena dia bukan warga Tuapakas. Dia orang Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Jadi dia tidak tahu tentang keluarga saya. Saya yang paling tahu Nirmala, karena saya yang membesarkan dia hingga dia ke Malaysia,” tegas Martha.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Cabang PT Kurnia Bina Rizki, John Salomon, perusahaan yang merekrut dan memberangkatkan Nirmala ke Malaysia. John menegaskan, jika Nirmala memiliki kelainan jiwa, tidak mungkin lolos untuk bekerja di luar negeri. Karena itu, John yakin, apa yang dikatakan Fermina bahwa Nirmala gila, tidak benar. (dea)


Leave a comment

Nirmala Bonat, Prioritas, dan Hari Bapak


Photobucket - Video and Image Hosting

oleh: Elcid

Mudah-mudahan Nirmala Bonat belum dilupakan (perkembangannya bisa dilihat di atas). Kasus Nimala, sebaiknya tidak dilihat hanya sebagai satu kasus yang terpisah, dan hanya diletakkan pada tindak kekerasan, tetapi seharusnya bisa ditelusuri dari policy pemerintah RI untuk mengirimkan TKW ke LN. Harusnya kita punya kronologi untuk ini, sejak kapan? Ada seorang rekan yang menyamakan ini dengan kuli.

Memang, salah satu hal yang paling mengganjal saat ini, adalah proyek TKW dari pemerintah Indonesia. Menurut seorang rekan yang menentang policy pemerintah RI untuk mengirmkan TKW, satu-satunya negara yang mengirimkan tenaga kerja tidak terampil ke luar negeri di dunia ini hanya Indonesia. Sangat mengecewakan.

Karena kawan satu itu orang Batak, dia bercerita bagaimana orang Batak keluar dari daerahnya untuk bertarung di luar. Di sisi ini, Orang Timor memang kalah nama dari Orang Batak. Bagaimana tidak isinya kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian–dan juga penjara, adalah Orang Batak. Lebih baik merampok, jadi copet daripada jadi pembantu. “Coba kau cari mana ada orang Batak yang mau jadi TKW/TKI?” tantangnya, lalu dia lanjutkan, “kalau pun ada, yang jadi TKI itu punya skill, dan itu kami tanamkan dari kampung.”

Lantas ia bercerita tentang peran gereja HKBP di Tanah Batak, yang menurut gambarannya strukturnya serupa struktur negara, bagaimana gereja juga berperan untuk menanamkan, untuk menyebarkan pentingnya pendidikan, dan tentu kesehatan, juga untuk menentang ‘semangat menjadi pembantu atau TKI’. Entah gereja apa yang ada di Timor/NTT, saya hampir tidak peduli, tapi semangat yang ini tidak saya temukan. Ya, walaupun memang kalau dalam pandangan almarhum Geertz, saya ini masuk abangan, tapi setidaknya saya masih berharap anggota gereja bisa buka mata.

Entah, apa isinya, kita bisa berdebat, bagaimana menentukkan prioritas, saya heran kenapa STFK Ledalero, malah sibuk bikin ‘Hari Bapak’. Dan ini dengan bangga disebarluaskan. Kalau bicara filsafat pengetahuan di sana lah tempatnya, tapi kenapa yang keluar ‘Hari Bapak’. Kenapa?

Sekali lagi, sepertinya ada yang tidak kena dalam masyarakat kita. Kartini, itu cerita lain. Tapi perempuan yang dikirim jadi TKW itu jelas-jelas tidak masuk akal. Di sistem sosial masyarakat kita yang pada umumnya menganut sitem Patriarki, laki-laki ada dalam posisi yang kuat, contohnya, kepala suku semua laki-laki, kepala rumah tangga juga laki-laki. Asumsinya kan laki-laki yang kerja, nah ini, kalau perempuan yang jadi TKW. Atau mungkin, sistem masyarakatnya sudah menjadi sistem masyarakat banci. Ini memang masih harus dibuka, kenapa anak-anak, dan perempuan, dibiarkan dikirim dari kampung.

Dubai, perempuan letih di lorong
Satu pengalaman waktu di Dubai, benar-benar memprihatinkan, adalah para TKW yang rata-rata tidak bisa berbahasa inggris ini dibiarkan berangkat sendiri. Dan hampir tidak ada pendamping. Jadi, kalau di Dubai, ada kerumunan perempuan berkulit sawo matang, berjilbab, duduk keletihan, di pinggir gang, bisa dipastikan itu TKW dari negara kita.

Dubai merupakan kota transit ke berbagai negara di Timur Tengah, jika para TKW menggunakan jasa penerbanagan Emirate. Jadi para TKW ini tidak langsung tiba di negara tujuan, mereka masih harus mencari counter penerbangan dan melihat jadwal penerbangan selanjutnya, ke negara yang dituju. Entah ke Yaman, atau negara lain–bisa lihat di peta.

Sungguh, kendala bahasa ini merupakan problem serius, melihat nama gate/pintu untuk penerbangan selanjutnya saja mereka tidak tahu, ada yang harus menunggu 10 jam kemudian baru terbang, dan hanya menanti makanan di pesawat nanti. Memang warung banyak, tapi uang? Bahasa?

Soal Nirmala Bonat, mungkin hanya satu kasus yang mencuat ke permukaan. Tapi, Tuapakas, Desanya Nirmala Bonat yang letaknya serong kiri sebelum cabang ke pantai Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, memang desa yang amat miskin. Untuk mobil masuk ke sana, termasuk harus berjibaku, karena mobil pun tidak bisa masuk sampai desa yang dituju. Untuk kita, yang kebanyakan besar di Kota, hampir tidak bisa membayangkan kendala yang dihadapi oleh warga di kampung-kampung di pedalaman.

Tidak usah bicara idiologi, dengan tanpa idiologi saja, kita tahu ada yang keliru, kenapa sekian lama mereka miskin? Kenapa sekian lama mobilitas sosial di Timor khususnya, sangat lambat, dari yang miskin ke tingkat menengah? Kenapa? Dan kenapa fokusnya hanya pada aparatur negara, kalau bicara pembangunan? Bagi sebagian kawan, kata pembangunan mungkin tidak disukai, tapi paradigma ini lah yang dominan di negara ini. Bagaimana bisa kreatif dan menggiring ‘pembangunan’ itu memang butuh kecerdasan dan kelihaian, karena tidak bisa serta,merta bilang ‘hentikan paradigma pembangunan’. Itu jargon. Bagaimana menurunkan ke bawah dan operasional itu lain lagi.

Kembali ke TKW
Di Kupang, kantor PJTKI bertebaran ke lorong-lorong. Siapa yang mau mengawas? Kantornya Paul Liyanto, memang mentereng, tapi bagaimana dengan yang lain, apa semuanya seperti Paul? Bikin satu kantor, dan menutup mata terhadap PJTKI yang lain jelas-jelas adalah sebuah kejahatan. Adik-adik kecil dari Sumba Barat yang dikirim jadi TKW, dengan memalsukan akte, jadi mulai dari catatan sipil, lurah, camat, semuanya aspal, alias asli tapi palsu. Kok tega?

Bukannya mau cari gara-gara. Tapi kenapa lembaga/institusi sosial semacam gereja, organisasi kemahasiswaan/tempat para kader/calon pemimpin (katanya), yang jadi tempat-tempat kumpul di Timor gagal menghadirkan pemimpin yang peka dengan situasi sosial. Kurangajarnya lagi, malah sibuk berebut kursi jabatan, si A dari gereja ini lah, si B dari sana, sibuk bertandang ke Ketua Sinode, Uskup, dan pemangku adat. Itu yang kelihatan, yang tidak kelihatan, sibuk bayar sana sini. Kenapa, kalau orang NTT untuk menuju sistem politik, keluarnya selalu fragmented atau terpecah dan tidak menemukan titik temu untuk kerja sama?

Karena tulis artikel tentang gereja dan korupsi, beta pung Bapak pernah bilang, ‘Kok masalahnya lain, kenapa gereja yang disalahkan?’ Tapi, yang namanya juga bicara dengan Bapak, ya diam saja, tapi saya sebenarnya balik tanya ‘Lha, terus gereja bikin apa?’

Ya, mungkin juga beban gereja terlalu berat. Tapi kalau terlalu berat, jangan bawa-bawa agama kemana-mana. Kalau yakin, konsekuen. Sialannya, label agama ini di NTT (umumnya) muncul kalau mau ada pemilihan walikota, gubernur, bupati, camat, kepala biro. Tai memang.

Kalau giliran ada yang lapar di Sikka atau di Sumba, malah komentarnya, “Orang NTT sudah biasa susah, wartawan jangan karang-karang berita.” Sontoloyo memang pejabat NTT, kalau mereka sama-sama lapar masuk akal, tapi ini sibuk atur dana taktis (artinya tidak perlu dipertanggungjawabkan), untuk persiapan hari tua. Tapi kalau untuk hari tua, 1 Milyar saja sudah cukup, kenapa harus banyak-banyak?

Hal yang sama ada di Jakarta juga. Kenapa UKP3R ribut masuk koran? Kenapa Kalla dan Yono tidak bisa urus sendiri? Atur kerja saja tidak becus, bikin repot rakyat. Memangnya kalau diberitahu ke publik ada gunanya? Ya, tidak ada guna, kita tahu bahwa Yono dan Kalla lagi bakalai, tapi kenapa Paloh sibuk bikin pernyataan? Itu lah pejabat kita, tidak bisa menentukkan prioritas.

Di satu sisi ini jadi tantangan ilmu sosial untuk menjelaskan. Di sisi yang lain, sibuk mengutuk kenapa ‘orang NTT jadi banci’. Mungkin juga institusi semacam gereja atau organisasi lain tidak berfungsi lagi, sehingga mengajak kita melihat ke keluarga. Nah, bagaimana membuat keluarga yang punya harga diri? Ini juga rumit.

Karena kawan yang lain pasti sambung, “Bagaya omang harga diri, makan sa ada susah ma…” Coba, buktikan bahwa Orang NTT itu tidak plin-plan, karena biasanya suka membandingkan dengan Orang Jawa Tengah. Padahal, kita benar-benar berharap ada walikota yang jujur, gubernur yang peduli dengan masyarakat, bupati yang pandai. Nah, orang-orang seperti ini dididiknya dimana?

Atau mungkin itu cuma cerita Abu Nawas dari 1001 malam.

Mungkin, bukan hari ini kita bangga soal NTT, tapi minimal 30 tahun ke depan, kita harus bisa bangga dengan NTT. Saya setuju saja dengan Bung Farry, bahwa kita harus bangga dengan orang-orang kita, dan itu tidak bisa dibikin dengan jargon, kita harus kerja, dan kerja.

Catatan Kaki:
Tapi mungkin juga, orang2 STF Ledalero bikin Hari Bapak ada benarnya juga, supaya menguatkan para Bapak, terutama para pastor, untuk eksistensinya bahwa masih ada yang bisa dibuat sebagai laki-laki. Masuk akal, karena laki-laki yang bikin maka Hari Bapak. Mudah-mudahan, ada gunanya acara itu, kalau tidak ‘Hari Bapak’, harus diganti diganti dengan ‘Hari Prioritas’. Biar bisa ajak orang mikir.


Leave a comment

Catatan Untuk Pertemuan Akhir Tahun


Photobucket - Video and Image Hosting

Pembuatan website, jurnal rakyat (citizen journalism), dan e-journal untuk NTT’s scholars memang menarik, dan memungkinkan dilakukan dengan komposisi anggota yang memang berjauhan, tapi masih connect dengan jaringan internet. Hal ini pun masih dalam proses dan membutuhkan para pionir yang bekerja dengan semangat tanpa pamrih. Ini masih dalam perjalanan, dan masih belum bisa dilihat bentuknya, yang bisa dikatakan sebagai hasil.

Konsumsi media dominan
Tetapi, kita perlu mengingat semua media ini masih mengandalkan jaringan internet, sedangkan sebagian besar masyarakat NTT belum menggunakan media ini, masih amat kecil yang memakainya, sehingga kita juga perlu memikirkan media apa yang bisa kita pakai untuk menyebarkan informasi yang bisa menjangkau sebagian besar masyarakat. Berbicara soal media yang tepat, kita perlu mengingat situasi NTT yang bentuknya kepulauan, ada perbedaan besar diantara kota dan desa, dan sebagian besar masyarakat masih tergolong dalam masyarakat yang belum tersentuh media-media modern (cetak, maupun elektronik). Sebagian besar masyarakat masih belum mampu membeli koran, dan koran pun isinya tidak mewakili kebutuhan masyarakat.

Dengan analisis isi (content analysis), andaikan ada yang serius, kita bisa menjelaskan kepada siapa sebenarnya fokus media cetak di NTT. Karena kebutuhan masyarakat luas terutama di perkampungan memang belum tersentuh. Singkatnya karena konsumen yang dituju umumnya adalan para pegawai negeri maka isinya pun mewakili karakter pembaca yang dituju. Lalu, bagaimana kita menghadirkan media alternatif yang melayani kalangan yang tidak mampu? Bagaimana kita mampu mendorong agar ilmu yang ada dalam media memang berguna untuk masyarakat NTT untuk hidup? Benar-benar ilmu untuk hidup.

Apa isinya?

Pertanyaan susulan ini memang merupakan debat lama diantara para akademisi, apa yang perlu dibuat untuk masyarakat? Dan kemudian beberapa rekan di media ini juga memotret, para pionir atau penggagas awal tak jarang mengenalkan sesuatu yang dari luar tanpa melihat kebutuhan masyarakat NTT sendiri.

Pertanyaan ini memang membutuhkan jawaban, ilmu yang bagaimana yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat? Pertanyaan ini belum lagi dijawab. Bukan apa-apa, hingga saat ini belum ada ilmu yang sudah jadi yang tinggal dipakai, jarak antara universitas dan masyarakat luas (orang miskin kelaparan di kampung) masih jauh. Ini kenyataan.

Lembaga pendidikan yang tidak berorientasi pada kesejahtraan masyarakat pada ujungnya pun, menghasilkan lulusan yang selfish, hanya peduli pada diri sendiri, atau pun keluarga. Ilmunya pun hanya berorientasi pada perkembangan ilmu itu sendiri. Di mana sisi moral dari ilmu?

Bagaimana mimpi anak muda NTT untuk kerja di LSM internasional dan hidup mapan, merupakan bagian dari gambaran ini. Sebenarnya ini sah-sah saja, karena orang memang perlu uang untuk hidup, tetapi ini seharusnya tidak diletakkan sebagai tujuan akhir. Apakah ketika sudah duduk dan berkecukupan, para anak muda NTT masih mengingat warga NTT yang lain yang tidak berkecukupan dan masih sibuk dengan urusan kelaparan?

Assessment yang dibuat para penggiat organisasi non pemerintah (extragovernmental organization) pun tak jarang masih bias, ukuran maupun standarnya masih menggunakan standar negara maju, sehingga semua pencapaian akhirnya dibayangkan terlampau sulit dan sering dikata-katai para birokrat lokal sebagai ‘idealis’. Pertanyaannya, dengan tools asing itu, apakah semua variabel yang dibutuhkan sudah keluar? Sehingga assessment awal ini memang pantas menjadi acuan untuk mengambil tindakan?

Taktik dan metode perubahan
Para terdidik awal di NTT umumnya berasal dari golongan agamawan (entah Protestan, Katholik, dan Islam) dan kaum pedagang. Hingga saat ini orang-orang NTT yang dikatakan sukses berasal dari lingkaran ini. Andaikan ada konflik, bisa dipastikan berkaitan dengan perebutan kue dari kalangan yang hidup di kota, sedangkan orang kampung umumnya hanya dijadikan supporting system dari konflik di kota.

Lalu bagaimana dengan masyarakat di perkampungan yang hidupnya diluar golongan ini? Kepada siapa mereka harus mengadu? Trend di NTT saat ini, aktivis mahasiswa, aktivis LSM, kaum agamawan, dan sebagian birokrat lah yang menjadi ‘orang-orang baik’ yang bisa dimintai tolong oleh para orang kampung. Bagaimana orang kampung berbicara tentang kepentingan orang kampung, tanpa menggunakan juru bicara yang suka bias. Maksudnya tanpa perantara. Para perantara di sini adalah semua yang tergolong dalam kumpulan orang baik. Mungkin kah?

Jika mungkin, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya orang di kampung tidak minder dan berbicara lantang tentang kepahitan hidup mereka? Seperti kita tahu, karena terbiasa hidup sulit, banyak pula orang kampung yang menjadi filsuf yang amat baik. Mereka bisa menjelaskan sambil tertawa bagaimana hidup dilalut tanpa harus mengeluh.

Tetapi, kita yang dari luar bisa melihat, bahwa kondisi sulit itu sebenarnya bisa ditiadakan seandainya beberapa penghalang bisa dipindahkan. Orang kampung yang lain yang saat ini menjadi pejabat, tak jarang lupa dengan kondisi sulit warga kebanyakan, malah sibuk berbicara dan membalas liputan ‘orang kampung sudah biasa hidup susah, dan tidak usah dibesar-besarkan, makan ubi-ubi hutan itu memang tradisi dari jaman nenek moyang’.

Nah, ini juga pertanyaan tersendiri. Kenapa orang kampung yang berrhasil masuk ke institusi lain dan hidup lain, lupa sama orang kampung lain yang masih susah. Maksudnya, para pejabat kita ini yang sekarang menjadi elit pemerintahan asalnya dari mana? Kita bisa cek, sebagian anak pendeta, sebagian anak jebolan seminari, anak Imam Masjid, sebagian orantuanya bangsawan, dan sebagian eks aktivis LSM. Lalu kenapa, policy yang dibuat kok tidak berpihak kepada orang kampung? Yang aslinya sesama saudara yang susah.

Sekolah,kota, dan raja
Ini keanehan, dan patut dipertanyakan, kenapa sekolah kemudian membuat orang menjadi asing, dan malah menciptakan ‘raja’ kecil. Contohnya di Sumba, para pejabat di sana berapa yang tidak kuliah di kota? Bisa dihitung. Tidak ada, hampir semua kuliah. Lalu, apakah setelah pulang dari kota, sistem bangsawan dan maramba apakah bisa ditafsir ulang untuk memberikan keadilan sosial untuk semua lapisan? Apakah ada yang rela hak-hak istimewanya dilepaskan?

Bagaimana mencari celah konsensus, itu mungkin kerja ilmuwan sosial. Tetapi, sayangnya para anak kampung yang sudah selesai sekolah ini, umumnya malas bertanya, dan cenderung masuk dalam rute balapan tikus untuk menjadi manusia kota yang kaya juga mapan dan lagi-lagi masih selfish.

Forum academia NTT saat ini merupakan perkumpulan dari para akademisi, aktivis ornop, wartawan, rohaniwan, mahasiwa dan PNS, yang tersebar dimana-mana, sudah seharusnya mampu melihat kemiskinan yang mematikan yang membelit dan melilit saudara-saudara kita baik di kampung maupun yang lari ke kota (sebagai tukang pukul), maupun lari ke negara lain (sebagai TKW), atau pun apa saja yang menjadi reaksi atas kemiskinan.

Pertanyaan untuk manusia
Semua orang yang dilahirkan, pasti pergi tanpa kecuali. Jika diandaikan orang yang dilahirkan itu sebagai kertas putih, maka pasti ia mendapat kesempatan untuk mengetahui sesuatu. Kecuali ia langsung mati, sebelum dilahirkan maka ia tidak pernah pergi. Lalu sebagai manusia, selama masa hidup, apakah mungkin setiap orang mempersiapkan diri, agar saat mati pun ia kembali seperti kertas putih? Katakan lah alfa dan omega kembali pada satu titik.

Tafsir hidup orang modern perlu dilakukan ulang, agar setiap menjelang pergantian tahun kita tidak hanya bergeser dari penyesalan satu ke penyesalan yang lain, tetapi bisa tersenyum dan benar-benar tersenyum, karena setelah lewat satu tahun kita memang melakukan sesuatu. (Elcid)

Nota bene: Selamat Hari Natal dan Tahun Baru


1 Comment

Belajar Dari Lokalisasi


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Seorang kawan yang bekerja di sebuah LSM di Kupang, pernah bercerita bahwa: seorang pembawa talk show di sebuah TV swasta pernah tersentak dan diam dalam wawancaranya dengan Bang Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta. Ceritanya begini, saat itu ada polemik penutupan lokalisasi Kramat Tunggak dan pro kontra soal para pekerja seks di sana. Pembicaraan sudah ada di tengah, dan tak disangka Bang Ali balik bertanya, “Apa dari kecil Mbak punya cita-cita jadi pelacur?” Presenter itu diam, kehilangan jawaban. Memang, tidak ada yang pernah bercita-cita demikian, namun dalam kenyataannya sering kali seribu satu sandera membawa manusia pada pilihan yang kelam.

Dalam konteks para mahasiswa di Unika (baca: Unwira), dan kehidupan aktivis mahasiswa dalam Sejarah Indonesia pertanyaannya begini, “Siapa yang dari kecil mau mogok makan?” Lalu selanjutnya, “Siapa sih yang mau jadi demonstran, dengan risiko diculik, dibunuh—atau mati karena sakit?” Rasanya tidak ada yang bercita-cita demikian, tetapi ada yang kemudian memilih jalan ini. Walaupun tidak ada jaminan bahwa dengan bersikap kritis dan anti kemapanan akan membuat hidup akan lebih mudah. Tetapi, beberapa mengaku dengan menjalani ritual semacam itu hidup menjadi lebih mantap, karena kata dan perbuatan adalah satu. Bukan soal ayat yang terbang, dan juga bukan soal teori sosial di atas tumpukan proyek pembangunan milik para dosen yang kelelahan mencari penghasilan tambahan—karena memang kecil gajinya.

Kritik bukan tabu
Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya mahasiswa Unika Widya Mandira bergerak dari dalam rumah mereka. Padahal biasanya tema demonstrasi mereka ada di level nasional dan kota. Tetapi kali ini lain, mereka mempertanyakan kehidupan kampus. Memang akhirnya ide harus mendarat, bukan hafalan. Sejak dulu juga dalam konteks sosial, pemberontakan terbesar dimulai dari rumah, dan bagi mahasiswa kampus adalah rumah.

Kalau soal menaikkan atau menurunkan rektor itu cuma pintu masuk, sebab persoalan yang melilit teramat banyak, dan tidak mudah membuat poster dengan semua masalah tentang kampus. Sehingga persoalan Unika ini tidak perlu dijadikan persoalan personal– seperti bertahun-tahun lalu kasus ‘demo’ di Undana juga mengalami hal yang sama.
Ya, pengabdian siapa saja di kampus patut dihargai, tetapi tidak berarti kalau ada ketidakberesan lalu diam.

Untuk tantangan hidup yang makin berat di tahun-tahun yang akan datang, berpikir merdeka adalah salah satu kunci untuk tidak takluk dalam the new world order yang makin kencang mengikat negara-negara lemah (Pilger 2003). Jangan pernah harapkan ada pemuda pemberani yang kemudian tampil menjadi pemimpin di level nasional—apalagi dunia, kalau sudah sejak dini diaborsi di rumah sendiri. Jangan pernah harapkan ada pemuda dari Timur yang bersuara lantang tentang ketidakadilan kalau aksi kritis diartikan sebagai anti intelektual.

Ketrampilan menyitir bahasa, dimana hubungan ‘rektor-mahasiswa’ atau ‘dosen-mahasiswa’ ada di level ‘bapak-anak’ adalah kekeliruan, karena dengan jargon ini mahasiswa tidak pernah ditempatkan sebagai pribadi yang dewasa. Pola eufemisme ini langgeng sejak jaman Orde Baru, dan tercatat dalam teori komunikasi politik bahwa politik bahasa ini membuat sekian generasi taat dan sekaligus rapuh menghadapi krisis, tatkala langgam dunia baru belum diteorikan.

Gelar saja tidak cukup
Para petinggi kampus, pengurus yayasan, dan siapa saja yang mencatatkan diri dalam akta notaris pendirian Unika, tidak perlu tersinggung atau kebakaran jenggot dengan protes mahasiswa. Sebab untuk belajar di Unika para mahasiswa kebanyakan harus merantau, dan itu tidak mudah. Mulai dari harga buku yang mahal, SPP yang naik mengikuti gaji PNS, hingga panci yang tidak ada beras adalah problem sehari-hari mahasiswa.

Pengalaman beberapa rekan mahasiswa, menyiratkan hidup di Kupang penuh tantangan. Tercatat mahasiswa dari Colol sempat terlunta-lunta karena kebun kopi mereka ditebas, dari kamar-kamar bebak tempat kos para mahasiswa sering tidur dengan perut lapar demi menuntut ilmu. Sehingga seribu satu akal dipakai untuk bertahan hidup. Tetapi apa kampus peduli? Kampus cuma tahu tagih SPP di awal semester, yang lainnya kurang penting.

Kampus sebagai ‘tempat untuk bermimpi secara terkendali’ kemudian juga dipertanyakan karena ternyata berbagai fasilitas yang ‘dimimpikan’ ada ternyata tak juga terwujud. Mungkin ada persoalan kondisi keuangan yang belum memungkinkan, tetapi komunikasikan. Jangan diam. Keinginan untuk ada dalam sebuah lembaga pendidikan yang berkualitas dan mendukung mereka untuk siap berkompetisi di kemudian hari juga bukan sesuatu yang aneh. Apalagi dituding berlebihan. Ini wajar. Karena jaman ini gelar saja sudah tidak cukup, butuh isi juga aksi. Lalu bagaimana mau bicara soal isi, kalau universitas dijalankan ala kadarnya saja?

Mogok makan
Diam dan pasif terhadap situasi yang memprihatinkan bukan lah tipe pendidikan kritis. Pada posisi ini mahasiswa menjalankan itu. Saat ini dengan membiarkan mahasiswa mogok makan ‘hanya’ untuk mendapatkan peluang dialog terbuka, kritis, dan terutama didengarkan seharusnya sudah cukup membuat malu para petinggi di Unika. Mengapa untuk dipahami saja butuh aksi sedemikian rupa? Dan, dengan gaya rezim militer menyatakan aksi mahasiswa mengganggu kehidupan kampus, pernyataan ini paralel dengan suara pemerintahan Soeharto dulu, demonstrasi hanya mengganggu stabilitas, apa bedanya?

Lalu para dosen di Unika, yang dalam hal ini masih mengambil posisi /kura-kura dalam perahu/ pura-pura tidak tahu/ seharusnya juga tahu diri. Ketika sudah sampai tahap ini dan tidak mau melibatkan diri untuk “melihat” ke dalam sistem perguruan tinggi, lantas mau diletakkan dimana logika dan intelektualitas? Tahap ini adalah tahap kritis. Sehingga sikap ‘tunduk-tunduk’, dalam arti terserah Bapak di atas juga sama mengecewakan. Kenapa tidak bisa dibuat rekomendasi atau telaah kritis terhadap situasi kampus? Atau semuanya ada dalam hubungan buruh-majikan, yang juga dijerat perasaan balas budi?

Pada saatnya siapa pun adalah guru, dan kita pun siap menjadi guru bagi siapa pun, setidaknya Mangunwijaya (1997) pernah melontarkan itu. Sehingga melihat aksi mahasiswa ini sebagai proses belajar adalah sebuah keharusan. Mengapa aksi para mahasiswa ini tidak bisa dimasukkan dalam pedagogi kritis (critical pedagogy) yang bisa terjadi dimana saja?

Teater Berdaya
Contohnya, dalam sebuah pentas seni di kampus Universitas Kristen Duta Wacana, Jogja (2001), salah seorang Redaktur Pos Kupang (Almarhum) Julius Syaranamual, bersama para pekerja seks asal lokalisasi Kampung Bangunsari, Surabaya, yang tergabung Teater Berdaya mementaskan sebuah lakon Matahari Matahari. Ceritanya dan pemainnya berasal dari para pekerja seks, berangkat dari realitas hidup mereka sendiri. Singkatnya para pekerja seks ini lah yang menjadi Matahari bagi lingkungan mereka, bagi para pemilik warung makan, tukang parkir, preman, petugas keamanan, jasa tukang cuci, salon, dan sekian banyak lagi. Jadi mereka yang hidup dalam kutukan ini ternyata memberi makan sekian ribu orang di sekeliling mereka.

Di hari yang sama, artis cantik Cornelia Agatha, tampil sebagai salah seorang tokoh dalam pentas berbasis naskah Max Havelaar karangan Multatuli, di keraton Kasultanan Ngayoyakarta. Cerita Max Havelaar, tentang kelaparan di daerah Lebak (1856), Jawa Barat menjadi renungan pergerakan nasionalisme di periode awal, dipentaskan di keraton yang gemerlap dan sarat publisitas.

Kemudian dari kedua lakon ini, dari mana sebenarnya kita bisa belajar tentang kehidupan Saijah dan Adinda? Apakah dari Cornelia Agatha atau dari para pekerja seks asal Surabaya? Saat ini, dengan sikap senat universitas dan yayasan yang sama membingungkan, apakah kita bisa memetik pelajaran dari para tetua ini? Atau dari para mahasiswa yang merelakan lambungnya untuk menjadi tanda kegamangan terhadap ketidakadilan? Ini belum Paskah, dan puasa sudah dilakukan. Memang, mata manusia memang suka tertipu, dan telinga manusia hanya suka mendengar pujian, dan bukan kritik.

*Tulisan ini dikirim ke Pos Kupang, tetapi tidak pernah dimuat dan diberi kabar, hanya beredar di beberapa mailing list dan e-mail.


Leave a comment

Individu, Kelompok, dan Negara


Oleh: Dominggus Elcid Li*

Tibo dan kawan-kawan hanya lah nama, tetapi kini mereka adalah representasi dari pertemuan sekian banyak orang. Mengapa kabar eksekusi mereka bertiga terus disuarakan oleh berbagai pihak, dengan beragam maksud dan tujuan? Maksudnya, ada yang memang merasa senasib dengan mereka bertiga karena seagama/sekampung/sepulau/seprovinsi, ada yang menjadikan ini sebagai ajang kampanye anti hukuman mati, ada yang melihat nyawa berasal dari Tuhan, ada yang melihat mereka sebagai saksi kunci untuk menelusuri para pembunuh lain, ada yang meminta secepatnya dilaksanakan hukuman mati, dan ada pula yang sekedar memberitakan sebagai cermin perilaku informatif.

Politik identitas dan rasa
Politik identitas adalah kartu yang sejak lama dimainkan oleh para politisi kita. Untuk para politikus kelas elit, yang nyaris setara dengan mafia, dimana moral ada di kawasan abu-abu. Eksekusi ini perlu dilakukan jika menguntungkan dan diprediksikan akan membawa dampak positif dari konstituen yang dituju. Saat ini eksekusi ini menjadi ajang inisiasi kedua pemimpin kita, untuk benar-benar merasakan otoritas tampuk kekuasaan, atau dengan kata lain bagaimana meletakkan diri dalam negara agar secara tepat dapat disebut negarawan. Karena tidak mudah mengambil keputusan, apalagi menyangkut nyawa manusia.

Persoalan ini memang tidak sederhana. Apalagi jika indikatornya adalah rasa. Misalnya, bagaimana orang lain memandang Presiden Susilo jika mengambil keputusan tertentu. Orang lain itu bisa kawan-kawan seangkatan di Magelang, anggota trah/keluarga yang kebetulan beragama sama dengan Tibo, kawan-kawan yang berasal dari provinsi asal Tibo, anak/istri Tibo, atau orang-orang yang meletakkan bendera setengah tiang. Dalam cara pandang orang per orang ini hampir dipastikan siapa pun akan mengalami kesulitan untuk menentukkan keputusan.

Roda kekuasaan tidak dibangun sendiri, misalnya oleh Presiden Susilo semata. Tetapi ada lingkaran-lingkaran yang mengelilinginya. Ibarat filter atau saringan, sehingga diharapkan keputusan yang dikeluarkan Presiden yang merupakan orang tertinggi di pemerintahan, dan saat ini juga negara, dapat mengeluarkan keputusan yang ‘pas’. Pas di sini diartikan sebagai timbangan kekuasaan penentu otoritas ada dalam kondisi tepat, artinya bisa berjalan terus, atau malah semakin kokoh.

Presiden Susilo adalah tanda dari pemerintahan saat ini. Artinya meskipun keputusan yang diambil turut ditentukan oleh sekian penasehat/pemikir, tetapi bagi khalayak ramai hanya ada satu titik yakni Presiden itu sendiri. Ini bukan hal yang mudah, karena setelah Sukarno dan Soeharto, belum ada lagi pemimpin yang benar-benar kuat di Indonesia. Sehingga ini masih menjadi pertanyaan umum.

Beberapa waktu lalu fokus kita ada pada presiden– saat para pengacara Tibo mengajukan grasi, namun saat ini titik-titik fokus itu telah bergeser, dari Kajati Sulteng, Kapolda Sulteng, Mabes Polri, beberapa LSM, Pangdam di sana, orang-orang di provinsi asal Tibo, dan di internet. Saat ini kata akhir masih belum ada, dan masih bergulir. Kata eksekusi dan tanggal eksekusi hampir bisa dimaknai sebagai simulasi untuk melihat reaksi.

Rule of the law dan absurditas
Posisi Presiden memang vital, dan ditulis khusus, karena dalam sistem negara secara de facto saat ini eksekutif lah puncak dari sekian lembaga negara. Pengampunan kepada koruptor ada di tangan presiden, mau atau tidak membuka kasus-kasus pembunuhan sejak tahun 1965 juga ada di tangan Presiden. Artinya, kalau memang mau bicara tentang rule of the law, sebagai seorang negarawan jangan setengah-setengah. Kita buka dari awal. Dan yang kita temukan, sekali lagi, kita semua sama-sama berdarah. Apakah ada yang berani? Apakah patriot itu ada? Absurd. Karena untuk menjadi pahlawan, artinya membunuh sesama warga negara yang berpandangan berbeda.

Jargon semacam rule of the law, hanya berani ditujukan kepada petani miskin, yang tidak tamat Sekolah Dasar. Kenapa? Andaikan negara ini memang benar-benar memiliki otoritas dan integritas, kenapa hanya berani ’menjewer’ orang kecil, macam Tibo.

Untuk itu kita, warga di Nusa Tenggara Timur, perlu berpikir jernih dalam membaca berita dan menonton televisi. Agar kali ini ujian yang kita hadapi bersama-sama dapat dibaca dengan benar, dan tidak membuat kita malu di kemudian hari. Kita entah sebagai penentang atau pendukung eksekusi, ada di posisi yang sama.

Kondisi ini tidak bisa dihindari, karena sekian lama kita memang hanya bergerak dalam level orang per orang, bukan suatu sistem negara yang serius. Memang ada alat negara dengan berbagai macam atribut, tetapi itu adalah bagian dari tuntuan dan karakter modernisasi, bukan lahir dari saling silang wacana, atau buah peradaban. Ini cuma tempelan.

Momentum Tibo, menjadi penting untuk meletakkan pertanyaan kaitan antara diri, kelompok, dan negara. Dengan sendirinya kasus ini menemukan makna politisnya pada orang-orang yang mencermati. Dalam skala lanjut, dapat diukur skala keterlibatan orang per orang. Kita juga bisa menduga-duga alasan dari keterlibatan orang-orang yang bersimpati pada Tibo, atau orang-orang yang meminta Tibo segera dieksekusi. Ada di wilayah mana sebenarnya? Mengapa terasa begitu gelap dan tidak kelihatan kekuasaan di luar diri?

Gap atau ruang antara kenyataan dan hafalan memang ada. Saat ini sekian orang sedang terlibat untuk bersama-sama merasakan arti negara. Sistem yang tidak kelihatan—karena sering bias/kabur, tapi bisa dirasakan. Momentum ini bisa membawa kita ke mana saja. Mengapa harga Tibo begitu mahal? Karena ini memang bagian dari proses sulit untuk benar-benar bernegara. Sehingga titik adunya tidak diletakkan dalam posisi biner: Islam vs Kristen, atau mayoritas vs minoritas. Jika kita letakkan di situ, maka hanya amarah yang ada, dan bisa dipastikan sia-sia.

Dalam situasi ini, demonstrasi atau apa pun, sama sekali tidak boleh menyentuh atau ditujukan kepada saudara-saudara kita kaum pendatang, sesama warga NTT yang beragam Islam, masjid/mushola/langgar atau apa pun. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini perlu ditegaskan, karena kita tidak boleh menambah lagi air mata di rumah kita. Duka di Kupang, Ambon, Poso, Situbondo, Palangka Raya, Sampit, dan Tasikmalaya sudah lah cukup. Amarah atau apa pun dengan nada kekerasan, tidak akan membawa Republik ini maju selangkah jika nafasnya hanya balas dendam buta.

Eksekusi dan tanda dalam politik
Upaya para para pihak untuk memisahkan hukum dan politik patut dihargai. Sebab ini juga yang menjadi himbauan Presiden Susilo. Dalam cara pandang ini Tibo, Riwu, dan Da Silva, ada dalam posisi warga negara, bukan anggota kelompok dari agama atau etnis tertentu. Ini cara pandang yang ingin disampaikan.

Di sisi yang lain, sekian kegiatan yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur oleh berbagai pihak membuktikan bahwa persoalan ini tidak hanya berada di level individu. Katakanlah ini masalah orang per orangan. Persoalannya ini kini memang sudah bergerak dan letakknya tidak pada level individu semata.

Kasus eksekusi yang berkaitan dengan agama, bukan pertama kali terjadi di Republik ini. Empat puluh tahun yang lalu ketika Dr.Soumokil, presiden RMS (Republik Maluku Selatan) akan dieksekusi, publik juga sempat berharap bahwa eksekusi bukan jalan akhir untuk Soumokil. Tapi ternyata tidak, eksekusi tetap dilakukan pada tanggal 12 April 1966, diujung Pemerintahan Sukarno kepada Soeharto (Van Kaam: 1977, hal.140-141). Saat itu ketakutan terhadap bentuk negara yang sentralistik lah yang mendasari proklamasi RMS. Tentang eksekusi Soumokil, Ben van Kaam menulis: “If this is correct, Sukarno’s refusal of amnesty could have been intended as a warning to the politcal right (the generals) that pro-American anti-Communist conspirators would not be able to count on the same tolerant tratment as was given, for example, to the Permesta rebels in 1957-61. It is an established fact that already in those days sukarno feared a right wing coup.”

Di sisi ini Soumokil dan Tibo posisinya sama ‘menjadi’ dan ‘ada’ sebagai tanda dalam politik, meskipun Tibo dan Soumokil adalah figur yang berbeda. Soumokil jelas memproklamirkan diri untuk terpisah dari Republik Indonesia, karena takut Maluku akan didominasi orang seberang. Sedangkan Tibo, transmigran asal Flores, yang mencari makan dan ada dalam situasi perang saudara (civil war) di Sulawesi.

Andaikan negara ini memang memiliki otoritas, kenapa ketegangan berlabel agama dibiarkan menjadi aksi-aksi pembunuhan atau kekerasan? Segala kekerasan antar agama dan golongan yang telah terjadi merupakan catatan bahwa ketegangan-ketegangan antar golongan dan agama itu memang ada, dan dibiarkan berlari tunggang langgang. Bagaimana mengakomodir atau melakukan transformasi konflik antara berbagai golongan ke dalam sistem politik, merupakan pertanyaan yang tidak pernah dilihat dengan mata telanjang. Sebaliknya, kekerasan yang tidak terlihat siapa pelakunya yang dinomorsatukan dan dikejar. Akibatnya berbagai alat negara diperebutkan untuk dipakai untuk melakukan kekerasan, dan yang terpenting agar pelakunya anonim, tidak diketahui, dan, sekali lagi, invisible. Apa pun, siapa pun operatornya, asal dari negara maka legal. Walaupun kita tahu para nahkoda di negara kita pun umumnya baru belajar, katakan lah magang. Tapi apa yang bisa dibuat?

Nalar melampaui kesusahan

Kenapa kekuasaan di Republik ini begitu invisible? Kita tahu, setiap hari kehidupan sehari-hari tidak menjadi lebih mudah. Tanda susah secara ekonomi, misalnya: (1) di Kupang jumlah pemulung dan pemungut sampah di kota makin bertambah, dan (2) di depan rumah jabatan Bupati Kupang, gadis-gadis kecil penjual seks dari pedalaman Timor yang memang miskin setiap malam semakin bertambah. Indikator sosial semacam ini, tidak lantas membawa orang bertanya kenapa masyarakat kita makin miskin. Di sisi politik, hanya orang-orang yang punya uang dan kenalan yang bisa jadi anggota dewan, itu pun hanya segelintir yang melakukan refutasi konsep dan analisis sosial tiap hari. Kita tidak pernah bertanya kenapa? Di sisi hukum, kenapa hanya Tibo dan kawan-kawan yang mau dieksekusi? Jawabannya mudah, karena mereka ini orang-orang kecil, dan tidak memiliki alat untuk melakukan tekanan, dan tidak ada organisasi. Orang susah di sini memang umumnya suka berjalan sendiri-sendiri. Sehingga ketika ada yang kebetulan menjadi pejabat pun sibuk untuk kaya sendiri. Ini lah kita.

Ketika akhirnya dieksekusi pun, luka itu tetap menganga. Siapakah yang tidak mau belajar dari sejarah? Tidak ada yang benar mutlak, contohnya kritik tentang pandangan negara unitaris (vis a vis federalis), kini toh diakomodir dalam bentuk otonomi daerah—yang tidak jelas juga, masih sama: mode. Kemudian, tindakan para politisi yang memadamkan semua pemberontakan di mana saja dengan senjata, ujung-ujungnya membawa kegamangan militer terhadap perilaku politisi, dan militer menjadi elit tersendiri–sekaligus menjadi kekuatan yang paling terorganisir dan disiplin di negara, meskipun akhir-akhir ini sarat dengan konflik internal. Tapi jelas militer tak bisa berjalan sendiri, karena negara lingkupnya lebih luas dari militer atau kelompok apa pun itu (ini perlu disadari).

Saat ini Tibo merupakan noktah bagi kita untuk serius bernegara. Apa pun keputusan kita. Sehingga bebagai tekanan yang datang dengan ingin mengeksekusi Tibo, harus kita pakai sebagai semangat untuk membangun negara. Bukan untuk membentuk kelompok primordial yang semakin eksklusif, tetapi ini merupakan tantangan, bagaimana kita membuktikan bahwa dari provinsi busung lapar ini memang ada kebijaksanaan untuk Republik ini. Kita harus membuktikan, bahwa nalar kita melampaui peradilan sesat Tibo.

* Tulisan ini ditolak Kompas dengan alasan tidak ada tempat.